Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai perbandingan perlindungan pemodal dalam Securities Crowdfunding terhadap Liquidity Risk dan Fraud Risk di Indonesia dan di Amerika Serikat. Hasil perbandingan yakni dalam pengaturan perlindungan pemodal dalam Securities Crowdfunding di Amerika Serikat telah memiliki ketentuan untuk meminimalisir Fraud Risk. Di Amerika Serikat, terdapat ketentuan pembatasan penjualan kembali, namun tidak bersifat mutlak karena memiliki pengecualian. Di Indonesia belum terdapat ketentuan untuk meminimalisir Fraud Risk dan pembatasan penjualan kembali Efek bersifat mutlak. POJK 57/2020 sebagai payung hukum Securities Crowdfunding masih memiliki beberapa kekurangan pengaturan terkait kewajiban pemberian informasi dan Pendidikan kepada Pengguna terkait dengan hak dan kewajiban Pengguna, mekanisme Securities Crowdfunding, setiap jenis Efek dan risiko pembelian dari setiap Efek dan terkait dengan pembatalan penawaran, serta cara meminimalisir Fraud Risk, pengecualian dari penjualan kembali Efek dan terkait dengan pengawasan penyelenggaraan Securities Crowdfunding. Adapun penelitian hukum menggunakan metode yuridis normatif dan merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan.

---

This research discuss the comparison of investor protection in Securities Crowdfuding regarding Liquidity Risk and Fraud Risk in Indonesia and the United States. The result of the comparison is that the investor protection arrangements in Securities Crowdfunding in the United States already have provisions to minimize Fraud Risk. In the United States, there are provisions regarding restrictions on resales, but the restrictions are not absolute and have some exceptions. In Indonesia, there are no provisions to minimize Fraud Risk and restrictions on resales are absolute as there are no exceptions mentioned. POJK 57/2020 as the legal bassist for Securities Crowdfunding in Indonesia still has several regulatory deficiencies related to the obligation of intermediaries for providing information and education to the Users related to the rights and obligations of the users, the mechanism of Securities Crowdfunding, each type of Securities and the risk of purchasing from each Securities and related to the cancellation of the offers, as well as ways to minimize Fraud Risk, exceptions from the restrictions on resales rules and related to the supervision of the Securities Crowdfunding. The legal research uses normative juridical methods and is a descriptive analytical research. The research was conducted by literature study."

"Inovasi manusia dalam teknologi digital telah mengubah dinamika pelaku ekonomi seperti dengan munculnya skema penawaran efek melalui layanan urun dana atau securities crowdfunding (SCF). Penghimpunan modal melalui SCF menjadi salah satu alternatif untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) untuk mempermudah mendapatkan modal. Industri SCF memiliki potensi besar di Indonesia karena banyaknya demand dari pengusaha-pengusaha UMKM untuk skema pemodalan yang mudah digunakan untuk perusahaan kecil. Akan tetapi, persoalan risiko penipuan dapat menjadi hambatan besar dalam perkembangan SCF di Indonesia. Kurangnya perlindungan dari penipuan akan berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap industri SCF. Terkait isu ini, Peraturan OJK No. 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi belum mengatur secara komprehensif mengenai risiko penipuan. Sementara itu, dibutuhkan payung hukum yang sistematis untuk melindungi para Pemodal, terutama dari kejahatan penipuan yang dapat mengurangi kredibilitas industri SCF secara keseluruhan dan justru menghambat pemodalan bagi UMKM. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pendekatan perbandingan. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum atas risiko penipuan dalam SCF di Indonesia dan membandingkan pengaturannya dengan regulasi di Amerika Serikat dan Australia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai perlindungan hukum dari kejahatan penipuan dalam SCF di Indonesia serta perbandingannya dengan perlindungan hukum yang ada di negara Amerika Serikat dan Australia.

---

Human innovation in digital technology has changed the dynamics of economic actors, such as the emergence of securities offering schemes through crowdfunding or securities crowdfunding (SCF). Capital accumulation through SCF is an alternative for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to make it easier to obtain capital. The SCF industry has great potential in Indonesia due to the large demand from MSME entrepreneurs for capital schemes that are friendly for small companies. However, the issue of fraud may be a major obstacle to the development of SCF in Indonesia. Lack of legal protection will have implications on public trust in the SCF industry. Regarding this issue, OJK Regulation No. 57 of 2020 concerning Securities Offerings Through Information Technology-Based Crowdfunding Services has not comprehensively regulated the risk of fraud. Meanwhile, a systematic legal umbrella is required to protect investors, especially from fraud crimes which can reduce the credibility of the SCF industry as a whole and hinder MSMEs from gaining capital. This research method uses a normative juridical method by reviewing literature and examining relevant laws and regulations with a comparative approach. This research will discuss legal protection for fraud risk in SCF in Indonesia and compare Indonesia’s regulation with regulations in the United States and Australia. Thus, this research is expected to provide information and an overview of legal protection from fraud in SCF in Indonesia and its comparison with legal protection in the United States and Australia."

