Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seluruh tenaga kerja yang terpapar Covid-19 di tempat kerja harus dilindungi oleh Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Namun, hal ini tidak dapat terwujud karena terbitnya Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020. Permasalahan dalam tulisan tesis ini yaitu 1) Bagaimana perlindungan bagi tenaga kerja atas penyakit akibat kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di kondisi pandemi Covid-19?; 2) Studi kasus terhadap kasus penyakit akibat kerja tenaga kerja terpapar Covid-19 pada program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan?; dan 3) Bagaimana seharusnya pengaturan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pekerja yang terkena Covid-19 sebagai penyakit akibat kerja berkaca pada kondisi pandemi saat ini?. Metode penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan menggunakan data yang bersumber dari data sekunder. Kesimpulan penelitian ini bahwa: 1) Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020 mempersempit definisi peserta yang dapat dilindungi oleh program JKK akibat Covid-19 sebagaimana diatur oleh undang-undang, yakni hanya pekerja tertentu saja; 2) kebijakan Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020 tidak memenuhi tujuan dibentuknya program jperaminan sosial yaitu memberikan perlindungan ekonomis kepada seluruh pekerja dan keluarga dari pekerja; dan 3) Kedudukan hukum Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni PP 44 Tahun 2015. Saran dari penelitian ini bahwa: 1) Melakukan perubahan terhadap Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020 yang tidak sejalan dengan sistem jaminan sosial nasional; 2) Membuat peraturan terkait penyakit akibat kerja akibat Covid-19 yang diperuntukan kepada seluruh tenaga kerja yang terpapar Covid-19 di tempat kerja; dan 3) Pemangku kebijakan harus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan tercapainya tujuan jaminan sosial nasional.

---

All workers exposed to Covid-19 at work must be protected by the Work Accident Program. However, due to published of Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 and Circular Letter of the Minister of Manpower No. M/8/HK.04/V/2020, the protection program cannot be enforced. The problems in this thesis are: 1) How is the implementation of protection for workers affected by Occupational Diseases during the Covid-19 pandemic based on laws and regulations?: 2) Case studies on Occupational Diseases for workers exposed to Covid-19 case through the Working Accident Protection Program; and 3) How should the protection of Work Accident Insurance for workers affected by Covid-19 as an Occupational Disease be reflected in the current pandemic conditions?. This research method uses a normative juridical form and the data used in this research based on secondary data. This tesis conclusion are: 1) The Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 and Circular Letter of the Minister of Manpower No. M/8/HK.04/V/2020 narrows the definition of participants who can be protected by the JKK program regulated by law, namely only certain worker; 2) Policies as regulated in Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 and Circular Letter of Minister of Manpower No. M/8/HK.04/V/2020 is not in line with the objective of establishing a social security program which is to give economic protection for all workers and their families.; and 3) The legal position of The Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 and Circular Letter of the Minister of Manpower No. M/8/HK.04/V/2020 is contrary to higher laws and regulations. Based on the results of the research, suggestions that can be submitted are 1) Those regulations should be amandment caused by those are not in line with the national social security system; 2) Provide regulations regarding with occupational diseases due to Covid-19 which is belonging to all workers who are exposed to Covid-19 in the workplace; 3) Regulators should have coordinated with BPJS Ketenagakerjaan to achieve the goals of national social security are ensured. government. As a suggestion to the government, both central and regional, to support the efforts of BPJS Ketenagakerjaan in the implementation of the employment social security program, especially in law enforcement."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja terhadap pekerja borongan PT. Konstruksi X sebagai wujud perlindungan sosial. Pekerja borongan kontrak dalam sektor konstruksi merupakan pekerja yang bersifat sementara namun memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Oleh karena itu diperlukannya suatu bentuk perlindungan sosial untuk melindungi para pekerja borongan dari resiko-resiko kehidupan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi borongan telah dilaksanakan di PT. Konstruksi X sudah cukup baik, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hasil penelitian menyarankan bahwa PT. Konstruksi X perlu melaksanakan sosialisasi terkait dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja kepada pekerja borongan konstruksinya

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of Work Accident Insurance to construction worker's PT. Konstruksi X as a form of social protection. Construction workers are temporary worker but have a high risk of occupational injury and needed a social protection to protect them from the risks of life. This research is qualitative with descriptive design. The results showed that implementation of Work Accident Insurance for construction worker has been implemented in PT. konstruksi X, in accordance with the provisions of applicable legislation. The results suggest that PT. Construction X needs to carry out socialization related to the Work Accident Insurance program to its construction worker. "

