Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan situasi pandemi Covid-19, Perusahaan Terbuka tidak bisa menyelenggarakan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham karena akan menimbulkan kerumunan. Pemerintah sebagai regulator melalui OJK menerbitkan POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16 /POJK.04/2020, Peraturan tersebut mendorong terciptanya suatu sistem pemberian kuasa yang terintegrasi dan mudah digunakan bagi para pemegang saham yaitu dengan penyelenggaraan surat kuasa secara elektronik atau e-Proxy terhadap RUPS PT terbuka, tanpa mencederai apa yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Adapun tesis ini, membahas keabsahan penerapan e-proxy pada sistem eASY.KSEI ditinjau dari ketentuan hukum di Indonesia, kemudian bagaimana pengaturan penerapan e-Proxy di negara Turki sebagai Negara yang telah berhasil menyelenggrakan sistem e-Proxy yang dibuktikan dengan berkembangnya pasar modal nasional Turki dan penghargaan-penghargaan yang telah diraih sehingga dapat memberikan masukan dalam penerapan e-Proxy di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah keabsahan penerapan e-proxy pada sistem eASY.KSEI sebagai instrumen pemberian kuasa dalam e-RUPS memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 1792 KUHPerdata serta Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Penerapan pemberian kuasa secara elektronik di Turki dilakukan sejak terbitnya Undang-undang RUPS Nomor 28395 Tahun 2012, seluruh emiten harus melakukan pengumuman rapat serta melaksanakan RUPS melalui sistem E-Gem yang dikembangkan oleh MKK yang merupakan lembaga kustodian sentral negara Turki. Peran Notaris adalah hadir dan menyaksikan RUPS yang tetap diselenggarakan secara terbatas dan membuat akta Berita Acara Rapat.

---

In holding the GMS (General Meeting of Shareholders), there are several obstacles that can be experienced by Public Companies, one of which is the difficulty of gathering shareholders to hold the GMS in the Covid-19 pandemic situation. The government as regulator issues POJK Number 15/POJK.04.2020 and POJK Number 16/POJK.04/2020. The law encourages the creation of an integrated and easy-to-use power of attorney system for shareholders, namely by administering an electronic power of attorney or e-Proxy to an public company. GMS, without injuring what has been regulated in the laws and regulations. By utilizing technological sophistication, it is possible that the shareholders of the company do not have to meet face-to-face in conducting the GMS, but the shareholders can provide an electronic power of attorney to the proxies to represent him/her in attending the GMS physically with limited attendance. As for this thesis, it discusses the validity of the e-proxy application in the eASY.KSEI system in terms of legal provisions in Indonesia, then the regulation of the e-Proxy application in Turkey and the role of the Notary in implementing e-proxy on KSEI's eASY.KSEI system as an instrument of power of attorney. in the e-GMS. The research method used is juridical-normative, using a statutory approach and a case approach. The results of the analysis obtained in this study are the validity of the application of e-proxy on the eASY system. KSEI as an instrument of power of attorney in the e-GMS fulfills the elements contained in Article 1320 of the Civil Code and the provisions as contained in Article 1792 of the Civil Code and Article 5 paragraph (1 ) UU ITE. The application of electronic power of attorney in Turkey has been carried out since the issuance of the GMS Law No. 28395 of 2012, all issuers must announce meetings and carry out the GMS through the E-Gem (Electronic General Assembly Meeting) system developed by MKK which is the central custodial institution of Turkey. . The role of a notary in implementing e-proxy in the eASY.KSEI system is to prepare minutes of the GMS and a summary of the minutes of the GMS."

"Perkembangan teknologi dan informasi serta terjadinya Pandemi Covid-19 merupakan faktor-faktor pendorong diselenggarakannya RUPS secara elektronik. Meski Pandemi Covid-19 telah berakhir, banyak perusahaan yang tetap menyelenggarakan RUPS secara elektronik karena dipandang lebih efektif. Penelitian ini membahas penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam penyelenggaraan RUPS secara elektronik bagi PT Terbuka dan PT Tertutup. Berdasarkan tinjauan teoritis, dinyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menerapkan beberapa prinsip yang salah satunya yaitu prinsip kehati-hatian. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian terhadap peran Notaris dalam pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan secara elektronik bagi PT Terbuka dan PT Tertutup serta legalitas Akta Risalah RUPS secara elektronik yang disusun oleh Notaris. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menyatakan bahwa pertama, prinsip kehati-hatian mutlak diterapkan Notaris dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik termasuk memastikan keabsahan dari akta risalah RUPS yang dibuatnya. Kedua, akta risalah atas RUPS yang diselenggarakan secara elektronik bersifat sah bagi PT Terbuka dan PT Tertutup bila pelaksanaan RUPS memenuhi syarat materil dan formil.

