Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Zona tumbukan, khususnya pada zona fold thrust belt (FTB), menjadi salah satu target penting eksplorasi migas di dunia. Di Indonesia sendiri, terdapat FTB yang berkembang di wilayah Kepulauan Tanimbar yang merupakan hasil dari tumbukan Lempeng Australia dengan Lempeng Sunda. Struktur ini menjadi perhatian dalam studi eksplorasi migas di Kawasan Indonesia Timur (KIT). Namun, dengan keterbatasan data geofisika yang ada, maka diperlukan integrasi beberapa metode geofisika untuk mempelajari karakteristik struktur tersebut. Dengan memanfaatkan integrasi metode seismik dan magnetik, dapat diperoleh interpretasi dan pemodelan struktur bawah permukaan di wilayah ini. Interpretasi seismik dilakukan untuk mengetahui batas masing-masing horizon dan struktur geologi yang terdapat di Pulau Selaru, Kepulauan Tanimbar. Sedangkan pengolahan data magnetik dilakukan untuk mendapatkan profil anomali magnet dan model bawah permukaannya. Interpretasi seismik menunjukkan 5 horizon yang terdiri atas Neogen, Paleogen, Kapur, Jura, dan Trias serta keberadaan struktur FTB. Selain itu, hasil time structure map menunjukkan pola struktur yang memiliki tren dengan orientasi barat daya – timur laut. Pengolahan dan pemodelan data magnetik menghasilkan 4 peta anomali dan 4 model bawah permukaan. Variasi nilai anomali magnet total berkisar dari -102.9 nT sampai dengan 73.8 nT. Nilai ini dipengaruhi oleh suseptibilitas magnetik batuan dan struktur geologi bawah permukaan di wilayah Pulau Selaru.

---

The collision zone, especially in the fold thrust belt (FTB) zone, is one of the most important targets for oil and gas exploration in the world. In Indonesia, FTB which developed in the Tanimbar Islands is the result of the collision between Australian Plate and Sunda Plate. This structure is a concern in oil and gas exploration study in the Eastern Indonesia Region. However, due to the limitations of the existing geophysical data, it is necessary to integrate several geophysical methods to study the characteristics of the structure. By utilizing the integration of seismic and magnetic methods, interpretation and modeling of subsurface structures in this region can be obtained. Seismic interpretation is carried out to determine the boundaries of each horizon and the geological structure found on Selaru Island, Tanimbar Islands. Meanwhile, magnetic data processing is carried out to obtain magnetic anomaly profiles and subsurface models. Seismic interpretation shows 5 horizons consisting of Neogene, Paleogene, Cretaceous, Jurassic, and Triassic as well as the presence of the FTB structure. In addition, the results of the time structure map show a structural pattern that has a trend with a SW - NE orientation. Magnetic data processing and modeling resulted in 4 anomaly maps and 4 subsurface models. Variations in total magnetic anomaly ranged from -102.9 nT to 73.8 nT. This value is influenced by the magnetic susceptibility of rocks and subsurface geological structures in the Selaru Island region.

"

"Interpretasi patahan merupakan tahapan penting dalam memodelkan kondisi geologi suatu daerah. Wilayah lepas pantai Kepulauan Tanimbar terletak pada zona fold thrust belt (FTB) yang terbentuk akibat tumbukan antara Lempeng Sunda dan Australia. Karena kondisi geologi yang kompleks ini, interpretasi patahan secara manual akan bersifat subjektif dan membutuhkan waktu yang lama. Saat ini, interpretasi patahan dapat dibantu dengan penggunaan atribut seismik. Penelitian ini membandingkan atribut variance dan fault likelihood dalam menggambarkan patahan penyusun zona FTB di Kepulauan Tanimbar. Penggunaan structural oriented filters juga diterapkan untuk memaksimalkan hasil atribut. Fault Enhancement Filter merupakan filter terbaik yang mampu menghaluskan reflektor dan meningkatkan diskontinuitas pada data seismik. FEF ini akan dijadikan input untuk atribut variance dan fault likelihood. Atribut variance tidak menunjukkan hasil yang kontras antara zona patahan dan bukan patahan. Namun, fault likelihood mampu membedakan zona patahan dan bukan patahan dengan kontras yang signifkan. Oleh sebab itu, fault likelihood adalah atribut yang terbaik dalam menggambarkan patahan penyusun zona FTB di Kepulauan Tanimbar

