Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berkewajiban bersikap jujur, amanah, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Pada praktiknya, tidak sedikit notaris yang melanggar kode etik dalam menjalankan jabatannya dengan tidak jujur dan tidak bertanggungjawab bahkan melanggar peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini, yang akan membahas kasus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 55/PDT/2019/PT BDG di mana notaris mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kliennya, karena kliennya mengirimkan surat somasi kepada notaris, yang pada intinya meminta notaris untuk mengembalikan uang milik kliennya. Lebih lanjut, penelitian ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi klien atas gugatan yang diajukan oleh notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan uang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni menganalisis antara fakta yang terjadi di lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Tipologi dalam penelitian ini adalah eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi klien yaitu berupa penolakan gugatan yang diajukan notaris. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris, merupakan tindakan yang melanggar sumpah jabatan notaris dan termasuk ke dalam pelanggaran berat. Hal ini dapat berpotensi merusak nama baik notaris sebagai lembaga yang dipercayai oleh masyarakat. Dalam hal ini, untuk membuat efek jera atas perbuatannya dan mempertimbangkan bentuk perlindungan hukum bagi klien yang mengalami kerugian, notaris harus bertanggungjawab dengan menjalankan seluruh sanksi yang diberikan kepadanya seperti sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif. Seharusnya sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran berat.

---

Theoretically, a notary must act honestly, trustworthy, thorough, independent, and impartial to carry out their profession. Unfortunately, in practice, many notaries were found to act dishonest and irresponsible. They violated the Notarial Code of Ethics and relevant laws and regulations. This thesis will discuss a tort claim under Bandung High Court Decision No. 55/PDT/2019/PT BDG filed by a notary against his client due to a warning letter sent by the client stating that the notary must return his client’s money. Moreover, this thesis will specifically be discussing the legal protection for his client as the defendant in the above case. This thesis used a normative juridical method that analyzing legal facts compare to the applicable laws. Data used in this thesis is secondary data collected from literature review and interviews. As for the typological, this thesis applied explanatory typology. Based on the research, the client is entitled to legal protection in rejection of the tort claim. As for the criminal act, embezzlement committed by the notary is classified as a severe violation and has violated Notary Official Oath. The embezzlement can potentially defame the notary as a service provider for the public. To provide a deterrent effect, the notary has to take the responsibility by committed all sanction sentenced, as such criminal, civil and administrative sanctions. Dishonorable dismissal should be given to the notary on the above case."

"Tesis ini membahas mengenai penggelapan yang dilakukan oleh notaris berdasarkan kasus di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 210/Pid.B/2022/PN Sby, dimana notaris melakukan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) milik klien untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan notaris tersebut melanggar hukum pidana. Perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan Peraturan Jabatan notaris dan Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa seorang notaris harus memiliki integritas tinggi, jujur, amanah, tidak berpihak, tidak dapat memiliki kepentingan terhadap akta yang dibuatnya. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yaitu mengenai penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh notaris dalam tindak pidana penggelapan dan tanggung jawab hukum penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh notaris dalam tindak pidana penggelapan. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dengan pendekatan kualitatif. Penggelapan yang dilakukan oleh notaris melanggar hukum pidana dan juga melanggar ketentuan di dalam Peraturan Jabatan notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga notaris bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara administrasi, perdata dan secara pidana. Agar tidak menyalahgunakan jabatannya diperlukan pembinaan preventif dari Majelis Pengawas Daerah, sanksi tegas dari Majelis Pengawas Notaris bagi notaris yang melakukan tindak pidana dan tentunya integritas tinggi yang harus selalu dimiliki oleh notaris.

---

This thesis discusses about embezzlement that was done by a Notary based on case in Jakarta Surabaya District Court Decision No. 210/Pid.B/2022/PN Sby. The case is about a Notary who has embezzled his client’s BPHTB to gain profit. His action has violated criminal law. Furthermore, his action conflicted with the requirement of a Notary according to Position of Notary Regulation and Code of Ethics of Notary that state a Notary must possess high integrity, honesty, trustworthy, independent and may not have interests to deeds that made by him. In regard to that case, therefore I am interested to research about the abuse of position by Notary in the criminal act of embezzlement and the liability of law from that action. This research is normative research and has characteristic as descriptive analytic. The type of data which is used is secondary data, consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is done with qualitative approach. This thesis concludes that embezzlement by a Notary is infringement to criminal law and violate the Notary Position and Code of Ethics of Notary, therefore he must liable for his actions according to administration law, civil law, and criminal law. In order to prevent a Notary to do such matter, some actions are required such as preventive coaching from Regional Supervisory Board, strict penalty from Notary Supervisory Board to the Notary who does an offense, and obviously the capability of a Notary to preserve a high integrity."

