Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan (menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil). Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah beberapa peraturan di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Di dalam UU Cipta Kerja memunculkan satu bentuk baru perseroan, yang di dalam PP No. 8 Tahun 2021 menyebutnya sebagai Perseroan Perorangan. Dalam pendirian perseroan perorangan ini cukup dengan mengisi format isian pernyataan pendirian secara elektronik tanpa adanya akta notaris. Hal tersebut mengakibatkan perseroan perorangan tidak memiliki dokumen autentik dalam pendiriannya. Selain itu perseroan perorangan dapat didirikan oleh seseorang yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dimana umur tersebut belum cakap hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan menurut PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil dikaitkan dengan peran notaris dalam pendirian perseroan persekutuan modal dan konsekuensi hukum adanya syarat usia minimum 17 (tujuh belas) tahun bagi pendiri perseroan perorangan. Untuk menguraikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil analisa adalah untuk menyarankan kepada pemerintah bahwa dalam pendirian perseroan perorangan sebaiknya tetap melibatkan notaris dan bagi pendiri perseroan perorangan sebaiknya paling rendah berumur 21 (tahun) untuk kelancaran perseroan dalam menjalankan usahanya.

---

This research discusses about the role of a notary in the establishment of a Single Member Limited Liability Company (according to Government Regulation Number 8 of 2021 about the Company's Authorized Capital and Registration of Establishment Changes and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses). The government through the Law on Job Creation has amended several regulations in Indonesia, one of them is the Law on Limited Liability Companies. In the Job Creation Law, a new form of company emerges, which in Government Regulation Number 8 of 2021 referred to it as a Single Member-LLC. In the establishment of a Single Member-LLC is by filling out a form electronically through SABH, without a notarial deed. This causes Single Member Limited Liability Company not have authentic documents in their establishment. In addition, a Single Member-LLC can be established by someone who is still 17 (seventeen) years old, where that age is not yet legally competent. The issues raised in this study are regarding the role of a notary in the establishment of a Single Member Limited Liability Company according to Government Regulation Number 8 of 2021 related with the role of a notary in the establishment of a Limited Liability Company and the legal consequences of having a minimum age requirement of 17 (seventeen) years for founders of Single Member-LLC. To describe these problems is using normative legal research methods with prescriptive research typology. The results of the analysis are to suggest to the government that in the establishment of a Single Member-LLC is better to involve a notary and for founder of Single-Member LLC better in 21 (twenty-one) years old for the good of the company in running business. "

"Penelitian ini membahas mengenai peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan (menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil). Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah beberapa peraturan di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Di dalam UU Cipta Kerja memunculkan satu bentuk baru perseroan, yang di dalam PP No. 8 Tahun 2021 menyebutnya sebagai Perseroan Perorangan. Dalam pendirian perseroan perorangan ini cukup dengan mengisi format isian pernyataan pendirian secara elektronik tanpa adanya akta notaris. Hal tersebut mengakibatkan perseroan perorangan tidak memiliki dokumen autentik dalam pendiriannya. Selain itu perseroan perorangan dapat didirikan oleh seseorang yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dimana umur tersebut belum cakap hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan menurut PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil dikaitkan dengan peran notaris dalam pendirian perseroan persekutuan modal dan konsekuensi hukum adanya syarat usia minimum 17 (tujuh belas) tahun bagi pendiri perseroan perorangan. Untuk menguraikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil analisa adalah untuk menyarankan kepada pemerintah bahwa dalam pendirian perseroan perorangan sebaiknya tetap melibatkan notaris dan bagi pendiri perseroan perorangan sebaiknya paling rendah berumur 21 (tahun) untuk kelancaran perseroan dalam menjalankan usahanya.

---

This research discusses about the role of a notary in the establishment of a Single Member Limited Liability Company (according to Government Regulation Number 8 of 2021 about the Company's Authorized Capital and Registration of Establishment Changes and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses). The government through the Law on Job Creation has amended several regulations in Indonesia, one of them is the Law on Limited Liability Companies. In the Job Creation Law, a new form of company emerges, which in Government Regulation Number 8 of 2021 referred to it as a Single Member-LLC. In the establishment of a Single Member-LLC is by filling out a form electronically through SABH, without a notarial deed. This causes Single Member Limited Liability Company not have authentic documents in their establishment. In addition, a Single Member-LLC can be established by someone who is still 17 (seventeen) years old, where that age is not yet legally competent. The issues raised in this study are regarding the role of a notary in the establishment of a Single Member Limited Liability Company according to Government Regulation Number 8 of 2021 related with the role of a notary in the establishment of a Limited Liability Company and the legal consequences of having a minimum age requirement of 17 (seventeen) years for founders of Single Member-LLC. To describe these problems is using normative legal research methods with prescriptive research typology. The results of the analysis are to suggest to the government that in the establishment of a Single Member-LLC is better to involve a notary and for founder of Single-Member LLC better in 21 (twenty-one) years old for the good of the company in running business."

