Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor keuangan dikenal sebagai sektor yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki, sehingga muncul anggapan di masyarakat bahwa perempuan tidak cocok untuk menjalankan karir di sektor tersebut yang tercermin dari rendahnya persentase perempuan pada sektor. Keberadaan Sri Mulyani Indrawati (SMI), sebagai perempuan yang memegang jabatan politis tertinggi dalam sektor keuangan diharapkan dapat menghilangkan persepsi negatif terkait posisi perempuan dalam sektor tersebut. SMI mendapat sorotan luas di media massa, yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sumber pengetahuan, sikap, dan ideologi (Van Dijk, 2000). Namun demikian, belum ada riset yang secara sistematis memeriksa bagaimana media mengkonstruksikan kepemimpinan SMI. Penelitian ini mengeksplorasi konstruksi yang dibangun oleh media terhadap SMI. Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi makna dari konstruksi tersebut dan mengevaluasi posisi pemimpin perempuan di masyarakat melalui makna yang dihasilkan. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis secara tematik terhadap 268 artikel yang dikumpulkan lewat database Factiva dan new media podcast. Hasil penelitian menunjukkan representasi media terhadap pemimpin perempuan belum sepenuhnya layak karena masih terdapat stereotip gender dalam membangun konstruksi tersebut, walaupun sudah terdapat pengakuan atas hal-hal yang relevan terkait kepemimpinan. Selain itu, temuan analisis menunjukkan bahwa konstruksi kepemimpinan SMI juga tidak dapat dilepaskan dari konsep Orientalisme: kepemimpinan yang superior adalah yang berafiliasi dengan institusi Barat.

---

The financial sector is known as a male-dominated sector. Assumptions in the society arise, defining that a career in finance isn’t exactly made for women, which is reflected in the low percentage of women in the sector. The existence of Sri Mulyani Indrawati (SMI), as a woman who holds the highest political position in the financial industry, is expected to eliminate this negative perception towards the position of women in the financial sector. SMI receives wide attention in the media, which plays an important role in people's lives as a source of knowledge, attitudes, and ideology (Van Dijk, 2000). However, no research is found that has systematically examined how the media construct SMI leadership. This study explores the construction made by the media towards SMI. The research aims to explore the meaning of these constructions through the meanings generated. The research is conducted through a thematic analysis of 268 articles collected through the Factiva database and new media podcasts. The result of the study shows there are still gaps in the representation of women leaders and men leaders in the media, due to gender stereotypes found in the representation, although recognition of relevant matters related to leadership has already been made. Furthermore, findings also show that the construction of SMI leadership is influenced by the concept of Orientalism: that superior leadership is affiliated with Western institutions. "

"ABSTRAKBudaya memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan karakter serta pola pengambilan keputusan dalam sebuah negara yang pada akhirnya juga bepengaruh terhadap kesetaraan gender di negara tersebut. Penelitian ini akan menganalisis budaya di Filipina sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara yang dipengaruhi oleh budaya Spanyol dan Amerika Serikat. Adapun studi kasus dalam penelitian ini adalah revisi kebijakan parental leave tahun 2017, yakni Senate Bill No. 1305 sebagai contoh dari hasil kebijakan yang diproduksi olehpemerintah Filipina sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya peran ayah dan ibu dalam pemeliharaan sebuah keluarga. Penelitian terdahulu mengenai gender dan negara telah menunjukkan bahwa gender merupakan sebuah elemen yang penting dalam pertimbangan pembuatan kebijakan sebuah negara. Sementara itu, gender erat kaitannya dengan budaya yang berkembang dalam sebuah masyarakat. Dengan menggunakan teori gender dan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis pengaruh budaya asing yang masuk ke Filipina sehingga mampu memberikan pengaruh pada masyarakat Filipina termasuk kesadaran masyarakat terhadap relasi gender. Penelitian ini juga menganalisis hubungan antara kesetaraan gender di Filipina tersebut dengan revisi kebijakan parental leave dengan melakukan wawancara dan observasi langsung di Manila, Filipina. Temuan dari penelitian ini menemukan adanya percampuran budaya dari Spanyol dan Amerika Serikat telah memberikan kontribusi yang besar terhadap budaya masyarakat Filipina kontemporer.

---

ABSTRACTCulture has a large influence in the formation of character and decision-making patterns in a country which would also influence the gender equality in the country. This research analyzes the culture in the Philippines as part of the Southeast Asia region which was influenced by the Spanish and American culture. As for the case studies in this research is the revision of the parental leave policy in the year 2017, i.e. the Senate Bill No. 1305. This bill is an example of a gender-based policy made by the Philippine Government to note the importance of father and mother to nurture a family. Some previous researches on gender and states had shown that gender is an important element in the consideration of a State policy making. Meanwhile, gender is deeply connected with the culture that exist in a society. By using the theory of gender and qualitative methods, this research analyzes the influence of foreign cultures in the Philippines society which then also influenced the awareness in the society towards the equality in the gender relations. The research also analyzes the connection between gender equality in the Philippines with the revision of the parental leave policy by doing interviews and direct observation in Manila, the Philippines. The findings of this research shown the existence of the cultural mixture of Spanish and American had given great contribution to the culture in the contemporary Philippines society."