---

Fault interpretation is an important step in modeling the geological conditions of an area. The offshore area of the Tanimbar Islands is located in the fold thrust belt (FTB) zone which was formed due to the collision between the Sunda and Australia plate. Due to this complex geological condition, manual fault interpretation will be subjective and takes a long time. Currently, fault interpretation can be assisted by using seismic attributes. This study compares the variance and fault likelihood attributes in describing the faults that construct the FTB zone in the Tanimbar Islands. The use of structural oriented filters is also applied to maximize attribute results. Fault Enhancement Filter is the best filter for smoothing reflectors and increasing discontinuities in seismic data. This FEF will be used as input for the variance and fault likelihood attributes. The variance result does not show a contrast between fault and non-fault zones. However, the fault likelihood was able to distinguish fault and non-fault zones with significant contrast. Therefore, fault likelihood is the best attribute in describing the faults that construct the FTB zone in the Tanimbar Islands"

"Eksplorasi prospek wilayah hidrokarbon di Indonesia, masih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi. Salah satu wilayah yang menarik untuk dilakukan eksplorasi awal terkait pencarian hidrokarbon adalah wilayah Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan sistem petroleum dan posisi tektoniknya, wilayah Kepulauan Tanimbar memiliki zona – zona yang menarik untuk menghasilkan hidrokarbon, sehingga eksplorasi awal terkait kondisi serta struktur geologi bawah permukaan di wilayah Kepulauan Tanimbar perlu dilakukan. Namun, data lapangan di wilayah Kepulauan Tanimbar, khususnya di wilayah Pulau Selaru, masih sangat terbatas dan belum ada data seismik di wilayah daratan Pulau Selaru. Keterbatasan data tersebut dapat diatasi dengan mengintegrasikan metode seismik dan metode gayaberat. Berdasarkan hasil integrasi kedua metode tersebut, diindikasikan terdapat struktur three-way dip closure yang terletak di wilayah daratan Pulau Selaru, yang mana struktur tersebut dapat menjadi jebakan hidrokarbon. Struktur three-way dip closure terlihat pada time structure map di horison Jurassic dan Cretaceous. Selain itu, nilai anomali Bouguer di wilayah daratan Pulau Selaru memiliki anomali yang relatif rendah sehingga berpotensi memiliki sedimen tebal dan dapat berperan sebagai reservoir hidrokarbon. Kemudian, hasil pemodelan gayaberat serta hasil interpretasi seismik menggambarkan adanya zona fold thrust belt di wilayah tersebut yang dapat menjadi jalur migrasi hidrokarbon. Pemodelan gayaberat pada penelitian ini dilakukan dengan metode pemodelan kedepan (forward modeling) dengan mengacu kepada hasil interpretasi seismik. Hasil pemodelan tersebut memiliki nilai error <10%, sehingga hasil integrasi metode seismik dengan metode gayaberat dianggap representatif dan metode gayaberat dapat membantu dalam memodelkan bawah permukaan untuk wilayah yang belum memiliki data seismik.

---

Exploration of the prospect of hydrocarbon areas in Indonesia is still being carried out to meet energy needs. One of the interesting areas for initial hydrocarbon exploration is the Tanimbar Islands region. Based on its tectonic position and petroleum system, the Tanimbar Islands region has interesting zones to produce hydrocarbon, so that initial exploration of the conditions and subsurface geological structures in the Tanimbar Islands region needs to be carried out. However, field data in the Tanimbar Islands region, especially in the Selaru Island area, is still very limited and there is no seismic data available in the mainland Selaru Island. These data limitations can be overcome by integrating seismic and gravity methods. The results of the integration between seismic and gravity methods, it is indicated that there is a three-way dip closure structure located in the mainland area of Selaru Island, where the structure can be a hydrocarbon trap. The three-way dip closure structure can be seen in the time structure map of Jurassic and Cretaceous horizons. In addition, the Bouguer anomaly value in the mainland area of Selaru Island has relatively low anomaly so that it has the potential to have relatively thick sediment and can be a hydrocarbon reservoir. Then, the results of gravity modeling and seismic interpretation describe the existence of a fold thrust belt zone in the mainland area of Selaru Island which can be a hydrocarbon migration path. Gravity modeling in this study was carried out using the forward modeling method with reference to the results of seismic interpretation. The modeling results have an error value of <10%, so the results of the integration of the seismic method with the gravity method are considered representative and the gravity method can assist in modeling the subsurface for areas that do not have seismic data."

