Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tren kejadian konflik yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2018, terutama di perdesaan. Konflik dapat berdampak pada pembangunan infrastruktur di desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari konflik pada tingkat desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa, yaitu sekolah, puskesmas, dan jalan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data Potensi Desa (Podes) tahun 2014 dan 2018. Analisis data menggunakan metode Difference-in-Difference, Propensity Score Matching – Difference-in-Difference, dan First Difference Regression. Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik tidak signifikan berdampak pada pembangunan infrastruktur sekolah, namun terdapat hubungan positif yang signifikan, dimana terjadinya konflik di desa cenderung meningkatkan jumlah sekolah sebesar 0,06 unit. Hasil analisis ketiga metode konsisten menunjukkan bahwa konflik tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur puskesmas. Selain itu, ketiga metode penelitian juga menunjukkan hasil yang konsisten untuk dampak konflik terhadap pembangunan infrastruktur jalan. Konflik pada tingkat desa secara signifikan berdampak menurunkan kecenderungan jalan desa berupa aspal/beton sampai sebesar 18 persen.

---

The trend of conflict incidents in Indonesia has increased from 2011 to 2018, especially in rural areas. Conflict can have an impact on infrastructure development in the village. This study aims to examine the impact of conflict at the village level on infrastructure development in the village, namely schools, health centers, and roads. The data used in this study are Potensi Desa (Podes) data in 2014 and 2018. Data analysis uses the Difference-in-Difference, Propensity Score Matching – Difference-in-Difference, and First Difference Regression methods. The results of the analysis show that the conflict does not have a significant impact on the development of school infrastructure, but there is a significant positive relationship, where the occurrence of conflict in the village tends to increase the number of schools by 0.06 units. The results of the analysis of the three methods consistently show that the conflict does not have a significant impact on the infrastructure development of puskesmas. In addition, the three research methods also show consistent results for the impact of conflict on road infrastructure development. Conflicts at the village level significantly reduced the tendency of village roads in the form of asphalt/concrete to 18 percent."

"ABSTRAKArtikel junal ini mengkaji tentang konflik yang terjadi antara PT. PLN Persero APP Bandung Raya dengan masyarakat terdampak pembangunan SUTET serta model resolusi konflik yang dilakukan. Penulis berargumen bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT. PLN Persero APP Bandung Raya memiliki potensi untuk mengganggu kinerja korporasi sehingga perlu adanya model resolusi konflik yang tepat. Studi sebelumnya membahas korporasi menjadi dua jenis yaitu BUMN dan BUMS yang seringkali mengalami gesekan dengan masyarakat. Namun, kebanyakan studi sebelumnya membahas mengenai korporasi yang bekerja di bidang pertambangan dan tidak memasukan model resolusi secara spesifik. Kelebihan tulisan ini adalah penulis membahas BUMN non-tambang sebagai objek penelitian serta memaparkan model resolusi lain berupa peanganan keluhan selain pelaksanaan CSR Konflik antara masyarakat lokal Desa Neglasari dengan PT. PLN Persero APP Bandung Raya menjadi studi kasus yang penulis gunakan. Artikel jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data primer yang berasal dari wawancara secara langsung dan data sekunder yang berasal dari studi pustaka maupun data lainnya. Artikel jurnal ini dilakukan di Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Bandung Selatan.

---

ABSTRACTAbstractThis article is discussing about conflict between PT. PLN Persero APP Bandung Raya and local communities that affected by the SUTET construction with the resolution conflict model that can be done. The author argue that conflict that accure between PT. PLN Persero APP Bandung Raya and Neglasari rsquo s local communities can interfere the corporation performance so need for a model of conflict resolution. Previous studies discussing about two types of corporation, there are BUMN and BUMS which is often in conflict with communities. However, the previous studies still defficient because most of studies just discussing about mining corporation and without explain the conflict resolution model specifically. The article has the diffrence because it rsquo s discussing about non mining corporation with the model of conflict resolution for completing th previous studies. This article using the conflict between PLN with the communities at Desa Neglasari as a case study. This article used qualitative methods and uses primary and secondary data for information. This research was conducted on SUTET tower in Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, South Bandung."

"Penelitian ini mengangkat tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa melalui Program Pembangunan Infrastruktur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang di sajikan secara diskriptif dengan mengumpulkan informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap program-program dana desa, proses implementasi program dana desa khususnya pada pembangunan infrastruktur, serta hambatan dari proses implementasi itu sendiri. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan program pembangunan infrastruktur dana desa belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan yang dikemukakan George C. Edwards III, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dari implementasi kebijakan program pembangunan infrastruktur dana desa diantaranya, Ketidakjelasan atau inkonsisten kebijakan, atau bisa dikatakan tumpang tindih kebijakan, kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi desa yang tidak sehat serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang ambigu, Kebijakan kepala desa tidak sesuai ketentuan.

