Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam beberapa tahun terakhir, cloud computing telah berkembang menjadi salah satu TI yang tumbuh paling cepat. Saat ini beberapa instansi pemerintahan di Indonesia sudah mengimplementasikan layanan teknologi tersebut. Diantara semua keunggulan dan manfaat yang ditawarkan cloud computing, muncul tantangan-tantangan baru terhadap manajemen keamanan pada cloud computing, seperti kebocoran data. Sebagai salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai keamanan dalam transisi cloud computing adalah klasifikasi data. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di Indonesia, khususnya pada Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) juga menyebutkan bahwa dalam hal Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Publik yang menggunakan layanan pihak ketiga, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik wajib melakukan klasifikasi data sesuai risiko yang ditimbulkan, namun ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi data tersebut akan diatur dengan Peraturan Menteri terpisah. Berdasarkan penyataan tersebut diketahui bahwa hingga saat ini belum ada Peraturan Menteri atau standar baku terpusat lainnya yang membahas tentang klasifikasi data untuk PSE di Indonesia, sehingga sebagian besar PSE yang sudah mengimplementasikan cloud computing belum melakukan proses klasifikasi data. Oleh karena itu untuk memudahkan PSE dalam melakukan klasifikasi data sesuai tingkat risiko, maka perlu disusun suatu regulasi atau kebijakan yang dapat dijadikan pedoman bagi PSE lingkup publik dalam melakukan klasifikasi data. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif. Adapun perumusan kebijakan klasifikasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Soft System Methodology dengan mengacu kepada standar ISO / IEC 27001: 2013 dan NIST SP 800-60. Hasil penelitian ini berupa konsep dan rancangan kebijakan klasifikasi data yang menggunakan model dengan skema klasifikasi tiga tingkat yang terdiri dari rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka. Masing-masing tingkat klasifikasi tersebut diberikan rekomendasi penanganan keamanan yang harus dilakukan yang terdiri dari pelabelan, penyimpanan, pemberian akses, pengiriman elektronik, pengiriman manual, penggandaan, dan metode penghancuran. Selanjutnya untuk melengkapi kebijakan tersebut, terdapat rancangan standar operasional prosedur (SOP) yang pendukung draf kebijakan tersebut yang dapat dijadikan panduan PSE dalam menentukan tingkat klasifikasi data dan pengamanan data tersebut.

---

In recent years several government agencies in Indonesia have implemented these technology services. Among all advantages and benefits offered by cloud computing, there are new challenges related to security management in cloud computing, such as data leakage. One of the steps that can be take to achieve security in cloud computing is data classification. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2019 state that in the case of Public Sector Electronic System Operation using third party services, the Electronic System Operator (PSE) is required to classify data according to risks level, but further provisions regarding the data classification will be regulated by a separate Ministerial Regulation. Based on this statement, it is known that until now there is no Ministerial Regulation or other centralized standard that discusses data classification for PSE in Indonesia, so the most of PSE have not carried out the data classification process. Therefore, to facilitate PSE in classifying data according to risk the level, it is necessary to develop a regulation or policy that can be used as a guide for PSE. This research was conducted with a qualitative research methodology. The development of the data classification policy in this study was carried out using the Soft System Methodology with reference to the ISO/IEC 27001: 2013 and NIST SP 800-60 standards. The results of this study are concept and design of data classification policy using three-tier classification scheme consisting of confidential, limited, and public data. Each classification level is given recommendations for security that must be carried out which consist of labeling, storage, granting access, electronic delivery, manual delivery, copying, and destruction methods. Furthermore, to complete the policy, there is a standard operating procedure (SOP) that supports the policy which can be used as a guide for PSE in determining the level of data classification and data security. "

