Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan penghentian sementara transaksi 92 rekening Front Pembela Islam (FPI) dan afiliasinya. Walaupun telah habis jangka waktu berakhirnya penghentian sementara transaksi, dalam sejumlah kasus ditemukan rekening yang tidak dapat digunakan sebagaimana semestinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPATK dalam melaksanaan penghentian sementara transaksi telah sesuai dengan ketentuan yang ada, serta memiliki alasan dan dasar kewenangan yang kuat untuk melakukan upaya demikian. Sebagai nasabah beritikad baik yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan, dapat mengajukan keberatan secara langsung terhadap PPATK. Nasabah dapat menggunakan layanan pengaduan terhadap bank yang belum mencabut penghentian sementara transaksi meski sudah habis jangka waktunya, maka dapat menggunakan layanan pengaduan yang dimiliki oleh masing-masing bank. Jika nasabah tidak puas, maka dapat mengupayakan penyelesaian lewat LAPS SJK dan pengadilan negeri maupun pengadilan agama bagi bank syariah.

---

On January 20th, 2021, Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) had temporarily postponed the transactions of 92 accounts of Islamic Defender Army (FPI) and its affiliates. Even though the time period for the postponement held by PPATK had expired, several accounts were found that could not be used properly. The research method used in this thesis is juridical-normative type and qualitative data management. PPATK in carrying out the postponement of transactions on 92 FPI’s accounts and their affiliates  has complied with existing provisions, and has a strong reason for authority to make such efforts. As a good faith customer, they can appeals with the objection to PPATK in firsthand and use the complaint service owned by each bank for accounts whose transaction status has not been revoked by the bank concerned even when the time limit of postponement was over. If the customer is not satisfied, then they can seek a settlement through the LAPS SJK and the district court as well as the religious court for Islamic banks."

"Perbankan kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan menjadi salah satu sarana untuk melakukan pencucian uang. Rezim anti pencucian uang kemudian menerapkan sejumlah ketentuan dalam rangka mengoptimalisasi peran perbankan sebagai gate keeper dan pihak pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum yang kemudian berpotensi merugikan nasabah. Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan seputar; pertama, Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Bank Dalam Kedudukannya Sebagai Pihak Pelapor Pada Rezim Anti Pencucian Uang; kedua, Perlindungan Hukum Terhadap Bank dalam pelaksanaan Kewajibannya Sebagai Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang dan ketiga, pertanggungjawaban Bank atas kerugian yang dialami nasabah akibat yang timbul Dari dilalaikannya kewajiban Berkaitan dengan kedudukannya sebagai Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang, penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum doctrinal dengan data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, Kewajiban Bank meliputi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah, penerapan due diligence, kewajiban pelaporan serta melakukan penundaan transaksi, penghentian sementara transaksi dan pemblokiran rekening; kedua Perlindungan Hukum Terhadap Bank dalam pelaksanaan Kewajibannya Sebagai Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang dijamin oleh undang-undang selama tidak ada benturan kepentingan, dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang dan tidak terdapat kelalaian; dan ketiga, tanggung jawab Bank atas kerugian yang dialami nasabah akibat yang timbul Dari dilalaikannya kewajiban Berkaitan dengan kedudukannya sebagai Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang. Melakukan verifikasi mendalam terhadap keabsahan dokumen pengguna jasa dan konfirmasi terhadap nasabah pengirim dana sebagai upaya pencegahan kejahatan business email compromise serta pemanfaatan bank oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatan adalah saran penelitian ini

---

Banking is often utilized by criminals as a means to carry out money laundering activities. The anti-money laundering regime then implements a number of regulations to optimize the role of banks as gatekeepers and reporting entities in the prevention and eradication of money laundering. If these obligations are not fulfilled, the bank may be committing an unlawful act that could potentially harm customers. This research aims to answer issues regarding; first, the scope of the Bank’s Responsibility in its position as a Reporting Entity in the Anti-Money Laundering Regime; second, Legal Protection for Banks in the implementation of their Obligations as Reporting Entities in the Anti-Money Laundering Regime; and third, the Bank's liability for losses suffered by customers as a result of the failure to fulfill obligations related to its position as a Reporting Entity in the Anti-Money Laundering Regime. This research is a form of doctrinal legal research with secondary data supported by primary data and analyzed descriptively and qualitatively. The approach in this research is conceptual and legislative. The results of this research are; first, the Bank's obligations include the obligation to maintain customer information confidentiality, due diligence, reporting obligations, as well as delaying transactions, temporarily suspending transactions, and account blocking; second, Legal Protection for Banks in the implementation of their obligations as Reporting Entities in the Anti-Money Laundering Regime is guaranteed by law as long as there is no conflict of interest, it is carried out based on statutory orders and there is no negligence; and third, the Bank's liability for losses suffered by customers as a result of the failure to fulfill obligations related to its position as a Reporting Entity in the Anti-Money Laundering Regime. Conducting in-depth verification of customer document authenticity and confirming with fund-sending customers as prevention against business email compromise crimes and the use of banks by criminals to hide crime proceeds are the recommendations of this research."