"Ajaran Islam mendorong pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, namun capaian indeks kesetaraan gender negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) masih sangat rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di 30 negara anggota OKI periode 2010–2018. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesetaraan gender pada sub-sample berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi negara OKI seperti kondisi konflik dan non-konflik, tingkat pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini melakukan regresi balanced panel data menggunakan metode Fixed Effect (FE), dimana kesetaraan gender diukur dengan menggunakan variabel yang dibangun dari sub-dimensi Gender Inequality Index (GII), yaitu rasio edukasi perempuan, partisipasi tenaga kerja perempuan, proporsi perempuan pada kursi parlemen, dan tingkat fertilitas. Hasil regresi menunjukan bahwa kesetaraan gender secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara anggota OKI pada tahun 2010–2018, terutama dalam aspek pemberdayaan perempuan, melalui peningkatan rasio edukasi dan partisipasi tenaga kerja perempuan. Selain itu, perbaikan faktor sosial-ekonomi juga mampu memberikan pengaruh lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di negara konflik, berpendapatan rendah, dan IPM rendah. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai pembangunan ekonomi berbasis perspektif gender dan agama serta memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan untuk menyusun strategi pembangunan yang bersifat inklusif

---

Islamic teaching encourages the importance of women role in supporting the development, however OIC member countries have very low gender equality index. This research aims to investigate the impact of gender equality on economic growth in selected 30 OIC member countries during 2010–2018. In addition, this study also aims to determine the effect of gender equality within sub-sample, based on socio-economic characteristics (such as: conflict and non-conflict countries, income levels, and Human Development Index categories). Balanced panel data regression using Fixed Effect (FE) model was performed to answer the research questions. This study uses variables constructed from the sub-dimensions of Gender Inequality Index (GII), specifically dimensions of female population with at least some secondary education, female labor force participation, proportion of seats held by women in national parliaments, and fertility rates. The results of this study indicate that gender equality significantly affects economic growth, especially in the aspect of women's empowerment through promoting female education and labor force participation. Furthermore, improvement in socio-economic factors is able to give higher impact on economic growth on conflict, low-income, and low-HDI countries. The empirical result is expected to enrich literature on economic development based on religion and gender perspectives and also has implications for policy makers to develop strategies that encourage inclusive economic growth."

"Tulisan ini membahas salah satu faktor yang membuat pengesahan Women’s Reservation Bill, rancangan kebijakan menyediakan sepertiga kursi untuk perempuan di Lok Sabha India, terhambat pengesahannya. Salah satu faktor tersebut adalah keterwakilan perempuan di parlemen India yang sangat rendah, dengan rata-rata hanya 7% dari pemilihan umum yang pertama kali di laksanakan di India. Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur. Guna membahas permasalahan penelitian, digunakan teori Supply-Demand untuk menjelaskan sisi supply dan demand yang berpengaruh terhadap rendahnya keterwakilan perempuan di Lok Sabha India, yang menjadi salah satu alasan tidak disahkannya Women’s Reservation Bill. Teori ini dikemukakan Pippa Norris dan Joni Lovenduski di tahun 1995. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sisi supply, yang diuraikan menjadi sumber daya (waktu, uang, dan pengalaman) dan motivasi (dorongan, ambisi, dan minat dalam politik) lebih berfokus kepada ketersediaan perempuan untuk mendaftarkan diri menjadi kandidat di dalam pemilihan umum. Sementara sisi demand memperlihatkan bahwa partai politik atau elit partai memilih calon-calon kandidat berdasarkan diskriminasi dan prasangka yang dilihat dari kemampuan, kualifikasi, dan pengalaman dari masing-masing kandidat. Hal ini yang menyebabkan rendahnya representasi perempuan dan menjadi alasan Women’s Reservation Bill terhambat hingga saat ini.

