Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa masalah yang timbul dalam penentuan marketing intangible dari advertising, marketing and promotion expense (AMP expense) oleh distributor produk yang merknya dimiliki oleh afiliasi dan menentukan kewajaran dan kelaziman usaha transfer pricing AMP expense berdasarkan ketentuan dan konsep transfer pricing. Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah OECD (2017) dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada PT Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk menentukan timbulnya marketing intangible dari transfer pricing AMP expense perusahaan afiliasi adalah jumlah AMP expense yang melebihi jumlah AMP expense dari perusahaan pembanding sesuai dengan hasil wawancara kepada fiskus dan akademisi. Hasil wawancara digunakan karena belum adanya ketentuan perpajakan yang dapat memberikan panduan dalam mengidentifikasi AMP expense yang dapat menimbulkan marketing intangible. Kepemilikan marketing intangible dilakukan melalui analisis fungsi, aset, dan risiko yang berfokus pada pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, perlindungan, dan eksploitasi (DEMPE) marketing intangible (OECD, 2017). Remunerasi marketing intangible dapat diberikan dalam bentuk pengurangan harga beli, kompensasi langsung atas pengeluaran yang melebihi pengeluaran pihak independen ditambah keuntungan berdasarkan fungsi dan risiko yang ditanggung (OECD, 2017). Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha transaksi transfer pricing AMP expense pada penelitian ini dapat digunakan oleh objek penelitian untuk mengurangi risiko pemeriksaan.

---

This study aims to analyze problem that arise in determining marketing intangibles of advertising, marketing and promotion expense (AMP expense) by distributors whose brand of the products are owned by affiliates and determine arm’s length principle of AMP expense based on the provisions and concepts of transfer pricing. The concept used in this study are OECD (2017) and tax regulations that apply in Indonesia. This research uses a qualitative approach with a case study at PT Z. The results show that the indicator that can be used to determine the emergence of marketing intangibles from transfer pricing AMP expenses of affiliated companies is the amount of AMP expense that exceeds the amount of AMP expense from the comparison company according to the results of interviews with the tax authorities. and academics. The results of the interview are used because there are no tax provisions that can provide guidance in identifying AMP expenses that can cause marketing intangibles. Ownership of marketing intangibles is carried out through an functions, assets, and risks analysis that focus on the development, improvement, maintenance, protection, and exploitation (DEMPE) of marketing intangibles (OECD, 2017). Remuneration for marketing intangibles can be given in the form of a reduction in the purchase price, direct compensation for expenses that exceed the expenses of independent parties plus profits based on the functions and risks borne (OECD, 2017). Arm’s length principle of AMP expense transfer pricing transactions in this study can be used by research object to reduce audit risk."

"Skripsi ini membahas tentang kondisi dunia bisnis saat ini dimana banyak perusahaan multinasional memanfaatkan praktek transfer pricing untuk kepentingan perpajakannya, yaitu untuk meminimalkan beban pembayaran pajaknya. Hal ini tentu sangat merugikan suatu negara. Oleh karena itu, pihak otoritas pajak mewajibkan setiap perusahaan multinasional untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) atas transaksinya antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Skripsi ini menganalisis bagaimana suatu perusahaan multinasional (dalam hal ini PT XYZ) menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai PER-32/PJ/2011 melalui transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (ABC Sdn Bhd & ZMT Sdn Bhd). Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif atas transaksi pendanaan dan kerjasama maintenance sistem komputer PT XYZ dengan pihak istimewa, dan hasil analisis tersebut PT XYZ menerapkan prinsip kewajaran sesuai PER-32/PJ/2011.

---

This thesis discusses the current condition of the business world where many multinational companies take advantage of transfer pricing practices to the benefit of tax, which is to minimize the burden of tax payments. This is very detrimental to a country. Therefore, the tax authorities require every multinational company to apply the principles of fairness and the predominance of business (arm's length principle) on the transaction between the parties that have a special relationship. This thesis analyze how a multinational corporation (in this case PT XYZ) to apply the principles of fairness and the predominance of business according to PER-32/PJ/2011 through transactions with a related party (ABC Sdn Bhd Sdn Bhd & ZMT). The method used is descriptive analysis of the financing transaction and partnership maintenance computer system with related parties, and the results of the analysis of PT XYZ apply the principle of reasonableness in accordance PER-32/PJ/2011."