"Dalam beberapa tahun terakhir, cloud computing telah berkembang menjadi salah satu TI yang tumbuh paling cepat. Saat ini beberapa instansi pemerintahan di Indonesia sudah mengimplementasikan layanan teknologi tersebut. Diantara semua keunggulan dan manfaat yang ditawarkan cloud computing, muncul tantangan-tantangan baru terhadap manajemen keamanan pada cloud computing, seperti kebocoran data. Sebagai salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai keamanan dalam transisi cloud computing adalah klasifikasi data. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di Indonesia, khususnya pada Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) juga menyebutkan bahwa dalam hal Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Publik yang menggunakan layanan pihak ketiga, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik wajib melakukan klasifikasi data sesuai risiko yang ditimbulkan, namun ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi data tersebut akan diatur dengan Peraturan Menteri terpisah. Berdasarkan penyataan tersebut diketahui bahwa hingga saat ini belum ada Peraturan Menteri atau standar baku terpusat lainnya yang membahas tentang klasifikasi data untuk PSE di Indonesia, sehingga sebagian besar PSE yang sudah mengimplementasikan cloud computing belum melakukan proses klasifikasi data. Oleh karena itu untuk memudahkan PSE dalam melakukan klasifikasi data sesuai tingkat risiko, maka perlu disusun suatu regulasi atau kebijakan yang dapat dijadikan pedoman bagi PSE lingkup publik dalam melakukan klasifikasi data. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif. Adapun perumusan kebijakan klasifikasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Soft System Methodology dengan mengacu kepada standar ISO / IEC 27001: 2013 dan NIST SP 800-60. Hasil penelitian ini berupa konsep dan rancangan kebijakan klasifikasi data yang menggunakan model dengan skema klasifikasi tiga tingkat yang terdiri dari rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka. Masing-masing tingkat klasifikasi tersebut diberikan rekomendasi penanganan keamanan yang harus dilakukan yang terdiri dari pelabelan, penyimpanan, pemberian akses, pengiriman elektronik, pengiriman manual, penggandaan, dan metode penghancuran. Selanjutnya untuk melengkapi kebijakan tersebut, terdapat rancangan standar operasional prosedur (SOP) yang pendukung draf kebijakan tersebut yang dapat dijadikan panduan PSE dalam menentukan tingkat klasifikasi data dan pengamanan data tersebut.

---

In recent years, cloud computing has developed into one of the fastest growing IT sectors. Currently, several government agencies in Indonesia have implemented these technology services. Among all the advantages and benefits offered by cloud computing, there are new challenges related to security management in cloud computing, such as data leakage. As one of the steps that can be take to achieve security in the cloud computing transition is data classification. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2019, specifically Clause 20 Verse (6) and Verse (7) it also states that in the case of Public Sector Electronic System Operation using third party services, the Electronic System Operator (PSE) is required to classify data according to risks level, but further provisions regarding the classification of the data will be regulated by a separate Ministerial Regulation. Based on this statement, it is known that until now there is no Ministerial Regulation or other centralized standard that discusses data classification for PSE in Indonesia, so the most of PSE that have implemented cloud computing have not carried out the data classification process. Therefore, to facilitate PSE in classifying data according to risk level from the data, it is necessary to develop a regulation or policy that can be used as a guide for PSE in the public sector in classifying their data. This research was conducted with a qualitative research methodology. The development of the data classification policy in this study was carried out using the Soft System Methodology with reference to the ISO / IEC 27001: 2013 and NIST SP 800-60 standards. The results of this study are concept and design of data classification policiy using three-tier classification scheme consisting of confidential, limited, and public data. Each classification level is given recommendations for security that must be carried out which consist of labeling, storage, granting access, electronic delivery, manual delivery, copying, and destruction methods. Furthermore, to complete the policy, there is a standard operating procedure (SOP) that supports the policy which can be used as a guide for PSE in determining the level of data classification and data security."

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat terjadi suatu pola perubahan gaya hidup masyarakat saat ini, khususnya dalam kegiatan transaksi pada suatu transaksi barang dan/atau jasa dari metode transaksi secara konvensional menjadi transaksi secara elektronik, atas dasar tersebut muncullah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) selaku platform digital yang memfasilitasi kegiatan pertukaran barang dan/atau jasa. Transaksi yang dilakukan pada PSE tentunya tidak terlepas dari adanya potensi kebocoran data dan informasi atas setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen pada PSE, sehingga PSE selaku pelaku usaha berkewajiban untuk melakukan upaya dalam hal mencegah hal-hal tersebut terjadi yang salah satunya dengan menerapkan standar ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) selaku standar internasional dalam upaya mencegah risiko-risiko yang terjadi pada transaksi elektronik yang salah satunya memenuhi hak konsumen dan kewajiban PSE selaku pelaku usaha. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah terkait bagaimana mekanisme penerapan ISO 27001 selaku SMPI serta apakah ISO 27001 selaku SMPI dapat menjamin PSE dari kebocoran data konsumen. Penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, hasil dari penelitian bahwa ISO 27001 selaku SMPI membantu PSE dalam mencegah kebocoran data dan informasi konsumen, serta saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah regulator mengevaluasi dan membuat satu aturan rigit mengenai penerapan SMPI sejak terdapat adanya dualisme pengaturan terhadap penerapan SMPI.

