Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana upaya hukum yang dilakukan Pemegang Polis Kresna Link Investa (K-Lita) terhadap penundaan pembayaran klaim, dampak hukum penundaan pembayaran klaim polis terhadap kewajiban polis, dan peran OJK dalam menangani penundaan pembayaran klaim polis Kresna Link Investa (K-Lita) terhadap pemegang polis? Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah (1) Pemegang Polis mengalami kerugian yang terjadi akibat wanprestasi yang dilakukan Penanggung, maka Pemegang Polis berhak menuntut ganti kerugian kepada Penanggung sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata; (2) Upaya hukum yang dilakukan Pemegang Polis tidak tepat; (3) Peran OJK dalam menangani penundaan pembayaran klaim polis K-Lita sudah sesuai dengan pasal 6, dan 9 huruf G dan H UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK jo. Ps. 60 ayat (2) huruf M UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Penulis memberikan saran sebagai berikut: (1) Pemegang Polis hendaknya melakukan upaya hukum sebagaimana ketentuan mengenai klausul penyelesaian sengketa pada ketentuan umum Polis K-Lita.; (2) Penanggung dalam menyusun produk hendaknya memberikan hasil investasi yang wajar; (3) Alangkah baiknya jika OJK meningkatkan fungsi pengawasannya kembali supaya dikemudian hari tidak terjadi kasus serupa.

---

This thesis discusses how the legal action taken by Kresna Link Investa (K-Lita) Policy Holders for delays in claim payments, the legal impact of delaying policy claims payments on policy obligations, and the role of OJK in handling delays in payment of Kresna Link Investa (K-Lita) policy claims) against policyholders? This research uses the juridical-normative method where the research data mostly comes from the literature study. The results of this study are (1) the Policy Holder suffers a loss that occurs as a result of a default by the Insurer, then the Policy Holder has the right to claim compensation from the Insurer in accordance with Articles 1243 of the Indonesian Civil Code; (2) the legal action taken by the Policy Holder is not appropriate; (3) The role of OJK in handling delays in payment of K-Lita policy claims is in accordance with Articles 6 and 9 letters G and H of Law No. 21 of 2011 concerning OJK jo. Ps. 60 paragraph (2) letter M of Law No. 40 of 2014 concerning Insurance. The author provides the following suggestions: (1) Policy Holders should take legal action in accordance with the provisions stipulated in the dispute resolution clause in the general provisions of the K-Lita Policy; (2) Insurers in preparing products should provide reasonable investment returns; (3) It would be nice if OJK increased its supervisory function again so that in the future there would be no similar cases."

"Skripsi ini menggambarkan ekses klaim provider PT Asuransi X pada polis yang diterbitkan tahun 2012 periode pelayanan Januari 2012 ? Oktober 2013. Penelitian ini adalah penelitian cross sectional dengan desain deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian dari data-data sekunder perusahaan dapat digambarkan bahwa biaya ekses klaim dipengaruhi oleh beberapa faktor, untuk faktor klasifikasi provider provider gold 50,20% dan 49.80 % dari total biaya ekses untuk provider silver. Faktor jenis kepesertaan ; karyawan 43.98%, pasangan 36.68% dan kepesertaan anak 19.35 % dari total biaya ekses klaim. Faktor berikutnya paket manfaat/pelayanan kesehatan yang terdiri dari rawat inap 51,43%, rawat jalan 29.05%, persalinan 13,19%, rawat gigi 6.24% dan paket manfaat kacamata 0.09% dari total biaya ekses klaim. Dari faktor kesesuaian isi polis terkait limitasi manfaat; rawat inap 52.96%, rawat jalan 23.75%, persalinan 15.02%, rawat gigi 8.16%, sedangkan limitasi manfaat kacamata 0.11% dari total biaya ekses klaim. Dari faktor pengecualian pada polis yang disebabkan karena: pengecualian diagnose 41.38%, pengecualian obat 31.27%, tindakan tidak indikasi 18.48%, pelayanan diluar tanggal efektif polis 7.13%, non medis 1.07% dan peserta yang tidak memiliki paket manfaat 0.66% dari biaya ekses klaim.

