Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri fintech lending di Indonesia menghadapi beberapa masalah diantaranya adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat, kendala pada sistem informasi yang dimiliki, lemahnya penerapan scoring system, kasus kebocoran data pengguna, gap teknologi dengan bank syariah, serta kasus gagal bayar sehingga memicu kekecewaan para lender yang memberikan pembiayaan. Akan tetapi industri fintech lending syariah di Indonesia semakin berkembang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui intensi lender sebagai penggunaan layanan peer-to-peer lending syariah dalam penerimaan dan penggunaan layanan melalui model teori Unified Theory of Acceptance and Use Technology 2. Metodologi penelitian yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa effort expectancy, habit, dan hedonic motivation memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap behavioral intenion lender peer-to-peer lending syariah. Performance expectancy, social influence, facilitating condition, dan price value tidak berpengaruh terhadap behavioral intention lender, sedangkan facilitating conditions, habit dan behavioral intention memiliki pengaruh secara langsung terhadap use behavior lender. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi fintech lending syariah untuk meningkatkann kualitas layanan bagi pengguna khususnya para lender.

---

The fintech lending industry in Indonesia faces several problems, including the low level of public financial literacy, the problem with the information system, weak application of assessment system, user data leakage, technology gaps with Islamic bank, and Non-Performing Loan has increased make disappointment for lenders who lend their money. However, the Islamic fintech lending industry in Indonesia will continue to grow. This study aims to determine the intensity of lenders as users of Islamic peer-to-peer lending service in accepting and using services with the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 model. This research used a descriptive quantitative method with Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The result based on this study found that effort expectancy, habit, and hedonic motivation have a positive and significant effect on the behavioral intention of Islamic peer-to-peer lending lenders. Performance expectancy, social influence, facilitating condition, and price value does not affect the behavioral intention of lenders, meanwhile facilitating condition, habit, and behavioral intention have a direct influence on lender use behavior. This study is expected to give additional references for Islamic fintech lending to improve their service quality for users, especially lenders."

"Kemajuan teknologi finansial menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan keuangan syariah. Teknologi finansial mengembangkan sebuah konsep, peer-to-peer lending, yang membuka akses pada layanan keuangan tanpa intermediasi perbankan tradisional. Namun, data menunjukkan bahwa pangsa pasar peer-to-peer lending syariah masih sangat kecil dibanding industri peer-to-peer lending secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan usaha lebih jauh untuk meningkatkan pangsa pasar peer-to-peer lending syariah. Penelitian ini mencoba untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi intensi perilaku pengguna (pemberi pendanaan/funder) untuk menggunakan peer-to-peer lending syariah dengan pendekatan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT 2). Menggunakan metode ­judgment sampling, 157 pengguna peer-to-peer lending syariah sebagai responden. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Square – Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat SmartPLS 3.0 untuk menguji model yang diusulkan. Hasil menunjukkan bahwa performance expectancy, price value, dan habit memiliki pengaruh secara positif terhadap intensi perilaku untuk menggunakan peer-to-peer lending syariah, dimana performance expectancy memberi pengaruh paling besar

---

Financial technology advances become one of factors that encourages the growth of Islamic finance. Financial technology developed a concept, peer-to-peer lending, that enables access to funding without the role of financial institutions such as banks. However, data shows that market share of Islamic peer-to-peer lending is still very small compared to the peer-to-peer lending industry as a whole. Therefore, further efforts are needed to increase the market share of Islamic peer-to-peer lending. This study attempts to understand factors influencing behavioral intention of users (as a funders) to use Islamic peer-to-peer lending with the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT 2) approach. Using the judgment sampling method, 157 Islamic peer-to-peer lending users were collected as respondents. This research was conducted using the Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method and use SmartPLS 3.0 software to test the proposed model. The results show that performance expectancy, price value, and habit have a positive influence on behavioral intention to use Islamic peer-to-peer lending, where performance expectancy has the biggest influence."

