Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"kripsi ini membahas mengenai usulan untuk menerapkan skema earmarking tax pada PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pembiayaan dan penanganan bencana banjir. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa usulan penerapan earmarking tax ini secara hukum dapat dilakukan. Meskipun terdapat kelebihan dan kekurangan apabila diterapkan yang dapat dijadikan pertimbangan. Temuan lainnya adalah, apabila skema earmarking tax ini dapat diterapkan maka akan terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penanganan bencana banjir.

---

This thesis discusses the proposal to apply the earmarking tax scheme to PBB-P2 in DKI Jakarta Province to support financing and handling flood disasters. This research is a research with a qualitative approach and qualitative data analysis. The results of the study found that the proposed application of the earmarking tax can legally be carried out. Although there are advantages and disadvantages when applied that can be taken into consideration. Another finding is that if the earmarking tax scheme can be implemented, there will be several policy recommendations that the DKI Jakarta Provincial Government can make regarding flood disaster management."

"Banjir di DKI Jakarta telah menjadi momok meresahkan bagi masyarakat DKI Jakarta itu sendiri dan sekelilingnya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 mengusung konsep baru dalam pengendalian banjir, yaitu naturalisasi sebagai antitesis normalisasi yang dianggap lebih baik. Naturalisasi menjanjikan tidak adanya penggusuran, meskipun secara teknis naturalisasi tetap membutuhkan pembebasan lahan. Akhirnya, realisasi naturalisasi pun terkesan sulit berprogres. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan implementasi kebijakan pengendali banjir melalui program naturalisasi di Provinsi DKI Jakarta menggunakan model konflik-ambiguitas kebijakan Matland (1995). Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasilnya adalah implementasi kebijakan pengendalian banjir melalui naturalisasi tergolong implementasi simbolik. Hal tersebut ditandai dengan konflik vertikal antara Kementerian PUPR dan Pemerintah DKI karena perbedaan preferensi, konflik horizontal terkait alokasi antara zona hijau dan zona biru, serta adanya potensi konflik yang besar antara Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat terkait penggusuran. Di sisi lain, ambiguitas kebijakan ditunjukkan dengan ketidakmampuan pembuat kebijakan dalam mengawasi berjalannya kebijakan dalam mencapai tujuan pengendalian banjir karena target bersifat bottom-up dan berorientasi output, tidak secara spesifik menentukan outcome dari naturalisasi, serta tidak adanya standar baku dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir melalui naturalisasi. Ambiguitas ini menyebabkan output tidak dapat diprediksi, seperti pembangunan yang akhirnya lebih kepada beautifikasi daripada naturalisasi.

---

Floods in DKI Jakarta have become a troubling specter for the people of DKI Jakarta itself and its surroundings. In response to this, the Governor of DKI Jakarta for the 2017-2022 period brought up a new concept in flood control, namely naturalization as the antithesis of normalization which is considered better. Naturalization promises no eviction, although technically naturalization still requires land acquisition. Finally, the realization of naturalization seems difficult to progress. Based on this, this thesis aims to analyze and describe the implementation of flood control policies through the naturalization program in the DKI Jakarta Province using the conflict-ambiguity model of the Matland policy (1995). The research approach used in this study is postpositivist with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The result is that the implementation of flood control policies through naturalization is classified as a symbolic implementation. This is marked by vertical conflicts between the Ministry of of Public Works and Housing and the DKI Government due to differences in preferences, horizontal conflicts related to the allocation between the green and blue zones, and the potential for large conflicts between the DKI Jakarta Government and the community regarding evictions. On the other hand, policy ambiguity is indicated by the inability of policy makers to oversee the implementation of policies in achieving flood control goals because the targets are bottomup and output-oriented, do not specifically determine the outcome of naturalization, and the absence of standardized standards in the development of flood control infrastructure through naturalization. This ambiguity leads to unpredictable output, such as development which ultimately leads to beautification rather than naturalization."