"Sebagaimana yang tercantum di dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (2) yang berbunyi Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat tersebut dapat dijadikan dasar bahwa setiap orang berhak untuk bekerja, Manusia sendiri sebagai makhluk ekonomi bertindak sebagai agen yang melakukan tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan usaha. Bentuk usaha perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang paling tua dan paling umum digunakan oleh para pengusaha sebagai sarana menjalankan kegiatan usaha. Dalam skripsi ini Penulis mengangkat rumusan masalah bagaimana pengaturan mengenai Perusahaan Perseorangan di Indonesia dan dalam skripsi ini Penulis menggunakan sampel sebuah perusahaan perseorangan bernama restoran S. Sehingga rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana praktik Restoran S sebagai Perusahaan Perseorangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. yang mana hasil hasil dari skripsi ini dapat disimpulkan Belum adanya ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai Perusahaan Perseorangan.

---

As stated in Undang-Undang Dasar 1945 article 28D paragraph (2) which said Every person has the right to work and to get fair and proper compensation and treatment in an employment relationship. The verse can be used as the basis that everyone has the right to work, Human himself as an economic being acts as an agent who takes economic action to meet their needs. One form of meeting these needs is to do business. The form of Sole Proprietorship is the oldest and most commonly used form of business entity as a means of carrying out business activities. In this thesis I raise the formulation of the problem of how to regulate the Sole Proprietorship in Indonesia and in this thesis I use a sample of an individual company called Restaurant S. So the second problem formulation is how the practice of Restaurant S as a Sole Proprietorship with the applicable law in Indonesia today. This study uses a juridical-normative legal research method. which results from this thesis can be concluded There is no provision that specifically regulates the Sole Proprietorship."

"Investor asing yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia secara umum dapat dilakukan dengan cara mendirikan badan hukum yang baru atau membeli saham perseroan berbadan hukum yang sudah beroperasi, akan tetapi semua itu harus mengacu pada ketentuan atau peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas berikut peraturan pelaksananya.Pendirian Perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut dapat ditempuh dengan cara mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau badan lain yang telah ditetapkan untuk itu. Prosedur pertama yang harus dilakukan adalah pengajuan permohonan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Peran notaris adalah membantu pernerintah memberikan konsultasi hukum bagi para pihak yang ingin mendirikan perseroan terbatas penanaman modal asing dan membuatkan Akta Pendirian perseroan terbalas penanaman modal asing.Metode penulisan tesis ini bersifat deskriptif, normative dan empiris terhadap prosdur yang diberlakukan dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing.Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing adalah memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang dibualnya, membuat berita acara rapat umum pemegang saham atau pemyataan keputusan rapat, dan mencocokan joint venture agreement (kalau ada) dan Surat Persetujuan BKPM serta menuangkan kehendak para pihak kedalam akta pendirian sesuai ketentuan yang berlaku dan memperoleh pengesahan dari Menteri.

---

Foreign investors interested in investing their capital in Indonesia generally can invest by means of establishing new legal entities or by means of purchasing shares of companies having legal entity status which have already operated, however, all of those methods must referred to the prevailing provisions or regulations which are Capital Investment Law and Limited Liability Company Law together with their implementing regulations.

The establishment of such foreign capital investment limited liability company can be conducted by following the procedures which have been stipulated by the Capital lnvestrnent Coordinating Board and/or other institutions which have been stipulated for such purpose. The tirst procedure which must be conducted is the submission of proposal to the Capital Investment Coordinating Board by completing all requirements which have been stipulated. In relation to such matter, the roles of notary for the parties who wish to establish such foreign capital investment limited liability company are helping the government to provide legal consultancy in accordance with the prevailing statutory regulations as a form of consent of the parties and preparing Deed of Establishment of foreign capital investment limited liability Company.