"Penelitian ini mengambil kasus dari PT Z berdasarkan data perusahaan pada tahun pajak 2019. PT Z melakukan transaksi penjualan dan pembelian dengan pihak afiliasinya yang berada di Indonesia, Jepang, China, Singapura, dan Thailand. PT Z merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi yang memiliki dua lini usaha berbeda, yaitu penyedia jasa dan distributor. Oleh karena itu penyusunan laporan penetapan harga transfer harus dilakukan secara tersegmentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh PT Z dalam menerapkan segmented transfer pricing documentation dan menganalisis implikasi yang ditimbulkan dari penerapan segmented transfer pricing documentation dalam menentukan kewajaran suatu transaksi afiliasi pada PT Z. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sumber informasi berasal dari studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga permasalahan yang dihadapi PT Z dalam menerapkan laporan penetapan jarga transfer tersegmentasi, mulai dari penentuan karakteristik usaha, analisis FAR, hingga permasalahan terkait segmentasi laporan keuangan. Implikasi yang ditimbulkan adalah dapat memberikan kemudahan dalam penentuan metode harga transfer, memberikan kemudahan dalam pencarian data pembanding, serta memberikan tingkat kesebandingan yang lebih akurat.

---

This study took the case of PT Z based on the company’s data in the 2019 tax year. PT Z conducts sales and purchases transactions with its affiliates located in Indonesia, Japan, China, Singapore, and Thailand. PT Z is a company engaged in information technology that has two different business lines, namely service providers and distributor. Therefore, the transfer pricing documentation must be arranged in a segmented manner. This study aims to analyze the problems faced by PT Z in the application of segmented transfer pricing documentationand analyze the implications arising from the application of segmented transfer pricing documentation in determining the arm’s length of an affiliated transaction at PT Z. This study is a descriptive research type and used a qualitative approach, with sources of information coming from literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that there are three problems faced by PT Z in implementing segmented transfer pricing documentation, starting from determining business characteristics, FAR analysis, to problems related to segmentation of financial statements. The implications are to provide convenience in determining the transfer pricing method, provide convenience in finding comparison data, and provide a higher degree of comparability."

"Penelitian ini berfokus mengenai analisis transfer pricing terkait transaksi intra-group financing di Indonesia dengan melakukan studi kasus pada Grup Usaha Perusahaan Penyedia Kendaraan PT MMM Tbk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur baik dari data dokumentasi transfer pricing yang dimiliki oleh grup usaha MMM Tbk, putusan pengadilan di Indonesia yang terkait dengan transaksi intragroup financing, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan dalam analisis transfer pricing pada grup usaha PT MMM Tbk dapat dijadikan pertimbangan bagi manajemen dalam melakukan kebijakan intragroup financing. Selain itu, dalam sudut pandang peraturan perpajakan Indonesia serta praktik yang berlaku di Indonesia, penggunaan analisis transfer pricing intragroup financing yang dilakukan oleh PT MMM Tbk dan anak usaha perlu memperhatikan beberapa kelengkapan khususnya mengacu kepada Draft Discussion OECD terkait intragroup financing serta putusan-putusan pengadilan yang ada dalam rangka untuk meminimalisir terjadi risiko sengketa perpajakan dalam transaksi intragroup financing. Selain itu, dalam sudut pandang peraturan perpajakan Indonesia serta praktik transfer pricing intragroup financing, penggunaan analisis terkait transaksi intragroup financing yang dilakukan oleh PT MMM Tbk dapat diterima.

