Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"BPK telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk melaksanakan dan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sejalan dengan mandat yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, keamanan informasi hasil pemeriksaan merupakan hal penting bagi BPK. Namun demikian, dalam operasionalnya, pemanfaatan SIPTL belum sesuai dengan standar manajemen risiko keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan pejabat eselon III dan IV pada Biro TI BPK. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan SNI ISO/IEC 27005:2018 dengan penanganan risiko menggunakan SNI ISO/IEC 27001:2013, dan SNI ISO/IEC 27002:2013. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 13 skenario risiko di mana dua risiko mempunyai level yang tinggi, lima risiko mempunyai level sedang, dan enam risiko memiliki level rendah. Berdasarkan skenario risiko selanjutnya disusun rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan manajemen risiko keamanan informasi di BPK.

---

BPK has implemented the Follow-up Monitoring Information Systems (SIPTL) to conduct and monitor follow-up of recommendations-audit result. In line with the mandate given by the 1945 Constitution to audit towards management of and accountability for the state’s finances a free and independen, the information security of audit results is an important matter for BPK. However, in its operations, the utilization of SIPTL is not in accordance with information security risk management standards. This study aims to obtain a SIPTL information security risk management design. This research uses qualitative methods and data collection through interviews and literature studies. Interview was conducted with middle level official at BPK’s Bureau of IT. The framework used in this research is based on SNI ISO / IEC 27005: 2018, and risk treatment based on SNI ISO / IEC 27001: 2013 also SNI ISO / IEC 27002: 2013. The results obtained from this study are 13 risk scenarios including two high level risks, five medium level risks, and six low level risks. Based on the risk scenario, the SIPTL information security risk management design is then prepared, which can be used as recommendation towards the implementation of information security risk management at BPK."

"Keberadaan teknologi informasi telah memberikan berbagai kemudahan dan peluang melakukan bisnis secara online, salah satunya adalah industri Software as a Service (SaaS). PT Mitra Cerdas Nusantara (MCN) merupakan salah satu startup yang berfokus pada bisnis SaaS sebagai penyedia solusi integrated school management system bernama Ziad Smart. IT memiliki peran yang vital pada kegiatan operasional Ziad Smart. PT MCN sadar akan hal tersebut dan menerapkan zero security incident pada Ziad Smart. Namun pada kenyataannya, Ziad Smart masih mengalami insiden keamanan karena terdapat celah pada sistem yang mengakibatkan kerugian bagi PT MCN. Hal tersebut menandakan perlunya manajemen risiko keamanan informasi bagi aplikasi Ziad Smart. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh rancangan manajemen risiko keamanan informasi aplikasi Ziad Smart. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka. SNI ISO/IEC 27005:2022 digunakan sebagai kerangka dasar perancangan manajemen risiko keamanan informasi, sementara rekomendasi perlakuan risiko menggunakan SNI ISO/IEC 27002:2022. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan manajemen risiko keamanan informasi aplikasi Ziad Smart milik PT MCN. Penelitian ini menghasilkan 43 skenario risiko, yaitu: 10 risiko Tinggi, 21 risiko Sedang, dan 12 risiko Rendah. Penelitian ini mengusulkan 13 rekomendasi perlakuan untuk meningkatkan keamanan informasi dari aplikasi Ziad Smart.

---

Information technology presence has created several advantages and opportunities for conducting business online, one of which is the Software as a Service (SaaS) market. PT Mitra Cerdas Nusantara (MCN) is a SaaS-focused startup that provides integrated school management system solution namely Ziad Smart. Ziad Smart relies heavily on information technology for its operations. PT MCN is aware of this and has implemented a zero-security incident policy at Ziad Smart. However, Ziad Smart still experiencing security incidents because of a system flaw that causes loss for PT MCN. This highlights the necessity for information security risk management in the Ziad Smart application. The goal of this research is to provide a design for managing information security risks for the Ziad Smart application. This research employs qualitative approaches, with data collected through interviews, observations, and literature reviews. SNI ISO/IEC 27005:2022 serves as the foundation for establishing information security risk management, while risk treatment guidelines are based on SNI ISO/IEC 27002:2022. This investigation resulted in the formulation of an information security risk management strategy for PT MCN's Ziad Smart application. This study revealed 43 risk scenarios, including 10 high risks, 21 medium risks, and 12 low risks. This research presents 13 control measures to improve the information security of the Ziad Smart application."