---

This study aims to describe the excess claim at PT Insurance X provider for policy issued in 2012 at January 2012 ? October 2013 Service Period. This study is cross sectional study with descriptive design through a quantitative approach. The result showed taken from Insurance Company secondary data describe that the excess claim cost influence by some factors, for classification of provider factor; gold provider reach 50.20% and 49.80% for silver provider from totally excess claim cost. Type of membership factor; employee 43.98%, couple 36.68% and children membership 19.35% from totally excess claim cost. The next factor of package benefit/health services that consist of inpatient 51.43%, outpatient 29.05%, maternity 13.19%, dental service 6.24% and package benefit of glasses 0.09% from totally excess claim cost. From the factor of compatibility policy content related to limitation of benefit inpatient 52.96%, outpatient 23.75%, maternity 15.05%, dental service 8.16% and package benefit of glasses 0.11% from totally excess claim cost. From the exclusion policy that caused by diagnose exclusion 41.38%, medicine exclusion 31. 27%, not indication treatment 18.48%, services out of effective date policy 7.13%, non medical 1.07% and member that have not benefit package 0.66% from totally excess claim cost."

"Manajemen klaim menjadi hal yang sangat penting dalam bisnis asuransi dan berperan dalam mebangun citra perusahaan. Dimana TPA X sebagai administrator Asuransi dituntut untuk memberikan analisis klaim kepada peserta secara tepat. Penelitian ini dilakukan dengan desain kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya yang mempengaruhi ketepatan proses analisis klaim TPA X pada PT. Asuransi adalah perubahan ketentuan polis, kurangnya beberapa sarana dan prasarana juga sistem informasi yang menunjang ketepatan proses analisis klaim.

---

Claims management becomes very important in the business of insurance and reestablished role in the company's image. As an administrator Insurance, PT TPA X required to guarantee proper claim to all members. This research is quantitative and qualitative design, using the techniques of data collection includes in-depth interviews, and a review of documents.

The results showed that the resources that affect the precision of the analysis process claims TPA X at PT Asuransi Y is a change of policy provisions, lack of some facilities and infrastructure information sistems also support the accuracy of the analysis process claims."

"Polis Asuransi Hull & Machinery merupakan salah satu bentuk polis yang kerap digunakan sebagai perlindungan untuk kapal-kapal yang ada di Indonesia hingga saat ini. Dalam Produk polis ini sendiri terdapat klausa baku yang mengatur mengenai pertanggungjawaban umum atau yang dikenal sebagai General Average yaitu prinsip kontribusi dari para pihak terhadap suatu kejadian yang terdapat beberapa kepentingan di dalamnya, terutama yang sering terjadi pada saat dilakukannya penyelamatan terhadap suatu kapal (Salvage). Dalam Skripsi ini akan membahas mengenai penerapan Asas General Average terhadap tindakan Penyelamatan Kapal antara PT Alatas Marine dan PT Tugu Asuransi Indonesia, yang kemudian menyebabkan tertundanya klaim atas Polis Asuransi Hull & Machinery. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pengaturan mengenai General Average pada prinsipnya telah diatur dalam KUHD namun mengenai limitasi dan tanggungjawab para pihak terkhususnya perihal penyelamatan kapal lebih khusus diatur dalam Marine Insurance Act 1906.Akan tetapi, pertimbangan hukum dari hakim pada Pengadilan Negeri tidak sesuai, dikarenakan dalam putusannya telah menghukum dan mewajibkan penanggung untuk membayarkan klaim yang tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dibayarkan secara kontribusi menurut Asas.

---

Hull & Machinery Insurance Policy  is a form of policy that is often used as protection for ships in Indonesia until now. In this policy product itself there is a standard clause that regulates general liability or what is known as General Average, which is the principle of contribution from the parties to an event that has some interest in it, especially those that often occur during the rescue of a ship (Salvage). In this thesis will discuss the application of the General Average Principle to ship rescue actions between PT Alatas Marine and PT Tugu Asuransi Indonesia, which then causes delays in claims on the Hull & Machinery Insurance Policy. The research method used is normative legal research that uses analytical descriptive research methods. In this study, it was found that the Regulation on General Average has in principle been regulated in the KUHD but regarding the limitations and responsibilities of the parties, especially regarding the rescue of ships, it is more specifically regulated in the Marine Insurance Act 1906.However, the legal considerations of the judges in the District Court are not appropriate, because in their decisions they have punished and obliged the insurer to pay claims that are not in accordance with the value that should be  paid on a contribution basis according to the General Average Principle."

