Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akta autentik dalam pembiayaan syariah menjadi instrumen hukum yang dibutuhkan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi bank dan nasabah. Kepastian dan perlindungan hukum tidak lain untuk mengoptimalkan dana-dana pembiayaan yang akan disalurkan, guna meraih kesejahteran komunal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Melihat hal tersebut maka seorang notaris yang memiliki pemahaman dan kemampuan yang cukup serta mendalam terkait akad-akad syariah menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi. Selama ini seorang notaris dianggap layak dan dapat berpraktik untuk bank-bank syariah dilihat dari sertifikasi syariah yang diperolehnya memalui pelatihan yang diadakan lembaga tertentu. Apakah sertifikasi tersebut cukup dan layak untuk menjadi satu-satunya tolak ukur untuk menilai kemampuan seorang notaris dalam akad-akad syariah yang dibuatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian di Bank Syariah X Samarinda untuk memperoleh gambaran sampai sejauh mana bank dan notaris dalam mengejawantahkan prinsip syariah ke dalam akta autentik yang mereka buat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini merujuk pada telaah bahan pustaka atau data skunder. Tipologi yang digunakan adalah Tipologi Penelitian Eksplanatoris. Penelitian dengan Tipologi Eksplanatoris berguna untuk menerangkan, memperkuat atau menguji keadaan hukum yang sudah ada di Bank Syariah X Saamrinda. Berdasarkan tipologi tersebut, maka penelitian ini hendak menelisik peranan Notaris dalam pembuatan Akta Pembiayaan Syariah: Murabahah Dan Qardh di Bank Syariah X Samarinda. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan prinsip syariah dalam akad pembiayaan Murabahah dan Qardh di perbankan syariah X Samarinda sebagian besar telah menjalankan dan sesuai dengan ketentuan prinsip syariah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahwa prinsip syariah yang dimaksud adalah terhindar dari unsur riba, maisir, gharar, haram atau zalim. Selain itu, penulis telah menemukan terkait kriteria notaris syariah berdasarkan prinsip yang terkandung dalam Surah (2) al-Baqarah ayat 282.

---

Authentic deeds in sharia financing are legal instruments needed to provide legal certainty and protection for banks and customers. Legal certainty and protection is none other than optimizing the financing funds to be distributed, in order to achieve mutual prosperity in accordance with the will of God Almighty. Seeing this, a notary who has sufficient and deep understanding and ability related to sharia contracts is non-negotiable. So far, notaries are considered feasible and can practice for Islamic banks, which can be seen from the sharia certifications they have obtained through training held by certain institutions. Whether the certification is adequate and appropriate is the only benchmark for assessing the ability of a notary in the sharia contract he makes. Based on this, the authors conducted research on Islamic Bank X Samarinda to obtain an overview of the extent to which banks and notaries embody sharia principles into the authentic deeds they made. This research uses juridical-normative research, namely library law research. This research refers to the study of library materials or secondary data. The typology used is Explanatory Research Typology. Research with explanatory typology is useful for explaining, strengthening or testing the existing legal situation at Bank Syariah X Saamrinda. Based on this typology, this study aims to examine the role of the Notary in making the Deed of Sharia Financing: Murabahah and Qardh at Sharia Bank X Samarinda. The results of the study explain that the regulation of sharia principles in the Murabahah and Qardh financing contracts in Islamic banking X Samarinda has mostly been running and in accordance with the provisions of sharia principles as stated in Article 2 of the Law of the Republic of Indonesia. Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, that sharia principles are meant by avoiding elements of usury, maisir, gharar, haram or unjust. In addition, the authors have found criteria related to sharia notaries based on the principles contained in Surah (2) al-Baqarah verse 282."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum perdata dan pidana terhadap notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan notaris dikaitkan dengan pernyataan utang piutang yang dilakukan secara lisan berdasarkan Putusan Nomor 1495K/Pdt/2020 dan Putusan Nomor 379K/Pid/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang mengkaji doktrin-doktrin hukum terkait. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder tersebut diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Akta PPJB yang dibuat oleh notaris dikesampingkan oleh perjanjian lisan dan notaris dalam kasus yang diteliti tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kedudukan Akta PPJB yang dibuat di hadapan pejabat umum yang dalam hal ini dilakukan oleh notaris, mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila dibandingkan dengan perjanjian utang piutang secara lisan yang tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak terdapat bukti lain yang dapat menunjang kesaksian para pihak, sebagaimana pengakuannya bahwa telah melakukan perjanjian utang piutang secara lisan. Kedudukan Akta PPJB seharusnya tidak dapat dikesampingkan keabsahannya oleh perjanjian lisan dan notaris memerlukan perlindungan yang lebih kuat dalam pelaksanaan tugasnya untuk menghindari tuntutan hukum yang merugikan. Perlindungan hukum secara perdata dan pidana bagi notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dikaitkan dengan Putusan Nomor 1495k/Pdt/2020 dan Putusan Nomor 379k/Pid/2021 tidak terpenuhi. Hal ini karena, Akta PPJB dalam kasus a quo merupakan akta partij, yakni akta perjanjian yang merupakan suatu tindakan hukum yang mengindahkan undang-undang melakukan kesepakatan dan memenuhi isi dari kesepakatan.