"[Studi-studi model eksplorasi secara umum menjelaskan prilaku eksplorasi dengan analisis variabel geologi dan ekonomi pada tingkat makro seperti wilayah, provinsi dan negara. Pada kenyataannya, cadangan migas dan kedalaman sumur masing-masing menentukan tingkat volume temuan dan biaya pengeboran yang dijelaskan secara spesifik pada tingkat basin geologis. Penelitian ini fokus pada tingkat pengeboran eksplorasi (wells drilled) dengan analisis analisis variabel geologi dan ekonomi menggunakan 32 basin geologis di Indonesia dalam periode 2004-2014. Hasil estimasi model empiris menunjukkan bahwa tingkat pengeboran eksplorasi ditentukan oleh tingkat keberhasilan penemuan migas (lag of success rate), volume temuan migas (lag of discovery size of oil and gas) dan lokasi basin (region). Sedangkan variabel ekonomi yang menentukan tingkat pengeboran eksplorasi terdiri dari harga minyak dunia (lag of oil price). Selain itu, deplesi minyak berdampak signifikan menjelaskan tingkat pengeboran eksplorasi dengan karakteristik basin Indonesia yang didominasi oleh mature oil fields.

---

Earlier studies of exploration models are generally characterized by equations describing the behavior of exploration at the macro-level analysis such as region, province or state-level. In reality, there is specific impact of geological basin characteristics to wells drilled’s decision. This study focuses on the geological and economic factors that particularly determine the wells drilled decision using an empirical model to analyze at the micro-level using disaggregated panel data of 32 geological basins in Indonesia over the period 2004-2013. The empirical results show that the number of wells drilled are determined significantly by lag of success rate, lag of discovery size of oil and gas and region of geological basin. Then, it shows that a lag of global oil price determined significantly the number of wells drilled, instead of a local oil price. Finally, oil depletion effect also determined significantly the number of wells drilled as the geological characteristic of geological basin dominated by mature oil fields., Earlier studies of exploration models are generally characterized by

equations describing the behavior of exploration at the macro-level analysis such

as region, province or state-level. In reality, there is specific impact of geological

basin characteristics to wells drilled’s decision. This study focuses on the

geological and economic factors that particularly determine the wells drilled

decision using an empirical model to analyze at the micro-level using

disaggregated panel data of 32 geological basins in Indonesia over the period

2004-2013. The empirical results show that the number of wells drilled are

determined significantly by lag of success rate, lag of discovery size of oil and gas

and region of geological basin. Then, it shows that a lag of global oil price

determined significantly the number of wells drilled, instead of a local oil price.

Finally, oil depletion effect also determined significantly the number of wells

drilled as the geological characteristic of geological basin dominated by mature

oil fields]"

"Negara penghasil minyak dan gas (migas) sangat ditopang oleh regulasi dan institusi. Baik regulasi dan institusi dibutuhkan dalam rangka membangun iklim investasi industry termasuk industri migas yang memiliki karakteristik high risk, high technology dan high cost. Tingginya nilai investasi dan risiko di industry migas khususnya sektor hulu migas menjadikan regulasi sebagai landasan kegiatan usaha dibutuhkan kestabilannya. Apalagi bisnis migas merupakan bisnis dengan durasi kerja sama hingga puluhan tahun. Sementara institusi berkaitan erat dengan negara tempat sumber daya berada yang di beberapa wilayah, negara merupakan pemegang hak penguasaan atas sumber daya alam. Institusi inilah yang kemudian menjadi wakil negara sebagai pemegang hak penguasaan sumber daya dalam menyelenggarakan kegiatan hulu migas. Kehadiran institusi pada pengelolaan hulu migas memiliki peran penting karena dengan fungsi dan kewenangannya institusi dapat menjadikan migas sebagai penggerak kemajuan negara atau justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan institusi terdiri dari beragam karakteristik sumber daya manusia sehingga dimungkinkan terjadinya mis-management atau perilaku koruptif yang dapat menjadikan kelimpahan sumber daya alam sebagai resource curse (kutukan sumber daya) bagi negara pemilik sumber daya. oleh karenanya penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai: 1. Bagaimana pengelolaan sektor hulu minyak dan gas di sejumlah negara dalam perkembangan regulasi dan institusi?; 2. Bagaimana pengelolaan hulu minyak dan gas di Indonesia dalam perkembangan regulasi dan institusi berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945?; dan 3. Bagaimana optimalisasi regulasi dan institusi dalam pengelolaan hulu minyak dan gas untuk kesejahteraan rakyat?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif kualitatif. Perbandingan juga dilakukan terhadap perkembangan pengelolaan hulu migas khususnya regulasi dan institusi di negara penghasil migas lain yakni Venezuela, Arab Saudi, Malaysia, Rusia, dan Norwegia. dari penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan sektor hulu migas di negara penghasil migas terus mengalami perkembangan sebagai wujud adaptasi terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi dan terutama perubahan di industri migas global. Indonesia sebagai negara penghasil migas mengalami perkembangan regulasi dan institusi dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencapai tujuan pemanfaatan migas yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 UUD NRI 1945. Namun demikian terdapat tantangan yang masih perlu dituntaskan dalam rangka mendorong perkembangan industri hulu migas nasional terutama berkaitan dengan implementasi regulasi dan kepastian mengenai lembaga pengelola hulu migas. Usaha optimalisasi regulasi dan institusi sudah dilakukan dalam rangka mengatasi tantangan dalam pengelolaan hulu migas untuk kesejahteraan rakyat meskipun implementasi regulasi belum simetris dengan kinerja institusi sehingga kesejahteraan sosial belum tercapai.