---

This research write about Village Fund Policy trough Infrastructure development program. A qualitative research with a descriptional approach has designed to find information about village fund related Program, implementation of village fund program especially on infrastructure and obstacle to implement the program. the result show inefficiency of village fund policy because limitation to use the policy content. The failure of implementation that explained by George C Edwards III has been found on this reserach such as Uncertain Policy or overlapping policy, low quality of human resources, inefficient bureacracy, undefined government policy and Head of village that not in line with the regulation."

"Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus utama penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan. Dana desa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur karena diyakini dengan infrastruktur yang memadai dapat mempercepat kegiatan yang lain salah satunya pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu peneliti bertujuan untuk menggambarkan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, mengumpulkan data dengan wawancara mendalam dan data sekunder dengan study literature, dan analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Analisis dilakukan dengan acuan teori Fungsi Manajemen oleh George R. Terry. Hasil dari penelitian ini secara garis besar pengelolaan dana desa di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten sudah baik, walaupun masih tedapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditinjau kembali untuk mendapat hasil yang lebih maksimal, seperti penetapan waktu pencapaian tujuan hingga standar pembangunan yang sama untuk setiap desanya. Rekomendasi ditujukan kepada (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPMD) berupa penetapab waktu pencapaian tujuan yang jelas, memperjelas batas waktu pelaporan, meningkatkan pengawasan, dan memberikan sanksi kepada desa yang tidak mengelola dana desa dengan baik.

---

Village funds are funds sourced from the state budget (APBN) intended for villages that are transferred through the Regency/ City regional expenditure budget. Village funds are used to finance government administration, the implementation of development, community development and village community empowerment. The main focus of village fund usage is for development. Village funds are focused mainly on development is because it is believed that good infrastructure will accelerate other activities, one of which is community empowerment. Therefore the researcher aimed to describe the Management of Village Funds in Road Infrastructure Development in Cibarani Village, Cirinten District, Lebak Regency, Banten Province, using management theory. The method used in this research was post-positivist. Data consisted of primary data collected by in-depth interviews and secondary data collected by literature studies, and qualitative data analysis was performed. The analysis was carried out with reference to the Management Function theory by George R. Terry The results of this study showed that generally the management of village funds in Cibarani Village, Cirinten District, Lebak Regency, Banten Province, is good, however there are several things that must be improved and reviewed to get maximum results, such as setting the time for achieving goals and the same development standards for every village. Recommendations are addressed to Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), namely Establishing time for achieving goals clearly, clarifying reporting deadlines, increasing supervision, and imposing sanctions on villages that do not manage village funds properly."

"Penelitian ini mencoba untuk melihat dampak desentralisasi terhadap penyediaan infrastruktur. Menggunakan pendekatan logit, penelitian ini menganalisis pengaruh keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kualitas jalan antar desa di Indonesia tahun 2011-2018. Hasil estimasi menunjukkan bahwa keberadaan BPD berhubungan positif dengan probabilitas desa memiliki kualitas jalan yang baik. Temuan ini memperlihatkan efek positif dari keberadaan BPD sebagai lembaga demokrasi untuk menyalurkan partisipasi masyarakat, mengawasi kinerja dan meminta pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap kualitas jalan. Dengan demikian mendukung studi-studi terdahulu mengenai pengaruh positif desentralisasi terhadap kualitas infrastruktur publik.

---

This research attempts to investigate the impacts of decentralization on infrastructure provision. By using the logit approach, this research analyzed the influence of the existence of Village Consultative Board (BPD) on the quality of rural roads in Indonesia from 2011 to 2018. The estimation result indicated that the existence of BPD was positively correlated with the probability of villages to have good rural roads. This finding showed the positive impact of the existence of BPD as the democratic institution to engage community participation, supervise the performance of local government, and hold the local government accountable on the quality of the roads. Moreover, it also supported the previous studies dealing with the positive influence of decentralization of the public infrastructure quality."