"Penelitian ini membahas tentang resiko kecelakaan kerja pada pekerja bukan penerima upah di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa setiap pekerjaan memiliki resiko potensial yang perlu diperhatikan dan dikendalikan. Faktor manusia menjadi penyebab utama kecelakaan kerja, dan situasi pandemi COVID-19 telah menyebabkan tekanan yang parah pada kesehatan mental dan fisik pekerja, meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak pekerja bukan penerima upah yang memiliki resiko kerja, kepemilikan jaminan kecelakaan kerja masih rendah. Penelitian ini menggunakan metode estimasi logistik dan menemukan bahwa tingkat resiko kerja berpengaruh positif terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja.

---

This research discusses the risk of work accidents among non-wage workers in Indonesia during the COVID-19 pandemic. In this study, it was found that every occupation carries potential risks that need to be considered and controlled. Human factors are the main cause of work accidents, and the COVID-19 pandemic has put severe pressure on the mental and physical health of workers, increasing the risk of work accidents. The results show that despite many non-wage workers having work-related risks, the ownership of work accident insurance remains low. This research uses logistic estimation method and finds that the level of work risk positively influences the ownership of work accident insurance."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan program ? program BPJS Ketenagakerjaan khususnya untuk para tenaga kerja alih daya khusus kebersihan di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa program ? program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada para tenaga kerja alih daya khusus kebersihan di lingkungan kampus Universitas Indonesia telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa masalah seperti kurangnya sosialisasi atau informasi yang didapat oleh para pekerja dan kurangnya rasa inisiatif dari para pekerja akan pentingan mengikuti program ? program BPJS Ketenagakerjaan.

---

This thesis is examining how the programs of BPJS Ketenagakerjaan are implemented, especially toward outsourcing cleaning workers in University of Indonesia. This research using normative judicial approaches and empirical judicial approaches. The result of this research is the programs by BPJS Ketenagakerjaan are well implemented towards Outsourcing cleaning workers in University of Indonesia. However, there are several problems in the implementation. Like the lack of socialization or information towards the workers and also the workers itself are lacks of initiative to join the programs."

"Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur bahwa bukti kepesertaan program asuransi wajib kecelakaan penumpang semata-mata dapat dibuktikan dengan kupon pertanggungan. Pengaturan tersebut menjadi tidak sesuai dengan implementasi yang ada karena pada kenyataannya sudah tidak lagi diberlakukan kupon pertanggungan. Perubahan sistem tiket merupakan salah satu faktor penyebab tidak diberlakukannya kupon pertanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Penulis berusaha untuk menelusuri bagaimana kekuatan pengaturan kupon pertanggungan serta masih relevan tidaknya kupon pertanggungan untuk diterapkan pada sistem tiket kereta rel listrik dan busway. Hasil penelitian yang didapat adalah kupon pertanggungan merupakan salah satu bukti untuk mengajukan klaim asuransi, dimana keseluruhan bukti harus terpenuhi secara kumulatif. Pengaturan mengenai kupon pertanggungan sebagai bukti kepesertaan sudah tidak relevan untuk diterapkan pada saat ini.

---

Indonesia regulates that proof of passenger insurance in passenger accident compulsory insurance program only can be proved by an insurance coupon. Those regulations are not suitable with the implementation due to not applying of the insurance coupon over our condition. One of the factors causing an insurance coupon is not applied anymore is the changes of ticket system.

This study is a normative-juridical research. The author explores the strength of insurance coupon regulation and the relevance of insurance coupon to be applied in electric train and busway ticket system.

The result of this study reveals that insurance coupon is one of the proofs that shall be used to claim insurance, whereas all other proofs are also need to be fulfilled cumulatively. This study reveals that the regulation of insurance coupon is not relevance to be applied with our current condition."