---

The development of technology and information as well as the occurrence of the Covid-19 Pandemic are factors driving the holding of electronic GMS. Although the Covid-19 Pandemic has ended, many companies continue to hold GMS electronically because it is considered more effective. This research discusses the application of the prudential principle of Notary in organizing GMS electronically for Public and Private Companies. Based on the theoretical review, it is stated that a Notary in carrying out their position is obliged to apply several principles, one of which is the prudential principle. The formulation of the problem of this research is the application of the prudential principle to the role of Notary in the implementation of GMS held electronically for Public and Private Companies and the legality of the Deed of Minutes of electronic GMS prepared by Notary. In order to answer these problems, the research method used is doctrinal using secondary data from literature studies which are analyzed qualitatively. The results of the analysis state that first, the prudential principle is applied by the Notary in the implementation of the electronic GMS, including ensuring the validity of the deed of minutes of the GMS they made. Second, the deed of minutes of the GMS held electronically is valid for Public Company and Private Company if the implementation of the GMS meets the material and formal requirements."

"Tesis ini menganalisa terkait bagaimana keabsahan dari pemberian kuasa dalam sebuah perjanjian kredit serta pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul dari keabsahan pemberian kuasa tersebut. Tulisan ini disusun menggunakan metode doktrinal dengan data sekunder yang berasal dari Kitab Undang – undang Hukum Perdata serta peraturan terkait lainnya. Kebutuhan kredit dewasa ini yang mendesak mendorong masyarakat mengikatkan diri kedalam perjanjian kredit tanpa memahami isi dari perjanjian yang dibuatnya secara utuh. Isi dari perjanjian kredit pada praktiknya mengandung klausul pemberian kuasa untuk mendebet dan memblokir rekening nasabah guna memastikan pelunasasan hutang debitur. Ditinjau dari segi hukum perbankan dan perdata, pemberian kuasa yang demikian sah dengan adanya kesepakatan yang substansinya tidak bertentangan dengan undang-undang, namun pembatasan dari pelaksanaan pemblokiran dan pendebetan haruslah jelas dituangkan dalam perjanjian dan kuasa yang disepakati para pihak. Jika ditinjau dari sisi perlindungan hukum, maka hak -hak debitur harusnya diperhatikan dan dilindungi serta harus dipastikan bahwa pemberian kuasa tidak boleh merugikan si pemberi kuasa. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pdt. Sus-BPSK/2021, kuasa yang diberikan tersebut dapat menjadi tidak sah karena bunyi klausul yang tidak jelas pembatasannya serta minimnya penjelasan dan informasi yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Ditinjau dari kompetensi pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang timbul khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 587.K/Pdt.Sus-BPSK/2021, maka penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri merupakan pilihan yang tepat dikarenakan hubungan hukum para pihak yang bersifat kontraktual.

---

This thesis analyzes the validity of the grant of power of attorney in a credit agreement and to which court has the authority to adjudicate disputes arising from the validity of the grant of power of attorney. This article was prepared using doctrinal methods with secondary data originating from the Civil Code and other related regulations. Today's urgent need for credit encourages people to enter into credit agreements without fully understanding the contents of the agreement they are making. In practice, the contents of the credit agreement contain a clause granting authority to debit and block the customer's account to ensure repayment of the debtor's debt. Viewed from the perspective of banking and civil law, the granting of such power of attorney is valid with the existence of an agreement whose substance does not conflict with the law, however restrictions on the implementation of blocking and debiting must be clearly stated in the agreement and power of attorney agreed upon by the parties. If viewed from the perspective of legal protection, the debtor's rights must be considered and protected and it must be ensured that the granting of power of attorney must not harm the person giving the power of attorney. In the Supreme Court decision Number 587 K/Pdt. Sus-BPSK/2021, the power given may become invalid due to clauses that have unclear limitations and the lack of explanation and information provided by the bank to its customers. Judging from the court's competence in resolving disputes that arise, especially in the Supreme Court Decision Number 587.K/Pdt.Sus-BPSK/2021, dispute resolution through the District Court is the right choice because the legal relationship between the parties is contractual in nature."