---

Oil and gas producing countries are strongly supported by regulations and institutions. Both regulations and institutions are needed in order to build an industrial investment climate, including the oil and gas industry, which has the characteristics of high risk, high technology and high costs. The high investment value and risk in the oil and gas industry, especially the upstream oil and gas sector, means that regulations as a basis for business activities require stability. Moreover, the oil and gas business is a business with a collaboration duration of up to decades. While institutions are closely related to the country where the resources are located, in some areas, the state is the holder of control rights over natural resources. This institution then becomes the state's representative as the holder of resource control rights in carrying out upstream oil and gas activities. The presence of institutions in upstream oil and gas management has an important role because with their function and authority institutions can make oil and gas a driver of the country's progress or vice versa. This is because institutions consist of various characteristics of human resources so that it is possible for mis-management or corrupt behavior to occur which can make the abundance of natural resources a resource curse for resource-owning countries. Therefore, this research answers questions regarding: 1. How is the management of the upstream oil and gas sector in a number of countries in terms of regulatory and institutional developments?; 2. How is upstream oil and gas management in Indonesia related to the development of regulations and institutions based on Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia?; and 3. How to optimize regulations and institutions in upstream oil and gas management for people's welfare? This research is a normative and descriptive qualitative juridical research. Comparisons were also made with the development of upstream oil and gas management, especially regulations and institutions in other oil and gas producing countries, namely Venezuela, Saudi Arabia, Malaysia, Russia and Norway. From this research it is known that the management of the upstream oil and gas sector in oil and gas producing countries continues to experience development as a form of adaptation to social, political, economic conditions and especially changes in the global oil and gas industry. Indonesia as an oil and gas producing country is experiencing developments in regulations and institutions in an effort to realize social welfare and achieve the goal of utilizing oil and gas, namely for the greatest prosperity of the people in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, there are challenges that still need to be resolved in order to encourage the development of the national upstream oil and gas industry. especially related to the implementation of regulations and certainty regarding upstream oil and gas management institutions. Efforts to optimize regulations and institutions have been carried out in order to overcome challenges in upstream oil and gas management for people's welfare, although the implementation of regulations has not been symmetrical with institutional performance so that social welfare has not been achieved."

"Economic Order Quantity (EOQ) adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya per pesanan. Dengan demikian, EOQ juga dapat diartikan sebagai jumlah optimal barang yang harus dipesan dalam periode tertentu, sehingga total biaya pemesanan dan penyimpanan barang tersebut dapat diminimalisir. Sasaran dari penelitian ini adalah dapat meminimalisir penggunaan stok material dan menekan biaya pemesanan. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana mengoptimalkan stok material agar tidak berlebihan. Kelebihan stok membuat perusahaan merugi karena dapat membuat material terlalu banyak dan berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan untuk menjaga material tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ini dengan menggunakan Analisis ABC untuk mengkategorikan masing-masing kelas agar mendapatkan materi kelas “A”. Hasil penelitian ini, Lima stok material kelas “A” telah diolah dengan menerapkan metode EOQ dan diperoleh hasil yang optimal. Total biaya stok material sebelum menerapkan metode EOQ adalah $26.701.454,17 dan setelah menerapkannya, biaya dikurangi menjadi $3.102.032,99.