"Penelitian ini menganalisis pelindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan bagi pekerja migran Indonesia, khususnya program jaminan kecelakaan kerja. Pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja menjadi faktor penting dalam pelindungan yang diberikan bagi pekerja. Penelitian ini, disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dan menggunakan studi komparatif yang membandingkan implementasi pelindungan serta jaminan sosial ketenagakerjaan di Taiwan dan Jepang. Meskipun kedua negara ini memiliki sistem jaminan sosial yang cukup baik, terdapat perbedaan dalam penerapan dan aksesibilitasnya bagi PMI. Adanya akibat kebijakan One China Policy membuat interaksi Indonesia dan Taiwan menjadi terbatas dan hanya dilakukan melalui Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei. Selain itu, di Taiwan, masih ditemukan berbagai permasalahan pelindungan, seperti overcharging, gaji yang tidak sesuai dengan kontrak, pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pemberi kerja, hingga kecelakaan kerja. Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya jaminan kecelakaan kerja juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman PMI dan keluarganya terhadap prosedur klaim serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pencairan manfaat. Adanya tantangan tersebut, dapat berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga PMI yang kehilangan sumber pendapatan utamanya. Sebaliknya, di Jepang, hubungan bilateral terjalin dengan baik melalui Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement yang memberikan implementasi pelindungan dan jaminan sosial lebih efektif dengan proses klaim yang lebih cepat. Penelitian ini, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah Indonesia dan negara tujuan untuk memastikan hak-hak PMI terlindungi secara optimal, serta dapat memberikan manfaat terbaik di wilayah penempatan manapun.

---

The study analyzed the protection and employment social security provide to Indonesia migrant workers, focusing on the work accident insurance program. The implementation of this insurance become a crucial factor in ensuring workers protection. The research was conducted using a doctrinal legal research method and employed a comparative study to examine the implementation of protection and employment social security in Taiwan and Japan. Although both countries had well-established social security system, differences in application and accessibility for migrant workers were identified. Due to the One China Policy, interactions between Indonesia and Taiwan were limited and conducted exclusively through the Indonesian Economic Trade Office in Taipei. Moreover, in Taiwan, several protection issues persisted, such as overcharging, salaries not matching contractual agreement, unilateral termination of employment by employers, and work accident. The implementation of labor social security, particularly work accident insurance, also faced challenges, including a lack of understanding among migrant workers and their families about claim procedures and the lengthy time required for benefit disbursement. The challenges directly impacted the welfare of migrant workers families who had lost their primary source of income. In contrast, Japan maintained strong bilateral relations with Indonesia through the Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement, enabling more effective implementation of social protection and security measures, including a faster claims process. The research emphasized the importance of synergy between the Indonesian government and destination countries to ensure migrant workers right were optimally protected and that the benefits provided could improve their well-being in any placement area."

"Indonesia terhitung sejak 1 Januari 2014 resmi memulai era Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dimana didalamnya terdapat satu program pemerintah yaitu “Koordinasi manfaat” skema CoB ini diharapkan meningkatkan pelayanan bagi peserta yang mampu membayar lebih. Dalam implementasinya terdapat beberapa kendala yang pada akhirnya diperbaiki dengan mengeluarkan peraturan baru. Dengan peraturan baru tersebut masih terdapat beberapa keluhan serta kendala dalam implementasinya. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis persepsi pengguna terhadap efektivitas skema “koordinasi manfaat” antara BPJS kesehatan dan asuransi komersial khususnya di RSPI-Pondok Indah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara kuantitatif melalui survei dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan adalah teori evaluasi program menurut Dale (2002). Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas skema “koordinasi manfaat” antara BPJS Kesehatan dan Asuransi Komersial di RSPI- Pondok Indah masuk kedalam kategori tidak efektif. Hal tersebut berdasarkan 3 (tiga) dimensi menurut dale (2002) yakni Input, Proses, dan Output masuk ke dalam kategori tidak efektif. Dalam implementasinya, skema “koordinasi manfaat” masih terdapat banyak kendala, kendala ini dilihat dari persepsi pengguna diantaranya sosialisasi yang kurang kepada para petugas yang bekerja; kurang efisiennya waktu pelaksanaan; ketersediaan informasi yang kurang; kurangnya pemantauan; tidak adanya badan khusus yg mengawasi; serta perbedaan produk antar stackholder yang menyebabkan skema tersebut berjalan tidak efektif.