---

The focus of this study is the analysis on intragroup financing transactions in Indonesia based on the case study in MMM Tbk Group. The study used qualitative approach with descriptive design. Data collection is based on literature studies specifically refers to the case study of group MMM Tbk, Tax Court decision in Indonesia and in-dept interview. The result of this study shows that implementation of transfer pricing analysis on intragroup financing transactions and suggestion for management when deciding policy related to intragroup financing. Furthermore, from the perspective of tax regulation and practice in Indonesia, in the analysis used by MMM Group there are several considerations based on the OECD Draft Discussion regarding intragroup financing and Indonesian tax court decisions to minimalize risk for tax dispute. Moreover, in the view of Indonesia tax regulation and practice, the use of arm`s length principle for intragroup financing by MMM Group is acceptable."

"Pada masa pandemi Covid-19, perusahaan multinasioanal yang terkena dampak pandemi Covid-19 melakukan comparability adjustment untuk meningkatkan kesebandingan. Namun, dalam praktiknya penerapan comparability adjustment banyak menimbulkan sengketa pajak karena ketiadaan regulasi dalam negeri yang mengatur serta menjelaskan penerapan comparability adjustment, sehingga seringkali terjadi perbedaan pemahaman antara DJP dengan Wajib Pajak. Salah satu kasus sengketa mengenai comparability adjustment yang terjadi adalah kasus PT X pada tahun pajak 2020. Dalam pembuatan TP Doc tahun 2020, PT X menggunakan dua metode yang berbeda antara metode untuk mekakukan analisis TP dengan metode untuk melakukan comparability adjustment. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan konsep comparability adjustment di Indonesia serta menganalisis kesesuaian penerapan comparability adjustment yang dilakukan oleh PT X dengan konsep comparability adjustment yang diterapkan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan (wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara garis besar, konsep comparability adjustment yang dianut oleh Indonesia sama dengan konsep comparability adjustment yang berlaku secara internasional dan dapat dilakukan sepanjang tidak terdapat material difference dan perbedaan tersebut dapat disesuaikan. Comparability adjustment dapat diterima oleh DJP apabila Wajib Pajak dapat menjelaskan secara rinci poin-poin penyesuaian, data yang akurat, dan perhitungan yang andal. Dalam hal ini, Langkah PT X untuk mengombinasikan dua metode sudah sesuai dengan konsep comparability adjustment yang diterapkan oleh Indonesia dan tidak mengindikasikan bahwa PT X mengubah metode analisis dari TNMM ke CPM. Selain itu, penyesuaian biaya langsung yang dilakukan oleh PT X juga dinilai sudah tepat sesuai dengan konsep akuntansi cost matching against revenue.

---

During the Covid-19 pandemic, multinational companies that were impacted by the pandemic implemented comparability adjustments to improve comparability. However, in practice, the application of comparability adjustments often led to tax disputes due to the absence of domestic regulations that regulate and explain the application of comparability adjustments, resulting in differences in understanding between the tax authority and taxpayers. One tax dispute case regarding comparability adjustments occurred with PT X in the 2020 tax year. The purpose of this study is to analyze the implementation of the concept of comparability adjustments in Indonesia and to analyze the suitability of the comparability adjustments made by PT X with the concept of comparability adjustments as applied in Indonesia. The research was conducted using a qualitative approach and data collection techniques through literature studies and field interviews. The results indicate that, in general, the concept of comparability adjustments applied in Indonesia is the same as the concept of comparability adjustments applied internationally and can be carried out as long as there are no material differences and the differences can be adjusted. Comparability adjustments can be accepted by the tax authority if taxpayers can explain in detail the adjustment points, accurate data, and reliable calculations. In this case, PT X's step to combine two methods is in accordance with the concept of comparability adjustments applied in Indonesia and does not indicate that PT X has changed the analysis method from TNMM to CPM. In addition, the direct cost adjustment made by PT X is also considered appropriate according to the concept of cost matching against revenue accounting."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Praktik Transfer Pricing Dalam Produk Digital Pada PT KLM. Penelitian ini dilakukan karena adanya koreksi terhadap transaksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PT KLM. Koreksi tersebut akan dilakukan karena adanya perbedaan penggunaan metode yang dilakukan oleh PT KLM dengan metode yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Transaksi yang dilakukan oleh PT KLM dengan KLM Ltd adalah transaksi produk digital, yang dilakukan dengan media elektronik. Metode yang digunakan oleh PT KLM adalah metode Transactional Net Margin Method (TNMM) atas transaksi PT KLM dengan KLM Ltd. Direktorat Jenderal Pajak tidak menyetujui transfer pricing dokumentasi yang dilakukan oleh PT KLM. Transaksi perdagangan konvensional dengan transaksi perdagangan melalui media elektronik merupakan hal yang berbeda. Berdasarkan perjanjian antara PT KLM dengan KLM Ltd klasifikasi transaksi atas PT KLM dengan KLM Ltd dapat dikategorikan sebagai royalti. Agar memperoleh kepastian hukum atas penggunaan metode tersebut, maka hal-hal yang dilakukan oleh PT KLM yaitu Advance Pricing Agreement. Perdagangan konvensional dengan perdagangan melalui media elektronik merupakan perdagangan yang berbeda. Most apropriate metode atas transaksi PT KLM dengan KLM Ltd adalah Comparable Uncontrolled Price. Terkait hal ini, PT KLM mengajukan Advance Pricing Agreement untuk memperoleh kepastian atas metode yang terbaik untuk digunakan dalam transaksi ini.