---

The rapid development of technology has made a pattern of changing the lifestyle of today's society, especially in transaction activities in a transaction of goods and/or services from conventional transaction methods to electronic transactions, on this basis an Electronic System Operator (ESO) has emerged as a platform. digital services that facilitate the exchange of goods and/or services. Transactions carried out at ESO are certainly inseparable from the potential for data and information leakage for every transaction made by consumers at ESO. Therefore, ESO as a business actor is obliged to make efforts to prevent these things from happening, one of which is by implementing the ISO 27001 standard. regarding the Information Security Management System (SMPI) as an international standard to prevent risks that occur in electronic transactions, one of which fulfills consumer rights and PSE obligations as business actors. The main problem in this research is related to the mechanism for implementing ISO 27001 as SMPI and whether ISO 27001 as SMPI can guarantee ESO from consumer data leaks. This research will be carried out qualitatively and the results of the research show that ISO 27001 as SMPI can assist ESO in preventing consumer data and information leaks, as well as advice that can be given from this research is that the regulator evaluates and makes one strict rule regarding the implementation of SMPI since there is dual regulatory regulation on the implementation of SMPI. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) yang diberlakukan di Jakarta. Kebijakan ERP yang diberlakukan menggunakan sistem zonasi kawasan. Metode analisis dalam penelitian ini berbasis pada model pemilihan diskrit logit binomial. Untuk menggunakan model logit binomial perlu dibangun fungsi utilitas dengan menggunakan pendekatan regresi logistik. Model regresi dari fungsi utilitas dibangun dari data hasil survei Stated Preference dan Revealed Preference. Proses pembangunan model regresi logistik diawali dengan uji korelasi menggunakan metode uji spearman, lalu uji kelayakan model menggunakan metode uji hosmer lemmeshow dan omnibus, uji validasi menggunakan metode uji RMSE (Root Mean Square Error), analisis pemilihan model dengan syarat lolos uji kelayakan dan uji validasi serta uji komparasi, uji sensitifitas, dan analisis potensi perpindahan moda. Hasil uji korelasi menunjukkan variabel bebas yang siginifikan pada penelitian ini yaitu tarif ERP. Dari hasil analisis hubungan Willingness To Pay (WTP) dengan Willingness To Shift (WTS) dibangun 6 fungsi utilitas yang didasarkan atas perpindahan zona karena terdapat pola preferensi yang cenderung sama antar perpindahan zona lainnya tetapi memiliki tingkat persentase WTP dan WTS yang berbeda antar perpindahan zona lainnya. Hasil dari uji kelayakan model menunjukkan keenam fungsi utilitas lolos uji kelayakan. Selanjutnya, hasil uji validasi menunjukan 2 model fungsi utilitas dengan nilai RMSE < 10% dan 4 model fungsi utilitas dengan nilai RMSE > 10%. Hasil uji komparasi didalam proses pemilihan menunjukkan keenam model tetap merupakan model yang berbeda. Hasil pembuatan fungsi utilitas digunakan untuk menganalisis persentase perpindahan menggunakan angkutan umum di tiap pengenaan tarif . Terdapat kecenderungan bahwa semakin mahal tarif ERP maka akan semakin tinggi tingkat perpindahan pengendara mobil ke angkutan umum dan kesediaan pengendara mobil untuk menaiki angkutan umum di daerah pusat kota lebih kecil dibandingkan di daerah pinggir kota. Selain itu, didapatkan kesimpulan bahwa pengendara mobil bersedia membayar ERP dengan tarif termahal yaitu sebesar Rp 10.000 untuk pola perjalanan 1 dengan rata – rata persentase perpindahan menggunakan angkutan umum sebesar 68% , Rp 20.000 untuk pola perjalanan 2 dengan rata – rata persentase perpindahan menggunakan angkutan umum sebesar 60,5%, dan Rp 30.000 untuk pola perjalanan 3 dengan rata – rata persentase perpindahan menggunakan angkutan umum sebesar 15%.

