Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rasio pajak Indonesia sejak 2010-2020 mengalami tren menurun. Tren rasio pajak mengindikasikan kurangnya kapabilitas otoritas pajak dalam melakukan pemungutan pajak. Perlu dilakukan modernisasi sistem administrasi pajak yang dapat dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI). Teknologi Artificial Intelligence (AI) dapat menjadi alternatif solusi dalam permasalahan ini. Dengan menggunakan teori Innovations in Tax Compliance,Cost of Taxation, Success Factor for Information Technology Governance (SFITG), dan AI Readiness, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dan biaya, faktor pendorong dan penghambat, serta kesiapan pemerintah dan pihak terkait dalam menerapkan AI untuk modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dan teknik analisis data secara kualitatif. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah AI dapat bermanfaat bagi pelayanan dan pengawasan, serta menurunkan cost of taxation. Isu keselarasan strategis, lingkungan eksternal dan internal, manajemen performa dan manajemen sumber daya, secara keseluruhan belum memadai. Kesiapan pemerintah dan pihak terkait dalam menerapkan AI di Indonesia secara keseluruhan memadai, namun belum begitu siap.

---

Indonesia’s tax ratio since 2010-2020 experienced a downward trend. Tax ratio’s trend indicates the lack capability of the tax authorities in collecting taxes. It is necessary to modernize the tax aministration system, which can be done using Information Technology (IT). Artificial Intelligence (AI) technology can be an alternative solution to this problem. By using the theory of Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, and Success Factor for Information Technology Governance (SFITG), and AI Readiness, this thesis aims to analyze the cost and benefts, the driving and inhibiting factors, and the readiness of the government and related parties in implementing AI for the modernization of the tax administration system in Indonesia. This study used a qualitative approach, qualitative data collection methods and analysis. Research through literature studies and in-depth interviews shown that AI can be useful for service and supervision, as well as reduce the cost of taxation. Issues of srategic alignment, external and internal environment, performance management and resource management are inadequate. The readiness of the government and related parties in implementing AI in Indonesia, is overall adequate but not yet ready.

"

"Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia yaitu kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan di bidang perpajakan perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan kepatuhan. Adanya nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bursa Efek Indonesia menjadi awal untuk penerapan pilot project XBRL di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian dilakukan untuk melihat evaluasi pilot project antara BEI dan DJP, potensi pemanfaatan dan biaya dari kerangka innovation for tax compliance dan cost of taxation, faktor pendukung dan penghambat ditinjau dari kerangka success factors for information technology governance dan kesiapan pemerintah ditinjau dari konsep e-government challenges. Hasil dari penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa XBRL berpotensi untuk diterapkan di dalam sistem administrasi perpajakan, hambatan yang ditemukan yaitu mengenai kurangnya sumber daya manusia yang mengerti XBRL terutama didalam perpajakan serta taksonomi yang harus disesuaikan oleh otoritas pajak agar dapat menaungi semua wajib pajak yang akan menerapkannya. Sementara dukungan yaitu dari segi biaya tidak ada masalah di otoritas pajak, konsultan adaptif dan juga lingkungan internal dan eksternal yang suportif. Evaluasi dari penerapan XBRL antara BEI dan DJP memudahkan administrasi di DJP sehingga DJP akan melakukan piloting project kembali setelah penetapan standar taksonomi. Kesiapan DJP akan implementasi XBRL masih belum siap karena belum ada penetapan taksonomi yang akan digunakan serta belum ada diskusi dengan pihak eksternal terkait pengimplementasian XBRL tetapi sudah ada rencana di internal DJP untuk pengadopsian XBRL sebagai tools wajib pajak dalam membuat laporan keuangan.