---

This thesis discusses the Analysis of Transfer Pricing Practices in Digital Products at PT KLM. The research is made, since there was a correction of the transactions has been made by the Directorate General of Taxation to PT KLM. This correction will be made, since there is a difference of the method which been performed by PT KLM with the method approved by the Directorate General of Taxation.

The transaction of PT KLM with KLM Ltd. was product digital transaction with electronic media. PT KLM uses Transactional Net Margin Method (TNNM) Transaction with KLM Ltd. Unfortunately, the Directorate General of Taxation does not approve transfer pricing documentation by PT KLM.

Conventional trade transactions with trading transactions by electronic media is different. Based on the agreement between PT KLM with KLM Ltd. PT KLM's classification transaction with KLM Ltd., could be categorized as royalty. In order to have legal certainty for the use of this method, therefore PT KLM should be Advance Pricing Agreement.

Conventional trade with trading by electronic media is a different trade. Most appropriate method of PT KLM’s transactions with KLM Ltd is Comparable Uncontrolled Price. Related to this, PT KLM files an Advance Pricing Agreement to obtain assurance for the best method on this transaction."

"Praktik transfer pricing merupakan praktik yang tidak dapat dihindarkan dalam dunia bisnis. Praktik ini berpotensi untuk merugikan negara dengan cara menggeser laba ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisi bentuk hubungan istimewa, transaksi, dan tujuan dari praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT X, menguraikan dan menganalisis Implikasi transfer pricing documentation terhadap SPT PPh Badan dan manajemen pajak dalam transfer pricing documentation PT X, menguraikan dan menganalisis pengenaan PPh atas dividen pada transaksi PT X dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa saat pemeriksaan pajak. Pendekatan penelitan menggunakan kualitatif dengan tujuan desktriptif analis, manfaat penelitian murni, serta dimensi waktu cross-sectional yang dilakukan pada tahun 2019-2020. Hasil dari penelitian ini adalah praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT X mempunyai bentuk hubungan istimewa kepemilikan saham dan pengusaan manajemen, yang dapat diidentifikasi dari dokumen akta pendirian dan perubahan, dokumen akuntansi dan dokumen pajak, serta company profile. Selain itu, praktik transfer pricing memiliki implikasi terhadap SPT PPh Badan dikarenakan manajemen pajak yang kurang baik. Implikasi transfer pricing documentation pada pemeriksaan pajak berupa koreksi dividen yang dilakukan pemeriksa pajak. Koreksi dividen tidak dapat dikenakan kepada lawan transaksi yang tidak memiliki saham.