"Banjir terjadi hampir merata di setiap wilayah Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Salah satu konsekuensi banjir adalah tingkat distribusi logistik yang terhambat. Logistik memiliki peran penting dalam upaya manajemen bencana, terutama selama pra- bencana, kesiapsiagaan bencana, dan respons terhadap manajemen bencana. Manajemen logistik untuk manajemen bencana dikenal sebagai logistik kemanusiaan. Logistik kemanusiaan memainkan peran besar dalam peristiwa pasca bencana. Salah satu cara untuk melakukan humanitarian logistrics adalah melalui masalah transportasi. Masalah transportasi biasanya diidentifikasi dengan sirkulasi barang dan usaha dari berbagai fokus penciptaan ke berbagai bidang penjualan. Distribusi memainkan peran penting karena tanpa pola distribusi yang tepat, proses ini juga bisa mahal dan menghasilkan pemborosan dalam hal waktu, jarak, dan energi. Distribusi diidentifikasi dengan kuat dengan kegiatan transportasi yang memadai. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode program linier dalam distribusi barang adalah dengan menggunakan metode transportasi, sehingga distribusi barang berjalan seefektif mungkin dengan alokasi biaya minimum. Sejalan dengan masalah distribusi ais, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan Masalah Transportasi menggunakan metode Linear Programming. Melalui penelitian ini, diharapkan rekomendasi rute dapat diberikan. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi yang diharapkan dari studi kasus yang dibahas dslam penelitian ini.

---

Flood occur almost evenly in every parts of Indonesia, including DKI Jakarta.One of the consequences of flooding is the impeded rate of logistics distribution. Logistics has an important role in disaster management efforts, especially during pre-disaster, disaster preparedness, and response to disaster management. Logistics management for disaster management is known as humanitarian logistics. Humanitarian logistics play a big role in post-disaster events. One way to do the humanitarian logistrics is trough transportation problem. Transportation problems are commonly identified with the circulation of goods and ventures from different focuses of creation to numerousareas of sales. Distribution plays an important role because without proper distribution patterns, this process can also be costly and result in waste in terms of time, distance and energy. Distribution isfirmly identified with sufficient transportation activities. One way is to use a linear program method in the distribution of goods is to use the transportation method, so that the distribution of goods runs as effectively as possible with the allocation of minimum costs. In line with the ais distribution issue, this study aims to apply Transportation Problem using Linear Programming method. Through this research, it is hoped that the route recommendation can be given. This research produces the recommendations that was expected from the case study."

"ABSTRAKManajemen resiko telah dibentuk sebagai sebuah prosedur penanganan atau tindak lanjut terhadap bencana yang ditimbulkan oleh alam dan manusia. Dalam hal bencana banjir, manajemen resiko yang diterapkan adalah mengelola resiko pada situasi banjir dan merencanakan sebuah sistem yang akan mengurangi resiko banjir.Jalur evakuasi untuk pengurangan dampak bencana banjir di Jakarta adalah salah satu usaha untuk mengurangi dampak kerugian negara yang ditimbulkannya dan merupakan bagian dari manajemen resiko bencana yang terdiri dari 3 komponen yakni, bencana, paparan, dan kerentanan. Ketika banjir kanal timur dan barat, dan sistem polder mengalami kegagalan dalam menangani banjir, seyogyanya pemerintah DKI sudah memiliki skenario dan cetak biru untuk mengatasi kejadian ini.Dalam penelitian ini akan disimulasi banjir kala ulang 100 tahun untuk dapat menentukan wilayah penggenangan air agar diketahui wilayah-wilayah yang terkena bencana banjir. Selanjutnya, dengan memetakannya memakai program SIG akan ditentukan jalur evakuasi beserta skenarionya sesuai dengan karakter para calon pengungsi.

---

ABSTRACTRisk management has been established as well as a procedure to handling situation of natural, environment and man made hazards. In case of flood hazard, risk management applied as managing risk in flooding situation and planning in a system to reduce flood risk.Evacuation route for Jakarta flood disaster mitigation is one of effort to mitigate impact of loss of government and become part of risk managemenet where consist of 3 component which are hazard, exposure, and vulnerabilit . When Eastern/ Western Flood Canal and Polder system fail to prevent the flood, the government of DKI should have evacuation scenarios and blue print to counter this problem.This research will simulate 100 year-return flood to determine innundation area in order to figure out the exposed area by flood hazard. For further step, it will be mapped using GIS program to establish the evacuation route and its scenario, as well as character of evacuate citizen."

