Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh label Islam pada tata kelola perusahaan. Perusahaan yang terdaftar dengan label Islam (entitas yang berbasis syariah) dicirikan oleh leverage yang rendah. Karena bukti terbaru menunjukkan bahwa leverage dapat bertindak sebagai pengganti tata kelola yang baik, maka hal ini mendorong peneliti untuk melihat apakah entitas yang berbasis syariah ini memiliki tata kelola yang lebih baik dibandingkan dengan yang konvensional. Setelah mengontrol variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tata kelola, hasil regresi menunjukkan bahwa label Islam pada perusahaan dengan saham syariah tidak berpengaruh signifikan pada kualitas tata kelola (CG). Ini disebabkan oleh perhitungan skor CG yang secara implisit telah mengakomodasi ethical business conduct yang menjadi rerangka binis berbasis nilai Islam sehingga variabel CG mengandung informasi yang mirip dengan Islamic dummy. Hal ini dapat mengakibatkan hasil penelitian ini tidak signifikan.

---

In this paper, researcher examines the Islamic label on corporate governance. Companies registered with the Islamic label (sharia-based entities) are characterized by low leverage. Because recent evidence shows that leverage can act as a good governance arrangement, researcher is interested in supporting and studying companies that implement Islamic negotiations to have better governance than conventional entities. After controlling for the variables that affect governance, the results show that the Islamic label on companies with Islamic stocks has no significant effect on governance (CG). This is due to the calculation of the CG score which has implicitly accommodated ethical business conduct which is the framework of business based on Islamic values so that the CG variable contains information similar to the Islamic dummy. This may cause the results of this study is insignificant. "

"Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh label Islam pada tata kelola perusahaan. Perusahaan yang terdaftar dengan label Islam (entitas yang berbasis syariah) dicirikan oleh leverage yang rendah. Karena bukti terbaru menunjukkan bahwa leverage dapat bertindak sebagai pengganti tata kelola yang baik, maka hal ini mendorong peneliti untuk melihat apakah entitas yang berbasis syariah ini memiliki tata kelola yang lebih baik dibandingkan dengan yang konvensional. Setelah mengontrol variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tata kelola, hasil regresi menunjukkan bahwa label Islam pada perusahaan dengan saham syariah tidak berpengaruh signifikan pada kualitas tata kelola (CG). Ini disebabkan oleh perhitungan skor CG yang secara implisit telah mengakomodasi ethical business conduct yang menjadi rerangka binis berbasis nilai Islam sehingga variabel CG mengandung informasi yang mirip dengan Islamic dummy. Hal ini dapat mengakibatkan hasil penelitian ini tidak signifikan.

---

In this paper, researcher examines the Islamic label on corporate governance. Companies registered with the Islamic label (sharia-based entities) are characterized by low leverage. Because recent evidence shows that leverage can act as a good governance arrangement, researcher is interested in supporting and studying companies that implement Islamic negotiations to have better governance than conventional entities. After controlling for the variables that affect governance, the results show that the Islamic label on companies with Islamic stocks has no significant effect on governance (CG). This is due to the calculation of the CG score which has implicitly accommodated ethical business conduct which is the framework of business based on Islamic values so that the CG variable contains information similar to the Islamic dummy. This may cause the results of this study is insignificant. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kriteria Islam terhadap kualitas tata kelola perusahaan. Kualitas tata kelola perusahaan dinilai menggunakan ASEAN CG Scorecard dengan kategori disclosure transparency. Kriteria Islam merupakan variabel dummy apakah perusahaan secara konsisten termasuk didalam Indeks Saham Syariah Indonesia ISSI selama periode 2014-2016. Sampel penelitian sebanyak 60 perusahaan dari sektor consumer goods, building construction, dan ritel dengan periode penelitian selama tiga tahun yaitu dari tahun 2014-2016. Hasil penelitian menunjukan tidak terdapatnya pengaruh signifikan antara kriteria Islam terhadap kualitas tata kelola perusahaan khususnya pada kategori disclosure and transparency.

---

This study aims to determine the effect of Islamic criteria on the quality of good corporate governance in Indonesia. Quality of good corporate governance is assessed from ASEAN CG Scorecard in Disclosure and Transparency category. Islamic criteria are dummy variable whether the company is consistently inculded in Indona Sharia Shares Index ISSI during the period 2014 2016. The sample of reseach is 60 companies from consumer goods, building construction, and retail sector with research period for three years from 2014 2016. The result of this research shows that there is no significant effect between Islamic criteria on the quality of good corporate governance."