---

This research aims to analyze civil and criminal legal protectionfor notaries in the drafting of Sale and Purchase AgreementDeeds (SPAD) and the legal standing of SPADs drawn up beforea notary, in connection with oral debt acknowledgmentagreements based on Decision Number 1495K/Pdt/2020 andDecision Number 379K/Pid/2021. The study employs a doctrinalresearch method, which examines relevant legal doctrines. The secondary data utilized include primary, secondary, and tertiarylegal materials obtained through library research and documentanalysis. The results of the study reveal that the legal standing ofSPADs drafted by notaries is overridden by oral agreements. In the cases studied, notaries did not receive adequate legal protection. The SPAD, created in the presence of a public official(in this case, a notary), inherently possesses superior legal certainty compared to oral debt acknowledgment agreements, which lack legal certainty due to the absence of supportingevidence corroborating the parties’ testimony regarding the oral agreement. The legal standing of SPADs should not be set asidein favor of oral agreements, and notaries require stronger legal protections in the execution of their duties to prevent detrimentallegal claims. Civil and criminal legal protection for notaries in the drafting of SPADs, as examined through Decision Number1495K/Pdt/2020 and Decision Number 379K/Pid/2021, is foundto be inadequate. This is because the PPJB Deed in the case a quo constitutes a partij deed, namely a contractual deed thatserves as a legal act adhering to statutory regulations, enteredinto by mutual agreement, and fulfilling the terms of theagreement."

"Penyalahgunaan akun AHU Online milik notaris oleh pihak yang tidak berwenang merupakan masalah krusial yang dapat mempengaruhi hak dan kepentingan notaris dalam melaksanakan jabatan, oleh karena itu, perlindungan hukum bagi notaris yang beritikad baik seharusnya diterapkan. Penelitian ini membahas dua isu utama, yakni pertama, bagaimana penyelesaian cacat prosedur pada SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data yang timbul akibat akses ilegal pada akun AHU online milik Notaris; dan kedua, bagaimana perlindungan hukum notaris yang beritikad baik terhadap kasus penyalahgunaan akun AHU Online oleh pihak tidak berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses ilegal terhadap akun AHU Online menyebabkan SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum menjadi cacat prosedur karena tidak terpenuhinya syarat dan prosedur yang diatur dalam Permenkumham 21/2021, sehingga SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data tersebut menjadi dapat dibatalkan. Pembatalan SK Perubahan AD yang merupakan KTUN, dilakukan oleh Kementerian Hukum melalui mekanisme otokoreksi. Sedangkan, untuk pembatalan SP Perubahan Data, yang bukan KTUN, diperlukan pembatalan terhadap Akta yang mendasarinya di Pengadilan Negeri. Kedua, dalam kasus penyalahgunaan Akun AHU Online, notaris yang beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris yaitu pertama, hak untuk bertindak dalam perlindungan diri dengan membuktikan bahwa akta yang diunggah pada AHU Online bukan dibuat oleh dirinya serta meminta untuk dilakukannya pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Daerah dan kedua perlindungan terhadap kepentingan hak Notaris yang dapat dilakukan melalui upaya pidana, upaya perdata, dan peningkatan sistem keamanan AHU Online oleh penyelenggara agar Notaris dapat menjalankan jabatan dengan rasa aman.