"Dalam Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan pengembangan Equity Crowdfunding, perusahaan yang dapat menjadi Penerbit tidak hanya badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, perusahaan partnership juga dapat menjadi Penerbit efek bersifat utang atau sukuk. Pemodal yang membeli efek pada perusahaan partnership memiliki risiko kerugian yang besar karena perusahaan partnership bukan badan hukum dan umumnya perusahaan pemula yang belum tentu memiliki pengelolaan yang baik. Penelitian ini mengkaji jaminan perlindungan hukum bagi Pemodal perusahaan partnership yang diatur dalam POJK 57/2020 dan perjanjian-perjanjian dalam penyelenggaraan SCF. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder yang diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, POJK 57/2020 memberikan perlindungan hukum dengan cara adanya syarat kualifikasi bagi pihak-pihak dalam SCF, batasan pembelian dan pengumpulan dana, kewajiban mengungkapkan fakta material, jatuh tempo buyback, penggunaan escrow account, pencatatan Efek kepada bank kustodian, serta pemantauan usaha dan kewajiban bayar oleh Penyelenggara. Namun, perlindungan hukum bagi Pemodal masih belum komprehensif karena masih menimbulkan masalah seperti pengawasan penyelenggaraan SCF yang belum optimal, kurang lengkapnya pengungkapan fakta material terkait aspek hukum dalam perusahaan partnership dan pengaturan SCF masih lemah karena hanya berbentuk POJK. Kedua, terdapat perjanjian penyelenggaraan SCF yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti adanya perjanjian penyelenggaraan SCF yang menggunakan dasar hukum POJK 37/2018 yang sudah tidak berlaku, adanya klausul baku yang dilarang yaitu klausul pengalihan tanggungjawab dan klausul tunduknya pemodal kepada aturan baru atau perubahan yang dibuat sepihak oleh Penyelenggara SCF, serta beberapa perjanjian SCF tidak memuat klausul pemberian kuasa dari Pemodal efek bersifat utang atau Sukuk dengan Penyelenggara.

---

n Securities Crowdfunding (SCF), which is the development of Equity Crowdfunding, companies that can become issuers are not only business entities in the form of limited liability companies, partnership companies can also be issuers of debt securities or sukuk. Investors who buy securities in partnership companies have a large risk of loss because partnership companies are not legal entities and generally start-up companies do not necessarily have good management. This study examines the guarantee of legal protection for investors in partnership companies as regulated in POJK 57/2020 and agreements in the implementation of SCF. This study uses a normative juridical research method using secondary data that is processed qualitatively. The results of the study show: First, POJK 57/2020 provides legal protection by means of qualification requirements for parties in SCF, limits on purchasing and collecting funds, obligations to disclose material facts, maturity of buybacks, use of escrow accounts, recording of securities to custodian banks, and monitoring of business and payment obligations by the broker. However, legal protection for investors is still not comprehensive because it still causes problems such as the supervision of the SCF implementation that is not optimal, the incomplete disclosure of material facts related to legal aspects in partnership companies and the SCF regulation is still weak because it is only in the form of POJK. Second, there are SCF implementation agreements that are not in accordance with applicable regulations, such as the existence of an SCF implementation agreement that uses the legal basis of POJK 37/2018 which is no longer valid, the existence of a prohibited standard clause, namely a transfer of responsibility clause and a clause that investors submit to new rules or changes. unilaterally made by the SCF broker, as well as several SCF agreements that do not contain a clause on granting power of attorney from debt securities or Sukuk Investors to the broker."

"Crowdfunding di dunia internasional sudah sangat dikenal dan telah menjadi salah satu alternatif pendanaan yang diminati masyarakat luas. Sementara di Indonesia baru berkembang sejak tahun 2012. Dalam crowdfunding setiap masyarakat dapat berpartisipasi di dalamnya baik sebagai pemilik proyek atau sebagai donatur (pendukung). Crowdfunding ini dilakukan secara online dari sebuah situs dan disebarkan ke media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, desain deskriptif. Hasil penelitian memberikan gambaran bagaimana crowdfunding diterapkan di Indonesia oleh Patungan.net dan faktorfaktor pendukung serta penghambat pelaksanaannya. Patungan.net melakukan inovasi dengan melakukan secara offline dan memberikan syarat tertentu bagi proyek yang diajukan. Selama ini, crowdfunding yang diterapkan Patungan.net bermanfaat untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat.