The composing method of this thesis is descriptive, normative and empiric towards the procedures implemented in the establishment of foreign capital investment limited liability Company.

From such research, has been obtained conclusion that the roles of notary in he establishment of foreign capital investment limited liability company are providing legal consultancy, preparing agreement, and setting out the intention of the parties into the deed of establishment, preparing Minutes of General Meeting of Shareholders or Statement of Resolutions of Meeting for the change of status from ordinary limited liability company to become foreign capital investment limited liability company in accordance with the prevailing provisions and obtaining legalization from the Minister."

"Peran Notaris dalam rangka pembuatan akta pendirian perseroan terbatas merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam praktiknya, terdapat perseroan terbatas yang para pendirinya merupakan warga negara atau badan hukum asing atau yang dikenal sebagai perseroan terbatas penanaman modal asing dan dalam pendiriannya, para pendiri tersebut memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan penandatanganan akta. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 Pk/Pdt/2019, terdapat akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing yang dipermasalahkan oleh salah satu pendirinya karena ketentuan yang terdapat pada akta pendirian dan pembetulan atas akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan surat kuasa pendiri yang dibuat di luar negeri tidak dilegalisasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisa data dilakukan secara preskriptif. Analisis didasarkan pada peraturan yang berlaku terkait pembuatan dan pembetulan akta dan ketentuan terkait legalisasi surat kuasa pendiri yang dibuat di luar negeri. Hasil analisa adalah bahwa permasalahan tersebut dapat terjadi karena notaris kurang berhati-hati sehingga melakukan kesalahan dalam pembuatan dan pembetulan akta sedangkan surat kuasa pendiri yang tidak dilegalisasi tetap berlaku dan dapat digunakan. Untuk mencegah terjadinya peristiwa yang serupa maka notaris perlu melakukan persiapan sebelum melakukan pembuatan akta dan juga dapat dikembangkan suatu sistem yang dapat melakukan periksaan terhadap akta agar tidak lagi terjadi kesalahan dalam pembuatan ataupun pembetulan akta.

---

The role of a notary in the framework of drafting a limited liability company deed is one of the role held by a notary based on Law Number 2 of 2014 regarding the Amendments to Law Number 30 of 2004 regarding Notary and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. In practice, there is limited liability company which the founders are foreign citizens or legal entities or known as foreign investment limited liability company and in their establishment, the founders give a power of attorney to other party to execute the deed. However, in the Supreme Court Decision Number 181 Pk/Pdt/2019, there is a deed of establishment of a foreign investment limited company which was questioned by one of the founders since the provisions contained in the deed of establishment and the correction of the deed were not in accordance with the prevailing regulation and the power of attorney from the founders which made abroad is not legalized. To answer this questions, a normative juridical research method was used and data analysis was performed prescriptively. The analysis is made based on the applicable regulations regarding the creation and correction of deeds and provisions related to the legalization of the founding power of attorney made abroad. The result of the analysis is that these problems can occur since the notary is not careful and therefore made mistakes in the making and correcting the deeds, while the power of attorney of the founders which is not legalized is still valid and can be used. To prevent a similar event occurs, notary need to make preparations before making deeds and also a system can be developed to inspect the deeds in order that no mistakes will be occur in the making or correcting of the deeds."