"Tesis ini membahas mengenai kuasa menjual yang seringkali disalahgunakan untuk melakukan eksekusi objek jaminan secara melawan hukum, terutama jika kuasa tersebut mengandung unsur cacat kehendak seperti kekeliruan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/PDT/2022, Nomor 3176 K/PDT/2020, dan Nomor 3324 K/PDT/2019 menggambarkan sengketa kepemilikan tanah yang bersumber dari kuasa menjual atau perjanjian peralihan hak yang diduga mengandung unsur cacat kehendak. Dalam kasus-kasus tersebut, para pihak bersengketa mengenai keabsahan peralihan hak atas tanah serta tuntutan ganti rugi akibat penyalahgunaan kuasa menjual. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian doktrinal dan menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum berkaitan dengan kuasa menjual yang mengandung unsur cacat kehendak. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pembuatan kuasa menjual yang mengandung unsur cacat kehendak seringkali dimanfaatkan sebagai modus operandi penjualan objek jaminan secara melawan hukum. Untuk mencegahnya, diperlukan kehati-hatian dari pemberi kuasa, integritas penerima kuasa, serta peran aktif notaris dalam menggali kehendak para pihak. Akibat hukum dari kuasa menjual yang cacat adalah pembatalan kuasa beserta perjanjian turunannya, pengembalian objek kepada pemilik semula, serta kewajiban ganti rugi bagi penerima kuasa yang beritikad buruk. Kuasa menjual yang mengandung unsur cacat kehendak merugikan kepentingan pemberi kuasa dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan peran notaris, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten agar kuasa menjual dapat digunakan sesuai fungsinya sebagai instrumen pendukung transaksi yang sah. Putusan-putusan pengadilan dapat menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan kuasa menjual.

---

This thesis discusses the power of sale that is often misused to execute collateral objects unlawfully, especially if the power of sale contains elements of will defects such as mistake, coercion, fraud, or abuse of circumstances. Supreme Court Decisions No. 22 K/PDT/2022, No. 3176 K/PDT/2020, and No. 3324 K/PDT/2019 illustrate land ownership disputes stemming from power of sale or title transfer agreements that allegedly contain elements of will defects. In these cases, the parties disputed the validity of the transfer of land rights and the claim for compensation due to misuse of the power of sale. This research uses a form of doctrinal research and focuses on literature research to examine legal principles, legal systematics, and legal synchronization related to the power of sale containing elements of will defects. The data obtained is analyzed descriptively qualitatively. The making of power of attorney to sell containing elements of defective will is often used as a modus operandi for the sale of collateral objects unlawfully. To prevent this, caution is required from the grantor, the integrity of the power of attorney recipient, and the active role of the notary in exploring the will of the parties. The legal consequences of a defective power of attorney to sell are the cancellation of the power of attorney and its derivative agreements, the return of the object to the original owner, and the obligation to compensate the recipient of the power of attorney for bad faith. Power of attorney to sell that contains elements of defective will harms the interests of the grantor and creates legal uncertainty. For this reason, it is necessary to strengthen regulations, increase the role of notaries, educate the public, and consistently enforce the law so that the power of sale can be used according to its function as a supporting instrument for legal transactions. Court decisions can serve as a guideline in providing optimal legal protection for parties harmed by misuse of the power of sale."

"Dalam menjalankan jabatannya seorang notaris dituntut untuk bersikap hati-hati, teliti dan netral menghadapi para pihak serta dalam pembuatan akta untuk pihakpihak yang datang dihadapannya. Selain itu seorang Notaris juga harus mengetahui batasan dari tanggung jawab dan wewenang selama menjalankan jabatannya. Hal itu diperlukan untuk melindungi agar tidak terlanggarnya hak-hak serta kewajiban notaris serta para pihak yang kemudian bisa menimbulkan sengketa hingga kerugian satu sama lain. Di dalam kasus yang diteliti oleh penulis terdapat ketidaktelitian notaris dalam pembuatan akta perjanjian untuk membangun dan akta kuasa dimana terdapat salah perhitungan jumlah bangunan yang akan dibangun serta pencantuman klausa hibah dalam akta kuasa sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam kasus ini para pihak mencoba untuk menuntut ganti kerugian kepada notaris atas kerugian yang telah mereka terima. Dan akhirnya notaris membayar ganti kerugian serta dibuatnya Akta Perubahan dihadapan notaris yang lain.

---

In rendering his/her services, a notary is involved to work prudently, carefully and being neutral on handling both parties involving in the process of making an agreement in front of him/her. Furthermore, a notary should clearly understand the scope of duties and responsibilities whenever undertaking his/her profession. This is a necessity to avoid infringement on the rights of both notary and the parties. Otherwise, there will be possibly resulted in disputes and losses for both the notary and the parties.