---

Economic Order Quantity (EOQ) is a measurement method used to determine the volume and frequency of orders to meet a given level of demand while minimizing the cost per order. Thus, EOQ can also be interpreted as the optimal number of material stock that must be ordered in a certain period, so that the total cost of ordering and storing these stocks can be minimized. The goal of this research is to minimize the use of material stock and reduce ordering costs. The problem of this research is how to optimize material stock so that it is not excessive. Excess stock makes the company lose money because it can make too much material and has an impact on the costs that must be incurred to maintain the material. Therefore, it is necessary to conduct this research using ABC Analysis to categorize each class in order to get class "A" material. The results of this research, five class "A" material stocks have been processed by applying the EOQ method and obtained optimal results. The total cost of material stock before applying the EOQ method was $26,701,454.17 and after applying it, the cost was reduced to $3,102,032.99."

"Indeks Keamanan Informasi KAMI adalah alat bantu untuk mengukur tingkat kepatuhan sistem berdasarkan SNI/ISO 27001, standar ini diwajibkan pada sistem yang bersifat strategis sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016. Akan tetapi untuk organisasi yang sangat bergantung pada sistem kendali industri, seperti pada industri migas, sistem ketenagalistrikan ataupun industri manufacturing, best practice yang disarankan yaitu menggunakan kerangka NIST SP 800-82. Penelitian ini mencoba mengajukan suatu metode pendekatan agar sistem dapat patuh terhadap kedua standar tersebut sekaligus. Adapun metode yang dilakukan yaitu dengan melakukan audit berdasarkan standar NIST SP 800-82 sehingga didapatkan rekomendasi kontrol berdasarkan analisis risiko yang ditemukan. Selanjutnya rekomendasi kontrol tersebut akan dijadikan referensi untuk menjawab checklist Indeks KAMI. Melalui metode ini didapatkan tingkat kepatuhan sistem terhadap Indeks KAMI meningkat sebesar 81,2 sehingga sistem tidak hanya patuh berdasarkan SNI 27001 tetapi juga berdasarkan NIST SP 800-82.

---

Indeks Keamanan Informasi KAMI is a tool for measuring system compliance based on SNI ISO 27001, where based on the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 4 of 2016 states all strategic systems must comply with this standard. However, for the organizations that rely on industrial control systems, such as the oil and gas industry, electricity systems or manufacturing industries, the best practice is to use the NIST SP 800 82 framework. Therefore, this research tries to propose an approach method so that the system will comply with both of standards. The approach is done by conducting an audit based on the NIST SP 800 82 framework to obtain controls recommendation based on the risk analysis that found on the system. Furthermore, such control recommendations will be used as a reference to answer the checklist of Indeks KAMI. Through this approach method, the system compliance level on Indeks KAMI increased by 81.2 so that the system does not only complies with SNI 27001 but also based on NIST SP 800 82."

"

Berbicara mengenai sektor minyak dan gas bumi yang merupakan sektor strategis tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang terlibat didalamnya. Berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan pun ikut mempengaruhi tata kelola migas khususnya pada sektor hulu. Mulai dari tata kelola migas dikendalikan oleh Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara, kemudian terbit UU No. 22 Tahun 2001 yang mengalihkan pengelolaan migas kepada Badan Pelaksana (BP Migas), sampai akhirnya keberadaan BP Migas dibubarkan karena dinilai inkonstitusional berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Akan tetapi, saat ini kewenangan yang ada pada BP Migas dahulu masih dijalankan oleh SKK Migas sebagai suatu entitas baru yang menyelenggarakan pengelolaan sektor hulu migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013. Tidak terlepas dengan perwujudan negara di dalam Kementerian ESDM yang juga berwenang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam tata kelola migas di Indonesia. Kemudian adanya wacana pembentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) pada sektor hulu migas di dalam Rancangan UU Cipta Kerja menimbulkan pertanyaan bagaimana status kelembagaan dari SKK Migas dan seberapa urgensinya pembentukan BUMN-K ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola migas saat ini menjadi sangat penting untuk menentukan peran dan tanggung jawab secara efektif dan efisien antara Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), dan SKK Migas, serta perlu ditinjau kembali mengenai badan usaha yang ideal dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan pengelolaan migas di Indonesia.