---

The misuse of notary's AHU Online accounts by unauthorized parties is a crucial issue that can affect the rights and interests of notaries in performing their duties. Therefore, legal protection for well-intentioned notaries should be implemented. This research discusses two main issues: first, how to resolve procedural defects in the Decree of Articles of Association (SK Perubahan AD) and the Data Amendment Statement (SP Perubahan Data) arising from illegal access to notary AHU online accounts; and second, how legal protection for well-intentioned notaries should be enforced in cases of AHU Online account misuse by unauthorized parties. The research method used is doctrinal research with a descriptive-analytical approach. The results show that illegal access to AHU Online accounts causes procedural defects in the SK Perubahan AD and SP Perubahan Data issued by the Ministry of Law, as they fail to meet the requirements and procedures stipulated in Permenkumham 21/2021. Consequently, these documents can be annulled. The annulment of the SK Perubahan AD, which is a KTUN, is carried out by the Ministry of Law through a self-correction mechanism. Meanwhile, the annulment of the SP Perubahan Data, which is not a KTUN, requires the annulment of the underlying deed at the District Court. Secondly, in cases of AHU Online account misuse, well-intentioned notaries are entitled to legal protection. The forms of legal protection provided to notaries include, first, the right to self-protection by proving that the deed uploaded to AHU Online was not created by them and requesting an investigation by the Regional Supervisory Council; and second, the protection of the notary's rights through criminal and civil measures, as well as enhancing the security system of AHU Online by the organizers to ensure that notaries can perform their duties safely."

"Perkembangan terhadap tanah dan bangunan meningkat, sehingga terjadi transaksi jual beli rumah dan bangunan. Sehingga pernjual dan pembeli perlu mendapatkan perlindungan hukum. Maka dibuatlah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan Notaris sebelum masuk kepada Akta Jual Beli yang akan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Perlindungan tersebut diharapkan dapat melindungi kedua belah pihak dari Wanprestrasi, dimana pada praktiknya terdapat pihak yang melakukan itikad tidak baik sebagaimana Tesis ini yang membahas mengenai Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab para pihak dalam Akta PPJB yang diangkat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. Pokok permasalahan Tesis ini ialah Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang dirugikan dalam Kasus wanprestasi pada PPJB kemudian Bagaimana Tanggung Jawab Penjual atas terjadinya Wanprestasi yang diperbuat pada PPJB dan yang terakhir Mengapa kasus yang terjadi pada PPJB dapat beralih Tanggung Jawab Penjual terhadap para ahli warisnya. Metode penelitian hukum yang dilakukan penulis ialah yuridis normatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengadilan menentukan bahwa PPJB yang dibuat dalam putusan tersebut sah menurut hukum dan tepat diselesaikan melalui pengadilan. Penjual dianggap lalai memenuhi prestasi terhadap pembeli. Kemudian dengan meninggalnya penjual otomatis beralih tanggung jawabnya kepada para ahli warisnya. Dalam membuat suatu perjanjian, yaitu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), sebelum berlangsungnya perjanjian seorang Notaris seharusnya meminimalisir potensi wanprestasi yang akan timbul dari Akta yang dibuatnya.

