Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pembentukan kapital sosial pada penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) di Dusun Sade, Nusa Tenggara Barat. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa melalui program berbasis Conditional Cash Transfer (CCT) memengaruhi kesejahteraan komunitas yang mendapatkan intervensi sosial. Selain itu, kapital sosial yang dimiliki oleh masyarakat menjadi kunci utama untuk mendorong keberhasilan program intervensi sosial yang dilakukan. Namun, kajian mengenai pembentukan kapital sosial belum banyak menjadi fokus penelitian. Peneliti berargumen bahwa pembentukan kapital sosial berguna bagi KPM-PKH menjadi lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan menuju kesejahteraan sosial. Sebagai sebuah dusun wisata yang lekat dengan budaya adat, karakteristik masyarakat Dusun Sade memiliki keunikan melalui keberadaan lembaga adat yang menjadi konteks dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori kapital sosial Coleman dan Bourdieu sebagai pisau analisis. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan in-dept interview kepada tiga keluarga KPM-PKH melalui The Mother pemilik kartu dan dinas sosial setempat. Temuan dalam penelitian ini bahwa pembentukan kapital sosial KPM-PKH Dusun Sade adalah adanya harapan, norma, dan rasa saling percaya. Peran kapital sosial dikonversikan ke dalam bentuk kapital ekonomi berupa uang untuk dimanfaatkan KPM-PKH. PKH saja tidak cukup untuk program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

---

This study discusses the formation of social capital among beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) in Sade Hamlet, West Nusa Tenggara. Previous research revealed that through a Conditional Cash Transfer (CCT) based program, it affected the welfare of the community who received social intervention. In addition, the social capital owned by the community is the main key to encourage the success of the social intervention program carried out. However, studies on the formation of social capital have not been the focus of much research. The researcher argues that the formation of social capital is useful for KPM-PKH to be more effective in alleviating poverty towards social welfare. As a tourist hamlet that is closely related to traditional culture, the characteristics of the people of Dusun Sade are unique through the existence of traditional institutions which are the context in this research. This study uses Coleman and Bourdieu's theory of social capital as an analytical tool. This study uses a qualitative approach by conducting in-dept interviews with three KPM-PKH families through The Mother, the card owner and the local social service. The findings in this study that the formation of social capital KPM-PKH Dusun Sade is the existence of expectations, norms, and mutual trust. The role of social capital is converted into the form of economic capital in the form of money to be utilized by KPM-PKH. PKH alone is not enough for poverty alleviation programs in Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai pembentukan kapital sosial pada penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) di Dusun Sade, Nusa Tenggara Barat. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa melalui program berbasis Conditional Cash Transfer (CCT) memengaruhi kesejahteraan komunitas yang mendapatkan intervensi sosial. Selain itu, kapital sosial yang dimiliki oleh masyarakat menjadi kunci utama untuk mendorong keberhasilan program intervensi sosial yang dilakukan. Namun, kajian mengenai pembentukan kapital sosial belum banyak menjadi fokus penelitian. Peneliti berargumen bahwa pembentukan kapital sosial berguna bagi KPM-PKH menjadi lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan menuju kesejahteraan sosial. Sebagai sebuah dusun wisata yang lekat dengan budaya adat, karakteristik masyarakat Dusun Sade memiliki keunikan melalui keberadaan lembaga adat yang menjadi konteks dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori kapital sosial Coleman dan Bourdieu sebagai pisau analisis. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan in-dept interview kepada tiga keluarga KPM-PKH melalui The Mother pemilik kartu dan dinas sosial setempat. Temuan dalam penelitian ini bahwa pembentukan kapital sosial KPM-PKH Dusun Sade adalah adanya harapan, norma, dan rasa saling percaya. Peran kapital sosial dikonversikan ke dalam bentuk kapital ekonomi berupa uang untuk dimanfaatkan KPM-PKH. PKH saja tidak cukup untuk program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

---

This study discusses the formation of social capital among beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) in Sade Hamlet, West Nusa Tenggara. Previous research revealed that through a Conditional Cash Transfer (CCT) based program, it affected the welfare of the community who received social intervention. In addition, the social capital owned by the community is the main key to encourage the success of the social intervention program carried out. However, studies on the formation of social capital have not been the focus of much research. The researcher argues that the formation of social capital is useful for KPM-PKH to be more effective in alleviating poverty towards social welfare. As a tourist hamlet that is closely related to traditional culture, the characteristics of the people of Dusun Sade are unique through the existence of traditional institutions which are the context in this research. This study uses Coleman and Bourdieu's theory of social capital as an analytical tool. This study uses a qualitative approach by conducting in-dept interviews with three KPM-PKH families through The Mother, the card owner and the local social service. The findings in this study that the formation of social capital KPM-PKH Dusun Sade is the existence of expectations, norms, and mutual trust. The role of social capital is converted into the form of economic capital in the form of money to be utilized by KPM-PKH. PKH alone is not enough for poverty alleviation programs in Indonesia."