"Dalam praktek perbankan dewasa ini, telah dicapai banyak kemajuan, diantaranya bentuk fasilitas kredit yang di sediakan oleh Bank-bank sudah beraneka ragam. Tiap bentuk fasilitas kredit mempunyai ciri serta cara pemakaian yang berbeda. Seorang nasabah yang akan mendapatkan kredit dari Bank, biasanya akan memilih ditawarkan oleh pihak Bank salah satu atau beberapa bentuk fasilitas kredit yang dianggap paling cocok dengan jenis, kebutuhan situasi serta kondisi nasabah bersangkutan. Salah satu bentuk fasilitas kredit tersebut adalah fasilitas kredit rekening koran yang mempunyai ciri serta cara pemakaian yang khas, bahkan dapat dikatakan sebagai jenis fasilitas kredit yang cukup populer saat ini. Seperti layaknya suatu hubungan kredit pada umumnya yang harus di tuangkan, dalam suatu Perjanjian, maka hubungan kredit rekening koran antara nasabah dan Bank juga harus dituangkan dalam suatu Perjanjian. Untuk Perjanjian tersebut, beberapa penulis (termasuk penulis sendiri) menggunakan istilah Perjanjian Kredit Rekening Koran, disamping ada pula yang menggunakan istilah Perjanjian Kredit Secara Rekening Koran (belum ada keseragaman dalam penggunaan istilah untuk kredit rekening koran ini). Dibandingkan dengan Perjanjian kredit lainnya, Perjanjian kredit rekening koran ini mempunyai kekhususan, yaitu bahwa hubungan hukum para pihak di dalam Perjanjian, selain dikuasai oleh ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Standar Kredit Rekening Koran (termasuk ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Standar Pemberian jaminan), juga dikuasai oleh ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Standar Pembukaan Rekening Koran. Oleh karena itu dalam membahas Perjanjian Kredit Rekening Koran ini, akan di singgung juga mengenai Perjanjian Pembukaan Rekening agar diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan hukum yang timbul sebagai akibat dari ditanda tangani nya. Perjanjian Standar kredit Rekening Koran. Bagaimana mekanisme pemberian fasilitas kredit rekening koran ini, termasuk bagaimana seorang nasabah menggunakan fasilitas kreditnya tersebut, tidak akan dibahas secara mendalam dalam tulisan ini. Analisa mengenai masalah kredit rekening koran dalam tulisan ini, lebih ditekankan pada aspek Perjanjiannya saja. Untuk analisa tersebut, berpedoman pada teori - teori Hukum tentang perjanjian, termasuk teori-teori Hukum tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Rekening Koran yang dikemukakan oleh beberapa penulis."

"Tesis ini membahas mengenai pemberian jaminan rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan apabila debitur wanprestasi, dijelaskan pula mengenai ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana proses pemberian jaminan gadai rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan bagaimana ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan. Kesimpulan dari tesis ini adalah PT X, Tbk dengan Z Limited telah membuat perjanjian gadai rekening bank yang mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu peijanjian kredit. Rekening bank yang dimiliki PT X, Tbk berada di bawah penguasaan Z Limited sehingga timbulnya gadai telah terpenuhi. Dalam hal ini yang digadaikan adalah rekening penampungan (escrow account). PT X, Tbk wanprestasi terhadap peijanjian kredit sehingga Z Limited berhak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan oleh PT X, Tbk. Dalam peijanjian gadai, diatur bahwa apabila PT X, Tbk wanprestasi, maka PT X, Tbk tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada bank dimana rekening bank atas nama PT X, Tbk berada bahwa seluruh pembayaran oleh bank tersebut wajib diberikan kepada Z Limited. Apabila pembayaran oleh bank tersebut diberikan kepada PT X, Tbk maka pembayaran tersebut tidak sah dan bank tidak akan dilepaskan dari kewajiban pembayaran tersebut. Namun, apabila tidak diperjanjikan, maka penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadai di muka umum (pelelangan). Pada dasarnya, ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi gadai rekening bank sama saja dengan ketentuan pelaksanaan lelang pada benda bergerak.