"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan manajemen kabinet perlu menerapkan manajemen risiko teknologi informasi secara efektif. Selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) nomor 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perlu memiliki rancangan penanganan risiko teknologi informasi. Namun demikian, Setkab belum melaksanakan manajemen risiko teknologi informasi sehingga risiko terkait teknologi informasi tidak teridentifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan manajemen risiko teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks Setkab. Metode yang digunakan pada penelitian adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi terhadap risiko teknologi informasi di lingkungan Setkab. Analisis data menggunakan metode analisis tematik. Dalam penyusunan kerangka kerja manajemen risiko teknologi informasi Setkab, standar ISO 31000:2018 akan digunakan sebagai kerangka kerja utama, kemudian akan mengacu pada ISO/IEC 27005:2022 sebagai panduan aktivitas penilaian dan penanganan risiko, dan ISO/IEC 27002:2022 sebagai acuan kontrol keamanan informasi. Penelitian ini menghasilkan 245 skenario risiko, 83 diantaranya perlu dimitigasi dan 162 risiko dapat diterima. Penelitian ini menghasilkan rancangan manajemen risiko yang diharapkan dapat membantu Setkab dalam mengelola risiko teknologi informasi secara sistematis.

---

The Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia (Setkab) as a government institution that is responsible for managing cabinet management needs to implement information technology risk management effectively. In line with the Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (Permenpan RB) number 5 of 2020 concerning Guidelines for Risk Management for Electronic-Based Government Systems (SPBE), it is necessary to have a design for handling information technology risks. However, Setkab has not yet implemented information technology risk management, so information technology-related risks are not being identified. This study aims to develop a design for information technology risk management that is suitable for the needs and context of Setkab. The method used in the study is qualitative, collecting data through interviews, document analysis, and observation of information technology risks in the Setkab environment. Data analysis uses thematic analysis method. In developing the design for information technology risk management for Setkab, ISO 31000:2018 standard will be used as the main framework, then referring to ISO/IEC 27005:2022, as guidelines for risk assessment and risk treatment activities, and ISO/IEC 27002:2022 as the information security control reference. This research produced 245 risk scenarios, 83 of which needed to be mitigated and 162 risks were acceptable. This research produces a risk management design that is expected to help Setkab manage information technology risks systematically."

"BPK telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk melaksanakan dan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sejalan dengan mandat yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, keamanan informasi hasil pemeriksaan merupakan hal penting bagi BPK. Namun demikian, dalam operasionalnya, pemanfaatan SIPTL belum sesuai dengan standar manajemen risiko keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan pejabat eselon III dan IV pada Biro TI BPK. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan SNI ISO/IEC 27005:2018 dengan penanganan risiko menggunakan SNI ISO/IEC 27001:2013, dan SNI ISO/IEC 27002:2013. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 13 skenario risiko di mana dua risiko mempunyai level yang tinggi, lima risiko mempunyai level sedang, dan enam risiko memiliki level rendah. Berdasarkan skenario risiko selanjutnya disusun rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan manajemen risiko keamanan informasi di BPK.