---

The development of land and buildings increased, resulting in buying and selling of houses and buildings. So that sellers and buyers need to get legal protection. Then a Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is made before a Notary before entering the Sale and Purchase Deed which will be made by the Land Deed Making Officer (PPAT). This protection is expected to protect both parties from Default, where in practice there are parties who commit bad faith as this thesis discusses the Legal Protection and Responsibilities of the parties in the PPJB Deed which was appointed from the Central Jakarta District Court Decision Number 275/Pdt. G/2019/PN Jkt.Pst. The main problem of this thesis is how is the legal protection for the aggrieved party in the default case at PPJB then how is the seller's responsibility for the occurrence of Default committed in PPJB and the last one is why the case that occurs in PPJB can shift the responsibility of the seller to his heirs. The legal research method carried out by the author is normative juridical. The results of this study can be concluded that the court determined that the PPJB made in the decision was legal and appropriate to be resolved through the court. The seller is considered negligent in fulfilling the achievements of the buyer. Then with the death of the seller automatically moves his responsibilities to his heirs. In making an agreement from the Sale and Purchase Binding Agreement Deed (PPJB), before the agreement takes place, a Notary should minimize the potential for default that will arise from the Deed that Notary made."

"Seseorang dapat menyatakan kehendaknya setelah ia meninggal dunia ke dalam akta autentik yaitu Akta Wasiat guna memberikan kepastian hukum. Selanjutnya Akta Wasiat seharusnya didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar semua pihak yang bersangkutan dengan Akta Wasiat tersebut dapat mengakses dan memverifikasi keberadaan wasiat guna meminimalisir terjadinya sengketa dan memberikan pelindungan terhadap hak-hak penerima wasiat. Kasus tidak didaftarkannya Akta Wasiat yang pada akhirnya memunculkan sengketa, dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 218/Pdt.G/PN Dps. Untuk itu masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah tentang akibat hukum dari Akta Wasiat yang tidak didaftarkan ke Kemenkumham. Selain itu juga pertimbangan hakim dalam putusannya untuk memenuhi keadilan dan kepastian hukum agar dapat pula memberikan pelindungan hukum kepada penerima wasiat dan pihak ketiga. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi dokumen yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa akibat hukum dari Akta Wasiat yang tidak didaftarkan ke Kemenkumham adalah tetap sah dan autentik serta mengikat semua pihak namun tidak memenuhi asas publisitas sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan j UUJN serta Pasal 2 Permenkumham Nomor 60 Tahun 2016. Adapun terkait pertimbangan hakim dalam putusan a quo memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap penerima wasiat terkait kedudukan dari Akta Wasiat No. 23 tertanggal 11 Juli 2017 bahwasanya Akta tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum sehingga dengan adanya kepastian hukum tersebut memberikan pelindungan hukum terhadap penerima wasiat. Kemudian dengan adanya putusan tersebut juga memberikan kepastian hukum kepada bank, sehingga bank dapat mencairkan dana deposito tanpa menimbulkan risiko di kemudian hari serta memberikan pelindungan hukum pihak ketiga.

---

A person can state his will after he dies in an authentic deed, namely a Will Deed to provide legal certainty. Furthermore, the Will Deed should be registered with the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) so that all parties concerned with the Will Deed can access and verify the existence of the will in order to minimize disputes and provide protection for the rights of the recipient of the will. The case of the failure to register the Will Deed which ultimately gave rise to a dispute can be found in the Denpasar District Court Decision Number 218/Pdt.G/PN Dps. Therefore, the problem raised in this study is about the legal consequences of the Will Deed that is not registered with the Kemenkumham. In addition, the judge's considerations in his decision to fulfill justice and legal certainty so that it can also provide legal protection to the recipient of the will and third parties. This legal research is in the form of doctrinal by collecting legal materials through document studies which are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the legal consequences of a will deed that is not registered with the Ministry of Law and Human Rights are that it remains valid and authentic and binds all parties but does not fulfill the principle of publicity as stipulated in Article 16 paragraph (1) letters i and j of the UUJN and Article 2 of Permenkumham Number 60 of 2016. Regarding the judge's consideration in the a quo decision, it provides justice and legal certainty to the recipient of the will regarding the position of Will Deed No. 23 dated July 11, 2017, that the Deed is valid and has legal force so that with the existence of legal certainty it provides legal protection to the recipient of the will. Then, with the existence of this decision, it also provides legal certainty to the bank, so that the bank can disburse deposit funds without causing risk in the future and provide legal protection for third parties."