---

This paper discusses one of the factors that prevented the ratification of the Women's Reservation Bill, a policy draft to provide one-third of the seats for women in India's Lok Sabha. One of these factors is the very low representation of women in the Indian parliament, with an average of only 7% of the first general elections held in India. This research uses qualitative research methods with data collection techniques based on literature studies. To discuss research problems, the Supply-Demand theory is used to explain the supply and demand sides that affect the low representation of women in Lok Sabha India, which is one of the reasons the Women's Reservation Bill was not ratified. This theory was put forward by Pippa Norris and Joni Lovenduski in 1995. The findings of this study show that the supply side, which is broken down into resources (time, money, and experience) and motivation (drive, ambition, and interest in politics), focuses more on the availability of women to register as candidates in the general election. Meanwhile, the demand side shows that political parties or party elites assess candidate candidates based on discrimination and selection based on the ability, qualifications, and experience of each candidate. This causes the low representation of women and is why the Women's Reservation Bill has been hampered to date."

"ABSTRAKKomunikasi keluarga memberikan dampak dalam meningkatkan pemahaman kesetaraan gender kepada anak-anak. Komunikasi keluarga memiliki corak yang berbeda dalam berbagai masyarakat sesuai dengan adat dan budaya masing-masing. Pada suku Minangkabau yang menganut sistem matriarki, corak tersebut bersifat istimewa. Apalagi jika dibandingkan dengan komunikasi keluarga pada beberapa suku lainnya seperti Batak, Korowai, dan Bugis. Posisi perempuan dan laki-laki dalam beberapa suku tersebut memberikan implikasi yang besar dalam adat kehidupan hingga turun temurun. Peran keluarga sebagai komunitas paling inti menjadi yang sangat berperan dalam pengarusutamaan gender. Peran keluarga tersebut perlu diperkuat agar dapat menjadi gerbang utama sebelum mencapai pengarusutamaan gender pada lapisan lainnya yaitu komunitas, organisasi, institusi, pemerintah, dsb.

---

ABSTRACTFamily communication has an impact in increasing gender understanding to children. Family communication has a different pattern in various societies according to their respective customs and cultures. In the Minangkabau tribe that adheres to a matriarchal system, this pattern is special. Particularly, when compared to family communication in several other tribes such as the Batak, Korowai, and Bugis. The position of women and men in some of these tribes has a great impact on traditional life for generations. The role of the family as the most core community has a very important role in gender mainstreaming. The role of the family needs to be achieved to become the main gate before gender mainstreaming in other layers, such as communities, organizations, institutions, government, etc."

"Penelitian bertujuan mengungkap prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diwacanakan dalam berita-berita mengenai rencana tes keperawanan di Indonesia yang muncul di The Jakarta Post versi online. Dalam penelitian ini, ancangan penelitian yang digunakan mengacu pada teori Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough (1993), yang menjelaskan keterkaitan antara wacana dengan konteks sosial. Untuk dapat menemukan prinsip-prinsip kesetaraangender, penelitian ini menggunakan perangkat undang-undang yang berlaku di Indonesia.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam berita dengan tema yang sama, The Jakarta Post versi online menunjukkan penolakan terhadap rencana tes keperawanan karena melanggar prinsip kesetaraan gender. Prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diungkapkan oleh The Jakarta Post dalam berita yang muncul tahun 2007, 2010, dan 2013 menunjukkan kesesuaian dengan sejumlah prinsip kesetaraan gender yang ditemukan dalam undang-undang.

---

The objective of this paper is to analyze the discourse of basic principles of gender equality in news of plans to conduct virginity tests in Indonesia as reported in The Jakarta Post (online version). In this study, the theory of Critical Discourse Analysis developed by Norman Fairclough (1993), which describes the relationship between discourse and its social context, is be applied as core theory. In order to identify these principles of gender equality, this study draws on existing national laws regarding gender equality.The results of this study reveal that The Jakarta Post (online version) rejects the use of virginity tests on the grounds these would violate principles of gender equality. The principles of gender equality expressed by The Jakarta Post in news articles appearing in 2007, 2010, and 2013 are consistent with principles of gender equality contained in national laws regarding basic principles of equality."

"Rasa iri dijelaskan oleh Smith & Kim (2007), merupakan sebuah emosi yang dapat mendorong seseorang menuntut kesetaraan. Studi lainnya dari Harris & Henniger (2013), menemukan hasil bahwa semakin tinggi rasa iri maka semakin liberal seseorang. Berdasarkan dua penelitian tersebut penelitian ini memilih ideologi feminisme yang memperjuangkan isu kesetaraan gender secara global. Feminisme merupakan sebuah ideologi liberal yang memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Beberapa ahli menjelaskan bahwa perempuan memiliki status yang lebih rendah dibanding laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari rasa iri terhadap status sosial laki-laki pada dukungan feminisme perempuan. Penelitian ini merupakan studi eksperimen online dengan kelompok kontrol dan eksperimen. Pada kelompok eksperimen, partisipan diberikan paparan statistik partisipasi kerja laki-laki dan perempuan kemudian membaca teks skenario di lingkup dunia kerja. Kelompok kontrol hanya membaca teks skenario tanpa diberikan teks statistik. Hasil yang ditemukan rasa iri tidak dapat memprediksi dukungan terhadap nilai feminisme dengan peran mediasi dari psychological entitlement.