---

BPK has implemented the Follow-up Monitoring Information Systems (SIPTL) to conduct and monitor follow-up of recommendations-audit result. In line with the mandate given by the 1945 Constitution to audit towards management of and accountability for the state’s finances a free and independent, the information security of audit results is an important matter for BPK. However, in its operations, the utilization of SIPTL is not in accordance with information security risk management standards. This study aims to obtain a SIPTL information security risk management design. This research uses qualitative methods and data collection through interviews and literature studies. Interview was conducted with middle level official at BPK’s Bureau of IT. The framework used in this research is based on SNI ISO / IEC 27005: 2018, and risk treatment based on SNI ISO / IEC 27001: 2013 also SNI ISO / IEC 27002: 2013. The results obtained from this study are 13 risk scenarios including two high level risks, five medium level risks, and six low level risks. Based on the risk scenario, the SIPTL information security risk management design is then prepared, which can be used as recommendation towards the implementation of information security risk management at BPK.

"

"[Skripsi ini membahas mengenai lampu swa-ballast impor yang berguna untuk penerangan dalam suatu rumah. Lampu swa-ballast haruslah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sudah dilakukan pengujian oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan berkala terhadap produk lampu swa-ballast merek Citylamp asal China lalu pelaku usaha lampu Citylamp tidak konsisten dalam memproduksi lampu swa-ballast. Pada produksi awal telah sesuai dengan standar yang berlaku namun pada produksi selanjutnya pelaku usaha menurunkan standar dari barang yang diproduksi. Konsumen haruslah waspada terhadap peredaran lampu swa-ballast karena dalam kemasan terdapat label SNI namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

---

, This Thesis discusses about imported swa-ballast lamp that use for the lighting in the house. Swa-ballast lamp must be according to the Indonesian National Standard that being test by the National Standard Comittee. Ministry of Trade has monitored the Citylamp swa-ballast lamp that is made in China. The producer of Citylamp inconsistent that make a swa-ballast lamp. In the first production of Citylamp Swa-Ballast lamp the producer has made a qualified lamp, but in the second or third of production, the producer made unqualified lamp. The consumer must be aware to the trade of swa-ballast lamp, because in the cover of the lamp, it showed SNI labels, but actually the lamp is not qualifed.

]"

"Inisiatif optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu bentuk inisiatif strategis dari Sekretariat Presiden (Setpres) yang tertuang dalam rencana strategis Setpres 2020-2024. Setpres dalam menjalankan kegiatan operasional maupun administrasi menetapkan konsep zero mistake, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan diharuskan untuk teliti dan berhati-hati agar dapat meminimalisir munculnya risiko kesalahan dan timbulnya persepsi yang buruk terhadap kinerja Setpres. Layanan Setpres dituntut agar dapat memberikan data dan informasi yang aman dan handal dalam proses pengambilan keputusan. Namun pada kenyataannya pengelolaan aset dan risiko pada pusat data belum dikelola dengan baik dan bersifat spontanitas saja. Oleh karenanya dengan penelitian ini diharapkan pengelolaan risiko dan penanganan terkait keamanan informasi pada pusat data Setpres dapat dikelola dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana proses pengumpulan data primer menggunakan wawancara, diskusi atau rapat dan melalui observasi serta dilengkapi dengan data sekunder. Kerangka kerja yang digunakan dalam proses manajemen risiko keamanan informasi penelitian ini adalah ISO/IEC 27005:2018 dan menggunakan panduan dari NIST SP 800-30 Rev.1 dalam proses penilaian risiko, kemudian menggunakan ISO/IEC 27002:2013 untuk memberikan rekomendasi kontrol penanganan risikonya. Penelitian ini menghasilkan 119 skenario risiko dimana 97 diantaranya perlu dimitigasi dan 22 risiko dapat diterima. Risiko yang dimitigasi 75 risiko ditangani dengan memodifikasi risiko, 22 dengan berbagi risiko, dan 22 risiko diterima. Rancangan manajemen risiko keamanan informasi pusat data Setpres ini diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi Setpres dalam mengelola risiko keamanan informasi pusat data maupun unit kerja lain di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan juga pihak atau peneliti lain yang berkaitan dengan manajemen risiko keamanan informasi.