---

This thesis concerning the granting of pledge of bank accounts which is given by pledgor to pledgee and in the event the debtor breach (event of default) the agreement, also explained the provisions of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The subject matters of this thesis are how the process of granting of pledge of bank accounts and how the provision of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The method of this thesis is legal normative with literature method. The conclusion of this thesis are PT X, Tbk with Z Limited has entered the agreement of pledge of bank accounts and follows the master agreement, which is the facility agreement. Also the bank accounts which is owned by PT X, Tbk under the possession of Z Limited in such a way that the pledge has been incuned. In this matter the form of bank account is escrow account. PT X, Tbk breached the facility agreement and Z Limited has the right to execute the guarantee which given by PT X,Tbk. In the pledge of bank accounts agreement, it is stated that in the event PT X, Tbk breach such agreement, PT X, Tbk is obliged to notify in wriiing to bank where the bank accounts under the name of PT X, Tbk located that all the payments by such bank must be made to 2 Limited. In the manner that such payment made by the bank concerned to PT X, Tbk will be invalid and will not discharge the bank concemed of its payment obligation. However, if it is not agreed by the parties, pledge has the right to sell the pledged object by auction. Basically, the implementations of auction’s execution of bank accounts apply equally to the implementation of auction’s execution of movable asset."

"ABSTRAK Bank Mega selaku industri jasa keuangan menyediakan produk jasakeuangan berupa deposito dan hal tersebut dimanfaatkan oleh PT Elnusa Tbk.Namun, dana milik Elnusa tersebut disalahgunakan oleh keterlibatan oknumsehingga dana milik PT Elnusa Tbk menjadi hilang di Bank Mega. Bank Megakemudian membawa ke jalur hukum. Penulis menggunakan metode deskriptifdalam menganalisis pokok permasalahan. Skripsi ini akan membahas bagaimanaperlindungan nasabah pada Bank Mega yaitu PT Elnusa Tbk dimana dana yangdititipkan di Bank Mega telah hilang sehingga PT Elnusa Tbk tidak bisa diatrikdananya meskipun kasus ini dibawa hingga ke jalur pengadilan dan PT ElnusaTbk selaku nasabah menang hingga tingkat kasasi. Bank Mega wajibbertanggungjawab terhadap dana milik PT Elnusa Tbk dan bisa menggunakanberbagai skema dalam pembayaran kepada PT Elnusa Tbk

---

ABSTRACT Bank Mega as the financial services industry provides financial services includedeposit and it was used by PT Elnusa Tbk. But, there are fraud which caused byinternal party and then Bank Mega cann’t withdraw its fund from Bank Mega.Bank Mega chose legal action to withdraw its fund. The writer choose descriptivemethod to analysis the problem. This paper will discuss how customer protectionin Bank Mega Tbk , PT Elnusa where the funds are deposited in Bank Mega haslost so PT Elnusa Tbk can not withdraw their funds so that the case was broughtto the court lines and PT Elnusa Tbk, the customer wins to appeal . This paperwill discuss how the use of an escrow account in the protection of customer fundsand efforts to attempt an alternative in the payment of customer funds belongingto PT Elnusa Tbk . Bank Mega is obliged to pay its fund based on court decisionand the procedure to transfer the fund to PT Elnusa Tbk as a customer can beexercised through various scheme."