"Pembangunan desa menjadi paradigma yang diminati di negara-negara berkembang. Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana pembangunan infrastuktur aksesibilitas transportasi antara lain kondisi lalu lintas dari dan menuju desa, jenis permukaan jalan berupa jalan aspal/beton dan akses kendaraan roda 4 sepanjang tahun memengaruhi transformasi ekonomi desa. Menggunakan metode estimasi logit panel data random effect, penulis menemukan sinyal bahwa perbaikan aksesibilitas transportasi yakni jenis permukaan jalan, dan akses kendaraan roda 4, berpengaruh secara signifikan meningkatkan probabilitas terjadinya transformasi ekonomi desa. Begitupun faktor-faktor lain seperti cakupan listrik, keberadaan sarana ekonomi, infrastruktur TIK, serta kondisi alam berupa dataran, berpengaruh signifikan terhadap peluang terjadinya transformasi. Sedangkan lalu lintas dari dan menuju desa melalui darat, ketersediaan air/irigasi memengaruhi probabilitas untuk tetap bertahan di sektor pertanian secara signifikan. Dalam model DID liner, penulis juga menemukan bahwa proses transformasi pada kurun waktu 2014 hingga 2018 memiliki korelasi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin desa secara signifikan.

---

Rural development has become a paradigm of interest in developing countries. This study presents an overview of how development on rural transportation accessibility infrastructures such as type of road surface as paved/concrete road and all seasonal accessibility to 4-wheeled vehicles, affect the transformation of the village economy. Using Panel Data Logit Random Effect Model, we find a signal that improving type of road surface, and all seasonal accessability for 4-wheeled vehicles have a significant effect on increasing the probability of village economic transformation. Likewise, other factors such as the electricity coverage, the economic infrastructure such as market, ICT, and plain area, have significant effects to improve the opportunities for transformation. Meanwhile, pathway to the village via land road and the access on irrigation affect the probability of surviving in the agricultural sector significantly. In the linear DID model, we also find that the transformation process in the period 2014 to 2018 has a significant correlation to the decrease in the number of poor rural people."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektivan program pemerintah yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Studi Kasus: Desa Mayangan, Kabupaten Subang Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sangat dibutuhkan karena banyaknya desa yang mengalami keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan desa tersebut terbatas dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, termasuk juga pada kegiatan ekonomi. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) bersifat open menu, yang artinya masyarakat desa dapat menentukan sendiri pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desanya. Adanya PPIP yang sudah terlaksana sejak tahun 2007, maka keefketivitasan program tersebut dalam memecahkan permasalahan yang ada di desa sasaran akan dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Program Pembangunan Infrastruktur yang berlokasi di desa Mayangan efektif dalam memecahkan permasalahan yang ada di desa Mayangan.

---

This research aims to analyze the effectivity of government program, the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) Case Study of Mayangan Village, Subang Regency West Java. This research also uses positivist approach with qualitative method by in-depth interview and library studies. Rural infrastucture development is needed due to limited infrastructure activities in daily basis, including economic matters. Rural Infrastructure Development Program (PPIP) is acting with open menu that giving freedom to villagers to decide their own development. PPIP has been activated from 2007 and the effectivity of the program will be analyzed further in this research. The result of this research is the Rural Infrastructure Develompment Program (PPIP) in Mayangan Village has been solving various issues effectively that exists in Mayangan Village."

"ABSTRAKTesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakatdalam pembangunan infrastruktur jalan desa studi kasus di Kabupaten Bantul.Faktor internal berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri dan faktoreksternal mempunyai pengaruh dalam peran serta masyarakat. Hasilpenelitian menunjukkan faktor jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan,kelompok masyarakat dan penghasilan signifikan mempengaruhi peran sertamasyarakat dalam pembangunan jalan desa secara swadaya , namun faktorstatus kependudukan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara statuskependudukan dengan peran serta masyarakat, karena setiap responden tetapmelakukan bentuk peran serta walaupun status kependudukan responden bukanmerupakan penduduk tetap. Sehingga diperlukan sosialisasi program-programyang menyangkut keterlibatan peran serta masyarakat terutama dalampenyediaan sarana infrastruktur seperti jalan desa.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the factors that influence community participation in developmentof rural road infrastructure case study in Bantul. Internal factors emanating fromwithin their own communities and external factors influence the role of the community.The results showed the factors gender, education, occupation, and income groupssignificantly affect community participation in the construction of rural roads in self,however factors residence status indicates that there is no relationship betweenresidence status with public participation, because each respondent still did shape therole of the residence status of the respondents although not a permanent resident. Asneeded socialization programs concerning the role and involvement of the community,especially in the provision of infrastructure facilities such as rural roads."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana sebuah friksi dapat terjadi di dalam setiap pertemuan dua maupun lebih pihak yang bekerjasama dalam suatu rangkaian kerjasama. Sebuah friksi terjadi karena adanya implikasi dari suatu kesepakatan dalam sebuah kerjasama yang mana friksi tersebut bersifat mengekang di dalam kerjasama tersebut. China, India, dan Pakistan pada kebijakan luar negerinya sama-sama melakukan kerjasama di dalam sebuah proyek infrastruktur ekonomi global bernama Belt and Road Initiative (BRI). BRI merupakan sebuah kerjasama yang diusung pertama kali oleh China pada tahun 2013 di bawah pemerintahan Xi Jinping. Pada pelaksanaannya, proyek BRI banyak menemukan friksi-friksi yang terjadi di dalamnya, terutama pada ranah kerjasama antara China dengan India dan China dengan Pakistan di dalam koridor ekonomi BRI masing-masing. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan sebagai penunjang data-data di dalam skripsi ini. Penulis menemukan bahwa terjadinya friksi di dalam sebuah kerjasama antarnegara merupakan sebuah hal yang sering terjadi, terutama pada negara yang sedang mengalami konflik. Pada penemuannya, penulis juga menemukan bahwa terjalin sebuah solusi atas friksi yang terjadi di dalam kerjasama BRI antara China dan Pakistan sehingga melanggengkan kerekatan kerjasama kedua negara tersebut, sedangkan friksi yang terjadi pada kerjasama BRI antara China dan India justru tidak menemukan solusinya sehingga membuat kerekatan kerjasama kedua negara tersebut menjadi semakin renggang.