"Skripsi ini membahas bagaimana pelanggaran penerapan prinsip utmost good faith dalam sebuah perjanjian asuransi dapat membatalkan asuransi itu sendiri. Pada skripsi ini pembahasan dibagi tiga. Pertama, pembahasan mengenai pengertian asuransi ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kedua, pengertian prinsip utmost good faith dalam asuransi ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan penerapan prinsip secara umum. Ketiga, pembahasan mengenai pelanggaran prinsip utmost good faith yang dilakukan oleh Alm. Mardi Simarmata berupa penyembunyian fakta material dalam perjanjian asuransinya dengan PT Avrist Assurance. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif, dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) prinsip utmost good faith merupakan sebuah prinsip yang harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian asuransi, (2) perjanjian asuransi antara Alm. Mardi Simarmata dan PT Avrist Assurance merupakan perjanjian yang batal demi hukum, dan (3) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 135/Pdt.Plw.BPSK/2012/PN.TNG merupakan putusan yang benar meskipun Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan pada pelanggaranprinsiputmost good faithdalam pertimbangan hukumnya, sedangkan Putusan Mahkamah Agung No. 560K/Pdt.Sus/2012 tidaklah sesuai dengan prinsip hukumasuransi yang berlaku.

---

This thesis discusses about how breach of utmost good faith principle nullifies the agreement itself. In this thesis, discussion about the breach is divided into three sections. First, explanation on understanding insurance observed from Business Law Codex, Insurance Business Act, and Indonesian Export Financing Institution Act. Second, explanation on utmost good faith principle in insurance law observed from Business Law Codex and the principle that is applied in general. Third, explanation on breach of utmost good faith principle in the case of The Late Mardi Simarmata against PT Avrist Assurance, wherein The LateMardi Simarmata did a concealment in his agreement with PT Avrist Assurance. This thesis is a normative juridical research, which some of the data of this thesis are based on the related literatures.

From the research, this thesis states that (1) the utmost good faith principle is a basic principle that must be implemented in every insurance agreement, (2) agreement between The Late Mardi Simarmata and PT Avrist Assurance is null and void, which made the heir of The Late Mardi Simarmata, Hermi Sinurat, could not seek for payment of her husband?s insurance, and (3) decision from the Court is right even though the utmost good faith principle was less considered by the judges, whereas Supreme Court?s decision is wrong because it does not fit the legal principles of insurance which is applied in general."

"Dalam rangka menjamin kepuasan pelanggan, AJB Bumiputera 1912 KC Menteng memiliki target untuk menyelesaikan proses klaim penebusan dalam batas waktu maksimal 20 hari kerja atau 30 hari kalender. Dari target tersebut, dalam periode waktu Januari - Juni 2013, terjadi sejumlah 24 kasus (26.97%) keterlambatan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui gambaran faktorfaktor yang menghambat durasi penyelesaian proses klaim penebusan kontrak asuransi individu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deksriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan peningkatan keahlian kerja; peningkatan kualitas latar belakang pendidikan di bidang asuransi; pembaharuan dan sosialisasi terhadap SOP; integrasi database nasabah.

---

In order to ensure customer satisfaction, AJB Bumiputera 1912 KC Menteng has a target to complete a redemption process claims within 20 working days or 30 calendar days. In the time period of January to June 2013, there were delays at the number of 24 cases (26.97%).

The authors wanted to know the overview of the factors that hinder the completion of claim redemption duration. This study is a descriptive qualitative research design.

The results suggest the need to improve working skills; to improve the quality of insurance educational; renewal and disseminate the SOP; integration of customer databases."

"Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban perusahaan asuransi usaha bersama AJBB 1912 atas terjadinya gagal bayar klaim asuransi dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 2/PDT.G/2021/PN Mme. dan Jakarta Selatan Nomor: 482/PDT.G/2020/PN Jkt. Sel. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terbagi atas dua masalah, yakni: pertama, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang polis AJBB 1912 atas perintah eksekusi putusan untuk membayar klaim asuransi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Maumere dan Jakarta Selatan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap namun eksekusi tetap tidak dilaksanakan oleh AJBB 1912; dan kedua, bagaimanakah pertanggungjawaban AJBB 1912 yang tidak mau menjalankan perintah eksekusi atas kedua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan data sekunder, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Pemegang Polis AJBB 1912 adalah dengan menempuh upaya litigasi dan mengadukan permasalahan yang dihadapi ke OJK. Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban dari AJBB 1912 atas tidak dilaksanakannya perintah eksekusi atas kedua putusan tersebut adalah dengan melakukan penjualan sebagian asetnya untuk melaksanakan perintah eksekusi atas putusan pengadilan. Saran dari penelitian ini adalah bahwa OJK perlu untuk memberikan peringatan dan tekanan kepada AJBB 1912 untuk melaksanakan perintah eksekusi atas putusan pengadilan dan agar AJBB 1912 segera menjual sebagian asetnya untuk dapat melaksanakan perintah eksekusi atas putusan pengadilan.

---

This thesis presents the results of research or studies on the liability of The Mutual Insurance Company AJBB 1912 for failure of payment in insurance claims on the Maumere District Court Decision No. 2/PDT.G/2021/PN Mme and South Jakarta No. 482/PDT.G/2020/PN Jkt.Sel. The problems discussed in this research are divided into two problems, namely: first, how are the legal efforts that can be taken by the AJBB 1912 policy holders against the order to execute both court decisions which have executable legal force but the execution is still not carried out by AJBB 1912; and second, how are the liabilities of AJBB 1912 who doesn’t want to carry out the execution order of both the court decisions. The research method used in this research is juridical-normative with secondary data, and data analysis is carried out qualitatively. The results of this study indicate that the legal efforts that can be taken by the AJBB 1912 Policy Holders are by taking litigation efforts and reporting the problems they face to the OJK. Furthermore, the form of liability from AJBB 1912 for not carrying out the execution order for the two decisions is by selling part of its assets to carry out the execution order for the court decision. The suggestion from this research is that the OJK needs to give a warning and pressure towards AJBB 1912 to carry out the execution order on the court decisions and so that AJBB 1912 immediately sells some of its assets so that it can carry out the execution order on the court decisions."

"Ketidaktepatan dalam penetapan nilai cadangan klaim asuransi kendaraanbermotor PT Asuransi Syariah ?X? dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam menyiapkan cadangan untuk menutup klaim asuransi kendaraan bermotor disamping dapat berpengaruh terhadap profit/loss perusahaan serta tingkat kesehatan perusahaan asuransi tersebut. Data yang digunakan adalah data klaim asuransi kendaraan bermotor baik frekuensi maupun severitasnya per hari serta nilai cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor per tahun, mulai dari tahun 2001 - 2006. Metode pengumpulan data yang digunakan ádalah metode wawancara dan dokumenter, sedangkan alat analisis yang dipakai adalah metode AMA khususnya Loss Distribution Approach (LDA) ? Aggregation, serta validasi model dilakukan dengan backtesting ? Loglikelihood Ratio (LR).Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyimpangan yang terjadi antara cadangan yang harus dicadangkan untuk menutupi klaim asuransi kendaraan bermotor dengan klaim asuransi yang sebenarnya terjadi pada PT Asuransi Syariah "X" selama enam tahun cenderung positif; 2) Berdasarkan hasil perhitungan, cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor dengan menggunakan metode alternatif yaitu metode LDA - Aggregation pada tingkat kepercayaan 99% untuk 1 (satu) hari mendatang sebesar Rp 3.532.505.204,00. Sedangkan cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor pada tingkat kepercayaan 95% untuk 1 (satu) hari mendatang sebesar Rp 1.275.399.762,00.; 3) Hasil pengujian model dengan menggunakan back testing, khususnya cara LR menunjukkan bahwa model pengukuran cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor valid, baik pada a = 1% maupun a = 5%; 4) Metode yang dapat digunakan untuk penetapan pengukuran cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor yang lebih mendekati nilai klaim asuransi kendaraan bermotor yang sebenarnya terjadi adalah dengan menggunakan metode LDA Aggregation.