In the case-study observed by the writer, it has been identified that notary?s negligence happened in the Agreement and Procuration made. A mistake on the number of buildings to be built, and the inclusion of the grant's clause in the Agreement and Procuration, resulting in losses for the parties who signed the agreement. The parties prosecuted claim to the notary for their losses. Finally the Notary reimbursed the losses, thence a Revised Agreement was made in front of other notary."

"ABSTRAKNama :Marcel CioNPM : 1406657065Program Studi : Magister KenotariatanJudul Tesis : Implementasi Ketentuan Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Wilayah Kotamadya Jakarta TimurPasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3 ayat 7 Kode Etik Notaris Indonesia menjamin hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh Notaris. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kriteria masyarakat tidak mampu yang layak untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh Notaris dan bagaimana penerapan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu oleh Notaris tersebut khususnya yang dilakukan oleh Notaris di Kotamadya Jakarta Timur. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah yuridis Normatif, dengan menggunakan data sekunder dan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa belum ada kriteria yang jelas dalam menentukan golongan masyarakat miskin yang layak untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris dan mengenai penerapan ketentuan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris di Kota Jakarta Timur masih sedikit masyarakat yang merasakan dampak dari adanya atruran ini dan kurangnya penyuluhan akan hal ini oleh Notaris.

---

ABSTRACTName Marcel CioNPM 1406657065Study Program Magister KenotariatanJudul Tesis Implementation of a Provision Granting Legal Services Free of Charge for Low Income Citizens in East JakartaIn addition in Article 37 of Law Number 2 of 2014 concerning amendements to the Notary Act Number 30 of 2004 about office notary and article 3 paragraph 7 code of conduct notary indonesia ensure person or group poor people to get legal and free service given by notary. The method that in use in this research is normative juridical . By the use of secondary data .The result of this research concluded that there has been no clear criteria in determining the poor community group the like of what have been eligible to obtain legal service freely by a notary and his regarding the implementation of the in the city east jakarta is still a few community members who feel the impact of the atruran from the existence of this and lack of the elucidation will be held this by a notary ."

"Tesis ini membahas wewenang dan peranan Majelis Pengawas Notaris atas pelanggaran Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris di Kota Batam, akibat hukum atas pelanggaran terhadap lembaga kenotariatan, dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa Majelis Pengawas Notaris untuk selanjutnya disebut MPN bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris yang bersifat preventif dan kuratif, dalam melakukan tugasnya masih ada rasa tidak enak untuk menegur dan rasa solidaritas sesama rekan yang tanpa disadari akan berakibat pada Notaris dan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris yang akan mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan, MPN dan MKN memiliki fungsi yang sama yaitu melakukan pembinaan terhadap Notaris namun pada momentum yang berbeda.

---

The thesis itself discusses The Role and Authority of The Notary Supervisory Board for Violation of Notary and Notary Code of Conduct in Batam City and legal consequences for violation of the notarial institution also the function of The Notary Supervisory Council and Notary Public Honor Council. The method used in this research legal normative which is analytic descriptive, and data is analysed qualitatively. This research shows that the role of MPN is to preventively supervise Notaries. The implementation of supervision is done with solidarity in mind which impacts the public as clients of the notary, without knowing it will lower the public rsquo s trust towards the institution, Notary Supervisory Council and Notary Public Honor Council which have the same function that is to conduct guidance to Notary at a distinct moment."

"Seorang Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuatnya, namun dalam praktek ditemukan akta yang mencantumkan seorang notaris diberikan kuasa oleh penghadap untuk melakukan pencabutan gugatan perdata di pengadilan. Hal ini telah melampaui wewenang notaris dalam melaksanakan jabatannya karena yang berwenang untuk melakukan proses beracara di dalam pengadilan adalah Advokat serta bentuk surat kuasanya harus dalam bentuk surat kuasa khusus. Sanksi yang dikenakan kepada notaris berkenaan dengan pelanggaran yang dibuatnya adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas dari Ikatan Notaris Indonesia.

---

A notary is a public official who is authorized to draft authentic deed and is not the party with interests towards the deed they drafted but in practice some deeds are found to outline that the notary is commissioned by the supplicant to repeal civil claims in court. This has exceeded the authority of their office as a notary in performing their functions because the one who is authorized to conduct proceedings in the court is a lawyer and the form of proxy letter should be a special one. Sanctions imposed on notaries regarding this breach are oral reprimand, written reprimand, temporary suspension, honorable dismissal or dishonorable dismissal by the Board of Supervisors of the Indonesian Notary Association."