---

The initiative to optimize the use of Information Technology and Communication (ICT) is a form of strategic initiative of Presidential Secretariat (Setpres) which is can be found in the 2020-2024 Presidential Secretariat strategic plan. Setpres in carrying out the operational and administrative activities, Presidential Secretariat sets the concept of zero mistake, so that when doing the activities had to be thorough and careful in order to minimize the risk of errors and the emergence of a bad perception of the performance of the Presidential Secretariat. Presidential Secretariat services were required to provide be safe dan reliable data and information in the process of decision making. However, in the reality data center management of assets and risks was not managed properly, where the risk management and risk treatment were conducted spontaneously. Therefore, with this research risk management and the risk treatment related to the data center information security could be managed properly. This study uses qualitative method that the primary data collection by interviews, discussions or meetings, and observation, also uses the secondary data collection. Framework that is used by this research in the information security risk management process is ISO/IEC 27005:2018, and uses guidelines from NIST SP 800-30 Rev.1 in the risk assessment process, also completed with the ISO/IEC 27002:2013 for the recommendation for the risk controls. This study resulted 119 risk scenarios where 97 of them need to be mitigated and 22 risks are acceptable. Risks that were mitigated, 75 of the risks will be handled by modifying risks, 22 by sharing the risks, and 22 risks were acceptable. The design of data center information security risk management of the Presidential Secretariat was expected to be useful for Setpres Organization itself to manage information security risks and other works units within the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia as well as other parties or researchers related to the information security risk management."

"Ditjen. Imigrasi sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang keimigrasian telah memanfaatkan SI/TI yang mengintegrasikan seluruh fungsi keimigrasian baik di dalam maupun luar negeri, yaitu dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Lingkup SIMKIM yang meliputi hampir seluruh aspek layanan keimigrasian menyebabkan ketersediaan layanan SIMKIM menjadi sangat penting. Tidak tersedianya layanan SIMKIM menyebabkan proses pelayanan keimigrasian menjadi tidak berjalan. Terjadinya insiden terkait keamanan informasi dalam organisasi serta maraknya kasus serangan siber di instansi pemerintah Indonesia, menuntut kepastian pengamanan SIMKIM untuk melindungi data krusial yang dimiliki. Tingginya ketergantungan Imigrasi terhadap SIMKIM dan dalam rangka menjaga kredibilitas instansi, dibutuhkan suatu perencanaan manajemen risiko keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan layanan SIMKIM. Dalam menyusun perencanaan manajemen risiko keamanan informasi SIMKIM, penelitian dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27005:2018 sebagai kerangka kerja utama dalam proses manajemen risiko, NIST SP 800-30 Rev. 1 sebagai panduan pelaksanaan aktivitas penilaian risiko, dan NIST SP 800-53 Rev. 5 sebagai acuan penentuan rekomendasi. Dari penilaian risiko, diidentifikasi 23 skenario risiko yang perlu dimitigasi oleh organisasi dan 5 skenario risiko yang dapat dialihkan ke pihak ketiga. Penelitian ini menghasilkan dokumen rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIMKIM.

---

The Directorate General of Immigration as the executor of the duties and functions of the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in the Immigration sector has utilized IS/IT that integrates all immigration functions both at inside and outside territory of Indonesia, namely the Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). The scope of SIMKIM which covers almost all aspects of immigration services makes the availability of SIMKIM services very important. The unavailability of SIMKIM services causes the immigration service process to not work. The occurrence of incidents related to information security within the organization as well as the rise of cases of cyber attacks in Indonesian government agencies, demands the certainty of SIMKIM security to protect the crucial data held. Immigration's high dependence on SIMKIM and to maintain the credibility of the agency, an information security risk management plan is needed to ensure the confidentiality, integrity, and availability of SIMKIM services. In preparing the information security risk management plan for SIMKIM, the research uses the ISO/IEC 27005 framework as the main framework in the risk management process, NIST SP 800-30 Rev. 1 as a guide for the implementation of risk assessment activities, and NIST SP 800-53 Rev. 5 as a reference for determining recommendations. From the risk assessment, 23 risk scenarios were identified that need to be mitigated by the organization and 5 risk scenarios that can be transferred to third parties. This research produces a SIMKIM information security risk management design document.