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh Notaris yang telah diberhentikan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat akta pada notaris yang telah diberhentikan. Hasil dari penelitian ini adalah notaris yang telah diberhentikan sudah tidak berwenang membuat akta notaris sehingga akta yang dikeluarkannya setelah diberhentikan menjadi batal demi hukum dan masyarakat yang dirugikan diberikan perlindungan hukum.Simpulan dari penjelasan terhadap masalah dalam penelitian ini adalah Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat di hadapan Notaris yang telah diberhentikan adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik karena tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik sebagaimana pasal 1868 KUHPerdata. Bentuk Perlindungan Hukum bagi masyarakat yang membuat akta pada Notaris yang telah diberhentikan adalah Perlindungan hukum secara represif yaitu dengan pemberian sanksi kepada Notaris yang bersangkutan dan kesempatan untuk menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga bagi masyarakat yang menggunakan jasanya. Perlindungan secara preventif yaitu dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan cara berkoordinasi dan memberikan peringatan terhadap Notaris yang bersangkutan agar tidak lagi membuat akta.

---

This thesis discussed the power of proof of deeds issue by notary who has been dismissed and the legal protection for parties who made deeds before the dismissed notary. This research used normative juridical method in descriptive and analytical forms as this research described problems which then being analysed against legal provisions in the field of notary. The results of this research found that Notary who has been dismissed is no longer has the authority to issue any notary deeds. Therefore, any deeds issued by him after the dismissal become null and void. Parties who have been disadvantaged due to this condition are protected by the law.

The conclusion towards the problem of this research is that deed issued by notary who has been dismissed has no power of proof as an authentic deed because it does not fulfill the requirement as an authentic deed as it is stipulated in article 1868 of the Civil Code. The form of legal protection for the parties who make deeds before Notary who have been dismissed is Repressive Legal Protection, that is by giving sanctions to the concerned Notary and the opportunity to demand fees, compensation, and interest for the parties who have used his services. Besides, preventive protection is carried out by the Notary Supervisory Board by coordinating and giving a warning to the concerned Notary in order to stop issuing deeds."

"Notaris memiliki peran yang penting dalam kegiatan pemberian kredit maupun penyelamatan kredit oleh perbankan walau dengan banyaknya perubahan gaya hidup dan perekonomian yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Pemerintah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 namun kebijakan ini memberikan dampak negatif di berbagai sektor salah satunya perekonomian dalam skala nasional maupun daerah, salah satunya di Kota Jayapura. Sebagai bentuk respon keadaan pandemi, bank umum konvensional di Kota Jayapura melaksanakan restrukturisasi kredit sebagai solusi terhadap terjadinya kemungkinan kredit macet yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 3 (tiga) bank umum konvensional, tesis ini membahas bagaimana akibat hukum pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh Bank X, Bank Y, dan Bank Z pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura, mengapa peran Notaris diperlukan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit pada semasa Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura dan bagaimanakah pelaksanaan jabatan notaris apabila dilibatkan dalam restrukturisasi kredit pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura. Bentuk penelitian tesis ini ialah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data data sekunder dan data primer yang didapatkan berdasarkan wawancara kepada bank maupun notaris-notaris. Hasil penelitian tesis ini berbentuk deskriptif analitis yang menjelaskan secara menyeluruh, objektif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa terdapat 4 (empat) akibat hukum pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh ketiga bank yaitu adanya perubahan kesepakatan kreditur dan debitur, kekuatan pembuktiannya dibawah tangan, klausula perjanjian yang tidak solutif, dan sulitnya dilakukan pembuktian. Peran Notaris sangat dibutuhkan sebab akan mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Apabila dilibatkankan, Notaris tetap menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN dan kode etik.