---

Transfer pricing practice cannot be avoided in business world. This practice has the potential to detrimental to the state by shifting the profit to countries with lower tax rate. This thesis aims to describe and analyze the form of related party, the transaction, and objectives of transfer pricing practices. Describe and analyze the implication of transfer pricing documentation on corporate income tax return and tax management on in PT X transfer pricing documentation. Describe and analyze the income tax imposition on dividends during 2016 tax audit. This research approach used the qualitative with purpose descriptive analysis, pure research benefit, and the cross-sectional time dimension that was carried out in 2019-2020. Result of this research is the transfer pricing practice carried out by PT X has related party in the form of shareholders and management control, which can be identified from the deeds of incorporation and amendments, accounting documents and tax documents, and company profile. The practice of transfer pricing has implications for corporate income tax returns due to poor tax management. The implication of transfer pricing documentation on tax audits is dividend corrections made by the tax auditor. Dividend corrections cannot be applied to the counterparty who does’nt own shares."

"Advance Pricing Agreement (APA) merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa Transfer Pricing dengan bentuk perjanjian yang mengatur ketentuan harga wajar sesuai dengan Arm's Length Principles untuk transaksi pada tahun yang disepakati. Adapun alternatif lain yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa Transfer Pricing yaitu dengan Mutual Agreement Procedure (MAP) atau penyelesaian sengketa sesuai Undang-Undang KUP Pajak seperti upaya keberatan dan banding (dispute settlement). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan APA sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa Transfer Pricing berdasarkan analisis biaya dan manfaat dengan menggunakan studi kasus pada PT X. PT X merupakan anak perusahaan dari induk perusahaannya yang berada di Jepang. PT X dalam prakteknya menjalankan fungsi pabrikasi atau sebagai contract manufacturer. Berdasarkan skema bisnis yang dijalankan ini, maka permasalahan Transfer Pricing menjadi suatu permasalahan yang selalu dihadapi PT X pada setiap pemerikaan pajak. Analisis biaya dan manfaat dilakukan dengan membandingkan komponen biaya dan manfaat dalam bentuk berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible) dari setiap alternatif. Rekomendasi penelitian ini adalah menjelaskan mengapa APA merupakan alternatif yang terbaik bagi PT X diantara alternatif lainnya dalam menghadapi sengketa Transfer Pricing.

---

Advance Pricing Agreement (APA) is an alternative for Transfer Pricing disputes through an agreement that regulates fair price provisions in accordance with the Arm's Length Principles for transactions in the agreed year. Other alternatives can be reached by taxpayers in the settlement of Transfer Pricing disputes, such as the Mutual Agreement Procedure (MAP) or dispute settlement in accordance with the KUP Tax Law such as objection and appeal. This study aims to analyze the use of APA as an alternative to transfer pricing dispute based on cost and benefit analysis using a case study at PT X. PT X is a subsidiary of its parent company in Japan. In practice, PT X performs the function a contract manufacturer. Based on this business scheme, the Transfer Pricing problem is a problem that is always found in every tax examination. The cost and benefit analysis is conducted by comparing the components of costs and benefits in tangible and intangible forms of each alternative. The recommendation of this research is to explain why APA is the best alternative for PT X among other alternatives in dealing with Transfer Pricing disputes."