"ABSTRAKNotaris memiliki peranan penting dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, yaitudalam hal pembuatan akta pendirian sampai dengan proses pengajuanpermohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas. KetentuanPasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwaPerseroan Terbatas harus didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebihdengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Untuk memperolehstatus Badan Hukum Perseroan Terbatas, Notaris harus mengajukan permohonanpengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas kepada Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan melaluiSistem Administrasi Badan Hukum dengan mengisi format yang tersedia. Apabilaterjadi keterlambatan dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirianPerseroan Terbatas kepada Menteri, akibatnya adalah akta pendirian PerseroanTerbatas menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari, yangterhitung sejak tanggal akta pendirian dibuat dan ditandatangani serta pernyataanTidak Keberatan Menteri menjadi gugur sejak lewatnya jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pernyataan Tidak Keberatan Menteri, Notaris tidakmelengkapi dokumen pendukung. Notaris dalam hal tersebut bertanggung jawabuntuk mengajukan ulang permohonan pengesahan akta pendirian PerseroanTerbatas dengan tetap memperhatikan ketentuan tersebut di atas. PenelitianTesisini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan mendasarkan pada peraturanperaturanperundang-undangan yang berlaku. Data-data yang dipergunakan dalampenelitian dan penyusunan tesis ini adalah data sekunder, yaitu melalui literaturkepustakaan dan melalui wawancara dengan Notaris. Dalam pengolahan datadigunakan metode kualitatif. Proses pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas dariperanan Notaris, khususnya dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas.Oleh karena itu Notaris harus pro aktif dan lebih berhati-hati serta teliti dalammenjalankan peranan, tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat memberikanpelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACTNotary has important role in the establishment of a limited liability of company,namely in drawning up the Deed of Establishment of the limited liability companyuntil the submission of its application for obtaining approval the Ministry ofJustice and Human Right. Based on Article 7 Part 1 of the Law number 40 year2007 regarding Limited Liability Company, the establishment of this LimitedLiability Company requires at least 2 persons or more based on a Notarial deedform drawn-up in Indonesian language. For obtaining its status as a legal entity, aNotary shall apply for obtaining an approval on the establishment deed to theMinistry of Justice and Human Rights which is processed completing theavailable form through Administrative System for Legal Entity. In case thesubmission of application of the deed of establishment for obtaining suchapproval delayed within 60 days then its legal consequence is such deed ofestablishment of the limited liability company deemed legally revoked, and theNon-Complaint Statement of the Ministry of Justice and Human Right shall beinvalid after the 30th days since the date of the Non-Complaint Statement in theevent the notary fails to complete the supporting document. In this case, theNotary is obligated to resubmit new application for obtaining such approval on thedeed of establishment without neglecting the conditions mentioned above. Thisthesis is analysing the issues above by using the normative method by referring tothe prvailing regulations or positive laws. The used data in writing and orcomposing this thesis is using the secondary data based on the literature andconducting interview with notaries as a sources. This thesis used qualitativemethod is applied in analysing the such found data. As Notary has an importantrole in the establishment of limited liability company, therefore a Notary shall beproactive and more carefull in conducting his/her duty, in order to provide thereasobale best servicees in accordance with the prevailing laws and regulations."

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta notaris yang para penghadapnya merupakan orang asing dan tidak mengerti bahasa dalam akta. Permasalahan dalam kasus tersebut timbul karena notaris yang membuat akta tidak mempunyai kemampuan berbahasa asing atau bahasa yang dimengerti oleh para penghadap. Meskipun peraturan perundang-undangan memberi opsi apabila notaris tidak dapat menerjemahkan sendiri maka dapat meminta bantuan pada penerjemah tersumpah untuk menerjemahkannya akan tetapi notaris tersebut tidak menggunakan opsi tersebut. Sehingga pada akhirnya para penghadap menandatangani akta tersebut tanpa adanya penjelasan atau penerjemahan mengenai isi akta tersebut dari notaris.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta notaris tersebut tidak sah dan kehilangan otentisitasnya karena aktanya batal demi hukum. Akibat hukum dari akta yang batal demi hukum tersebut adalah tindakan hukum yang disebut dalam akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Terhadap akta yang batal demi hukum tersebut, notaris harus bertanggung jawab kepada para penghadap yang telah dirugikannya dan dapat dikenakan sanksi perdata sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

This Thesis discusses about making of notary's deed which the appearers are foreigner and do not understand about language of the mentioned deed. The problem of this case occurs because notary who made the deed does not have ability to speak with foreign language or language which is understood by the appearers. Although the prevailing regulation give option in the event of the notary can not translate the deed itself then notary may request assistance from the sworn translator to translate the mentioned deed however the notary did not use that option. Therefore in the end, the apperers signing the mentioned deed without obtain any explanation or translations according contents of the deed from the notary.

The result of this thesis namely the mentioned notary's deed is not lawfully and loss its authenticity because the deed was void by law. The legal consequence from the deed which void by law is all of legal actions which have been stipulated on the mentioned deed are deemed never happens. Toward the mentioned deed which void by law, notary must take responsibility to the appearers who have been detrimental by him/her and might be imposed civil sanction as mentioned in Article 84 Law Number 30 Year 2004 Concerning Notary."