---

Despite the various changes in lifestyle and economy brought by the Covid-19 Pandemic, notaries play an essential role in lending and credit rescue by banks. The government enacted Large-Scale Social Restrictions (PSBB) to combat the spread of Covid-19 during the epidemic, but this policy had a detrimental influence on a variety of sectors, including the economy on a national and regional scale, including Jayapura City. As a result of the pandemic, conventional commercial banks in Jayapura City implemented credit restructuring as a way to avoid bad debts caused by the Covid-19 Pandemic. Based on research conducted at three (three) conventional banks, this thesis will discuss how the legal consequences of Bank X, Bank Y, and Bank Z implementing credit restructuring during the Covid-19 Pandemic in Jayapura City, how the role of a Notary is required in implementing credit restructuring during the Covid-19 Pandemic in Jayapura City, and how the position of a Notary is implemented if involved in credit restructuring during the Covid-19 Pandemic in Jayapura City. This thesis research takes the form of normative juridical research with secondary and primary data. According to the findings of this thesis research, the legal consequences of implementing credit restructuring by Bank X, Bank Y, and Bank Z are changes in creditor and debtor agreements, the strength of the evidence is underhanded, the agreement clauses are not solutive, and it is difficult to prove. The role of a notary is very much needed since it provides legal certainty and protection. If involved, the Notary will continue to carry out his position in accordance with the UUJN and the code of ethics."

"Notaris memiliki peran yang sangat penting di dalam industri perbankan syariah pada saat sekarang ini, hal ini dikarenakan dalam kegiatan usaha perbankan, dibutuhkan adanya suatu alat bukti tertulis yang umumnya adalah akta autentik. Akan tetapi, dikarenakan pembiayaan dengan skema Musyarakah umumnya dilakukan untuk membiayai modal usaha, terkadang menyebabkan pihak yang sedang membutuhkan pembiayaan modal usaha tersebut merasa yakin saja terhadap isi dari perjanjian tersebut, meskipun mereka belum begitu memahami mekanisme dan risiko-risiko hukum yang mungkin timbul dari perjanjian pembiayaan Musyarakah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 2 (dua) rumusan masalah di dalam penelitian ini, yang pertama mengenai risiko hukum yang dapat timbul sehubungan dengan perikatan yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan Akta Pembiayaan Musyarakah, dan yang kedua mengenai peran notaris dalam memitigasi risiko hukum pada pembuatan Akta Pembiayaan Musyarakah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menganalisis mengenai potensi risiko hukum yang dapat timbul disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis hingga tidak terpenuhinya prinsip syariah. Timbulnya risiko hukum pada perjanjian pembiayaan musyarakah juga berpotensi menyebabkan timbulnya risiko-risiko lain, sehingga penting untuk sebisa mungkin dilakukan identifikasi terhadap kemungkinan timbulnya risiko hukum tersebut. Selanjutnya, menganalisis mengenai peran notaris untuk memitigasi potensi timbulnya risiko hukum tersebut melalui kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh notaris di antaranya adalah dengan melakukan penyuluhan hukum (legal education) kepada para pihak yang membuat perjanjian.