---

This study aims to determine the impact of the implementation of the Electronic Road Pricing (ERP) policy that was implemented in Jakarta. The ERP policy is implemented using a regional zoning system. The analytical method in this research is based on the discrete binomial logit selection model. To use the binomial logit model a utility function needs to be built using a logistic regression approach. Regression models of utility functions are built from Stated Preference and Revealed Preference survey results. The process of building a logistic regression model begins with the correlation test using the Spearman test method, then the feasibility test of the model using the Lemmeshow and Omnibus hosmer test methods, the validation test uses the RMSE (Root Mean Square Error) method, the analysis of the model selection with the requirements of passing the feasibility test and validation test and comparative test, sensitivity test, and modal shift potential analysis. Correlation test results showed a significant independent variable in this study, namely ERP rates. From the results of the analysis of the relationship between Willingness To Pay (WTP) and Willingness To Shift (WTS), 6 utility functions are based on zone displacement because there is a preference pattern that tends to be the same between other zone transfers but has different percentages of WTP and WTS among other zone movements . The results of the model feasibility test show that all six utility functions passed the feasibility test. Furthermore, the validation test results showed 2 utility function models with RMSE values ​​<10% and 4 utility function models with RMSE values> 10%. Comparative test results in the selection process show the six models remain different models. The results of the creation of the utility function are used to analyze the percentage of movement using public transportation at each rate. There is a tendency that the more expensive ERP rates, the higher the rate of movement of car to public transport and the willingness of car to ride public transportation in downtown areas is smaller than in suburban areas. In addition, it was concluded that car are willing to pay ERP with the most expensive tariff of Rp 10.000 for travel pattern 1 with an average percentage of transfers using public transportation of 68%, Rp 10.000 for travel pattern 2 with an average percentage of transfers using public transportation by 60.5%, and Rp 30.000 for travel pattern 3 with an average percentage of transfers using public transportation by 15%."

"ABSTRAKImplementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Pemerintah KotaPalembang telah berjalan semenjak tahun 2011. Pemerintah Kota Palembangberusaha untuk transparan dalam proses pengadaan barang/jasa. Serangkaiankegiatan tersebut dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa, mempersiapkanpaket lelang, penjelasan paket lelang, melakukan lelang, sampai tanda tangankontrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yangmempengaruhi implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) BagiPenyedia Barang Dan Jasa di Pemerintah Kota Palembang. Penelitian inimengadopsi model kesuksesan informasi DeLone & McLean 2003 denganvariabel penelitian yaitu: Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan,Kepuasan Pemakai dan Manfaat Bersih. Metodologi analisis menggunakanStructural Equation Model (SEM) dengan bantuan aplikasi SmartPLS Versi 2.0M3. Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian ini diketahui Kualitas Sistem tidakberpengaruh secara positif pada Kepuasan Pemakai, Kualitas Pelayananberpengaruh positif terhadap Kepuasan Pemakai, Kualitas Informasi berpengaruhpositif terhadap Kepuasan Pemakai, dan Kepuasan Pemakai berpengaruh positifterhadap Manfaat Bagi Organisasi.