"Financial Technology Fintech) adalah bidang bisnis dalam industri start-up yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan dan membuatnya lebih efisien. Fintech memiliki bermacam bentuk salah satunya Peer to Peer Lending, yaitu layanan yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman secara online melalui sebuah platform berbasis Sistem Elektronik. Di Indonesia, Peer to peer lending dikenal dengan sebutan  Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Pengenalan platform P2P lending di Indonesia telah meningkatkan dampak besar sehingga LPMUBTI membutuhkan kejelasan atas peraturan bagi Pengguna LPMUBTI baik dari segi pengelolaan dana maupun pengelolaan data Pengguna LPMUBTI. Oleh sebab itu, tesis ini hendak menganalisis mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi pengguna LPMUBTI.  Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna yang terdapat pada POJK 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI, Pedoman Perilaku Aftech dan AFPI maupun peraturan lainnya terkait penyelenggaraan teknologi informasi mengenai pengelolaan data dan pengelolaan dana masih dirasa merugikan pengguna. Penagihan terhadap penerima pinjaman yang dilakukan  menggunakan ancaman dan intimidasi kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam perjanjian tersebut, dan belum ada jaminan bagi pemberi dana ketika memasukkan dananya ke LPMUBTI. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan pengaturan tambahan mengenai perlindungan pengguna LPMUBTI baik terhadap dana yang diterima maupun  agar pengguna dalam sektor LPMBUTI lebih terlindungi.

---

Financial Technology (Fintech) is a business in the start-up industry that uses technology to improve financial services and make it more efficient. Fintech has various forms, one of which is Peer to Peer Lending, which is a service that brings together Loan Providers and Loan Recipients online through an Electronic System-based platform. In Indonesia, Peer to peer lending is known as the Information Technology-based Money Lending and Borrowing Service (LPMUBTI). The introduction of the P2P lending platform in Indonesia has greatly increased the impact so that LPMUBTI requires clarity on the rules for LPMUBTI Users both in terms of fund management and management of LPMUBTI User data. Therefore, this thesis is about analyzing legal protection arrangements for LPMUBTI users. This research shows that legal protection for users contained in POJK 77/POJK.01/2016 concerning LPMUBTI, the Aftech and AFPI Code of Conduct and other regulations related to the implementation of information technology regarding data management and fund management is still detrimental to users. Billing of recipients of loans made using threats and intimidation to unauthorized parties in the agreement, and there is no guarantee for funders when entering their funds into LPMUBTI. Based on this, additional arrangements are needed regarding the protection of LPMUBTI users both for funds received and for users in the LPMBUTI sector to be better protected."

"Peer to Peer Lending Syariah adalah alternatif solusi pembiayaan baru di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dan dilakukan secara digital melalui internet, yang melibatkan pemberi pinjaman/investor dan peminjam/debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat berinvestasi pada Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia.Mengingat Peer to Peer Lending Syariah termasuk baru di Indonesia, framework model yang digunakan dalam penelitian ini adalah modified TAM, dimana aspek security, responsiveness, persepsi risiko, persepsi kepercayaan dan social influence ditambahkan pada komponen utama model. Data primer dikumpulkan melalui survey online yang melibatkan 283 pengguna internet yang mengetahui Peer to Peer Lending Syariah dan menganalisa hasilnya dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM).Faktor yang diidentifikasi memiliki pengaruh signifikan dalam minat investasi pada Peer to Peer Lending Syariah adalah social influence, persepsi kepercayaan, persepsi manfaat, security dan responsiveness. Berdasarkan temuan tersebut, Peer to Peer Lending Syariah harus meningkatkan aspek teknologinya (security, responsiveness), meningkatkan aspek social influence, dan mengedukasi masyarakat bahwa Peer to Peer Lending Syariah dapat dipercaya dan bermanfaat bagi penggunanya.

---

Sharia Peer to Peer Lending is a new alternative financing solution in Indonesia that applies sharia principles and is conducted digitally through the internet, which involves lenders/investors and borrowers/debtors. This study aims to determine the factors that influence the intention to invest in Sharia Peer to Peer Lending in Indonesia. Due to the relative newness of Sharia Peer to Peer Lending in Indonesia, the framework utilized is the Technology Acceptance Model (TAM), where security, responsiveness, risk and trust perception is added to the model’s main components (i.e., perceived usefulness and perceived ease of use). Primary data was collected through an online survey involving 283 internet users who know Sharia Peer to Peer Lending and analyzed by using structural equation modeling as the empirical approach.

The findings indicate that social influence, trust perception, usefulness perceptions, security and responsiveness affect the intention to invest in Sharia Peer to Peer Lending. Based on that findings, Sharia Peer to Peer Lending should improve its technology (security, responsiveness), increase the social influence aspect, and ensure the society that Sharia Peer to Peer Lending can be trusted and usefull for its user."