---

Crowdfunding in the international community is well known and has become one of the alternative funding public interest. While in Indonesia has began since 2012. In crowdfunding, community can participate in them either as project owner or as a donor (supporting). Crowdfunding is done by online from website and sharing to social media. The research method used was a qualitative, descriptive design. The results give an idea of how crowdfunding implemented in Indonesia by Patungan.net, factors supporting and obstacle the implementation. Patungan.net to innovate by doing offline and gives specific requirements for the proposed project. During this time, Crowdfunding is applied by Patungan.net to help solve social problems that exist in the community."

"Dalam dunia ekonomi digital, saat ini transaksi fintech berkembang sangat pesat. Salah satunya adalah security crowdfunding. Security crowdfunding adalah penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Produk yang dikeluarkan salah satunya adalah produk syariah berupa saham syariah dan sukuk namun, dalam POJK tentang security crowdfunding masih bersifat umum (konvensional), sehingga perlu peninjauan berupa aturan terkait mekanisme transaksi security crowdfunding dalam hukum Islam dan menggali hukum Islam dengan metode ijtihad yang sesuai. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana mekanisme transaksi security crowdfunding dalam hukum Islam dan bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap transaksi security crowdfunding. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, mekanisme transaksi security crowdfunding yang sudah diatur POJK No.57 Tahun 2020 sudah sesuai dengan hukum Islam karena memenuhi dua unsur yaitu: terhindar dari MAGHRIB (maysir, gharar, riba), kemudian akad dan produk yang digunakan dalam transaksi memenuhi syarat dan rukun dalam fiqih muamalah. Kedua, transaksi security crowdfunding adalah salah satu transaksi yang dapat diterima dalam penggalian hukum Islam menggunakan metode maslahah mursalah karena sudah terpenuhi tiga syarat menggunakan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad.

---

In the world of the digital economy, fintech transactions are currently growing very rapidly. One of them is security crowdfunding. Security crowdfunding is securities offering through information technology-based crowdfunding services. One of the products issued is sharia products in the form of sharia shares and sukuk. However, the POJK regarding security crowdfunding is still general (conventional), so it is necessary to review the rules related to the mechanism of security crowdfunding transactions in Islamic law and explore Islamic law with the appropriate ijtihad method. The problems discussed are how the mechanism of security crowdfunding transactions in Islamic law and how the maslahah mursalah review of security crowdfunding transactions. The research method used is a qualitative research type, with a normative juridical approach. The results of this study are: first, the security crowdfunding transaction mechanism that has been regulated by POJK No. 57 of 2020 is in accordance with Islamic law because it fulfills two elements, namely: avoiding MAGHRIB (maysir, gharar, and usury), and contracts and products used. in transactions meet the requirements and pillars in muamalah fiqh. Second, the security crowdfunding transaction is one of the acceptable transactions in extracting Islamic law using the maslahah mursalah method because three conditions have been met using maslahah mursalah as the ijtihad method.

"

"Equity crowdfunding dapat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan pendanaan UKM. Equity crowdfunding memberikan kesempatan kepada investor untuk secara berkala menerima dividen dari keuntungan bisnis. Equity crowdfunding juga memiliki risiko tersendiri. Proyek dapat menyebabkan kerugian total dana investasi dan likuiditas pasar sekunder yang rendah. Investor mendapatkan informasi yang terbatas dari emiten melalui platform yang menyebabkan asimetri informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, pencegah, kepercayaan dan risiko terhadap keputusan masyarakat Indonesia untuk berinvestasi pada equity crowdfunding. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan 154 kuesioner kepada responden yang memiliki akun di platform equity crowdfunding yang diizinkan OJK. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling karena keterbatasan sumber daya. Analisis dilakukan dengan menggunakan model penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan analisis partial least squares (PLS)-SEM. Analisis menggunakan program SmartPLS dalam mengukur data dan struktur model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan pencegah berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepercayaan mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam proyek equity crowdfunding. Risiko yang dirasakan tidak terbukti secara negatif mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam equity crowdfunding.