---

One of the causes of the low tax ratio in Indonesia is taxpayer compliance. Modernization of tax administration in the field of taxation needs to be done to keep up with the times and improve compliance. The existence of a memorandum of understanding between the Directorate General of Taxes and the Indonesia Stock Exchange is the beginning for the implementation of the XBRL pilot project in Indonesia. This research was conducted using a post-positivist approach and by using a qualitative method. Data collection techniques are carried out through documentation and in-depth interviews with the Directorate General of Taxes. The study was conducted to see the evaluation of the pilot project between the IDX and the DGT, the potential utilization and costs of the innovation framework for tax compliance and cost of taxation, the supporting and inhibiting factors in terms of the success factors for information technology governance framework and government readiness in terms of the concept of e-government challenges. The results of the research conducted said that XBRL has the potential to be applied in the tax administration system, the obstacles found are the lack of human resources who understand XBRL, especially in taxation and taxonomy which must be adjusted by the tax authorities in order to overshadow all taxpayers who will implement it. While support, namely in terms of costs, there is no problem with the tax authorities, adaptive consultants and also a supportive internal and external environment. Evaluation of the implementation of XBRL between IDX and DGT facilitates administration at DGT so that DGT will pilot the project again after setting taxonomy standards. DGT's readiness for the implementation of XBRL is still not ready because there has been no determination of the taxonomy to be used and there have been no discussions with external parties regarding the implementation of XBRL but there are plans within DGT internally for the adoption of XBRL as a tool for taxpayers in making financial reports."

"ABSTRAKModernisasi administrasi perpajakan dimulai pada tahun 2002 dengan KPP Wajib Pajak Besar sebagai pilot project. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti menggunakan kuesioner yang diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan di KPP Wajib Pajak Besar Dua telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan rasa puas kepada wajib pajak. Saran penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ada dengan cara menanamkan pola pelayanan prima kepada petugas pajak yaitu dapat selalu sigap merespons wajib pajak dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang muncul dari keluhan wajib pajak.

---

ABSTRACTModernization of tax administration was conducted in 2002 with Large Taxpayers Office as the pilot project. This research was conducted in order to analyze the application of tax administration modernization on KPP Wajib Pajak Besar Dua and the effect on taxpayers satisfaction. This research used a mix methods approach. In quantitative, researcher used questionnaires and processed using descriptive statistic, regression and coefficient of determination test. In qualitative, researcher used interview method and processed them to cross check and interpret the quantitative result. The results indicates that the tax administration modernization in KPP Wajib Pajak Besar Dua has been running well and able to satisfy the taxpayers. The recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua are maintaining and upgrading the service quality by embedding an excellent service of tax officers in delivering service to taxpayers so that tax officers can give a faster response and evaluate any lacks or insuffiency services."

"ABSTRAKAdministrasi pajak memiliki peran yang vital dalam sistem perpajakan. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya perkembangan yang salah satu caranya adalah dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Salah satu modernisasi administrasi perpajakan yang diinisiasi di Indonesia adalah dengan menggunakan teknologi blockchain. Sebelum digunakan secara masif, perlu dilihat kesiapan penggunaan elektronik dari teknologi ini di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan manfaat, menganalisis faktor, serta menganalisis kesiapan penggunaan elektronik atas teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan ditunjukkan terdapat manfaat dari teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di antaranya transparansi, disintermediasi, immutability, serta ketepatan data. Sedangkan faktor yang memengaruhi penggunaan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi pajak terdiri dari infrastruktur, kemampuan, serta kebijakan pemerintah. Terkait kesiapan penggunaan elektronik, apabila dilihat dari kebijakan pemerintah, memang belum ada kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan teknologi blockchain. Apabila meninjau dari infrastruktur, masih banyak infrastruktur yang perlu dipenuhi untuk menggunakan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Ditinjau dari penetrasi teknologi blockchain, terlihat bahwa penetrasi teknologi ini masih rendah di Indonesia. Oleh karenanya, memang dibutuhkan tahapan-tahapan untuk mempersiapkan penggunaan teknologi blockchain secara masif dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia

---

ABSTRACTTax administration has a vital role in tax system. In consequence, improvement is needed one of which is done by modernizing tax administration. One of modernization of tax administration initiated in Indonesia is using blockchain technology. In advance of using blockchain technology massively, it is necessary to look at e-Readiness of this technology in Indonesia. This thesis aims to describe the benefits, analyze factors, and analyze e-Readiness of blockchain technology usage in modernizing tax administration in Indonesia. This study uses a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. From the results of in-depth interviews and literature studies, it is shown that there are benefits from blockchain technology in modernization of tax administration including transparency, disintermediation, immutability, and data accuracy. This study also finds there are some factors that influence the use of blockchain technology in the modernization of tax administration which consist of infrastructure, skills, and government policies. Regarding e-Readiness, from government police perspective, there is no policy that regulates the use of blockchain technology. Reviewing from infrastructure perspective, there is still a lot of infrastructure that needs to be fulfilled to use blockchain technology in modernizing tax administration in Indonesia. From the penetration of blockchain technology perspective, it is seen that the penetration of this technology is still low in Indonesia. Hence, indeed some stages are needed to prepare massive use of blockchain technology for the modernization of tax administration in Indonesia.

"

"Directorate General of Tax as a public organization has to implement tax administration reform in order to improve the service quality to taxpayer. For that purpose, Foreign Investment For Tax Office has applied Modern Tax Administration System since the year 2004. This research is meant to know how significant is the influence of Moern Tax Administration System at Foreign Investment Four Tax Office to service quality. Modern Tax Administration System is an implementation of the tax adminsitrative reform that is defined as the deliberate use of authority and influence to apply new measures to an administrative system so as to change its structure procedure, strategy, and culture to improve public sector performance. Meanwhile, service quality id defined as a stake holder value regarding the service dimension whch is perceived as positive value acquirement to the degree of satisfaction. It is measured by ten dimensions that is tangibel, reliable, responsiveness, competence, courtesy, credibility, security, acess, communication, and understanding the customers. This research is carried out by using an explanation method which explaining a causal relationship between independent variables and a dependet variable. It uses a quantitative approach. Data is collected with survey by giving questionnaires to all officer of Foreign Investment Four Tax Office. Then the data is analysed with correlation and regression. The result of this analysis indicate that there is a positive strong relationship between Modem Tax Administration System together which consist of organization chart modemization, organizational procedure modernization, organizational strategy modernization, and organizational culture modernization and service quality. All sub variables of the Modern Tax Adrninistration System have significant influences to service quality of Foreign Investment Four Tax Ofiice. The research proposes that Foreign Investment Four Tax Office should improve Modem Tax Administration System higher either organization chart, organizational procedure, organizational strategy, and organizational culture to support the service quality using approaches: making a job description more detail to prevent duplication, making an easier access of getting new regulations from the intemet or intranet, promoting knowledge and skill of the employees through in house training, out bond training, and improving moral and ethics of the employees through ?kultum" and Emotional Spiritual Quotient (ESQ) training."

"Administrasi pajak memiliki peran yang vital dalam sistem perpajakan. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya perkembangan yang salah satu caranya adalah dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Salah satu modernisasi administrasi perpajakan yang diinisiasi di Indonesia adalah dengan menggunakan teknologi blockchain. Sebelum digunakan secara masif, perlu dilihat kesiapan penggunaan elektronik dari teknologi ini di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan manfaat, menganalisis faktor, serta menganalisis kesiapan penggunaan elektronik atas teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan ditunjukkan terdapat manfaat dari teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di antaranya transparansi, disintermediasi, immutability, serta ketepatan data. Sedangkan faktor yang memengaruhi penggunaan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi pajak terdiri dari infrastruktur, kemampuan, serta kebijakan pemerintah. Terkait kesiapan penggunaan elektronik, apabila dilihat dari kebijakan pemerintah, memang belum ada kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan teknologi blockchain. Apabila meninjau dari infrastruktur, masih banyak infrastruktur yang perlu dipenuhi untuk menggunakan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Ditinjau dari penetrasi teknologi blockchain, terlihat bahwa penetrasi teknologi ini masih rendah di Indonesia. Oleh karenanya, memang dibutuhkan tahapan-tahapan untuk mempersiapkan penggunaan teknologi blockchain secara masif dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