"Sebagai seorang pejabat umum notaris memiliki tugas dan kewenangan yang dapat dikatakan tertinggi dalam menjalankan tugas atas jabatanya sebagai notaris. Dalam menjalankan tugas jabatanya sebagai notaris, notaris harus menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang ada dalam UUJN dan Kode Etik Notaris sebagai pedoman baginya untuk berperilaku sesuai dengan etika dan moralitasnya sebagai seorang Notaris. Sebagai pejabat negara notaris tidak luput dari sebuah kesalahan dalam menjalankan tugas jabatanya. Notaris yang melakukan pelanggaran atas kesalahan yang dibuat olehnya patut untuk mendapatkan sanksi yaitu secara Perdata, Pidana, Administrasi ataupun secara kode etik. Sistem sanksi atas 4 (empat) sanksi yang dapat diberikan kepada notaris yang melanggar tersebut mempunyai tingkatan,kekuatan hukum dan penegakanya masing-masing tergantung dengan ruang lingkup apa dan norma apa yang telah terbukti melanggar dari apa yang dilarang dalam Undang-Undang dan Kode Etik Notaris. Penilitian ini menggunakan studi putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 07/PTS.MPWN Prov Jawa Barat/IX/2022 Jo 08/PTS.MPWN Prov. Jawa Barat/IX/2022. Melalui penelitian ini didapatkan hasil bahwa sistem sanksi dalam pelaksanaan jabatan notaris itu berbeda-beda tergantung atas apa pembuktian yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai penegak hukum bagi notaris jika seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan jabatanya.

---

As a public official, a notary has duties and authority that can be said to be the highest in carrying out the duties of his position as a notary. In carrying out his duties as a notary, the notary must carry out his duties the UUJN and the Notary Code of Ethics as a guide for him to behave his ethics and morality as a Notary. As a state official, a notary is not free from mistakes in carrying out his official duties. Notaries who commit violations due to mistakes made by them deserve sanctions, namely civil, criminal, administrative, or code of ethics. The sanctions system for the 4 (four) sanctions that can be given to notaries who violate them has its level, legal force, and enforcement depending on the scope and what norms have been proven to violate what is prohibited in the Law and the Notary Code of Ethics. This research uses a study of the decision of the Regional Supervisory Council Number 07/PTS.MPWN West Java Province/IX/2022 Jo 08/PTS.MPWN Prov. West Java/IX/2022. Through this research, it was found that the sanctions system in carrying out the office of notary differs depending on what evidence is carried out by the Notary Supervisory Council as law enforcers for notaries if a notary is proven to have committed a violation or misuse of authority in carrying out his office."

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta notaris yang para penghadapnya merupakan orang asing dan tidak mengerti bahasa dalam akta. Permasalahan dalam kasus tersebut timbul karena notaris yang membuat akta tidak mempunyai kemampuan berbahasa asing atau bahasa yang dimengerti oleh para penghadap. Meskipun peraturan perundang-undangan memberi opsi apabila notaris tidak dapat menerjemahkan sendiri maka dapat meminta bantuan pada penerjemah tersumpah untuk menerjemahkannya akan tetapi notaris tersebut tidak menggunakan opsi tersebut. Sehingga pada akhirnya para penghadap menandatangani akta tersebut tanpa adanya penjelasan atau penerjemahan mengenai isi akta tersebut dari notaris.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta notaris tersebut tidak sah dan kehilangan otentisitasnya karena aktanya batal demi hukum. Akibat hukum dari akta yang batal demi hukum tersebut adalah tindakan hukum yang disebut dalam akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Terhadap akta yang batal demi hukum tersebut, notaris harus bertanggung jawab kepada para penghadap yang telah dirugikannya dan dapat dikenakan sanksi perdata sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

This Thesis discusses about making of notary's deed which the appearers are foreigner and do not understand about language of the mentioned deed. The problem of this case occurs because notary who made the deed does not have ability to speak with foreign language or language which is understood by the appearers. Although the prevailing regulation give option in the event of the notary can not translate the deed itself then notary may request assistance from the sworn translator to translate the mentioned deed however the notary did not use that option. Therefore in the end, the apperers signing the mentioned deed without obtain any explanation or translations according contents of the deed from the notary.

The result of this thesis namely the mentioned notary's deed is not lawfully and loss its authenticity because the deed was void by law. The legal consequence from the deed which void by law is all of legal actions which have been stipulated on the mentioned deed are deemed never happens. Toward the mentioned deed which void by law, notary must take responsibility to the appearers who have been detrimental by him/her and might be imposed civil sanction as mentioned in Article 84 Law Number 30 Year 2004 Concerning Notary."