"ABSTRAKNotaris berkewajiban untuk senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Sebagai pejabat umum,Notaris harus dapat memupuk hubungan kepercayaan dengan para kliennya. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pengaturan mengenai kewajiban seorang Notaris selaku PPAT dalam menjalankan jabatannya serta akibat hukum bagi Notaris selaku PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1061/Pid.B/2016/PN. Bdg. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana penulis membandingkan antara fakta di lapangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan segala tingkah laku notaris harus selalu memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, dan juga Kode Etik Notaris. Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan dilakukan agar seorang Notaris tidak kebablasan dalam menjalankan prakteknya dan bertanggung jawab terhadap hal yang dilakukannya. Terkait dengan akibat hukum bagi Notaris selaku PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan Notaris dan/atau PPAT EKM dapat menjalani hukuman pidana penjara paling lama lebih kurang 5 lima tahun 3 tiga bulan. Untuk menghindari tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris selaku PPAT dikemudian hari, maka perlu ditegaskan kembali mengenai kewajiban seorang Notaris dan/atau PPAT dalam menjalani jabatannya baik kewajiban dalam lingkup jabatan maupun kewajiban di luar jabatan, melalui pembinaan yang dilakukan oleh I.N.I Kata kunci: Notaris, PPAT, Tindak Pidana, Penggelapan.

---

ABSTRACTNotary is obliged to always perform his duty of office according to the highest measure with the mandate, honest, thorough, independent, and impartial. As a public official, a Notary must be able to foster trust relationships with his clients. In this study the author discusses the regulation of the obligation of a Notary as PPAT in carrying out his position and legal consequences for Notary as PPAT who committed crime of embezzlement in the case of the Bandung District Court decision 1061 Pid.B 2016 PN.Bdg. The author uses normative juridical research methods in which the authors compare between facts in the field with applicable legislation. From the results of the study the authors conclude all notary behavior should always pay attention to the applicable law, and also the Code of Conduct Notary. A Notary in performing his duties is limited by the rules corridors. Restrictions are made so that a Notary does not excessively in carrying out his practice and is responsible for what he does. In relation to legal consequences for a Notary as PPAT who commits a criminal act of embezzlement of Notary Public and or PPAT EKM can serve a prison sentence of maximum 5 five years 3 three months. To avoid criminal acts committed by Notary as PPAT in the future, it is necessary to reaffirm the obligation of a Notary and or PPAT in performing their duties both obligations in the scope of positions and duties outside positions, through coaching conducted by I.N.IKeywords Notary, Land Deed Officials, Crime, Embezzlement."

"Perbuatan penggelapan premi oleh agen asuransi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar kepentingan individu dan menimbulkan kerugian kepada tertanggung atau pemegang polis. Secara perdata, terhadap kerugian yang timbul dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara langsung kepada agen asuransi maupun secara pengganti kepada prinsipal dari agen yaitu perusahaan asuransi. Skripsi ini kemudian membahas 2 (dua) pokok permasalahan yakni bagaimana konsep perbuatan penggelapan premi dalam perkara perdata dan bagaimana mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan penggelapan premi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan sumber-sumber hukum secara tertulis dan didukung dengan analisis putusan pengadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan penggelapan premi dalam perkara perdata dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar kepentingan individu seseorang dan menimbulkan kerugian, dimana perbuatan tersebut memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Adapun mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya, perusahaan asuransi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas penggelapan premi yang dilakukan oleh agen asuransi.

---

The act of embezzling premiums by insurance agents is an unlawful act that violates individual interests and causes losses to the insured or policy holder. From the perspective of civil law, the resulting losses can be held accountable either directly to the insurance agent or in lieu of the principal from the agent, namely the insurance company. This thesis then takes 2 (two) main issues, namely how is the concept of premium embezzlement in civil law cases and how is the mechanism and form of accountability for premium embezzlement. The research method used is normative juridical, by using written legal sources and supported by an analysis of a court judgment. The conclusions obtained are, the act of embezzling premiums in civil law cases is seen as an act that violates a person's individual interests and causes losses, where the act fulfills the formulation of an unlawful act in Article 1365 of the Indonesian Civil Code which means the perpetrators can be held accountable. As for the mechanism and form of accountability, insurance companies can be held liable for the act of premium embezzlement conducted by insurance agents."

"Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terkadang ada yang melakukan tindak pidana penggelapan dan menjadi terdakwa sebagaimana kasus yang terjadi di Bandung ketika seorang Notaris menggelapkan uang titipan kliennya. Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 374 KUHP yang digunakan majelis hakim dalam putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Bdg dan tanggung jawab notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan data hasil studi dokumen. Metode yang digunakan dalam menganalisis data berupa metode kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah hakim tidak mempertimbangkan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, sehingga sanksi yang diberikan sama dengan tuntutan dari jaksa, yaitu berdasarkan Pasal 374 KUHP. Padahal sesungguhnya Pasal 415 KUHP yang sudah ditarik dan dirumuskan ulang oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) lebih tepat untuk digunakan, karena merupakan ketentuan khusus bagi Notaris sebagai pejabat umum. Selain pertanggungjawaban secara pidana, Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Klien yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi baik secara material maupun imateril kepada Notaris. Pertanggungjawaban secara administrasi pun dapat dibebankan kepada Notaris berupa sanksi pemberhentian secara tidak hormat.

---

Notary, in carrying out their duties, sometimes commit embezzlement crimes and become defendants, as was the case in Bandung when a notary embezzled money entrusted by his client. This research discusses the application of Article 372 of the Criminal Code (KUHP) and Article 374 of the Criminal Code which was used by the panel of judges in decision Number 212/Pid.B/2021/PN Bdg and the responsibility of a notary who committed the crime of embezzlement. The form of research used is doctrinal with an analytical descriptive research typology that uses data from document studies. The method used in analyzing the data is a qualitative method. The conclusion of this study is that the judge does not consider the notary's position as a public official, so the sanctions given are the same as the demands of the prosecutor, which is based on Article 374 of the Criminal Code. In fact, Article 415 of the Criminal Code which has been withdrawn and reformulated by Article 8 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Eradication (Tipikor Law) is more appropriate to use, because it is a special provision for Notaries as public officials. In addition to criminal liability, a Notary can also be held civilly liable based on unlawful acts he has committed. Clients who are harmed can file a claim for compensation both materially and immaterially to the Notary. Administrative accountability can also be imposed on a notary in the form of dishonorable dismissal."

"Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan sebelum dibuatnya akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah. Perjanjian pengikatan jual beli dapat dibuat dengan menggunakan akta autentik di hadapan notaris. Permasalahan yang dibahas adalah perlindungan hukum kepada pihak pembeli yang dirugikan akibat kelalaian notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dan kepastian hukum terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris yang lalai menjalankan kewajibannya. Metode penulisan ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif, metode analisis data kualitatif dan bentuk hasil penelitian preskriptif analitis. Terdapat 2 (dua) macam sarana perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan dan perlindungan hukum represif sebagai upaya akhir untuk menuntut pertanggungjawaban kepada pihak yang lalai agar mendapatkan sanksi administratif, pidana, dan perdata. Dapat diketahui juga bahwa negara telah membentuk aturan serta mekanisme pengecekan sertifikat sebelum pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli, sehingga bisa memberikan kepastian hukum agar akta yang dibuat tersebut dapat ditingkatkan menjadi akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah. Berdasarkan hal tersebut, notaris harus memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai pentingnya melakukan pengecekan sertifikat dengan meminta pernyataan resmi dari kantor pertanahan agar memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak terkait pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli, dan apabila hasil pengecekan yang dilakukan tidak sesuai dengan data yang ada di kantor pertanahan, notaris harus menolak pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli untuk para pihak guna memberikan kepastian hukum agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

---

The sale and purchase binding agreement is an assistance agreement that functions as a preliminary agreement before the sale and purchase deed is made in front of the land deed maker official. The sale and purchase binding agreement can be made using an authentic deed before a notary. The problems discussed are legal protection to the buyer who is harmed due to the negligence of the notary in making the sale and purchase binding agreement deed and legal certainty of the sale and purchase binding agreement deed made by a notary who neglects to carry out his obligations. This writing method uses the form of normative juridical law research, qualitative data analysis methods and the form of analytical prescriptive research results. There are 2 (two) types of legal protection facilities, namely preventive legal protection as an effort to prevent and repressive legal protection as a final effort to demand accountability from negligent parties in order to receive administrative, criminal and civil sanctions. It can also be seen that the state has established rules and mechanisms for checking certificates before making the deed of binding sale and purchase agreement, so that it can provide legal certainty so that the deed made can be upgraded to a deed of sale and purchase before the official making the land deed. Based on this, the notary must provide understanding to the parties regarding the importance of checking the certificate by requesting an official statement from the land office in order to provide legal protection to all parties related to the making of the sale and purchase binding agreement deed, and if the results of the check are not in accordance with the existing data. at the land office, the notary must refuse to make a deed of sale and purchase agreement for the parties to provide legal certainty so as not to cause disputes in the future. "