---

Tax administration has a vital role in tax system. In consequence, improvement is needed one of which is done by modernizing tax administration. One of modernization of tax administration initiated in Indonesia is using blockchain technology. In advance of using blockchain technology massively, it is necessary to look at e-Readiness of this technology in Indonesia. This thesis aims to describe the benefits, analyze factors, and analyze e-Readiness of blockchain technology usage in modernizing tax administration in Indonesia. This study uses a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. From the results of in-depth interviews and literature studies, it is shown that there are benefits from blockchain technology in modernization of tax administration including transparency, disintermediation, immutability, and data accuracy. This study also finds that there are some factors that influence the use of blockchain technology in the modernization of tax administration which consist of infrastructure, skills, and government policies. Regarding e-Readiness, from government police perspective, there is no policy that regulates the use of blockchain technology. Reviewing from infrastructure perspective, there is still a lot of infrastructure that needs to be fulfilled to use blockchain technology in modernizing tax administration in Indonesia. From the penetration of blockchain technology perspective, it is seen that the penetration of this technology is still low in Indonesia. Hence, indeed some stages are needed to prepare massive use of blockchain technology for the modernization of tax administration in Indonesia.

"

"Tax reform initiated by Directorate General of Taxation carried out some its administration reform priority. The application of modern taxation administration system carried at Large Taxpayer Service Office One and Two will be carried also at Regional Office of Directorate General of Taxation Special Jakarta. The changes on Tax Service Office and Regional Office which based on function, not based on types of tax, the application of employee ethical code at Regional Office and Tax Service Office implementing Large Taxpayer Office system and administration. carrying out means and facilities quality improvement, including computer addition. and utilization of Directorate General of Tax Information System (SIDJP) to change Tax Information System (SIP) pursuant to new organizational structure and using case management system and workflow system. The objective of tax administration reform is to improve taxpayer compliance and tax increase.

Based on the above description. there is adjustment toward the inspection scope related to modern tax administration system that will be applied at Regional Office of Directorate General of Tax Special Jakarta. The success of tax administration reform has been applied at Large Taxpayer Office I and II will be applied also at Inspection Office the Regional of Directorate General of Tax special Jakarta. It will become main concerns in the research carried out by the writer.

The purpose of this research is to describe tax inspection scope application. Analyzing and explaining the tax inspection application related to modem tax administration system application. Research method applied in thesis writing is descriptive analytical method, by data collection technique in form of literature study and field study. Conducted analysis is analytical qualitative and quantitative.

From the analysis known that by the application of modern tax administration system, the most precise inspection scopes are Office and field inspection, in line with he place to conduct the inspection. With the new organizational structure, inspection application unit is Tax Service Office.

The conclusion of this research results is by modern tax administration system at Regional Office of Directorate General of Tax Special Jakarta. In the new structure there is division or functional office unit as the inspector. With the new structure then the most proper inspection scopes are office and field inspection.

Suggestion in research is by adjustment toward Inspection Scope at Regional Office of Directorate General of Tax Special Jakarta the tax inspection application is necessary to be improved more optimum without ignoring legal enforcement in fulfilling laws and regulation and need to be accompanied with inspector resources improvement both quantity and quality aspects."

"ABSTRAKKebijakan pengampunan pajak yang telah dilakukan pada tahun 2016 berhasil memperoleh hasil yang memuaskan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan pasca pelaksanaan kebijakan pengampuan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan pasca pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak adalah dengan cara memaksimalkan penggunaan teknologi elektronik dalam sistem penyelenggaraan pemungutan pajak dan meningkatkan upaya pengawasan serta penegakan hukum sebagai tindak lanjut atas kebijakan pengampunan pajak yang telah dilakukan.