---

Notary have a very important role in the sharia banking industry at the moment, this is due to the fact that banking business activities also requires a written evidence commonly in the form of authentic deeds. However, because of financing with the Musyarakah scheme is commonly carried out to finance a business capital, made sometimes a party that needs a business financing felt sure about the content of that agreement, although they do not really understand the mechanism and do not necessarily understand the legal risk that may appear from that Musyarakah financing. Based on that, there are 2 (two) problems provided in this study, the first one is discussing about the legal risk that may appear related to a binding conducted by the parties based on Musyarakah financing deed, and the second one is discussing about the role of Notary to mitigate the legal risk in the making of Musyarakah financing deed. This research used a normative juridical method with an explanatory research typology that analyze about the possibility of legal risk to turn out as a result of the weakness on the juridicial aspect up to non-fulfillment of sharia principles. The emergence of a legal risk on that Musyarakah financing deed also potentially to generate other risks, so it is important to identify that legal risk possibilities. Furthermore, analyze about Notary role in order to mitigate any legal risk possibility that could have appeared based on Notary authority such as providing a legal education to the parties that form the agreement."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris dibutuhkan untuk melayani masyarakat dalam hal alat bukti dan menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, sehingga sebelum melaksanakan jabatannya harus disumpah sebagaimana Pasal 4 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Jabatan Notaris. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris mengingat adanya Pasal 224 KUHPidana yang mengharuskan setiap orang yang dipanggil menjadi saksi harus memenuhi panggilan. Pasal 66 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 telah melahirkan MPD yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 menghapuskan kewenangan MPD dalam memberikan ijin kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris. Notaris wajib hadir jika dipanggil, tetapi Pasal 4 dan 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1909 ayat (2) KUHPer, serta Pasal 322 ayat (1) KUHPidana mewajibkan merahasiakan isi akta sehingga dapat mengunakan hak ingkar. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 melahirkan Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum yang sebelumnya merupakan kewenangan MPD.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed and other authorities as specified in the Notary Law. Notary is required to serve the community in terms of evidence and maintain confidentiality deed that made, hence oath required before a person carrying out his position as notary under Article 4 in conjunction with Article 16 clause (1) Notary Law. Legal protection is required in running the duty as a Notary considering of the Article 224 of KUHP (Criminal Code) which requires that every person who called as a witness should be fulfill the summons. Article 66 of Law Number 30 of 2004 has spawned a Notary Supervisory Council may be authorized to provide legal guarantees for the protection of Notary. The Verdict of the Constitutional Court Number 49/PUUX/ 2012 abolish authority in giving permission to the investigator or prosecutor to take photocopies Minuta Deed and / or letters attached to Minuta Deed or Notary Protocol storage; and call the Notary to be present in the examination relating to a deed made or Notary Protocol. Notary must be present if called upon, but Article 16 clause (1) Notary Act, Article 170 clause (1) Criminal Procedure Code and Article 322 clause (1) of the Criminal Code requires that conceal the contents of the deed so as to use the right to refuse. Article 66 of Law Number 2 of 2014 issue Majelis Kehormatan Notaris as an institution that provides legal protection which previously was the authority of the MPD."

"Munculnya teknologi informasi di dunia perbankan telah mengakibatkan berkembangnya bank digital. Karena aktivitasnya berbeda dengan bank tradisional dimana bank digital melakukan semua aktivitasnya di platform digital, maka menimbulkan beberapa risiko yaitu risiko kejahatan dunia maya khususnya phishing dan juga risiko pelanggaran perlindungan data. Dalam kaitannya dengan produk tabungan, beberapa bank digital juga menawarkan bunga tinggi yang melebihi limit yang ditetapkan LPS, hal ini menimbulkan isu mengenai pertanggungjawaban bank terhadap suku bunga simpanan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana atas produk tabungan pada Bank Digital di Indonesia dan untuk menganalisis implementasi dari Bank Digital terhadap perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan Bank Digital dalam produk tabungan di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis, yang juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah bank digital memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam produk tabungannya dengan mematuhi peraturan OJK untuk bank tradisional dan peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang mana telah diterapkan oleh bank digital. Namun karena regulasi untuk bank digital masih tersebar, penulis menyarankan agar OJK membuat regulasi perlindungan konsumen untuk bank digital dan harus diikuti dengan kepatuhan bank digital terhadap regulasinya.

---

The arising of technology information in banking world has resulting the developments of digital bank. As its activities differs with traditional banks whereas digital bank conduct all of its activity on digital platform, it creates several risks which are risk of cybercrime specifically on phishing and also risk of violation of data protection. In regards to savings product, some of the digital banks also offers high interest rate which exceeds the limit set by LPS, which has raised the issue on the responsibility of the guarantee of the exceeding interest rate. Therefore, the objective of this thesis is to analyze the legal protection for Depositor on savings product in Digital Banks in Indonesia and to analyze the implementation of the Digital Bank towards the legal protection of Digital Bank Depositor on savings product in Indonesia. The research method in this thesis is normative juridical research method, namely research that emphasizes the use of legal norms in writing, which also supported by interviews with informants. The result of the study is that in order to provide legal protection towards its depositor, digital bank is still comply to regulation by OJK for traditional bank along with ministry of communication and information regulation and it has been implemented by the digital bank. However, as the regulation is still scattered for digital bank, the author suggests that OJK shall create consumer protection regulation for digital bank and must be followed with the compliance by the digital bank towards its regulation."