"Program kartu prakerja dalam pelaksanaannya dinilai banyak menuai permasalahan, seperti program yang tidak tepat sasaran, masih ditemukannya tumpang tindih penerima bantuan, serta sering terjadinya keterlambatan pencairan dana insentif. Berangkat dari permasalahan tersebut penelitian ini mengkaji tentang tingkat keberhasilan pengimplementasian program kartu prakerja ditinjau dari perspektif penerima. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program kartu prakerja dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data utama menggunakan metode kuantitatif melalui kuesioner yang disebarkan kepada 156 responden, kemudian didukung dengan teknik wawancara mendalam dengan 7 narasumber. Penelitian ini menggunakan konsep evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif penerima, pelaksanaan program kartu prakerja sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya seperti sistem verifikasi data calon penerima yang terkadang masih tumpang tindih dengan data penerima bantuan sosial, kurangnya kolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian masih ditemukannya penerima program dari kalangan mahasiswa atau pelajar.

---

Kartu prakerja program in its implementation, is considered to have many problems, like a program that isn’t right on target, overlapping beneficiaries are still found, and frequent delays in the disbursement of incentive funds. Leaving the issues the study examined the rate of success of implementation kartu prakerja program from the recipient’s perspective. The purpose of this study is to evaluate the rate of success kartu prakerja program in providing assisting citizens affected by the COVID-19 pandemic in East Lombok Regency. This study used a quantitative approach with the main data collection technique using quantitative methods through questionnaires distributed to 156 respondents, then supported by in-depth interview techniques with 7 informants. The study used the concept of CIPP evaluation (Context, Input, Process, Product). The results showed that based on the recipient's perspective, implementation kartu prakerja program has gone well. However, there are still weaknesses in its implementation such as the data verification system of prospective recipients who sometimes still overlap with the data of recipients of social assistance, lack of collaboration with local governments, then still the discovery of program recipients from among students."

"Conditional Case Transfer (CCT) di Indonesia diimplemantasikan sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus berinvestasi pada kapital manusia. Tesis ini akan membahas inklusi keuangan pada implementasi transformasi bantuan sosial nontunai dalam memberikan kemanfaatan bagi keluarga penerima manfaat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian memunjukkan penerima manfaat memiliki kemudahan dalam mengakses pada layanan keuangan yang ada di wilayah Kelurahan Mampang. Pada kualitas layanan keuangan menunjukkan keragaman jenis dan produk yang sudah dimanfaatkan oleh penerima manfaat. Terdapat pula penerima manfaat melakukan penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan cara digadai ke rentenir. Hal ini terjadi karena tuntutan kebutuhan dasar penerima manfaat. Terakhir, penggunaan layanan keuangan menunjukkan persepsi positif penerima manfaat pada sistem nontunai karena adanya pengetahuan dan pengalaman baru khususnya bagi penerima manfaat yang sebelumnya unbanked, fleksibilitas pengambilan dana bantuan sosial, adanya kepercayaan diri dari penerima manfaat dan bantuan yang dirasa lebih personal.

---

Conditional Case Transfer (CCT) in Indonesia is implemented as the Family Hope Program (PKH) with the aim of alleviating poverty as well as investing in human capital. This thesis will discuss about financial inclution in the implementation of non-cash social assistance transformation in providing benefits for beneficiary families. The research was conducted with a qualitative approach with data collection methods through in-depth interview, observations, and literature and documentation studies. The results of the study show that the beneficiaries have easy access to financial services in the Mampang Village area. The quality of financial services shows the diversity of types and products that have been utilized by the beneficiaries. There are also beneficiaries who abuse the Prosperous Family Card (KKS) by pawning it to moneylenders. This happens because of the basic needs of the beneficiaries. Finally, the use of financial services shows a positive perception of beneficiaries in the non-cash system due to new knowledge and experience, especially for previously unbanked beneficiaries, flexibility in taking social assistance funds, the confidence of beneficiaries and the perceived more personal assistance."