---

ABSTRACTIn 2016, the government of Indonesia has implemented the tax amnesty with satisfactory results. This research was conducted to get the view of the government strategy in improving the tax administration system post implementation of tax amnesty. This research is qualitative paradigm with data collection techniques through in depth interviews. However, the result was showing that the government strategy in improving the tax administration system post implementation of tax amnesty is to maximize the use of electronic technology in tax collection system and increase the surveillance and law enforcement effort as the continue follow up of the tax amnesty."

"Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1985 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1985, 1994, 1997 dan 2000 ternyata belum mengubah struktur organisasi yang lebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi. Kelemahan administrasi perpajakan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbesar jalur prosedur. Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, pada awal tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak membentuk Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office) yang merupakan prototype Kantor Wilayah dan KPP yang modern di masa mendatang. Hal ini menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan peran sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif. Dari analisis diketahui pada tahun 2004 telah ditetapkan 9 (sembilan) Wajib Pajak patuh yang berhak memperoleh pengembalian pajak melalui penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. SPPP Selesai yang telah dilaksanakan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu sebanyak 200 atau sebesar 61,7% dibandingkan dengan SPT yang masuk. Persentase SPPP yang terbit dengan SPPP yang selesai sebanyak 82,6% (200 berbanding 242). Hal ini cukup efektif mengingat penyelesaiannya sangat besar yaitu di atas 70%. Petugas Pemeriksa Pajak atau Fiscal dapat menyelesaikan maksimal 15 SPPP dalam satu tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap bulannya minimal setiap Petugas Pemeriksa Pajak dapat menyelesaikan 1 laporan hasil pemeriksaan pajak. Hasil tambahan penerimaan dari pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu Tahun 2003 adalah sebesar 9,2% dibandingkan dengan total penerimaan pajak.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan.Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya penyesuaian terhadap struktur dan fungsi organisasi pada KPP Wajib Pajak Besar Satu, peran sistem administrasi perpajakan modern perlu ditingkatkan lebih optimal tanpa melupakan aspek penegakan hukum disertai dengan peningkatan sumber daya pemeriksa baik dari segi kuantitas dan kualitas.

---

Tax reform application period in Indonesia is not only held in 1985 but also continued by tax reform in organization section of tax directorate general. Basically, tax administration reform executed by Tax Directorate General in 1985, 1994, 1997 and 2000, in fact, it has not been changed to make simpler of organization structure but just adding sections and sub sections. Those tax administration weaknesses because of not optimizing effort of administration reform execution, especially relating to structure reform, procedure, strategy and culture, there for administration reform recently still focusing on administration reform from reorganization aspects and enlarging organization, structure, enlarging quantity of employees, and enlarging procedure line.

To follow the up at beginning of year 2002 tax directorate general formed district office tax service office (ISO) of large taxpayer office as prototype of modem district office and tax service office (TSO) in the future. It becomes a prime case in the research, which is being done by the author. The aim of research is explaining and analyzing the role of modern tax administration system at large taxpayer office one in the way of improving taxpayer compliance.

Research methodology used in writing the thesis is analysis descriptive method, by data collecting technique through bibliography study and field study. Analysis characteristics are qualitative and quantitative analysis.

From the analysis is known that in 2004, the LTD One has determined 9 golden Taxpayers who are given an exclusive right to claim tax refund without prior audit by the issuance of Decision Letter on Prepayment of Refund. Completed SPPP, which has done by large taxpayer office one, is 2000 or equal to 61,7% compared with in coming SPT. SPPP percentage issued with SPPP completed is 82,6% (200 compared with 242). It is quite effective reminding that is a very big finalization to reach above 70% tax audit officer or Fiscal could finish maximum 15 SPPP in each year. It identifies that each month of each tax audit office could finish minimum I report of tax audit result. Revenue additional result from auditing to tax payer compliance at large taxpayer office one in 2003 is 9,2% compared with total of tax revenue.

The summary of research is about implementing modem tax administration system has very big superiorities and differences. There are very clear function separations among service function, controlling, auditing, complaining and developing.