---

Since January 1 2014, Indonesia officially started the National Social Security System (SJSN) era in which there is a government program named "Coordination of Benefits". In its implementation there were several obstacles which were eventually addresed through the issuance of new regulation. With the new regulation, there are still some complaints and obstacles in its implementation. This issues become the background of this study which aims to analyze user’s perception on the effectiveness of the CoB scheme between social insurance and commercial insurance, especially in RSPI-Pondok Indah. This research uses a quantitative approach with quantitative data collection techniques through surveys and secondary data through literature study. The main theory used is the program evaluation theory according to Dale (2002). The results showed that the effectiveness of the "Coordination of Benefits" scheme between BPJS Health and Commercial Insurance in RSPI-Pondok Indah is classified as ineffective. This is based on 3 (three) dimensions according to Dale (2002) namely Input, Process, and Output falls into the ineffective category. In its implementation, the CoB scheme still has many obstacles which can be, seen from the user's perception including the lack of socialization to the working officers; inefficient implementation time; lack of available informations available; lack of monitoring; the absence of a special supervisory body; as well as product differences between stackholders that cause the scheme to run ineffectively"

"Tesis ini membahas tentang Jaminan Pertanggungan Wajib Penumpang Ojek Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dengan pokok permasalahan kesatu Bagaimanakah Kepesertaan Pengemudi Ojek Online Dalam Pertanggungan Wajib Penumpang Berdasarkan UU No.33/1964, kedua Bagaimanakah Jaminan dan Santunan Pertanggungan terhadap Penumpang dan Pengemudi Ojek Online berdasarkan UU No.33/1964 dan UU No.34/1964 tentang Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan terhadap Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif atau doktrinal, dengan tipe penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder dengan teori kausalitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ojek Online tidak termasuk dalam definisi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.33/1964 dan UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini berkorelasi bahwa penumpang ojek online tidak mendapatkan hak atas pembayaran ganti rugi jika mengalami kecelakaan lalu lintas jalan karena dikategorikan bukan sebagai penumpang yang diwajibkan membayar iuran wajib sehingga tidak berhak mendapatkan santunan. Apabila ojek online baik pengemudi dan penumpang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan (ditabrak kendaraan lain) maka dikualifikasikan ke dalam sepeda motor pribadi dan dapat diberikan santunan berdasarkan UU No.34/1964. Adapun yang menjadi saran dari penulisan ini adalah amandemen ketentuan mengenai kendaraan bermotor berdasarkan UU No.22/2009 dan UU No. 33/1964.

---

This thesis discusses the Compulsory Coverage Guarantee for Online Ojek Passengers Based on Act No. 33/1964 concerning Compulsory Passenger Accident Coverage Funds with the first main issue being How is the Participation of Online Ojek Drivers in Compulsory Passenger Coverage Based on Act No. 33/1964, secondly How is the Insurance Guarantee and Compensation for Online Ojek Passengers and Drivers based on Act No. 33/1964 and Act No. 34/1964 concerning Road Traffic Accident Funds for the Risk of Road Traffic Accidents. The method used is normative juridical, with a descriptive analytical research type using secondary data with causality theory. The results of this research indicate that online motorcycle taxis are not included in the definition of public motorized vehicles as regulated in Article 1 of Act No. 33/1964 and Act No.22/2009 concerning Road Traffic and Transportation, this correlates with the fact that online motorcycle taxi passengers do not have the right to compensation payments if they experience a road traffic accident because they are not categorized as passengers who are required to pay mandatory fees so they are not-entitled to compensation. If an online motorcycle taxi driver and passenger are victims of a road traffic accident (hit by another vehicle) then they qualify as private motorbikes and can be given compensation based on Act No.34/1964. The suggestion in this writing is an amendment to the provisions regarding motorized vehicles based on Act No.22/2009 and Act No.33/1964."

"Buku ini berisi peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Menjadi lebih lengkap karena secara praktis memuat penahapan kepesertaan, prosedur mendaftar, program-program yang bisa diikuti oleh peserta, persentase iuran, manfaat layanan tambahan, formulir-formulir yang biasa digunakan, sampai sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada peserta yang melanggar peraturan perundang-undangan. Buku ini menjadi penting sebagai panduan bagi tenaga kerja dan pemberi kerja untuk mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.Sesuai amanat undang-undang, lembaga yang bertanggung jawab mengelola jaminan sosial terkait ketenagakerjaan ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Badan ini mulai menjalankan fungsinya sejak 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan berbagai program, di antaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK) dengan penambahan jaminan pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015. Jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berlaku untuk pekerja formal, tetapi berlaku juga bagi pekerja mandiri atau pekerja di luar hubungan kerja. Ada pula program untuk sektor konstruksi, yaitu program jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.Dengan mendaftarkan diri atau pekerja Anda sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, selain melaksanakan tugas sebagai warga negara juga memberikan manfaat proteksi sosial bagi Anda dan tenaga kerja yang ada di perusahaan Anda"