"Sengketa pajak yang sering terjadi antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak disebabkan karena perbedaan pendapat, salah satunya perbedaan penerapan metode transfer pricing. Penerapan metode transfer pricingmerupakan salah satu tahapan Wajib Pajak dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis argumentasi antara PT Y dengan DJP terhadap penerapan the most appropriate yang digunakan dalam prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi pembelian barang dagang oleh PT Y Tahun 2020. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa the most appropriate method untuk transaksi pembelian PT Y dengan pihak afiliasi adalah metode Transactional Net Margin Method (TNMM). Metode Transactional Net Margin Method (TNMM) lebih tepat untuk diterapkan karena penerapan di tingkat laba operasi tidak terlalu dipengaruhi oleh berbagai perbedaan transaksional terkait dengan harga. Selanjutnya, metode ini lebih toleran terhadap perbedaan fungsi dibandingkan dengan pengujian di tingkat laba kotor karena perbedaan fungsi akan tercermin pada beban operasi dimana dengan melakukan perhitungan atas beban operasi dapat mereduksi perbedaan fungsi yang ada, dimana PT Y melakukan fungsi pemasaran, periklanan, dan promosi serta kegiatan aktivitas subkontrak sehingga memberikan penambahan nilai terhadap fungsi dari produk yang didistribusikan tersebut. Transactional Net Margin Method (TNMM) pun lebih tepat digunakan jika rincian terkait informasi pencatatan akuntansi tidak tersedia sebagaimana PT Y mengalami kesulitan dalam menganalisis dan keterbatasan untuk melihat secara rinci berkaitan dengan komponen yang berada pada laporan keuangan pembandingnya serta hanya berdasarkan pada asumsi saja. Selain itu, adanya biaya yang terletak di dalam beban operasi sehingga pengujian kewajaran di tingkat laba operasi lebih tepat.

---

Tax disputes that often occur between taxpayers and the Directorate General of Taxes are caused by differences of opinion, one of which is the difference in the application of the transfer pricing method. The application of the transfer pricing method is one of the stages of the taxpayer in applying the principles of fairness and business practice. The purpose of this study was to analyze the arguments between PT Y and DGT regarding the application of the most appropriate which is used in the principles of fairness and business practice in the purchase of merchandise transactions by PT Y in 2020. The research was carried out using a qualitative approach and data collection techniques using literature and research. field in the form of in-depth interviews. The results of this study indicate that the most appropriate method for PT Y's purchase transactions with affiliated parties is the Transactional Net Margin Method (TNMM). The Transactional Net Margin Method (TNMM) method is more appropriate to apply because the application at the operating profit level is not too affected by various transactional differences related to prices. Furthermore, this method is more tolerant of differences in functions compared to testing at the gross profit level because differences in functions will be reflected in operating expenses whereby calculating operating expenses can reduce the differences in existing functions, where PT Y performs marketing, advertising and promotion functions as well subcontracting activities so as to provide added value to the function of the distributed product. The Transactional Net Margin Method (TNMM) is also more appropriate to use if details related to accounting recording information are not available as PT Y has difficulties in analyzing and has limitations in seeing in detail related to the components in its comparative financial statements and is only based on assumptions. In addition, there are costs that are included in operating expenses so that the test for fairness at the level of operating profit is more appropriate."

"Terhitung sejak 2008 hingga dikeluarkannya PER 32/PJ/2011, transaksi afiliasi yang melebihi threshold harus dipersiapkan dokumentasi transfer pricing dan menjadi beban disisi Wajib Pajak. Ditengah belum meratanya pengetahuan mengenai dokumentasi transfer pricing serta regulasi terkait transfer pricing yang dirasa belum cukup komprehensif sebagai rujukan di Indonesia, hal ini akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap beban kepatuhan. Penelitian ini membahas biaya kepatuhan Wajib Pajak dalam persiapan dokumentasi transfer pricing. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan terpenuhinya indikator biaya kepatuhan oleh wajib pajak namun dengan pemenuhan yang berbeda-beda atas kriteria dari indikator yang dijabarkan kepada wajib pajak.

---

As from 2008 until the issuance of PER 32/PJ/2011, affiliate transactions that exceed the threshold should be prepared transfer pricing documentation and it will be a burden by taxpayer. In conditions which lack of knowledge about transfer pricing documentation and regulation related to transfer pricing are not comprehensive enough as a guidance in Indonesia, that’s will be indirectly affect to tax compliance.

This study discusses tax compliance cost in the preparation of transfer pricing documentation. The approach used in this study is quantitative with descriptive method.

Results of this showed the fulfillment of the indicators of compliance costs by taxpayers but any different fulfillment of criteria from compliance cost indicators had set out by taxpayers."