"Kegiatan berinvestasi untuk menumbuhkan aset merupakan hal penting dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu platform investasi yang menjadi pilihan populer adalah platform peer-to-peer lending dengan janji tingkat pengembalian atau return yang tinggi. Namun tingkat pengembalian investasi yang tinggi ini juga diikuti dengan risiko gagal bayar yang tinggi pula. Selain risiko gagal bayar, layanan peer-to-peer lending juga memiliki berbagai risiko operasional yang terdapat dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu dibutuhkan kepastian hukum untuk menjamin penyelenggaraan peer-to-peer lending berjalan dengan efisien dan aman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan regulasi penyelenggaraan peer-to-peer lending di Indonesia, tanggung jawab penyelenggara atas risiko yang ada dalam layanan peer-to-peer lending, dan perlindungan hukum bagi investor dan penerima pinjaman yang menggunakan layanan peer-to-peer lending. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi layanan peer-to-peer lending diatur dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan OJK sebagai lembaga yang memiliki wewenang regulasi. Walau telah diatur untuk menjamin keamanan penyelenggaraannya, risiko dalam layanan ini tetap ada dan kerugian yang diderita pengguna akibat risiko tersebut menjadi tanggung jawab dari penyelenggara. Lebih lanjut, investor maupun penerima pinjaman memerlukan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap haknya sebagai pengguna.

---

Investment activities to grow assets are important for economic growth. One of the investment platforms that has become a popular choice is the peer-to-peer lending platform with the promise of a high rate of return. However, this high rate of return on investment is also accompanied by a high risk of default. In addition to the risk of default, peer-to-peer lending services also have various operational risks involved in their business. Therefore, legal certainty is needed to ensure that the business of peer-to-peer lending runs efficiently and safely. The research method used in this research is normative juridical. This study aims to explain the regulations for peer-to-peer lending services in Indonesia, the responsibility of the company for the risks involved in peer-to-peer lending services, and legal protection for investors and loan recipients who use peer-to-peer lending services. This study finds that the regulation of peer-to-peer lending services is regulated in the rules made by Bank Indonesia and OJK as institutions that have regulatory authority. Even though it has been regulated to ensure the security of its implementation, risks in this service still exist and the losses suffered by the users due to these risks are the responsibility of the peer-to-peer lending company. Furthermore, investors and loan recipients need legal protection in the event of a violation of their rights as users."

"Lahirnya era digital pada teknologi finansial ditandai dengan munculnya layanan keuangan berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah Financial Technology atau fintech. Bentuk dasar fintech antara lain pembayaran (digital wallets, P2P payments), investasi (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), pembiayaan (crowdfunding, micro-loans, credit facilities), asuransi (risk management), lintas-proses (big data analysis, predicitive modeling), infrastruktur (security). P2P lending merupakan suatu layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan kepada masyarakat dengan tujuan pinjam meminjam uang secara online melalui website atau aplikasi yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Dalam pelaksaaan timbul permasalahan terkait dengan perlindungan privasi dan data pribadi pengguna aplikasi dalam transaksi elektronik peer to peer lending. Hal ini dikarenakan belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekataan undang-undang, historis, dan konseptual. Guna mengantisipai hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan sebagai wasit industri keuangan telah mengeluarkan aturan pembatasan data yang dapat diakses, yakni Camera, Michrophone dan Location (CAMILAN), akan tetapi pelaksaannya masih timbul kendala terkait dengan pemberian sanksi terhadap pelanggar. Pengguna aplikasi yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, dan apabila ditemukan adanya unsur pidana, maka dapat membuat laporan polisi.

---

The birth of the digital era in financial technology was marked by the emergence of technology-based financial services known as Financial Technology or fintech. Basic forms of fintech include payments (digital wallets, P2P payments), investments (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), financing (crowdfunding, micro-loans, credit facilities), insurance (risk management), cross-process (big data analysis, predictive modeling), and infrastructure (security). Peer to peer lending is a service provided by a company to the community with the aim of borrowing money online through a website or application managed by the company. In its implementation, problems arise regarding the protection of the privacy and personal data of the application users in peer to peer lending electronic transactions. This is due to the absence of laws specifically regulating the protection of personal data. This study uses the normative juridical method with a range of laws, historical, and conceptual. In order to anticipate this, the Otoritas Jasa Keuangan, as a referee in the financial industry has issued a regulation limiting data that can be accessed, namely camera, microphone and location (CAMILAN), but the implementation is still a problem related to sanctions against violators. Application users who feel disadvantaged can file a lawsuit, and if any criminal element is found, they can make a police report."

"Perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa dampak sangat signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu bukti hal tersebut hadirnya sebuah layanan pada bidang keuangan khususnya dalam kegiatan pinjam meminjam uang, yaitu peer to peer lending. Layanan yang menyediakan sebuah platform/marketplace berbasis system elektronik yang akan mempertemukan pihak pemberi pinjaman (Kreditur) dengan pelaku usaha sebagai penerima pinjaman (Debitur) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam. Tujuan layanan ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses pembiayaan, khususnya pada sektor pertanian yang kurang mendapatkan dukungan sumberdaya modal. Hal tersebut memberikan jawaban bagi para petani dengan hadirnya sebuah perusahaan peer to peer lending yang bergerak dalam bidang agrobisnis. Dalam pelaksanaannya perjanjian yang dibuat yaitu dengan cara melakukan pembelian unit berupa pohon atau bibit. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai perjanjian yang dilakukan dalam layanan yang disediakan oleh Perusahaan X yang merupakan perusahaan peer to peer lending pada bidang agrobisnis. Selain itu akan memberikan pemaparan tinjauan untuk memahami gagal bayar yang berpotensi akibat perjanjian yang akan memengaruhi tanggungjawab dari para pihak jika hal tersebut terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hokum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil laporan penelitian ini akan mengidentifikasi mengenai perjanjian yang disediakan oleh Perusahaan X, dan juga tanggung jawab para pihak apabila terjadi gagal bayar.

---

Nowadays, the digital technology development has brought a highly significant impact in all walks of life. One of those is a service in finance sector, specifically in lending money, namely, peer to peer lending. A service that prepares a platform or marketplace based on electronic system connecting the creditor – the one who lends – with the debtor – the one who receives the loan – in a loan contract. It is expected that the service is able to facilitate in accessing funding in all types of societies, specifically in agriculture sector which rarely obtains capital resources. Furthermore, the service gives solution for the farmers with the availability of a peer to peer lending company that focuses on agribusiness sector. In carrying out the contract, it is by purchasing several trees or seedlings. In this research, the contract is implemented in the service available by Company X – a peer to peer lending company in agribusiness sector. Additionally, this research gives a discussion in understanding risks or payment failure in which potentially caused by the contract. Furthermore, it discusses the length of implementation of a condition failure in harvesting crops that influences the responsibility of all parties, if they occur. The research method used in this research is a juridical-normative one. That is a research conducted towards written positive law which includes researching references material or secondary data. The result of this report identifies contract available by Company X, and also to recognize responsibilities of all parties if failure occur."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan yang mencakup tiga dimensi pengukuran yaitu financial knowledge, financial behavior, dan financial attitude terhadap minat lenders untuk melakukan investasi di Peer-to-Peer Syariah dengan digital literacy sebagai variabel moderasi. Data penelitian ini diolah dengan metode regresi linear berganda menggunakan software IBM SPSS Statistics versi 29. Penelitian ini melibatkan 104 responden yang merupakan lenders aktif ALAMI Sharia dalam kurun waktu Desember 2022 – Mei 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial behavior memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat investasi para lenders, sedangkan financial knowledge dan financial attitude tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat investasi. Selain itu tidak ditemukan bukti bahwa digital literacy memoderasi secara signifikan hubungan antara financial knowledge dengan minat investasi para lenders Peer-to-Peer Lending Syariah.