"ABSTRAKUntuk mempermudah pendirian perseroan terbatas mendapatkan status badan hukum sehingga meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satu bentuk bukti setor modal berupa surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan. Surat pernyataan tersebut merupakan perluasan bentuk bukti penyetoran yang sah dalam penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas UUPT . Kebijakan ini menimbulkan morald hazard, karena terdapat pendiri perseroan yang tidak menyetorkan modalnya sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian yang menimbulkan konflik di antara para pendiri/pemegang saham. Tesis ini membahas kesesuain kebijakan pemerintah tersebut dengan prinsip dan konsep badan hukum berikut tanggung jawab notaris yang menyusun akta pendirian perseroan terbatas. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan alat pengumpul data berupa studi pustaka dan wawancara narasumber. Bentuk bukti setor modal berupa surat pernyataan, yang diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kurang sesuai dengan kaidah di dalam UUPT dan prinsip badan hukum. Notaris harus bertanggung jawab untuk memastikan secara tepat, benar dan jelas dalam menjabarkan pernyataan para pendiri tentang penyetoran modalnya dalam perseroan. Peran notaris sangat penting, karena pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum sangat bergantung pada dokumen yang diunggahnya ke Sistem Adminitrasi Badan Hukum.

---

ABSTRACTAbstract To facilitate the establishment of a limited liability company in obtaining its legal entity status, to improve the convenience doing business in Indonesia, the government has issued a policy on the proof of capital deposit in a form of a statement letter, signed by all members of Company s board of directors together with founders and board of commissioners. The statement letter is an extension of type of the proof of capital deposit stated under the Law on Limited Liability Company UUPT . This policy has resulted in moral hazard, because there are some of company s founders who did not deposit their capital that are stated in the deed of establishment which cause conflict among the founders shareholders. This thesis is discussing the conformity of the government policy with the principles and concept of legal entity, including the responsibility of the notary who prepares the deed of establishment. The research of this thesis uses normative judicial approach, with data collection tool in a form of literature studies and interviews. The type proof of capital deposit in a form of statement letter, which is regulated by the Minister of Law and Human Rights, does not precisely in accordance to the rules under the UUPT. Notary should be responsible to verify precisely, correctly and clearly in decribed the founders s statement concerning their capital deposit. The role of a notary is very crucial because the legalization of a limited liability company as legal entity really depends on the documents uploaded to the Legal Entity Administration System. "

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diterangkan dalam undang-undang. Pada praktiknya, akta notaris ini sering dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga. Notaris dipermasalahkan sebagai pihak yang turut serta membantu atau melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pid/2021. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim terhadap notaris yang membuat akta palsu serta pertanggungjawaban hukum terhadap akta palsu yang dibuat oleh notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dan data yang diperoleh menggunakan studi pustaka dengan wawancara sebagai data pendukung. Hasil analisis adalah terdakwa telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terpenuhi dari pasal-pasal yang didakwakan akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Tanggungjawab yang ada pada diri seorang notaris merupakan tanggung jawab profesi yang lahir dari adanya kewenangan serta kewajiban yang memang diberikan secara khusus kepadanya. Tanggung jawab ini bisa dilihat dari aspek hukum pidana, perdata, dan peraturan jabatan notaris.

---

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as described in the Act. In practice, this notarial deed is often disputed by parties or third parties. The notary is questioned as a party who participates in helping or committing a crime, namely making or providing false information into a notary deed based on the Supreme Court Decision Number 98 K/Pid/2021. The problems raised in this study are regarding the judge's consideration of the notary who made the fake deed and legal responsibility for the fake deed made by the notary. To answer these problems, normative legal research methods are used with explanatory research types and the data obtained using literature studies with interviews as supporting data. The result of the analysis is that the defendant has been legally and convincingly proven to have committed a crime. By considering the fulfilled elements of the articles charged, but the act is not a criminal act. The responsibility that exists in a notary is a professional responsibility that is born from the authority and obligations that are specifically given to him. This responsibility can be seen from the aspects of criminal law, civil law, and notary position regulations."