---

ABSTRACTThe Implementation of Electronic Procurement System (SPSE) in theGovernment of Palembang City has been running since 2011. The Government ofPalembang City is trying to be transparent for goods or services procurementprocess. The part of these activities starts from the identification of goods /services, preparation tender packages, explanation of package auction, auctionprocess, and the contract agreement. The purposes of this study is to determine thefactors that influence the implementation of Electronic Procurement System(SPSE) in the Government of Palembang City. This study adopts the model ofDeLone & McLean information system success in the 2003 in which variables ofthis study are: System Quality , Information Quality , Service Quality , UserSatisfaction and Net Benefits. Methodology analysis of this study using theStructural Equation Model (SEM) with the SmartPLS Version 2.0 M3 software.Based on the results of the hypothesis in this study, System Quality has not giventhe impact positively on User Satisfaction; Service Quality has positive influenceon User Satisfaction, while Information Quality has positive influence on UserSatisfaction, and User Satisfaction has positive influence on Benefits for theOrganization."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) yang diberlakukan di Jakarta. Kebijakan ERP yang diberlakukan menggunakan sistem zonasi kawasan. Metode analisis dalam penelitian ini berbasis pada model pemilihan diskrit logit binomial. Untuk menggunakan model logit binomial perlu dibangun fungsi utilitas dengan menggunakan pendekatan regresi logistik. Model regresi dari fungsi utilitas dibangun dari data hasil survei Stated Preference dan Revealed Preference. Proses pembangunan model regresi logistik diawali dengan uji korelasi menggunakan metode uji spearman, lalu uji kelayakan model menggunakan metode uji hosmer lemmeshow dan omnibus, uji validasi menggunakan metode uji RMSE (Root Mean Square Error), analisis pemilihan model dengan syarat lolos uji kelayakan dan uji validasi serta uji komparasi, uji sensitifitas, dan analisis potensi perpindahan moda. Hasil uji korelasi menunjukkan variabel bebas yang siginifikan pada penelitian ini yaitu tarif ERP. Dari hasil analisis hubungan Willingness To Pay (WTP) dengan Willingness To Shift (WTS) dibangun 6 fungsi utilitas yang didasarkan atas perpindahan zona karena terdapat pola preferensi yang cenderung sama antar perpindahan zona lainnya tetapi memiliki tingkat persentase WTP dan WTS yang berbeda antar perpindahan zona lainnya. Hasil dari uji kelayakan model menunjukkan keenam fungsi utilitas lolos uji kelayakan. Selanjutnya, hasil uji validasi menunjukan 2 model fungsi utilitas dengan nilai RMSE < 10% dan 4 model fungsi utilitas dengan nilai RMSE > 10%. Hasil uji komparasi didalam proses pemilihan menunjukkan keenam model tetap merupakan model yang berbeda. Hasil pembuatan fungsi utilitas digunakan untuk menganalisis persentase perpindahan menggunakan angkutan umum di tiap pengenaan tarif . Terdapat kecenderungan bahwa semakin mahal tarif ERP maka akan semakin tinggi tingkat perpindahan pengendara motor ke angkutan umum dan kesediaan pengendara motor untuk menaiki angkutan umum di daerah pusat kota lebih kecil dibandingkan di daerah pinggir kota. Selain itu, didapatkan kesimpulan bahwa pengendara motor bersedia membayar ERP dengan tarif termahal yaitu sebesar Rp 7.500 untuk pola perjalanan 1 dengan rata rata persentase perpindahan menggunakan angkutan umum sebesar 66% , Rp 10.000 untuk pola perjalanan 2 dengan rata rata persentase perpindahan menggunakan angkutan umum sebesar 79%, dan Rp 17.500 untuk pola perjalanan 3 dengan rata rata persentase perpindahan menggunakan angkutan umum sebesar 65%.

---

This study aims to determine the impact of the implementation of the Electronic Road Pricing (ERP) policy that was implemented in Jakarta. The ERP policy is implemented using a regional zoning system. The analytical method in this research is based on the discrete binomial logit selection model. To use the binomial logit model a utility function needs to be built using a logistic regression approach. Regression models of utility functions are built from Stated Preference and Revealed Preference survey results. The process of building a logistic regression model begins with the correlation test using the Spearman test method, then the feasibility test of the model using the Lemmeshow and Omnibus hosmer test methods, the validation test uses the RMSE (Root Mean Square Error) method, the analysis of the model selection with the requirements of passing the feasibility test and validation test and comparative test, sensitivity test, and modal shift potential analysis. Correlation test results showed a significant independent variable in this study, namely ERP rates. From the results of the analysis of the relationship between Willingness To Pay (WTP) and Willingness To Shift (WTS), 6 utility functions are based on zone displacement because there is a preference pattern that tends to be the same between other zone transfers but has different percentages of WTP and WTS among other zone movements . The results of the model feasibility test show that all six utility functions passed the feasibility test. Furthermore, the validation test results showed 2 utility function models with RMSE values <10% and 4 utility function models with RMSE values> 10%. Comparative test results in the selection process show the six models remain different models. The results of the creation of the utility function are used to analyze the percentage of movement using public transportation at each rate. There is a tendency that the more expensive ERP rates, the higher the rate of movement of motorcyclists to public transport and the willingness of motorcyclists to ride public transportation in downtown areas is smaller than in suburban areas. In addition, it was concluded that motorcyclists are willing to pay ERP with the most expensive tariff of Rp 7.500 for travel pattern 1 with an average percentage of transfers using public transportation of 66%, Rp 10.000 for travel pattern 2 with an average percentage of transfers using public transportation by 79%, and Rp 17.500 for travel pattern 3 with an average percentage of transfers using public transportation by 65%."