"Dalam kenyataan sekarang ini, Indonesia dilanda sebuah krisis, krisis ini bukan dilahirkan dari perhitungan keuangan negara ataupun pengaruh naik turunnya nilai rupiah terhadap dollar, tetapi diakibatkan oleh sebuah fenomena krisis yang dihadapi oleh pemerintah yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya yang dilakukan pemerintah. ketidakpastian politik nasional yang selalu digoncang dengan berbagai isu kejahatan para pejabat pemerintah. Kondisi politik ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas negara baik secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya sangat dipengaruhi oleh suhu politik yang ada di negeri ini. Selama perpolitikan tidak stabil, negara ini tidak bisa melakukan langkah pembangunan secara maksimal karena para elit bergulat dengan masalahnya sendiri-sendiri. yaitu ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dapat dilihat juga dari lahirnya ormas-ormas yang sering melakukan main hakim sendiri. Ormas ini merupakan wujud ketidakpercayaan masyarakat akan pemerintah. Pemerintah dianggap tidak bisa mengakomodasi kepentingan atau keamanan mereka sehingga mereka membentuk organisasi yang dianggap dapat menyalurkan aspirasi mereka. Organisasi seperti Forum Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), Forum Betawi Rempug (FBR), dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) adalah usaha mereka mempertahankan kepentingan golongan mereka. Keberadaan organisasi ini juga dapat dianggap sebagai "negara dalam negara", karena mereka melakukan tindakan yang sering tidak sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia. Karena hal tersebutlah Polri diwajibkan untuk berperan dalam hal penegakan hukum dan pengenaan sanksi pidana menurut KUHP bagi pelaku-pelaku yang terlibat dalam kekerasan antar Ormas.

---

Today, Indonesia was hit by a crisis, the crisis is not born out of the country or the financial calculations influence the rise and fall of the rupiah against the dollar, but due to a phenomenon of the crisis faced by the government which resulted in public mistrust of the government's efforts. National political uncertainty that always shaken with crime issues government officials. The political conditions greatly affect the stability of both countries political, economic, social, and cultural strongly influenced by the political climate in this country. During the unstable politics, this country can not perform optimally development step because the elite grappling with the problem on their own. public distrust in government can be seen also from the birth of mass organizations often perform vigilante. This is a form of mass organizations would distrust the government. The Government considered can not accommodate their interests or security so that they form an organization that is considered to channel their aspirations.Organizations such as Forum Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), Forum Betawi Rempug (FBR), and Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) is the effort they defend their class interests. The existence of these organizations can also be considered as a "state within a state", because they often do not act in accordance with legal procedures in Indonesia. This is where the Police Officers of Indonesian Republic step forward to enforce the laws and imposition of criminal sanctions under the Criminal Code for the actors involved in the violence between mass organization."

"Tesis ini membahas kontestasi pemaknaan atas FPI dalam hubungannya dengan wacana radikalisme Islam dan konstruksi identitas Islam di ruang maya. Dengan melakukan analisis pada argumentasi-argumentasi tekstual dan visual situs FPI (fpi.or.id), pemberitaan aksi FPI dan komentar pengunjung di tiga situs berita online: vivanews.com, tempo.co, dan detik.com, tesis ini menggali konstruksi identitas dan kompleksitas wacana yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana radikalisme Islam dan keberadaan FPI di ruang publik Indonesia adalah wacana yang kompleks. Kompleksitas ini tidak bisa dilepaskan dari kontestasi pemaknaan antara identitas bangsa dengan identitas Islam. Kompleksitas ini berlangsung dalam ranah offline maupun ruang Maya.

---

This thesis analyses the contestation of signifying practices surrounding FPI in its relation to the discourse of Islamic radicalism and the construction of Islamic identity. Analysing the textual and visual argumentations on fpi.or.id, the articles and comments on three online media: vivanews.com, tempo.co, and detik.com, this thesis explores identity construction and discourse complexity.

The result shows that the discourse of Islamic radicalism and the existence of FPI in Indonesian public space are complex. The complexity is related to the contestation between national identity and Islamic identity. This complexity occurs both in offline and online context."