"Berbatasan langsung dengan laut, muara Cengkareng Drain merupakan sebuah lokasi yang kompleks dan rawan untuk mengalami 3 jenis banjir. Tiga jenis banjir ini yaitu banjir fluvial, banjir pluvial, dan banjir pesisir. Kondisi ekstrem seperti pasang dan tingginya curah hujan merupakan beberapa hal penting yang perlu  diperhatikan dalam upaya penanganan banjir di kawasan ini. Penelitian ini berfokus pada upaya penanganan struktural berupa tanggul sungai dalam upaya pengendalian banjir di kawasan muara akibat pasang atau backwater dan luapan sungai. Penelitian ini menggunakan fitur yang terdapat di dalam HEC-RAS 6.1. untuk menghasilkan model hidrodinamika 1D dan 2D. Pemilihan kondisi batas berupa HWL (high water level) yang tercatat pada Stasiun Pasang Surut Sunda Kelapa, tinggi muka air aliran dasar Pintu Air Cengkareng Drain, dan debit banjir dengan beberapa kala ulang diharapkan dapat merepresentasikan kondisi ekstrem yang dapat terjadi pada muara Cengkareng Drain. Pendekatan 1D dan 2D memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai genangan pada kawasan urban. Hasil menunjukkan bahwa genangan pada kawasan pesisir didominasi oleh aktivitas pasang. Terjadi peningkatan luas genangan sebesar lebih dari 8 km2 dengan hanya  aktivitas pasang. Meski begitu, debit banjir dengan beberapa kala ulang juga memberikan dampak meningkatnya luas genangan sebesar 0.3-0.5 km2. Sebagai upaya penanggulangan banjir pada lokasi studi, direkomendasikan tanggul dengan elevasi puncak +3.00 mdpl yang mampu menampung air sungai dari meluap akibat aktivitas pasang dan kenaikan debit.

---

Directly adjacent to the sea, the Cengkareng Drain estuary is a complex location and is prone to experience 3 types of flooding. The three types of floods are fluvial flood, pluvial flood, and coastal flood. Extreme conditions such as high tides and high precipitation are some of the important things that need to be considered for managing flood in this area. This study focuses on structural measures in the form of river embankments to manage flood in estuary area due to tides or backwater and river overflow.

This study uses the features contained in HEC-RAS 6.1. to generate 1D and 2D hydrodynamic models. The selection of boundary conditions in the form of HWL (high water level) recorded at the Sunda Kelapa Tidal Station, the baseflow water level on Cengkareng Drain Watergate, and flood discharge with several return period is expected to represent extreme conditions that may occur at the Cengkareng Drain estuary. 1D and 2D approaches provide a detailed representation of inundation in urban areas.

The results show that inundation in coastal areas is dominated by tidal activity. There was an increase in inundation area of 8 km2 with only tidal activity alone. Even so, the flood discharge with several return period also has the impact of increasing the inundation area by 0.3-0.5 km2. For the flood management at the study site, it is recommended to build a dike with a top elevation of +3.00 masl to accommodate river from overflowing due to tidal activity and increasing discharge."

"Floods cause distress and damage wherever and whenever they happen. Flooding from rivers, estuaries and the sea threatens many millions of people worldwide and economic and insurance losses from flooding have increased significantly since 1990. Across the European Union, flood management policy is changing in response to the EU Directive on the assessment and management of flood risks, which requires a move from flood protection and defence to comprehensive flood risk management. Flood Risk Management: Research and Practice includes about 200 contributions from the international conference FLO."

"Kesiapsiagaan merupakan bagian penting dari upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dalam menghadapi banjir pada masa pandemi COVID-19 yang diukur berdasarkan empat parameter yaitu a) parameter pengetahuan dan sikap tentang risiko bencana; b) rencana tanggap darurat banjir; c) sistem peringatan banjir; dan d) kapasitas mobilisasi sumber daya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan metode kualitatif. Sebanyak 150 rumah tangga dijadikan sampel dalam penelitian ini. Ada juga 3 informan yang diwawancarai untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang lokasi penelitian. Data yang diperoleh dari rumah tangga melalui kuesioner dianalisis dengan analisis univariat dan analisis indeks kesiapsiagaan. Berdasarkan perhitungan nilai indeks masing-masing parameter, nilai indeks kesiapsiagaan masyarakat di Kecamatan Jatiasih dalam menghadapi bencana banjir adalah 66,99 yang termasuk dalam kategori 'Siap' tetapi salah satu parameter yaitu kapasitas mobilisasi sumber daya menghasilkan kategori 'Tidak Siap'. . Saran untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menjadi lebih baik dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan optimalisasi sistem peringatan banjir.