"Status gizi yang buruk pada balita masih menjadi perhatian utama di Indonesia. Berdasarkan RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) 2018, provinsi NTB masuk dalam 10 provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia dengan 33,49 % balita stunting, dan Kabupaten Lombok Timur menjadi Kabupaten degan kasus stunting tertinggi di NTB dengan prevalensi mencapai 43, 5%. Mempertimbangkan dampak jangka panjang dari malnutrisi pada anak, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menempatkan program pengurangan stunting sebagai prioritas. Pada tahun 2017, Desa Pandan Wangi terpilih sebagai salah satu desa percontohan penerapan strategi nasional percepatan pencegahan dan pengurangan stunting. Desa Pandan Wangi berhasil menerapkan pendekatan terpadu dalam penanggulangan stunting melalui intervensi gizi yang spesifik dan sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan peran modal sosial di komunitas Desa Pandan Wangi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan informasi dari informan bidang kesehatan dan non kesehatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa bentuk kapital sosial yang termasuk dalam dimensi struktural, kognitif, dan relasional. Berdasarkan hasil penelitan berhasil mengidentifikasi peran-peran kapital sosial di Desa Pandan Wangi dalam percepatan penurunan stunting

---

The Poor nutritional status of children under five years of age remains a major concern in Indonesia. Based on RISKESDAS (Basic Health Survey) 2018, NTB province was listed as one of the 10 province with the highest stunting rates in Indonesia with 33,49 children are stunted, and Lombok Timur district was the highest stunting in NTB with prevalence reached 43, 5 %. Considering the long-lasting effects of child malnutrition, the district government of Lombok Timur put stunting reduction program as a priority. In 2017, Pandan Wangi village was selected as one pilot village for implementing the national strategy to accelerate stunting prevention and reduction. Pandan Wangi village successfully implemented integrated approach dealing with stunting reduction through specific and sensitive nutrition intervention. The aim of the study was to identify the form and role of social capital in Pandan Wangi village. This was a qualitative study on collecting information from informants the health and non-health sector. Data were collected through in-depth interviews, observation and focus group discussion. The results showed that several forms of social capital included as structural, cognitive and relational. Based on the research results, thera are several roles of social capital in Pandan Wangi villages in accelerating stunting reduction"

"Penulisan ini membahas tentang kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak ditinjau menggunakan kerangka analisis kebijakan sosial oleh Gilbert & Terrel dalam buku Dimensions of Social Welfare Policy. Terdapat empat dimensi utama yang harus diperhatikan dalam kebijakan sosial, yaitu allocation, provision, delivery, dan finance. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus perkawinan anak di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) untuk menurunkan angka perkawinan anak menjadi 6,9% pada tahun 2030 dengan salah satu indikator keberhasilan berupa jumlah daerah yang memiliki kebijakan pencegahan perkawinan anak. Penulisan ini bertujuan mengkaji alokasi, layanan yang ditawarkan, strategi kebijakan, dan pendanaan kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah menggunakan dimensi kebijakan sosial. Penulisan dilakukan dengan metode penulisan integrative review menggunakan jenis content analysis. Penulisan ini menjadi penting untuk menggambarkan kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak di wilayah yang memiliki angka kasus perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi khalayak umum maupun khusus, seperti agen perubahan dalam menyusun maupun mengulas regulasi dan program secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Hasil penulisan menunjukkan bahwa meskipun telah memenuhi keempat dimensi kebijakan sosial, masih terdapat banyak dinamika dalam kebijakan pencegahan perkawinan anak di wilayah NTB dan Kalimantan Tengah. Alokasi kebijakan di setiap daerah menyasar kepada anak, namun masih terdapat perbedaan definisi anak berdasarkan UU yang menjadi patokannya. Bentuk layanan yang diberikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan anak walaupun di setiap daerah memiliki unit pelaksana yang berbeda-beda. Kemudian, hanya Kabupaten Lombok Barat yang sudah memiliki taktik untuk mencegah perkawinan anak melalui program GAMAQ. Pendanaan menggunakan asas otonomi daerah juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah seperti kekuatan fiskal tiap daerah yang beragam.

---

This study discusses the social policy on child marriage prevention reviewed by social policy analysis framework by Gilbert & Terrel in Dimensions of Social Welfare Policy. There are four main dimensions that must be considered in social policy; allocation, provision, delivery, and finance. This study motivated by the high number of child marriage cases in Indonesia. Data by The Central Statistics Agency (BPS) in 2022 shows that West Nusa Tenggara and Central Kalimantan are provinces with child marriage rates above the national average and the highest case in Indonesia. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) has issued a National Strategy for Child Marriage Prevention (STRANAS PPA) to reduce child marriages cases to 6.9% in 2030, which included the number of regions with child marriage prevention as a success indicator. This study aims to describe the allocation, provision, delivery, and finance of social policy of child marriage prevention at West Nusa Tenggara and Central Kalimantan using a social policy dimensions. The study uses integrative review method and content analysis. This study wants to describe the existence of child marriage prevention policy at the highest number of child marriage cases in Indonesia. This study hopefully serves as a reference for both general and specific audiences, such as agents of change in compiling and reviewing regulations and programs in general to improve child welfare and protection. This study shows that despite fulfilling the four dimensions of social policy, remains many dynamics in the prevention of child marriage in NTB and Central Kalimantan. The policy allocation in each region targets children, but there are still differences in the definition of children based on the laws that become the benchmark. The form of services provided aims to achieve child welfare even though each region has different implementing units. Then, only West Lombok District has tactics to prevent child marriage through GAMAQ program. Funding using the principle of local autonomy is also a challenge for the government as the fiscal strength of each region varies."