"Penelitian ini membahas mengenai inkonsistensi dan permasalahan hukum yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan hukum didirikannya badan hukum perorangan untuk usaha mikro dan kecil (PT UMK). Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Di sisi lain pengaturan PT UMK dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan timbulnya konflik hukum antara hakikat “perjanjian” dan hakikat “persekutuan” pada Perseroan Terbatas dengan konsep pendiri tunggal pada PT UMK. Penambahan ketentuan mengenai PT UMK juga mengakibatkan inkonsistensi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Permasalahan lain yang timbul juga terletak pada dihilangkannya peran notaris sebagai verifikator dalam proses pendirian PT UMK yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dikemudian hari. Untuk menguraikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan antara konsep Perseroan Terbatas dan peran notaris pada PT UMK dengan Single Member Limited Liability di Jerman. Jerman dipilih sebagai negara pembanding karena Jerman merupakan salah satu negara penganut sistem hukum civil law yang telah mengaplikasikan pendiri tunggal dengan konsep yang berbeda dengan PT UMK di Indonesia. Hasil analisis adalah menyarankan ketentuan Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J pada UU Cipta Kerjadicantumkan pada Peraturan Pemerintah PT UMK untuk menghindari inkonsistensi pada UUPT, diwajibkannya pengurusan pernyataan pendirian PT UMK dengan bantuan jasa notaris dan juga menambahkan ketentuan mengenai pengurus pengganti pada pernyataan pendirian dalam hal pendiri tunggal tidak bisa melanjutkan pengurusan PT UMK.

---

This research discusses inconsistency and legal issues that occur after the promulgation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. The amendment to the Limited Liability Company Law through the Job Creation Law became the legal basis for the establishment of a single individual limited liability company for micro and small enterprises (PT UMK). This aims to provide convenience for micro and small businesses to establish a business entity in the form of a Limited Liability Company. On the other hand the regulation of PT UMK in the Job Creation Law results in legal conflicts between the essence of "agreement" and the essence of "partnership" in a limited liability company with the concept of a single founder of PT UMK. The addition of provisions regarding PT UMK also resulted in inconsistencies in the Limited Liability Company Law. Another problem that arises lies in the elimination of the role of a notary as a verificator in the process of establishing PT UMK which can cause various legal problems. To describe these problems, a normative legal research method is used with descriptive research type. The analysis was also carried out by comparing the concept of limited liability company and the role of a notary between PT UMK and single member limited liability company in Germany. Germany was chosen as the country of comparison because Germany is a country that adheres to the civil law legal system that has applied a single founder limited liability company with a different concept from PT UMK in Indonesia.The results of the analysis are suggesting that the provisions of Article 153A to Article 153J of the Job Creation Law are included in the Government Regulation regarding PT UMK instead to avoid inconsistencies in the Limited Liability Company Law, requires the preparation of a statement of establishment of PT UMK through a notary service as mandatory and also adding provisions regarding management replacement in the statement of establishment in case the single founder unable to continue the management of PT UMK."

"ABSTRAKPeran notaris dalam rangka pembuatan akta pendirian perseroan terbatasyang menggunakan surat kuasa diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penggunaan suratkuasa pendiri dalam rangka pendirian perseroan terbatas adalah hal yang biasadalam praktek, akan tetapi di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor58.PK/PID.SUS/2011, Surat Kuasa Nomor 031/765.A/VI/06/Ekon tanggal 12Juni 2001 yang digunakan dalam rangka menandatangani akta pendirian PT.Selayar Marine Industri Nomor 3 Tanggal 12 Juni 2001, dibuat dihadapan RidwanZainuddin, SH, Notaris di Selayar cacat hukum karena Pendirian PT. SelayarMarine Industri (PT. SMI) tidak memenuhi prosedur dan bertentangan denganPeraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Daerah PadaPihak Ketiga (Perda Nomor 7/1997). Surat Kuasa tersebut digunakan terdakwa IIbertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Selayar gunamenandatangani akta pendirian PT. SMI. Pemerintah Kabupaten Selayarbertindak selaku pemilik dan pemegang saham sebesar 70% (tujuh puluh persen)saham. Berdasarkan Pasal 5 Perda Nomor 7/1997 seharusnya sebelum mendirikanperseroan terbatas harus terlebih dahulu dibuatkan perjanjian dasar mendirikanperseroan terbatas antara Pemerintah Kabupaten Selayar dengan pihak ketiga atauswasta dan dibuatkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal PemerintahKabupaten Selayar dengan pihak swasta, akan tetapi terdakwa II langsungmenghadap kepada Notaris dan sama sekali tidak mematuhi Perda Nomor 7/1997.Pendirian PT. SMI merugikan Pemerintah Kabupaten Selayar karena PT. SMIseharusnya tidak pernah didirikan bahkan tindakan penyetoran APBD tahunanggaran 2001 sebagai setoran modal Pemerintah Kabupaten Selayar adalahtindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat yuridisnormatif,bersifat deskriptif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.Hasil penelitian menyarankan agar Notaris sebagai jabatan yang berwenangmembuat akta pendirian perseroan terbatas wajib bertindak profesional dan cermatagar tidak terdapat kesalahan pada aktanya dan tidak menyebabkan kerugian padapihak-pihak yang berkepentingan.