"Tesis ini meneliti mengenai pemalsuan akta kuasa menjual yang dilakukan oleh notaris dan karyawan notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam membuat akta autentik. Akta Autentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang serta bentuk dan susunannya telah ditentukan undang undang dan mempunyai pembuktian yang sempurna. Tetapi di masa kini banyak sekali ditemukan notaris yang dalam pembuatan akta autentik tidak sesuai dengan kaidah hukum yang ada atau dengan kata lain membuat akta autentik palsu. Rumusan Masalah yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan akta kuasa menjual palsu pada kasus Putusan Nomor (1209 K/Pid/2022) dan pertanggung jawaban pidana karyawan notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual palsu pada kasus Putusan Nomor (1209 K/Pid/2022) Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dan tipologi penelitiannya adalah deskriptif analitis. hasil penelitiannya adalah Mengenai keabsahan akta kuasa menjual palsu yang terjadi pada kasus putusan Nomor 1209/K/Pid/2022 tersebut bila merujuk pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta kuasa menjual tersebut dinyatakan cacat hukum yang mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif yang menyebabkan perjanjian tersebut batal yang mengakibatkan kesepakatan secara tertulis tidak mengikat secara hukum saat permohonan pihak dikabulkan oleh Putusan Hakim di Persidangan dan untuk karyawan notaris dalam kasus tersebut tidak berhak dikenakan sanksi pidana karena melakukan tindak pidana membuat akta kuasa menjual palsu disuruh oleh notaris dengan kata lain melakukan tindak pidana atas perintah jabatan dan tidak berhak dimintai pertanggung jawab pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum pidana

---

This thesis examines the forgery of power of attorney deeds of sale committed by notaries and notary employees. A notary is a public official who is authorized by the Ministry of Law and Human Rights to make authentic deeds. An authentic deed is a deed made by an authorized public official and its form and structure have been determined by law and have perfect proof. However, nowadays there are many notaries who in making authentic deeds do not comply with existing legal rules or in other words make fake authentic deeds. The formulation of the problem raised in this research is regarding the validity of a fake power of attorney to sell in the case of Decision Number (1209 K/Pid/2022) and the criminal liability of notary employees in making a fake power of attorney to sell in the case of Decision Number (1209 K/Pid/2022). ) This research uses a doctrinal method and the research typology is analytical descriptive. The results of the research are: Regarding the validity of the fake power of attorney deed that occurred in the case of decision Number 1209/K/Pid/2022, when referring to Article 1320 of the Civil Code, the power of attorney deed to sell was declared null and void because it did not meet the subjective requirements that led to the agreement. This can be canceled which results in the written agreement not being legally binding when the party's request is granted by the Judge's Decision at the Trial and the notary employee in that case is not entitled to be subject to criminal sanctions for committing a crime in making a power of attorney deed. selling counterfeit goods ordered by a notary, in other words, committing a criminal act on orders from the office and not having the right to be held criminally responsible as stated in article 51 paragraph 1 of the Criminal Code "

"Tesis ini membahas mengenai batas waktu pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini perlu untuk memperoleh kepastian hukum bagi purnabakti Notaris. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN menyatakan bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Oleh karena ini, Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Problematika yang terjadi adalah mengenai batasan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang telah dibuatnya, perlindungan hukum terhadap purnabakti Notaris serta bagaimana kedudukan hukum pemegang protokol Notaris setelah berakhirnya jabatan Notaris. Hal ini dapat diperjelas dengan daluarsa penuntutan. Salah satu nya untuk kepastian hukum bagi Notaris yang telah menjalankan jabatannya sesuai UUJN dan Kode Etik namun kerap menjadi turut tergugat di Pengadilan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat penelitian deskriptif analitis. Hasil yang didapat penulis adalah menentukan sampai kapan Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris harus bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab Notaris adalah melekat pada dirinya hingga seumur hidup. Berakhirnya masa jabatan Notaris tidak mengakhiri tanggung jawab purnabakti Notaris atas perbuatan hukum yang dilakukan semasa jabatannya.

---

This thesis discusses the time limit of Notary 39 s responsibility to the deed he made. It is necessary to obtain legal certainty for the retired Notary. Article 1 Sub Article 1 of Law Number 30 Year 2004 Concerning Position of Notary UUJN states that the so called Notary is a public official authorized to make authentic deed and other authority as referred to in this Law. Therefore, a Notary may be held liable for his actions in connection with his work in making the deed. The problems that occur are regarding the limitation of the responsibility of Notary to the deed which has been made, the legal protection to the retirement Notary and how the legal status of the Notary protocol holder after the termination of Notary. This can be clarified by the expiration of prosecution. One of them is for legal certainty for Notary who has carried out his her position according to UUJN and Code of Ethics but often becomes a member of the defendant in the Court. This research method is normative juridical with qualitative approach with analytic descriptive characteristic. The results obtained by the author is to determine to the extent that Notary, Notary Substitute, Notary of Special Replacement, and Official Notary Official shall be responsible for the deed he made. The responsibility of a Notary is to stick to him for life. The termination of the Notary does not terminate the responsibility of the notary public from legal acts committed during his her term of office."