---

This study aims to determine the effect of financial literacy which includes three measurement dimensions, namely financial knowledge, financial behavior, and financial attitudes on lenders' intentions to invest in Sharia Peer-to-Peer with digital literacy as a moderating variable. The research data was processed using the multiple linear regression method using IBM SPSS Statistics version 29 software. This study involved 104 active ALAMI Syariah lenders for the period December 2022 – May 2023. The results showed that financial behavior had a positive significant effect on the lender's investment intentions, while financial knowledge and financial attitudes have no significant effect on the intention of the lender. In addition, there is no evidence that digital literacy significantly moderates the relationship between financial knowledge and investment intention of the lender."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi Investor beralih niat dari deposito atau menginvestasikan dananya di layanan keuangan tradisional yaitu Bank, untuk berinvestasi dalam Financial Technology Peer-to-Peer Lending. Kami membangun model penelitian yang mengadaptasi Kerangka Kerja Push-Pull Mooring (PPM) untuk menggambarkan teori migrasi perilaku beralih pelanggan. Faktor pendorong meliputi Kepuasan Nasabah terhadap Bank dan Kualitas Layanan yang dirasakan pada Bank. Sedangkan Faktor Penarik adalah Pengetahuan Individu terhadap Pinjaman Peer-to-Peer dan Sensitivitas Reward Pribadi. Regresi Linier Berganda digunakan untuk menganalisis model dan hubungan antara variabel. Kami mengumpulkan data dari 170 responden yang menginvestasikan sebagian portofolio mereka dalam deposito bank, Kami menemukan bahwa faktor pendorong yaitu kepuasan pelanggan di Bank berdampak negatif pada niat beralih investor, sedangkan Kualitas Layanan yang dirasakan tidak mempengaruhi niat beralih investor,dan faktor penarik pengetahuan individu terhadap Peer-to-Peer Lending dan Sensitivitas Reward pribadi secara positif mempengaruhi niat peralihan investor.This research aims to investigate the factors that influence the Investor switching intention from deposits or investing their funds in traditional financial services namely Bank, to invest in the Financial Technology Peer-to-Peer Lending. We build the research model adapting the Push-Pull Mooring (PPM) Framework to describe the migration theory of customers switching behavior. The Push factors includes customer’s Satisfaction on Bank and perceived Service Quality on Bank., While the Pull Factors is Individual’s Knowledge toward Peer-to-Peer Lending and Personal Reward Sensitivity. Multiple Regression Analysis is used to analyze the model and relationship between variables. We collected data from 170 respondents who are investing part of their portfolio in bank’s deposit, we find that Pushing factors of customer’s Satisfaction on Bank is negatively affecting investor switching intention, But, perceived Service Quality is not affecting Investor Switching Intention. The Pull factor of Individual’s Knowledge toward Peer-to-Peer Lending and personal Reward Sensitivity is positively affecting investor switching intention."

"ABSTRAKInovasi di bidang teknologi informasi melahirkan model bisnis baru yang pada gilirannya mampu menghasilkan efisiensi bagi masyarakat. Revolusi teknologi informasi tersebut terus berkembang dan sekarang memasuki bidang keuangan yang regulasinya ketat. Kolaborasi antara teknologi informasi dengan bidang keuangan melahirkan Teknologi Finansial atau Financial Technology (Fintech), salah satunya pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending/P2P Lending). Masyarakat menjadi lebih mudah mengakses kebutuhan keuangannya melalui P2P Lending. Di sisi lain, muncul tantangan dalam P2P Lending mengenai perlindungan Data Pribadi bagi pemilik Data Pribadi dan banyaknya aplikasi P2P Lending Illegal yang beroperasi di Indonesia. Pemilik Data Pribadi memiliki hak-hak sehubungan dengan datanya, salah satunya hak untuk meminta penghapusan Data Pribadi. Tesis ini membahas mengenai penghapusan Data Pribadi Pengguna Aplikasi dalam Penyelenggaraan P2P Lending yang tidak terdaftar. Di dalamnya juga membahas bagaimana tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penghapusan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan P2P Lending yang tidak terdaftar.

---

ABSTRACTInnovations in information technology bring in to new business models which in turn can produce efficiency for the community. The information technology revolution continues to grow and now entering the financial sector which is highly regulated. Collaboration between information technology and finance bring in to Financial Technology (Fintech), which is information technology-based money-lending (Peer to Peer Lending/P2P Lending). It is easier for people to access their financial needs through P2P Lending. On the other hand, challenges arise in P2P Lending regarding the protection of personal data for Data Subject and Illegal P2P Applications in Indonesia. Data Subject have rights related to Personal Data, one of them is the Right to Erasure. This thesis discusses the Right to Erasure in the Unregistered P2P Lending. It also discusses the responsibilities of the Ministry of Communication and Information Technology (MoCI) and the Financial Service Authority (FSA) for the Right to Erasure in the Unregistered P2P Lending."