"ABSTRAKKebijakan jalan berbayar elektronik atau yang juga dikenal denganElectronic Road Pricing (ERP) merupakan salah satu bentuk kebijakan publikyang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengatasi persoalankemacetan lalu lintas. Pada skema jalan berbayar elektronik, pengendara mobilpribadi diharapkan meninggalkan mobil pribadinya dan beralih menggunakanangkutan umum massal guna memenuhi kebutuhan perjalanan. Penelitian inibertujuan menganalisis respons masyarakat yang berkantor di jalan Sudirman-Thamrin, yang setiap harinya harus melewati jalan yang akan diterapkan kebijakanERP tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 74% pengendara mobilpribadi yang berkantor di kawasan Sudirman sampai dengan MH. Thamrin Jakartabersedia melewati jalan berbayar elektronik pada besaran tarif awal per-sekalijalan sampai dengan Rp. 35.000,-. Sementara itu, sebanyak 26% pengendara mobilpribadi yang berkantor di kawasan ini tidak bersedia melewati jalan berbayar danmemilih alternatif lain guna memenuhi kebutuhan mobilisasinya, antara lain:beralih menggunakan angkutan umum massal sebagai alat transportasi (14%),tetap menggunakan mobil pribadi namun melewati rute jalan alternatif di luarkawasan jalan berbayar untuk perjalanan dari dan menuju lokasi tujuan (5%),memarkirkan mobil pribadinya di lokasi-lokasi parkir diluar kawasan jalanberbayar (2%), tetap menggunakan mobil pribadinya namun mengubah waktuperjalanan (1%), mengubah lokasi tempat tinggal (1%), dan beralih menggunaankendaraan pribadi lain seperti sepeda roda dua dan sepeda motor.Hasil analisis menggunakan metode logit juga menunjukkan adanyabeberapa faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi respons pengendara mobilpribadi yang berkantor di jalan Sudirman-Thamrin Jakarta dalam menyikapikebijakan jalan berbayar, yaitu (1) jenis kelamin, dimana lebih banyak perempuanyang cenderung memilih melewati jalan berbayar (2) jenis pekerjaan, dimana lebihbanyak pekerja swasta yang bersedia melewati jalan berbayar (3) pengetahuantentang jalan berbayar, dimana pengendara mobil pribadi yang mengetahui skemakebijakan ini akan cenderung bersedia melewati jalan berbayar, serta (4) pengaruhfaktor penghasilan kurang dari Rp 9.999.000,- yang membuat pengendara mobilcenderung untuk tidak bersedia melewati jalan berbayar

---

ABSTRACTElectronic Road Pricing (ERP) policy is a public policy initiated by theProvincial Government of Jakarta. It aims to overcome the problem of trafficcongestion. On its scheme, private vehicles are expected to release his personal carfor transportation and switching it to the use of public transportation. The researchaims to analyze the response of people who works at the area of Jenderal Sudirman? MH. Thamrin and will have to drive their car through the road pricing area.This study shows that in order to avoid the element of coercion, themotorists initiate rational choices, which is also reflected as people?s response tothe new social norms or rules. The majority respondents response (74%) stillwilling to crossing the road with the starting tariff at Rp.35.000,- as per one trip ofmobilization. Meanwhile, 26% respondent is refuse to use the road pricing andwould prefer using another options for the trips, such as: using publictransportation (14%), keep using personal car but will passing the alternative roadto avoid the road tariff (5%), parking their car at the parking lot outside the roadpricing area (2%), changing times for making trips (1%), change their residencelocation (1%), and switching the car use to bicycle use or motorcycle.Furthermore, the study found some socio-economic factors that wouldinfluence people?s response to the road pricing policy, which are (1) gender; mostof female motorist would like passing the road pricing area (2) jobs; most ofprivate sector workers would like passing the road pricing area (3) knowledgeabout ERP; most of motorists who are aware to the scheme of electronic roadpricing would prefer passing the road and pay the tariff (4) the income amount ofless than Rp 9.999.000,- influences motorists would not passing the road pricing"