"Sektor Badan Usaha Milik Negara merupakan bagian integral dari kegiatan sosial ekonomi suatu negara. Masalah utama yang dihadapi BUMN saat ini terletak pada tata kelola dan profesionalisme karena kinerja BUMN dituntut oleh semua pemangku kepentingan. PT APUS merupakan salah satu BUMN, pada tahun 2019, terdapat kasus suap atas proses pengadaan barang yang terungkap dari proses Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis atas kasus suap ini. Permasalahan ini terjadi karena adanya kasus penyalahgunaan wewenang yang berupa penyerahan uang untuk direktur keuangan PT APUS terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT INTAN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memberikan analisis atas kasus suap berdasarkan prinsip-prinsip GCG dengan menggunakan kerangka GCG dari KNKG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT APUS belum menjalankan seluruh prinsip GCG dengan baik dan efektif. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal atas organ perusahaan serta tidak berjalannya whistle blowing system.

---

The State-Owned Enterprises sector is an integral part of a country's socio-economic activities. The main problem faced by SOEs today lies in governance and professionalism because the performance of SOEs is demanded by all stakeholders. PT APUS is one of the SOEs, in 2019, there was a bribery case for the procurement process which was revealed from the Hand Catching Operation process by the Corruption Eradication Commission. This study aims to provide an overview and analysis of this bribery case. This problem occurred because of a case of abuse of authority in the form of handing over money to the finance director of PT APUS related to a project carried out by the company.PT INTAN. This study uses qualitative methods to provide analysis of bribery cases based on GCG principles using the GCG framework from KNKG. The results show that PT APUS has not implemented the all principles of GCG properly and effectively. This is due to the weakness of the internal control system over the company's organs and the ineffectiveness of the whistle blowing system at PT APUS."

"Tanpa strategi, sebuah organisasi bagaikan kapal tanpa kemudi, berputar-berputar dalam lingkaran. Organisasi yang demikian seperti pengembara tanpa arah dam tujuan yang jelas. Setali tiga uang ketika mengimplementasikan GCG; tanpa mengagas dan/atau mengeksekusi strategi secara cerdas = menegakan benang basah. Buku ini memaparkan paparan argumentasi, analisis dan kristalisasi pengalaman panjang penulis, serta didukung contoh-contoh membumi berdasarkan faktafakta empiris, diracik menjadi Smart Strategy for 360 Degree GCG yang sungguh powerful."

"BUMN memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Menyadari akan hal tersebut, maka pemerintah, melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus 2002, yang telah diperbaharui dengan Per-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, mewajibkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten oleh BUMN dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional BUMN. Data hasil assessment atas 109 BUMN sampai dengan akhir tahun 2009 menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 penerapan GCG pada BUMN secara umum masih perlu ditingkatkan agar bisa memperoleh predikat "sangat baik" atau sesuai dengan best practices penerapan GCG. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penerapan GCG pada BUMN diambil contoh PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau disingkat PT KBI, sebagai studi kasus. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan hal-hal yang harus dilakukan agar dapat memacu percepatan penerapan GCG di BUMN yaitu: (i) dorongan peraturan (regulatory driven) dari Kementerian BUMN. Untuk itu disarankan agar Kementerian BUMN menyempurnakan peraturan-peraturan GCG beserta petunjuk teknis pelaksanaannya; (ii) meningkatkan komitmen seluruh organ GCG BUMN untuk menindaklanjuti hasil assessment GCG dan proaktif dalam melakukan benchmarking terkait perannya masing-masing dalam GCG; (iii) me-refresh peranan masing-masing organ dalam GCG; (iv) menerapkan sistem reward and punishment terkait penerapan GCG.

---

SOEs have an important role in the national economy. Considering this, the government, through SOE Minister Decree No. Kep-117/M-MBU/2002, on August 1, 2002, which has been updated with Per-01/MBU/2011, on August 1, 2011, requires the application of the Good Corporate Governance (GCG) consistently by the state and make the principles of GCG as the foundation of operational state.

Data assessment results over 109 SOEs by the end of 2009 showed that in the period of 2007 until 2009 the implementation of GCG in SOEs in general still needs to be improved in order to earn the title of "very good" or in accordance with the application of GCG best practices. To determine the constraints on SOEs GCG taken sample of PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) or abbreviated PT KBI, as a case study. This type of research is qualitative research.

The results suggest things to do in order to encourage the acceleration of the implementation of GCG in SOEs, that is: (i) regulatory driven from Ministry of SOEs. It is recommended that the Ministry of SOEs to improve the rules of GCG and their technical implementation guide. (ii) Enhance the commitment of all state organs to follow up the results of assessment and proactive in benchmarking related to their respectives roles in GCG. (iii) Refresh the roles of each organ in the GCG; (iv) Implementing the systems of reward and punishment related to the implementation of GCG."