---

This thesis explains how a friction can occur in every meeting of two or more parties who work together in a series of cooperation. A friction occurs because of the implications of an agreement in a cooperation where the friction is restrictive in the cooperation. China, India, and Pakistan in their foreign policies are both cooperating in a global economic infrastructure project called the Belt and Road Initiative (BRI). BRI is a collaboration that was first promoted by China in 2013 under Xi Jinping era. In its implementation, the BRI project found many frictions that occurred in it, especially in the realm of cooperation between China-India and China-Pakistan within the respective BRI economic corridors. In this study, the author uses the library method as supporting the data in the completion of this thesis. The author finds that the occurrence of friction in a cooperation between countries is something that often happens, especially in countries that are experiencing conflict. In his findings, the author also found that there is a solution to the friction that occurred in the BRI cooperation between China and Pakistan so as to perpetuate the closeness of the cooperation between the two countries, while the friction that occurred in the BRI cooperation between China and India did not find a solution, thus creating a closer cooperation between the two countries. the country is becoming more and more tenuous."

"Penelitian ini membahas tentang analisis faktor-faktor penyebab munculnya konflik dalam pembangunan infrastruktur perkotaan dalam kasus pembangunan mega proyek New Yogyakarta Internantional Airport di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Penulis menggunakan teori land-based elite domination dalam mesin pertumbuhan kota dan teori faktor-faktor penyebab dalam konflik pembangunan proyek infrastruktur. Temuan penulis membuktikan bahwa konflik dalam pembangunan tersebut dilatarbelakangi oleh konflik sumber daya lahan yang muncul karena konteks ekonomi politik yang terbangun oleh ambisi pemerintah untuk merespon kuatnya tekanan pembangunan suatu wilayah rural menjadi sistem wilayah urban/perkotaan dengan konsep aerotropolis dan MICE. Tekanan tersebut muncul dari kepentingan kelompok elit ekonomi politik baik elit pusat maupun daerah. Alih-alih adanya fakta dominasi kepemilikan lahan oleh elit politik lokal di DIY. Hal ini membuat konflik yang terjadi tidak semata-mata konflik pembangunan infrastruktur melainkan juga konflik lahan yang mengakar di dalam kebijakan pembangunan perkotaan. Adapun faktor-faktor lainnya yakni faktor buruknya tata kelola proyek dan faktor sosial. Faktor-faktor tersebut turut berkontribusi pada ekskalasi dan kontinyuitas konflik dari tahun 2012-2018. Oleh karenanya penulis mengelompokkan tiga kategori analisis yakni kebijakan pembangunan proyek yang bersifat elitis, faktor tata kelola proyek, dan faktor sosial.

---

This study discusses the factors causing conflict in the construction of the New Yogyakarta International Airport mega project in Temon, Kulon Progo. To support this research analitically, the author uses the theory of land-based elite domination in urban growth machine and the theory of causal factors in the conflict of infrastructure project development. The author's findings show that conflict in the development project is motivated by land conflicts that arise from political economy interest of government to respond the strong pressure of regional development into urban systems with the concept of aerotropolis and MICE. The pressure comes from economic elite institutions both central and regional. Instead it includes the fact that there were land domination by local political elite in DIY. This creates conflicts that occur not only in the scope of infrastructure building project but also in the scope of urban development policies. The other factors are poor project governance and social factors. These factors contributed to the escalation and prolongation of the conflict between 2012-2018. So the authors classifies three categories of analysis that consist of elitist project development policies, governance driver of conflict, and social driver of conflict."