---

Equity crowdfunding can be an alternative to meet the funding needs of SMEs. Equity crowdfunding provide an opportunity for investor to periodically receive dividend from business profits. Equity crowdfunding also has its own risk. Project may cause total loss of investment fund and secondary market liquidity is low. Investor get limited information from the issuer through platform which cause asymmetry information. This study aims to determine the effect of motivation, deterrents, trust and risk on Indonesian people's decisions to invest in equity crowdfunding. This study uses a quantitative method to collect 154 questionnaires to respondents who have account in an equity crowdfunding platform that is licensed by the OJK. The sample taken in this study used the convenience sampling method due to limited resources. The analysis was carried out using existing research model. The research uses partial least squares (PLS)-SEM analysis. The analysis uses the SmartPLS program in measuring data and model structures. The results showed that motivation and deterrents had an effect on trust and trust influence Indonesian people to participate in equity crowdfunding project. The perceived risk is not proven to negatively influence the Indonesian people to participate in equity crowdfunding."

"UMKM merupakan salah satu pilar penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Sebagai jenis usaha yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan perkembangan UMKM, salah satunya melalui penyelenggaraan securities crowdfunding yang resmi berlaku di Indonesia dengan disahkannya POJK No. 57/POJK.04/2020. Securities crowdfunding merupakan fasilitas pendanaan bagi UMKM yang dilakukan dengan menjual efek berupa saham, obligasi, dan sukuk secara langsung kepada pemodal melalui platform penyelenggara. Kehadiran securities crowdfunding yang merupakan perluasan dari equity crowdfunding diharapkan dapat menjadi alternatif bagi UMKM untuk memperoleh pendanaan yang efektif dan mudah diakses, serta menjadi solusi atas kesulitan yang selama ini dihadapi pengusaha UMKM untuk memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding dinilai membuat kondisi pasar menjadi tidak likuid. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan mengkaji Pasal 43 ayat (2) POJK No. 57/POJK.04/2020 yang berorientasi pada asas kekeluargaan dalam kaitannya dengan urgensi perubahan pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding dari sudut pandang penerbit, pemodal, dan penyelenggara. Dalam penyusunannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan dilakukan dengan menelaah data sekunder. Selain itu, Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dan metode analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dipaparkan dalam skripsi ini, diperoleh hasil bahwa terdapat urgensi pemodal, penerbit, dan penyelenggara terhadap perubahan pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding yang akan memberikan dampak positif bagi perkembangan securities crowdfunding di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding di Indonesia dengan melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (2) POJK No. 57/POJK.04/2020.

---

Small and Medium Enterprise (SMEs) is one of the important pillars for economic development in Indonesia. As a type of business that makes a major contribution to the country's economy, the government is trying to increase the development of SMEs, one of which is through the implementation of securities crowdfunding, which is applied effectively in Indonesia through POJK No. 57/POJK.04/2020. Securities crowdfunding is a funding facility for SMEs that is carried out by selling securities in the form of stocks, bonds, and sukuk directly to investors through the operator's platform. The presence of securities crowdfunding, which is an extension of equity-based crowdfunding, is expected to be an alternative for SMEs to obtain effective and accessible funding, as well as a solution to the difficulties faced by SME entrepreneurs in obtaining loans from banks. However, throughout its development, the implementation of the secondary market in securities crowdfunding is considered to make the market illiquid. To answer this problem, the research in this thesis is conducted by examining Article 43 Section (2) of POJK No. 57/POJK.04/2020 which is oriented towards the principle of kinship in relation to the urgency of changes in the implementation of the secondary market in securities crowdfunding for issuers, investors, and operators. This thesis is created using juridical-normative methods and is carried out by examining secondary data. Furthermore, the author uses descriptive research types and qualitative methods. The result of this research shows that there is an urgency for investors, issuers, and operators to change the implementation of the secondary market in securities crowdfunding which will give a positive impact on the development of securities crowdfunding in Indonesia. Therefore, it is necessary to evaluate the implementation of the secondary market in securities crowdfunding in Indonesia by amending the provisions of Article 43 Section (2) of POJK No. 57/POJK.04/2020."

"Perkembangan teknologi yang sangat pesat beberapa tahun terakhir menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat menggeser dan menggantikan sistem tradisional yang terdapat pada industri. Salah satu inovasi tersebut adalah Crowdfunding, sebuah platform yang mempertemukan secara langsung pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang ingin menginvestasikan dananya. Pesatnya perkembangan teknologi membuat Regulator harus menyesuaikan regulasi yang tepat untuk mengakomodir perkembangan tersebut, termasuk juga dalam hal Crowdfunding. Dikarenakan Pemerintah belum memiliki regulasi yang khusus mengatur Crowdfunding, sudah seharusnya Pemerintah mengkaji regulasi yang telah ada yang dapat digunakan untuk mengatur Crowdfunding untuk sementara waktu. Tugas Akhir ini akan mengkaji secara komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan apa saja yang bisa digunakan untuk mengatur Crowdfunding di Indonesia, serta memberikan perbandingan terhadap beberapa negara yang telah memiliki regulasi khusus terkait Crowdfunding. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode normatif-yuridis. Di akhir Tugas Akhir ini, diketahui bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk mengatur Crowdfunding sementara waktu sampai dibuatnya regulasi khusus mengenai Crowdfunding.