---

Inaccuracy on establishment of motor vehicle insurance claim reserve value in PT Asuransi Syariah ?X? could lead to incorrectness in preparation of reserve to cover motor vehicle insurance claims, moreover it also could influence firm profit/loss and level of insurance firm health. Data utilized in this research consisted of motor vehicle insurance claim data both in term of frequency and severity per day. In addition, it also used data regarding motor vehicle insurance claim reserve yearly, from 2001-2006.Research shown that 1) deviation between motor vehicle insurance reserve and actual motor vehicle insurance claim of PT Asuransi Syariah "X" during six years inclined positive; 2) result from measurement of motor vehicle insurance reserve using Loss Distribution Approach-Aggregation method with 99% confidence level for the next day was Rp 3.532.505.204,00. Meanwhile, unexpected loss value with 95% confidence level for the next day was Rp 1.275.399.762,00; 3) model validation result using back testing, especially Loglikelihood Ratio method shown that measurement model of motor vehicle insurance reserve was valid , both with value a = 1% and a = 5% ; 4) motor vehicle insurance reserve measurement method which had the closer value with the real motor vehicle claim was LDA Aggregation."

"Penelitian ini menganalisa bagaimana legalitas dan penerapan pembayaran secara Ex-Gratia yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam penyelesaian klaim asuransi. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pembayaran secara Ex-Gratia memiliki arti “atas dasar kebijaksanaan” merupakan pembayaran yang didasari oleh rasa kemanusiaan dan iktikad baik dari perusahaan asuransi. Pembayaran ini bukanlah merupakan kewajiban hukum dan bersifat sukarela. Penelitian ini membahas 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu bagaimana legalitas dari pembayaran secara Ex-Gratia dalam penyelesaian klaim asuransi dan kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap penyelesaian klaim asuransi dalam Putusan Nomor 670/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran Ex-Gratia merupakan hal yang lazim dilakukan di Indonesia. Pembayaran secara Ex-Gratia ini merupakan hal yang legal digunakan oleh perusahaan asuransi. Legalitas pembayaran ini didukung oleh fakta bahwa pembayaran ini merupakan kebijakan perusahaan dan tidak dapat dipaksakan sebagai hak bagi tertanggung. Pembayaran secara Ex-Gratia juga dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa klaim asuransi. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada kasus putusan aquo, telah salah mengartikan pembayaran secara Ex-Gratia ini. Penyelesaian klaim asuransi secara Ex-Gratia sah dilakukan oleh PT Asuransi Mega Pratama dalam kasus Putusan Nomor 670/PDT.G/2015/PN.Jkt.Sel. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak terkait, termasuk juga lembaga sektor keuangan di bidang perasuransian untuk membentuk suatu kebijakan dan prosedur terkait mekanisme penerapan pembayaran secara Ex-Gratia dalam rangka memberikan perlindungan bagi perusahaan asuransi, sebagai penanggung, serta tertanggung.

---

This paper analyses the legality and application of Ex-Gratia payments which is used by insurance companies on insurance claim settlements. This paper is written by using a doctrinal research method. Ex-Gratia payment means "as of grace", which is a payment based on humanity and good faith of the insurance company. This payment is not a legal obligation and it is voluntary. This research examines 2 (two) main issues, such as the legality of Ex-Gratia payment on insurance’s claim settlement and suitability of judge’s consideration on insurance’s claim settlement in Court Decision Number 670/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. The result of this research shows that Ex-Gratia payments are commonly used in Indonesia. Ex-Gratia payments are basically legal to be used by insurance companies. The legality of this payment is supported by the fact that this payment is a company policy and cannot be enforced as the right for the insured. Ex- Gratia payments can also be an alternative dispute resolution of insurance claims. In their considerations in the aquo case of court decision, the Judge’s has misinterpreted the Ex-Gratia payment. The settlement of insurance claim by Ex-Gratia was a lawful act by PT Asuransi Mega Pratama in the case of Court Decision Number 670/PDT.G/2015/PN.Jkt.Sel. The results of this research are expected to become source of knowledge for relevant parties, including financial sector institutions in the field of insurance to form a policy and procedure for mechanism of applying Ex-Gratia payments in order to provide protection for insurance companies, as insurers, and the insureds as well."