---

ABSTRACTThe role of the notary in order to making the Deed of Establishment of theLimited Liability Company by the Power of Attorney is stipulated by Article 8paragraph (3) of the Law Number 40 Year 2007 concerning Limited LiabilityCompanies. The use of the Power of attorney of the founder, practically, isordinary process, but in the Supreme Court Judgement Number58.PK/PID.SUS/2011, the Power of Attorney Number 031/765.A/VI/06/Ekondated on June 12nd 2001 which used in order to signing the Deed of Establishmentof PT. Selayar Marine Industri Number 3 dated on June 12nd 2001, executedbefore Ridwan Zainuddin, SH, Notary in Selayar is legal defect because theEstablishment of PT. Selayar Marine Industri (PT. SMI) isn’t in accordance withthe prevailing procedurs and contrary to the Regional Regulation Number 7 Year1997 concerning the Regional Capital Participation in Third Party (Reg Number7/1997). That power of attorney is used by defendant II acting for and on behalf ofthe Goverment of Selayar Regencyto signing the Deed of Establihsment of PT.SMI. The Government of Selayar Regency acting as shareholder who own 70%(seventy percent) shares. In accordance with Article 5 Reg Number 7/1997 shouldbefore establishing the limited liabilities company, The Government of Selayarmust be first entered into the basic aggrement of establishing the limited liabilitiescompany between the Government of Selayar Regency and third party and issuedthe Regional Regulation concerning the Government of Selayar Regency CapitalParticipation in Third Party, but the defendant II directly before the Notary andobey the Reg Number 7/1997. The Establishment of PT SMI is disadvantage forthe Government of Selayar Regency because PT. SMI should never beenestablished even the payment of the APBD year 2001 as paid up capital iscorruption. This research is a legal research of yuridis-normative and descriptifand the data are used the secunder data. The conclusion of this research issuggesting Notary as an authorized functional for making the Deed ofEstablishment of the Limited Liability Companies by acted professionally andcarefully so there are no mistakes in the Deed and not accusing the disadvantegesto the related parties."

"Notaris dalam mendirikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) wajib memperhatikan dokumen-dokumen yang diperlukan guna memenuhi ketentuan dari Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini membahas mengenai 1. Implikasi dari diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 terhadap Pendirian Perseroan Terbatas dan 2. Tanggung jawab Notaris untuk memastikan kebenaran formil atas apa yang dituangkannya dalam akta berdasarkan dokumen yang dilegalisasi oleh Otoritas yang Berkompeten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridis normatif dengan tipologi preskriptif. Hasil penelitian ini yaitu 1. bahwa terdapat beberapa pengecualian legalisasi dokumen asing yang dibutuhkan Notaris dalam pendirian PT PMA dan 2. bahwa Notaris tetap memiliki kewajiban dalam memastikan kebenaran formil atas dokumen asing yang dilegalisasi oleh Otoritas yang Berkompeten.

---

In the establishment of Foreign Investment Limited Company (PT PMA), notary must observe to the required documents in order to comply with the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research discusses 1. The implications of the enforcement of Presidential Regulation Number 2 of 2021 on the Establishment of Limited Liability Companies and 2. The responsibility of a notary to ensure the formal authenticity of what is stated in a deed based on documents not legalized by the Embassy of the Republic of Indonesia. This research is a normative legal research based on secondary data and is normative juridical with a prescriptive typology. The results of this study are 1. that there are several exceptions to the legalization of foreign documents required by notaries in the establishment of PT PMA and 2. Notaries still have an obligation to ensure the formal authenticity of foreign documents that are not legalized even though these documents have been exempted from the legalization process."