---

Envy explained by Smith & Kim (2007), is an emotion that can drive someone to demand equality. Another study from Harris & Henniger (2013) found that the higher the envy, the more liberal a person was. Based on these two studies, this study chooses feminism ideology which advocates the issue of gender equality globally. Feminism is a liberal ideology that fights for equality between women and men. Some experts explain that women have lower status than men. This study aims to look at the effect of envy on men's social status on the support of women's feminism. This research is an online experimental study with control and experimental groups. In the experimental group, participants were given exposure to statistics of work participation of men and women then read the text of the scenario in the world of work. The control group only reads the scenario text without being given a statistical text. The results found that envy cannot predict support for the value of feminism with the mediating role of psychological entitlement.

"

"Kesetaraan gender tetap menjadi isu yang persisten di tempat kerja di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Studi ini menggunakan Teori Organisasi Berperspektif Gender Acker untuk menyelidiki praktik kesetaraan gender dan menganalisis dampak gender mainstreaming di Organisasi Keuangan Pemerintah Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 31 peserta yang dipilih melalui purposive sampling pada tahun 2023. Metode kualitatif dipilih untuk menangkap pengalaman dan perspektif karyawan di tempat kerja. Temuan awal menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender hadir di Organisasi Keuangan Pemerintah, dengan perempuan yang kurang diwakili dalam posisi kepemimpinan dan mengalami diskriminasi dan bias berbasis gender dalam aktivitas harian mereka. Temuan mengidentifikasi empat tema penting yang menghambat atau mendukung kesetaraan gender di institusi: (a) Proses Pengorganisasian Berperspektif Gender, (b) Narasi Pekerja Ideal dan Beban Ganda, (c) Norma Gender yang Tersirat dan (d) Praktik Pelaksanaan Pekerjaan, serta persepsi pegawai terhadap dan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Studi ini menunjukkan nilai penggunaan Teori Organisasi Berperspektif Gender Joan Acker untuk memahami sifat berperspektif gender Organisasi Keuangan Pemerintah Indonesia sebagai tempat kerja dan menyoroti kebutuhan penelitian yang berkelanjutan untuk mempromosikan kesetaraan gender di organisasi pemerintah.

---

Gender equality is a critical issue in organizations worldwide, and understanding its dynamics within specific contexts is essential for promoting inclusive and equitable workplaces. The study used Acker's Theory of Gendered Organizations to investigate the practice of gender equality and to analyze the impact of gender mainstreaming in the Indonesian Ministry of Finance (MoF), a significant government institution responsible for shaping economic policies and financial decision-making in the country. The data was collected through interviews with 31 participants that were selected through purposeful sampling in 2023. The qualitative method chosen to capture the experiences and perspectives of employees in the workplace. The findings identify four critical themes that either hinder or support gender equality within institutions: The finding identifies four important themes that either hinder or support gender equality in institutions: (a) Gender-Perspective Organizational Processes, (b) Ideal Worker Narratives and Double Burden, (c) Implicit Gender Norms, and (d) Workplace Organizational Logic, as well as employees' perceptions of and the Implementation of Gender Mainstreaming (PUG). This study demonstrates the value of using Joan Acker's Gendered Organization theory to understand the gendered nature of the institution as a workplace. It highlights the need for ongoing research to promote gender equality in government organizations."

"Penelitian ini membahas ketidaksetaraan gender yang ada dalam tradisi Ala Kachuu di Kirgistan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan representasi ketidaksetaraan gender dalam film Ала Качуу/Ala Kachuu 2018 dan Film Ала Качуу/Ala Kachuu 2020 dengan teori representasi oleh Stuart Hall dan teori ketidaksetaraan gender oleh Mansour Fakih. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan Creswell (2009) dilengkapi dengan teknik sinematografi Mise-en-scène. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya ketidaksetaraan gender dalam dua film tersebut yang meliputi marginalisasi peran ibu, posisi anak perempuan, stereotip perempuan, beban kerja, subordinasi, dan kekerasan.

---

This research discusses the gender inequality that exists in the Ala Kachuu tradition in Kyrgyzstan. This research aims to reveal the representation of gender inequality in the film Ала Качуу/Ala Kachuu 2018 and Ала Качуу/Ala Kachuu 2020 with representation theory by Stuart Hall and gender inequality theory by Mansour Fakih. The method used in this research is qualitative based on Creswell (2009) complemented with the cinematographic technique Mise-en-scène. The results of the research conclude that there is gender inequality in the two films which includes the marginalization of the mother's role, the position of daughters, women stereotypes, workload, subordination, and violence.

"