Suggestion in the research one by adjusting to structure and organization function to tax service office of large tax payer office one, role of modem taxpayer administration system need to improve more optimum without eliminating law. Upholding aspects as long with audit human resources improvement, withes at quantity and quality side."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Adanya good governance dan manajemen organisasi yang sehat merupakan prasyarat untuk dapat mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas DJP secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah usaha untuk menjamin proses organisasi yang lebih etis dan transparan.Untuk itu, dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuju ke arah profesionalisme dan menunjang terciptanya Pemerintahan yang baik (good governance), DJP telah melakukan upaya penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran DJP yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional. Pedoman tersebut berlaku di seluruh bidang tugas di seluruh unit organisasi DJP secara terpadu yang dinyatakan dalam visi, misi, strategi dan nilai acuan Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi pedoman engenai arah yang dituju, beban tanggung jawab, strategi pencapaiannya serta nilai-nilai sikap dan perilaku aparat.Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat penyesuaian terhadap sistem dan pelayanan yang baru pada Kanwil DJP Jakarta Khusus dengan menerapkan sistem administarsi perpajakan modern maka sejauh mana pengaruh antara sistem administrasi perpajakan modern terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mendorong peningkatan kemandirian dan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menguraikan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem administrasi perpajakan modern yang profesional dan mengatahui sejauh mana pengaruh antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja DJP. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi linier, dengan teknik pengumpuian data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif. Dari analisis diketahui terdapat hubungan antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus yaitu sebesar 0,771. Sedangkan besar pengaruh dari Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus adalah sebesar 0,595 atau 59,5%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dapat memberikan kontribusi sebesar 59,5% terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus sedangkan sisanya sebesar 30,5% merupakan pengaruh dari faktor lain. Nilai koefisien regresi sebesar 0,716 memberikan arti bahwa penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai hubungan dengan Kinerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus yaitu sebesar 0,771. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus.Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus hendaknya melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut secara terus menerus sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam peningkatan kinerja DJP.

---

Directorate General of Tax (DGT) as one of Government institution under Finance Department which has a mandatory task in securing Tax Revenue that generally increases from year to year at the condition of changes challenging that happened at social life or economic in public. Existing good governance and healthy organization management is a pre-condition to reach success in running task of Directorate General of Tax (DGT) continuously, including the effort to guarantee more ethic and transparency of organization process.

For the purpose, in the way of raising image, working and suspecting create good governance, DGT has done the effort of way unity and view to DGT staff which can be used as guidance in running the task either management operational at all types of task in all unit of DGT organization in integrity as mentioned at vision, mission, strategy and value of tax General Directorate as a guidance about way of destination, portion of responsibility, achieving strategy and value of attitude and aptitude of staff.

Based on the above description, there will be adjustment to system and new service at DGT District Office Specific Jakarta by applying modern an administration system, therefore, how far is the influence between modern an administration system to work-perform Directorate General of Tax which is above support raising of independence and tax revenue.

The aim of this research is to explain and analyze tax-connecting system by using modern tax administration system professionally and knowing how far is the influence between modern tax systems to work-perform of DGT. While research method used in writing this thesis is linear regression analysis method, through data collecting technique of bibliography study and field study. And analysis character is quantitative analysis.

From the analysis, it is known that there is correlation of Modern Tax Administration System with work-perform of DGT District Office Specific Jakarta of 0.771. While influence value from Modern Tax Administration System to work-perform of DGT district Office is 0.595 or 59.5%. In this case shows that Modern Tax Administration system application could give contribution of 59.5% to work-perform of DGT District Office while the rest of 30.5% is the influence of other factor. Regression Coefficient value is 0.716 shows that Modern Tax Administration System has positive influence to work-perform of DGT District Office specific Jakarta. The summary of this research is that Modern Tax Administration System has correlation with work-perform of DGT District Office of 0.771 shows that here is a quite strong correlation of Modern Tax Administration System with work-perform of DGT District Office Specific Jakarta.

Recommendation in this research is DGT District Office Specific Jakarta should do the evaluation to the system continuously to be able giving more bigger contribution in increasing work-perform of OCT."