"Koperasi Simpan Pinjam JASA (Kospin JASA), sesuai dengan tujuan pendiriannya, Yaitu membantu para pengusaha kecil dan menengah yang mengalami kesulitan di bidang permodalan berusaha untuk meningkatkan jumlah simpan dalam rangka memenuhi kebutuhan pinjam dari anggotanya. Produk Rekening Koran merupakan produk yang potensial untuk ditingkatkan, selain mempunyai frekuensi penggunaan tinggi juga selama ini menyerap nilai nominal yang besar. Dalam usahanya menarik minat tabung dari anggota dan calon anggotanya Kospin JASA tidak bisa hanya `menunggu', tapi harus memburu dengan berusaha memberi pelayanan yang sebaik-baiknya, yaitu pelayanan yang sesuai dengan harapan nasabahnya. Sementara itu nilai yang diharapkan olah nasabah tidak bersifat tetap/statis tetapi terus berubah. Untuk tetap menjaga kepuasan nasabah itu salah satunya adalah dengan melakukan survai kepuasan nasabah secara terus menerus. Dengan survai itu diharapkan terdapat temuan suatu nilai yang diinginkan oleh nasabah, sehingga dapat dilihat suatu celah antara nilai perusahaan dengan nilai konsumen. Survai kepuasan dapat dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada sampel nasabah, diantaranya dengan menggali karakteristik pemakai dan selisih antara kinerja perusahaan dengan nilai yang diharapkan nasabah. Nasabah sampel dan lokasi penyebaran kuesioner dapat dilakukan secara purposive. Disain riset dapat dilakukan secara deskriptif, yaitu singgle cross sectional description. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa pengguna produk rekening koran Kospin JASA 90% adalah wiraswastawan, dengan frekuensi pemakaian minimum 1x seminggu, dan dari populasi umumnya tinggal di kawasan perdagangan & industri. Sampel nasabah 65% puas, dengan indeks kepuasan 3,65 yang menunjukkan sikap loyal namun masih mudah berpaling ke pesaing. Kepuasan itu tidak berpengaruh pada frekuensi menabung dan saran penggunaan kepada orang lain. Prioritas untuk produk adalah pada komponen kecepatan pelayanan, untuk harga pada kesesuaian tarif administrasi dengan standar usaha, distribusi pada kestrategisan letak kantor layanan dan untuk promosi pada kontak pribadi. Diantara pilihan prioritas untuk elemen marketing mix tersebut elemen harga tidak mendapat kesepakatan umum dalam pemilihannya dari sampel nasabah. korelasi antara kepuasan keseluruhan dengan kategori perdimensi elemen bauran pemasaran terdapat diantaranya pada sikap kekeluargaan, reputasi kepercayaan dan kestrategisan kantor layanan. Selama ini kinerja Kospin JASA efektif pada komponen sikap kekeluargaan, penawaran produk baru, pesan promosi, kemegahan kantor layanan, kestrategisan letak kantor layanan dan reputasi kepercayaan. Sedangkan celah yang perlu diperhatikan terutama pada komponen keprofesionalan karyawan, kecepatan, nilai yang lebih menguntungkan dari Bank/Kospin lain, kecepatan jasa deliveri dll. Jadi sebenarnya kinerja Kospin JASA selama ini cukup unggul pada fungsi hantaran ke pasar, yaitu dari segi distribusi dan promosi. Namun perlu adanya peningkatan pada fungsi pengembangan produk. Setelah diketahui keunggulan dan kelemahannya dapat disusun suatu formulasi strategi bauran pemasaran. Dengan melihat peluang yang ada pada perusahaan maka perusahaan dapat menggunakan strategi penyesuaian S/O atau strategi pemasaran agresif. Strategi pemasaran agresif yang dapat digunakan diantaranya adalah dengan: memotivasi nasabah lama untuk meningkatkan frekuensi dan jumlah nominal tabungan; diskriminasi harga terhadap iuran pokok dan wajib; pilihan tarif administrasi dan insentif langsung; menyerap captive power di daerah perwakilan; memperluas cakupan distribusi ke daerah baru dan segmen baru serta mengubah sikap sales promotion-nya."

"Tesis ini membahas Analisa Hukum Tentang Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak. Hal ini dilatar belakangi bahwa banyak Wajib Pajak yang tidak mengerti prosedur dalam pelunasan tunggakan pajak setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Dan Jurusita Pajak melakukan penyitaan dengan pemblokiran rekening terlebih dahulu. Dalam upaya mengetahui prosedur dan keefektifitasan pemblokiran rekening bank Wajib Pajak,maka metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa prosedur pemblokiran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak sesuai dengan Undang-undang.

---

This Thesis discusses the legal analysis of the blocking of bank accounts of taxpayers. This is the reasons that many taxpayers who did not understand the procedures in the payment of tax arrears after the promulgation of decree letter less tax paid. And bailiff taxes do foreclosure with blocking of account in advance. In an attempt to find out the procedure and the efficiency of blocking taxpayer account then this research method is analytical and descriptive approach method used is the juridical sociological. Based on studies of the author answers to existing problems that the blocking procedure conducted by the Directorate General of Taxation not in accordance with the act."