"Good Corporate Governance (GCG) mendapatkan perhatian luas setetah terjadinya berbagai /crisis seperti Krisis Moneter di Indonesia ataupun skandal Enron di Amerika Serikat. Lima eiemen GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertonggungjawafaan, Kemandirian dan Kewajaran baik dalam arti sempit dan tuas. Dalam arti tuas GCG berkaitan dengan para stakeholders perusahaan. Di sisi lain Corporate Social Responsibility merupakan komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan kata lain, GCG dan CSR merupakan wujud nyata hubungan perusahaan dan masyarakat setaku stakeholders"

"Dalam penyelenggaraan RUPS, perusahaan senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Pengurus perseroan harus memperhatikan keabsahan RUPS, karena dapat berakibat pada penyimpangan-penyimpangan prinsip Good Corporate Governance. Hal ini bertujuan dapat terciptanya tatanan pengelolaan perusahaan yang baik dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai: (i) bagaimana penyimpangan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada penyelenggaraan RUPS di dalam beberapa putusan pengadilan negeri di Indonesia; dan (ii) peran dan tanggung jawab notaris pada penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris-analitis. Hasil penelitian ini yaitu (i) pada penyelenggaraan RUPS di perseroan tertutup ditemukan penyimpangan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang mengakibatkan RUPS diputus tidak sah dan batal yang terdapat pada beberapa putusan pengadilan negeri di Indonesia, seperti tidak adanya keterbukaan informasi dalam laporan keuangan, akuntabilitas perseroan yang tidak terpenuhi akibat tidak jelas fungsi, dan kewenangan antar pengurus, pelanggaran syarat keabsahan RUPS sebagaimana telah diatur UUPT 2007, sehingga prinsip responsibilitas yakni kepatuhan perusahaan pada hukum dan peraturan yang berlaku tidak terpenuhi, terdapat juga penyimpangan prinsip independensi yakni pengurus perusahaan yang tidak objektif dalam memberikan keputusan RUPS, dan kesetaraan serta kewajaran, pemegang saham minoritas dirugikan akibat putusan RUPS yang tidak melibatkan mereka, dan (ii) peran dan tanggung jawab notaris memberikan penyuluhan hukum agar syarat formil RUPS dapat dipenuhi dan secara tidak langsung dapat membantu perusahaan untuk meminimalisir penyimpangan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

---

In holding the General Meeting of Shareholders (GMS), the company is guided by the principles of Good Corporate Governance, the management of the company must pay attention to the legality of the GMS. Otherwise, the principles of good corporate governance will not be fulfilled. It is intended thus the company in holding the GMS can create a good corporate management system and there are no deviations from the principles of Good Corporate Governance. This research discusses about: (i) How the deviations of the principles of Good Corporate Governance in the holding of the GMS based on several decisions of the district courts in Indonesia; and (ii) the roles and responsibilities of a notary in the application of the principles of Good Corporate Governance. This research is normative juridical research and uses secondary data accompanied by an explanatory research typology. The results of this study are (i) in several district court decisions in Indonesia, deviations from the principles of Good Corporate Governance were found which resulted in the holding of the GMS being declared invalid and void, such as the absence of information disclosure in the financial statements, incomplete accountability of the company due to unclear functions, and authority between management, violation of the requirements for the legality of the GMS as regulated in the Law Number 40 of 2007 about Company Law thus the principle of responsibility is not fulfilled, company management who are not objective in making the decisions of the GMS, and equality and fairness that are not felt by minority shareholders because the GMS decisions are detrimental to them, and (ii) notary can use the obligation to provide legal counseling and eventually the formal requirements of the GMS can be fulfilled and able to indirectly help the company to minimize deviations from the principles of Good Corporate Governance."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh tata kelola perusahaan corporate governance, terhadap kemungkinan perusahaan terkena permasalahan keuangan pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel-variabel tata kelola yang diteliti adalah variabel kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi, proporsi direktur independen, ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan komisaris. Penelitian dilakukan untuk periode tahun 2011 ndash; 2015 dengan menggunakan sampel perusahaan non keuangan di Indonesia dengan total 190 observasi.Metode pengumpulan sampel perusahaan dilakukan dengan paired matched, yaitu memasangkan perusahaan distress dengan data laporan keuangan lengkap sebanyak 95 observasi dengan 95perusahaan yang tidak memiliki kesulitan keuangan, yang berasal dari sektor industri yang sama, periode yang sama, dan ukuran aset yang mirip. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi logistik Binary Logistic Regresion.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite berperan dalam mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami distress terhadap laporan keuangannya. Sementara kepemilikan institutional dan proporsi direktur independen tidak berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan terkena financial distress.

---

This study aims to examine the influence of corporate governance, on the possibility of companies exposed to financial problems at companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The governance variables studied were family ownership variables, institutional ownership, the proportion of independent directors, the size of the audit committee, the size of the board of directors, and the size of the board of commissioners. The study was conducted for the period of 2011 2015 using a sample of non financial companies in Indonesia with a total of 190 observations.

The company 39s sample collection method was paired matched, which paired the distress company with complete financial statements of 95 observations with 95 firms with no financial difficulties, with same industry sector, same period, and similar asset size. Data analysis in this research use logistic regression analysis technique Binary Logistic Regresion.

The results show that family ownership, board size, board size, and committee size play a role in reducing the likelihood of a company being distressed on its financial statements. While institutional ownership and the proportion of independent directors have no effect on the company 39 s likelihood of financial distress."