"Tingginya Angka Kematian Bayi di Indonesia dapat dicegah dengan meningkatkan kesadaran keluarga atau penjaga utama untuk mengidentifikasi tanda bahaya seperti bayi sulit bernafas, demam, kejang atau kedinginan dan mencari perawatan medis segera jika perlu. Salah satu cara paling utama untuk menghindari resiko kematian bayi adalah dengan menggunakan alat pemantau tanda vital bayi untuk mengidentifikasi kondisi yang tidak terlihat dan melakukan intervensi sedini mungkin. Solusi untuk alat pemantauan ini dapat berupa perangkat wearable untuk membaca kondisi kesehatan bayi secara kontinu dan real-time. Tingginya serangan siber pada sektor kesehatan menekan kebutuhan untuk sebuah solusi kesehatan digital untuk memperhatikan aspek keamanan dan privasi data. Pada paper ini menjelaskan proses rancang bangun platform berbasis web dan aplikasi mobile untuk antarmuka sistem wearable pemantauan bayi berbasis data blockchain bernama Baio. Penggunaan basis data blockchain pada Baio diharap untuk menunjang permasalahan keamanan data pribadi pasien terutama data kesehatan yang sangat rawan terhadap intrusi digital. Hasil dari pengujian fungsional pada 6 endpoints menunjukkan bahwa seluruh endpoints dapat mengembalikkan response yang sesuai dan menandakan bahwa seluruh fungsi berjalan sesuai dengan desain. Hasil pengujian kinerja platform menggunakan metode load testing menghasilkan bahwa dengan kondisi jumlah pengguna 100 dan swarm senilai 100 maka rerata request per second yang didapatkan adalah senilai 41,7 untuk aggregated requests senilai 103.496 requests. Tidak ada failures per seconds pada platform ketika pengujian dilakukan.

---

The high infant mortality rate in Indonesia can be prevented by increasing family or primary caregiver awareness to identify danger signs such as infant difficulty breathing, fever, seizures or chills and seek immediate medical care if necessary. One of the most important ways to avoid the risk of infant mortality is to use an infant vital sign monitoring device to identify unseen conditions and intervene as early as possible. The solution for this monitoring tool can be a wearable device to read the baby's health condition continuously and in real-time. The high number of cyber attacks in the health sector emphasizes the need for a digital health solution to pay attention to aspects of data security and privacy. This paper describes the development process of a web-based platform and mobile application for the interface of a blockchain data-based baby monitoring wearable system called Baio. The use of blockchain database in Baio is expected to support the problem of patient's personal data security, especially health data which is very vulnerable to digital intrusion. The results of functional testing on 6 endpoints show that all endpoints can return the appropriate response and indicate that all functions run according to design. The results of testing the performance of the platform using the load testing method show that with a condition of 100 users and a swarm of 100, the average request per second obtained is 41,7 for aggregated requests of 103,496 requests. There were no failures per seconds on the platform when testing was conducted."

"Dalam perancangan robot tipe silindris berderajat kebebasan tiga, diperlukan pengendali untuk tiga motor pengerak pada tiap sumbu gerak pada robot tersebut. Pada kasus pengendalian ini ada tiga faktor yang perlu diperhatikan yaitu pengendali posisi, pengendali kecepatan gerak dan sinkronisasi gerak ketiga sumbu gerak tersebut. Pada skripsi ini dirancang dan dibuat tiga buah pengendali motor gerak memanfaatkan mikrokontroler MCS-51 dengan menggunakan arsitektur sistem multiprosesor dengan serial bus dalam struktur master-slave. Setiap pengendali motor menggunakan satu slave modul dan master modul sebagai modul sentral digunakan untuk mengkoordinir kerja seluruh slave modul dan sekaligus berfungsi untuk berhubungan dengan komputer PC sebagai antar muka dengan operator pemakai. Rancangan sistem ini meliputi penentuan instruksi yang digunakan, rangkaian elektronik mikroprosesor dan antar muka, serta algoritma pengendali PID yang diprogramkan ke dalam masing-masing modul slave."