 

---

Talking about the oil and gas sector which is a strategic sector is inseparable from the authority possessed by each institution involved in it. Various developments in regulations and policies have also affect oil and gas governance, especially in the upstream sector. In the begining oil and gas governance is controlled by Pertamina as the only state company, then Law Number 22 of 2001 which is transferred management of the upstream oil and gas sector to the Implementing Agency (BP Migas), until finally the existence of BP Migas was dissolved because it was considered unconstitutional based on the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012. However, the existing authority at BP Migas was previously still exercised by SKK Migas as a new entity that carries out management of the upstream oil and gas sector established under Presidential Regulation Number 9 of 2013. It is inseparable from the realization of the state within the Ministry of Energy and Mineral Resources which is also authorized to carry out supervision and guidance in oil and gas governance in Indonesia. Then the discourse of forming a Special State-Owned Enterprise (BUMN-K) in the upstream oil and gas sector in the Draft Employment Law raises the question of the institutional status of SKK Migas and how urgent is the establishment of BUMN-K. The method in this research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. To face various challenges in oil and gas governance, it is now very important to determine the role and responsibilities effectively and efficiently between the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Pertamina (Persero), and SKK Migas, and needs to be reviewed on the ideal business entity in accordance with mandate of Article 33 paragraph (3) of the UUD 1945 Constitution to carry out oil and gas management in Indonesia.

 

"

"ABSTRAKPemadaman sistem tenaga yang memasok fasilitas produksi minyak dan gas bumi menyebabkan ratusan barel kerugian setara minyak per jam. Karenanya, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kontinuitas pasokan dengan misalnya mengubah konfigurasi distribusi daya dari radial ke ring. Namun, peralihan ke konfigurasi ring memerlukan penyesuaian terkait kemampuan sistem dalam memberikan arus yang lebih tinggi, mengambil rute distribusi yang lebih panjang, atau menangani arus gangguan yang lebih tinggi. Penelitian ini mengembangkan pendekatan untuk mengevaluasi persyaratan-persyaratan dan manfaat-manfaat tersebut. Evaluasi tersebut meliputi analisis aliran beban, analisis hubung singkat, analisis koordinasi relai proteksi, dan analisis keandalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan sistem yang ada dalam menerapkan konfigurasi ring dan merekomendasikan penyesuaian yang diperlukan. Penelitian ini juga bermaksud untuk memperkirakan pengurangan durasi pemadaman. Secara keseluruhan, sistem distribusi daya radial yang ada dapat diubah ke konfigurasi ring dengan beberapa penyesuaian. Penerapan konfigurasi ring memberikan pengurangan pemadaman tahunan sebesar 43,21 persen dari 17,322 menjadi 9,837 jam per tahun, nilai bersih sekarang sebesar US$ 161.080, tingkat pengembalian internal sebesar 807,06%, dan waktu pengembalian dalam 1,33 tahun.

---

ABSTRACTOutage of power system supplying oil and gas production facilities causes hundreds of barrel of oil equivalent loss per hour. Hence, there is a need to improve the supply continuity by e.g. altering the power distribution configuration from radial to ring. However, switching to ring configuration demands adjustment related to system capability in delivering higher current, taking longer route, or handling higher fault current. This study develops an approach to assess those requirements and benefits. The evaluation includes load flow, short circuit, protection relay coordination, and reliability analysis. This study aims to evaluate the existing system capability in applying ring configuration and recommend any required adjustment. This study also intends to estimate the reduction of outage duration. Overall, the existing radial power distribution system can be switched to ring configuration with several adjustments. The ring application offers 43,21 percent annual outage reduction from 17,322 to 9,837 hours annually, net present value of US$ 161.080, internal rate of return of 807,06%, and payout time in 1,33 years."

"Salah satu tugas yang harus dilaksanakan BPMIGAS sebagai badan yang dibentuk pemerintah untuk mengelola industri hulu minyak dan gas bumi adalah pengelolaan proyek investasi di bidang fasilitas produksi yang melibatkan dana lebih dari USD 2-3 milyar pertahun.Tesis ini disusun untuk membantu BPMIGAS dalam usahanya meningkatkan kinerja waktu dan mutu atas pengendalian dan pengawasan kegiatan proyek investasi fasilitas produksi pada setiap tahapan proyek.Penelitian ini dilakukan dengan pengujian terhadap berbagai fakro yang mempengaruhi proses pengendalian dan pengawasan kegiatan proyek investasi dengan melibatkan pekerja dari perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia dan BPMIGAS.

---

As the government agency to manage the oil and gas industry, one of the BPMIGAS?s responsibility is to manage the capital investment in production facilities project which involved the expenditure of approximately USD 2-3 billion each year.This thesis is developed to help BPMIGAS to improve it?s time and quality performance in controlling and supervising all stages of production facilities facilities.The research is carried out by assessing numbers of factors influencing the control and supervision activities involving personnel from oil companies operated in Indonesia and the ones from BPMIGAS."