"

"Organisasi perlu menerapkan suatu keamanan informasi yang baik agar proses bisnis organisasi bisa berjalan tanpa ada ancaman. Aset TI merupakan hal yang harus dilindungi dikarenakan berpengaruh dengan proses bisnis organisasi. PT XYZ bergerak dibidang manage service untuk network dan juga cloud. Apabila terjadi kendala pada operasional organisasi dapat mengganggu Service Level Agreement (SLA) dengan pelanggan dan proses bisnis internal. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen risiko keamanan informasi yang tepat dan akurat. Permasalahan pada PT XYZ tidak pernah melakukan pembaharuan terhadap manajemen risiko sudah lebih dari tiga tahun, yang mana organisasi belum mengetahui jika terdapat risiko baru yang mengancam operasional. Operation risk atau risiko operasional akan diteliti dikarenakan operation risk akan berdampak kepada SLA pelanggan dan juga proses bisnis PT XYZ. Sudah ada dua kejadian serangan yang terjadi seperti DDOS Attack dan Ransomware pada aset organisasi beberapa waktu lalu. Maka dari itu dalam suatu organisasi diharuskan mempunyai manajemen keamanan informasi untuk dapat mengontrol segala risiko yang ada agar tidak menimbulkan kerugian pada organisasi. Untuk kerangka kerja dari keamanan informasi menggunakan kontrol dari ISO/IEC 27001:2013 sebagai acuannya. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi usulan ruang untuk berkembang pada organisasi khususnya pada operation risk PT XYZ. Dengan hasil evaluasi kondisi manajemen risiko keamanan informasi menggunakan standar ISO/IEC 27001:2013, didapatkan analisis kesenjangan dengan keamanan informasi pada organisasi sebesar 83,91% atau sebagian besar tercapai. Selanjutnya untuk rekomendasi ruang untuk berkembang menggunakan 10 rekomendasi kontrol dalam bentuk Statement of Applicability (SOA) dan usulan 10 pemilihan kontrol risiko pada risiko yang masih berstatus mitigasi pada operation risk.

---

Organizations must be able to implement a good information security so that the organization can run its business processes without any threats. IT assets are things that must be protected because they affect the organization's business processes. PT XYZ is engaged in managing services for the network and the cloud services. If there are operational problems, the organization cannot monitor links that are down, it will disrupt the Service Level Agreement (SLA) with user and internal business processes. Therefore, appropriate and accurate information security risk management is needed. The problem is that PT XYZ has never updated its risk management for more than three years, which is where the organization does not know if there are new risks that threaten operations. Operation risk or operational risk will be investigated because operation risk has an impact on pelanggan SLA and also organization’s business processes. There have been two incidents of attacks such as DDOS Attack and Ransomware on organizational assets some time ago. Therefore, an organization is required to have information security management to be able to control all existing risks so as not to cause harm to the organization. For the framework of information security using the objective control of ISO/IEC 27001:2013 as a reference. The purpose of this study is to provide recommendations for space proposals to develop in the organization, especially in the operation risk of PT XYZ. With the results of the evaluation of the condition of information security risk management using the ISO/IEC 27001:2013 standard, it was found that a gap analysis with information security in the organization was 83.91% or most of it was achieved. Then for recommendations for space to develop, use 10 objective controls in the form of a Statement of Applicability (SOA) and a proposed 10 selection of risk controls on risks that are still in the status of mitigation on operation risk."

"Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). BNN memiliki Pusat Penelitian Data dan Informasi (Puslitdatin) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Masalah utama yang dihadapi adalah adanya risiko serangan siber yang masuk ke BNN tinggi yang juga diperkuat dengan hasil evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) BNN di tahun 2021 berada pada angka indeks 2,21 dari skala 5. Rendahnya indeks SPBE tahun 2021, salah satunya disebabkan karena indikator 21 (Pelaksanaan Manajemen Risiko) masih berada pada level 1. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perancangan manajemen risiko keamanan informasi yang dapat mendukung pelaksanaan SPBE pada Badan Narkotika Nasional. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui identifikasi risiko dalam penilaian risiko keamanan informasi, sehingga dapat memberikan penilaian konsekuensi dan dampak risiko keamanan informasi serta dapat memberikan rekomendasi kontrol terkait pengelolaan risiko (mitigasi risiko) kepada organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan wawancara kepada tim teknis TIK di Puslitdatin BNN serta menggunakan teknik analisis tematik. Kerangka kerja manajemen risiko keamanan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 27005:2018, ISO/IEC 27002:2022, dan National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-30 Revision 1 (NIST SP 800-30 Rev.1). Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai bagi Puslitdatin dan karenanya memerlukan perlindungan, sedangkan ancaman adalah peristiwa apa pun yang berpotensi berdampak buruk pada operasi dan aset Puslitdatin melalui perusakan, pengungkapan, atau modifikasi informasi yang tidak sah, dan penolakan atau penghentian layanan. Dari penelitian didapatkan 78 aset yang teridentifikasi berkaitan dengan kegiatan Puslitdatin BNN dan terdapat 570 skenario peristiwa ancaman dari 16 sumber ancaman. Hasil penilaian tingkat risiko menunjukan sebanyak 37 skenario perlu dimitigasi dan 533 skenario diterima oleh Puslitdatin BNN. Pada penanganan risiko keamanan informasi dihasilkan 20 jenis rekomendasi kontrol yang diantaranya yaitu membuat kebijakan keamanan informasi, penerapan kontrol hak akses, penerapan secure authentication, pengadaan genset khusus data center, penerapan manajemen screen and desk policy, dan melakukan enkripsi data/informasi penting. Hasil penelitian ini adalah rancangan dokumen manajemen risiko keamanan informasi BNN.

---

The National Narcotics Board (BNN) is a government agency tasked with the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). BNN has a Data and Information Research Center (Puslitdatin) which is responsible for managing information and communication technology (ICT). The main problem faced is the high risk of cyber attacks entering the BNN which is also reinforced by the evaluation results of the BNN's SPBE (Electronic Based Government System) in 2021 which is at an index number of 2.21 on a scale of 5. The low SPBE index in 2021, one of them because indicator 21 (Implementation of Risk Management) is still at level 1. This study aims to produce an information security risk management design that can support the implementation of SPBE at the National Narcotics Agency. This research is useful for knowing risk identification in information security risk assessment, so that it can provide an assessment of the consequences and impacts of information security risks and can provide control recommendations related to risk management (risk mitigation) to organizations. This study used a qualitative method, which was conducted by interviewing the ICT technical team at the BNN Research and Data Center, and using thematic analysis techniques. The information security risk management framework used in this study is the International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 27005:2018, ISO/IEC 27002:2022, and National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-30 Revision 1 (NIST SP 800-30 Rev.1). Assets are anything that has value to Puslitdatin and therefore requires protection, while threats are any events that have the potential to adversely affect Puslitdatin operations and assets through unauthorized destruction, disclosure or modification of information, and/or denial of service. From the research, it was found that 78 assets were identified as related to Puslitdatin BNN activities and 570 threat event scenarios from 16 threat sources. The results of the risk level assessment show that as many as 37 scenarios need to be mitigated and 533 scenarios are accepted by the BNN Research and Data Center. In handling information security risks, 20 types of control recommendations were produced, including making information security policies, implementing access rights controls, implementing secure authentication, procuring special data center generators, implementing screen and desk management policies, encrypting important data/information, and others. The result of this research is the design of BNN's information security risk management document."