---

Preparedness is an important part of disaster management efforts aimed at increasing people's chances of survival. This study aims to determine the level of community preparedness in Jatiasih District, Bekasi City in dealing with floods during the COVID-19 pandemic which is measured based on four parameters, namely a) knowledge and attitude parameters about disaster risk; b) flood emergency response plan; c) flood warning system; and d) resource mobilization capacity. The research was conducted using quantitative descriptive methods and qualitative methods. A total of 150 households were sampled in this study. There were also 3 informants who were interviewed to get a deeper picture of the research location. Data obtained from households through questionnaires were analyzed by univariate analysis and preparedness index analysis. Based on the index value calculation of each parameter, the community preparedness index value in Jatiasih District in dealing with flood disasters is 66.99 which is included in the 'Ready' category but one parameter which is resources mobilization capacity resulted in the ‘Not Ready’ category. Suggestions to improve community preparedness to be better can be done with outreach activities and optimizing the flood warning system. "

"Munculnya kebijakan Naturalisasi sungai di tahun 2017 memperlihatkan adanya inkonsistensi kebijakan pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir pada basis kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan model implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui teori Ambiguitas-Konflik milik R.E. Matland. Permasalahan inkonsistensi kebijakan akan dianalisis dengan perspektif konflik dan ambiguitas di antara kelompok aktor Pemerintah Provinsi dan Kementerian PUPR sebagai Pemerintah Pusat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Jakarta dikategorikan pada model Implementasi Simbolis yang ditentukan berdasarkan tingkat konflik dan ambiguitas pada implementasi kebijakan yang tinggi. Konflik yang tinggi ditunjukkan melalui perbedaan interpretasi dan pandangan serta kepentingan terhadap tujuan kebijakan. Sedangkan ambiguitas yang tinggi ditunjukkan melalui ketidakjelasan cara atau strategi yang dimiliki oleh masing-masing aktor.

---

The emergence of the river naturalization policy in 2017 highlights the policy inconsistency in the implementation of flood policies based on the 2005-2025 Regional Long-Term Development Plan (RPJPD). Therefore, this study aims to determine the policy implementation model conducted by the government using R.E. Matland's Ambiguity-Conflict theory. The issue of policy inconsistency will be analyzed from the perspective of conflict and ambiguity among the actor groups of the Provincial Government and the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) as the Central Government. Based on analysis conducted, the implementation of flood policies in Jakarta is categorized under the Symbolic Implementation model, determined by the high level of conflict and ambiguity in policy implementation. High conflict is shown through differing interpretations, views, and interest regarding policy goals. High ambiguity is demonstrated through the lack of clarity in the methods or strategies possessed by each other."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai strategi BPRD DKI Jakarta guna peningkatan penerimaan PBB-P2 atas berlakunya kebijakan pembebasan PBB-P2 sampai dengan 1 miliah di DKI Jakarta yang mengakibatkan adanya potential loss. tersebut serta menganalisis hambatan-hambatan yang dirasakan dalam meningkatkan penerimaan di DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat strategi yang sudah diimplementasikan dan masih dalam rencana strategi. Disamping itu, hambatan yang dirasakan dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 berasal dari faktor wajib pajak dan administrasi pajak.

---

ABSTRACTThis study discusses the strategy of BPRD DKI Jakarta to increase PBB P2 revenue after the enactment of PBB P2 rsquo s exemption policy up to 1 billion in DKI Jakarta which is resulting in potential loss and to anaylyzing the perceived barriers to increasing revenue in DKI Jakarta. The approach used in this study is a qualitative approach with data collection methods in library research and in depth interviews. The results of this study indicate that there are strategies that have been implemented and still in the strategy plan. In addition, the perceived barriers to increased PBB P2 revenues come from the taxpayer and tax administration factors."