---

Rapid technological development in the last few years generate many innovations that can shift and replace traditional system on the industry. One of that innovation is crowdfunding. Which is a platform that can connect a party that need funding and another party that wants to invest their money. The rapid technological development causes Regulator has to adjust proper regulation(s), Including crowdfunding regulation. Because the Regulator does not have any regulation that regulate specifically on crowdfunding, the Regulator should analyzes existing regulations that can regulate Crowdfunding temporarily.

This thesis analyzes comprehensively about what regulation(s) that can be used to regulate crowdfunding in Indonesia, and provides a comparison toward crowdfunding regulations in other countries. This research is using normatif-yuridis method. At the end of this thesis, we are knowing that there are several regulations that can be used to regulate crowdfunding temporarily until the regulator makes spesific regulation on crowdfunding."

"Skripsi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh fitur founder dan fitur proyek terhadap kesuksesan pengumpulan dana proyek crowdfunding di negara berkembang pada tahun 2011-2018 dengan menggunakan metode Regresi Logit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fitur founder yang dijelaskan oleh pengungkapan identitas founder memiliki pengaruh terhadap kesuksesan proyek crowdfunding. Sedangkan pengalaman founder sebagai salah satu fitur founder tidak memiliki pengaruh terhadap kesuksesan proyek crowdfunding. Dari sisi fitur proyek, terbukti bahwa jumlah updates, elaborasi deskripsi, dan target pendanaan berpengaruh terhadap kesuksesan pengumpulan dana proyek crowdfunding. Selain itu, peneliti menambahkan variabel interaksi pada fitur proyek dengan hasil yang menunjukkan bahwa jumlah komen, sentimen komen, panjang reply, kecepatan reply memiliki pengaruh terhadap kesuksesan proyek crowdfunding. Namun, panjang komen terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap keberhasilan proyek dalam mengumpulkan dana. Penelitian ini menggunakan data proyek yang berasal dari tiga platform crowdfunding yang mewakili beberapa negara berkembang.

---

This study aims to analyze the effect of founder features and project features to the success of crowdfunding project fundraiser in emerging countries from the year 2011 until 2018 using Logit Regression Method. The results of this study indicate that the founder features described by identity closure have an influence on the success of the crowdfunding project. While the founder 39s experience as one of the founder 39s features has no influence on the success of the crowdfunding project. In terms of project features, it is evident that the number of updates, elaboration of descriptions, and funding targets influences the successful collection of funds for crowdfunding projects. In addition, the researcher adds an interaction variable to the project features with results showing that the number of comments, sentiments of comments, length of reply, reply speed have an influence on successful crowdfunding project. However, the length of the comment proved to have no effect on the success of the project in raising funds. This study uses project data derived from three crowdfunding platforms representing several emerging countries."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh rute sentral dan rute periferal yang digambarkan melalui elaboration likelihood model terhadap kesuksesan proyek crowdfunding di negara berkembang. Penelitian menggunakan data yang berasal dari platform di Timur Tengah, India dan Brazil dengan rentang waktu data dari tahun 2011 hingga 2018. Rute sentral terdiri dari panjang deskripsi kata, hadiah atas kontribusi investor, pengalaman investor, target pendanaan dan komitmen pendanaan tinggi. Kemudian rute periferal terdiri dari jumlah komentar, reputasi pemilik proyek dan jumlah posting dibagikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dari rute sentral yang berdampak signifikan terhadap kesuksesan proyek crowdfunding yaitu panjang deskripsi kata, hadiah atas kontribusi investor, dan target pendanaan. Sedangkan, jumlah komentar dan reputasi positif berdampak signifikan dalam mempengaruhi kesuksesan proyek crowdfunding dari sisi rute periferal. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gambaran impian.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the influence of central routes and peripheral routes illustrated by elaboration likelihood model on the crowdfunding performance in emerging countries. The study used data from platforms in the Middle East, India and Brazil with data ranges from 2011 to 2018. The central route consists of word counts, rewards, investor rsquo s experience, funding targets and high funding commitments. Then the peripheral route consists of the total comments, reputation of project owner and the number of posts shared. The result showed that the variables of the central route that had significant impact on the success of the crowdfunding project were the word counts, rewards, and the funding target. Meanwhile, total comment and positive reputation have a significant impact on the success of the crowdfunding project from the peripheral route side. The control variable used in this research is portraying dream."