"Tesis ini membahas konflik dalam kekerabatan yang terjadi di Bima Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Bima berada dalam lingkaran kekerabatan, tetapi terselimut konflik di dalamnya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan dan mengungkap relasi konflik di balik fenomena tawuran antar kampung. Dalam kajian ini, penulis melakukan pengamatan langsung (observasi) dengan metode induktif, wawancara mendalam (deep interview) dan observasi partisipasi (participant observation), analisis deskriptif dan refleksi autobiografi penulis sendiri sebagai insider. Hasilnya, penulis menemukan adanya rentetan konflik di masa lalu yang telah menjadi sebuah ?teks / narasi? sebagai acuan bagaimana masyarakat melanggengkan konflik, sekaligus dialektika struktur tersembunyi atas pengalaman konflik dalam kebudayaan masyarakat Bima. Narasi konflik diregenerasi, diproduksi dan diperkuat oleh sentimen identitas spasial kampung yang menjadi solidaritas untuk melawan kampung lain, mengalahkan narasi kekerabatan antara mereka. Kemudian, konflik di Bima melibatkan banyak aktor kepentingan di dalamnya yang memainkan pengaruh terhadap konflik sehingga konflik dan tawuran antar kampung terus terjadi.

---

The focus of this study is about conflict on kinship in Bima West Nusa Tenggara?s society. The society is actually in a lineage of kinship, but veiled conflict in it. This study purposes to analyze, describe and reveal conflict relation behind the inter village communal violance. In this study, I took direct observation by inductive method, deep interview, participant observation, descriptive analysis and also my own autobiographical reflection. The result, I found the sequence of past conflict as a ?text/narration? referencing society to perpetuate conflict with ?deep structure? dialectic of conflict experience on the society?s culture. Conflict narration is regenerated, produced and strengthened by sentiment of identity spatial of village becoming solidarity to fight another village, more exist than kinship narration. Conflict involves many interest actors actuating influence on conflict to sustain conflict and the inter village communal violance continued in Bima."

"Kondisi kesejahteraan keluarga pada masyarakat pedesaan sering kali dianggap rendah. Kemudian kebijakan pembangunan pemerintah disalahkan karena kurang memperhatikan daerah-daerah yang terpencil. Namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi kondisi kesejahteraan. Beberapa yang paling sering dikaitkan berasal dari aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan. Dalam artikel ini akan diperlihatkan faktor-faktor yang berkaitan dari 3 aspek tersebut yaitu perilaku higiene, sanitasi, modal sosial, bantuan sosial, dan pengelolaan keuangan keluarga. Oleh karena itu tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk menderskripsikan dan menganalisis hubungan perilaku higiene, modal sosial, pengelolaan keuangan keluarga terhadap kesejahteraan keluarga. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Responden penelitian adalah 400 orang kepala keluarga yang tinggal di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Analisis yang digunakan ialah analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Adapun hasil penelitian terdapat hubungan signifikan antara perilaku higiene, sanitasi, modal sosial, bantuan sosial, dan pengelolaan keuangan keluarga terhadap kesejahteraan keluarga. Perilaku higiene memiliki tingkat hubungan yang kuat dengan kesejahteraan keluarga dengan nilai koefisien kolerasi sebesar 0,762. Sedangkan bantuan sosial menjadi terendah dengan nilai koefisen kolerasi sebesar 0,457. Hasil Uji risiko menunjukan variabel dengan resiko tertinggi mempengaruhi kesejahteraan keluarga yaitu perilaku higiene buruk memiliki kemungkinan 23 kali terjadinya kesejahteraan keluarga buruk.

---

The condition of family welfare in rural communities is often considered low. Then the government's development policy was blamed for not paying attention to remote areas. However, many factors affect welfare conditions. Some of the most frequently associated come from economic, social, and health aspects. In this article, we will show related factors from these 3 aspects, namely hygiene behavior, sanitation, social capital, social assistance, and family financial management. Therefore, the purpose of this research is to describe and analyze the relationship between Hygiene behavior, social capital, family financial management, and family welfare. The research method used is the descriptive method with a quantitative approach. The research respondents were 400 family heads living in Babakan Madang District, Bogor Regency. The analysis used is univariate, bivariate, and multivariate analysis. The results of the study found a significant relationship between hygiene behavior, sanitation, social capital, social assistance, and family financial management on family welfare. Hygiene behavior has a strong relationship with family welfare with a correlation coefficient of 0.762. Meanwhile, social assistance is the lowest with a correlation coefficient of 0.457. The results of the risk test show that the variable with the highest risk affecting family welfare, namely poor hygiene behavior has 23 times the possibility of poor family welfare."