Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 155388 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mila Karimilia
Formulasi Kebijakan Relaksasi Pengkreditan Pajak Masukan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja = Policy Formulation of Input Tax Credit Relaxation in Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
"Skripsi ini membahas tentang formulasi dari kebijakan relaksasi pengkreditan Pajak Masukan, dengan tujuan untuk mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kebijakan ini berisi tentang Pajak Masukan yang awalnya tidak dapat dikreditkan dengan berbagai kondisi, seperti Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi, pengusaha yang belum dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, dll, kini menjadi dapat dikreditkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif yang menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan diawali dengan proses perumusan masalah yang kemudian diidentifikasi untuk menentukan alternatif-alternatif kebijakan yang dirasa mampu untuk menjadi solusi, kemudian kebijakan ini dianalisis sesuai dengan kriteria evaluasi yang ada, yaitu berdasarkan kriteria biaya dan juga kriteria benefit, kemudian terpilihlah kebijakan relaksasi pengkreditan Pajak Masukan yang dirasa sudah memenuhi kedua kriteria yang dimaksud serta dirasa dapat mencapai tujuan utama pembentukan kebijakan. Selama proses pembuatan kebijakan, terdapat peran pemerintah yang diwakilkan oleh DJP, BKF, Kemenko Perekonomian, Biro Hukum, Kemenkumham, dll. Selama proses pembuatan kebijakan, pemerintah diharapkan turut melibatkan stakeholders lain seperti akademisi dan juga Wajib Pajak guna mendapatkan masukan berupa pendapat dari pihak-pihak di luar pemerintahan.
This thesis discusses the policy formulation of the input tax crediting relaxation, with the aim of encouraging voluntary compliance by taxpayers. This policy contains Input Taxes which initially cannot be credited under various conditions, such as Taxable Entrepreneurs who have not yet produced, entrepreneurs who have not been confirmed as Taxable Entrepreneurs, etc., are now creditable. This research is a qualitative research with qualitative data analysis techniques using literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the policy formulation process begins with the problem formulation process which is then identified to determine policy alternatives that are deemed capable of being a solution, then this policy is analyzed according to the existing evaluation criteria, namely based on cost criteria and benefit criteria, then a policy of relaxation of input tax credit was chosen which was deemed to have met the two criteria in question and was deemed to be able to achieve the main objective of policy formation. During the policy-making process, there is a role for the government represented by DGT, BKF, Coordinating Ministry for the Economy, Legal Bureau, Ministry of Law and Human Rights, etc. During the policy-making process, the government is expected to involve stakeholders othersuch as academics and also taxpayers in order to get input in the form of opinions from parties outside the government."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Najla Fauziani Deyanputri
Analisis Formulasi Kebijakan Pengecualian Pajak Penghasilan atas Dividen Luar Negeri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Perubahan Sistem Pajak Worldwide menjadi Sistem Pajak Semi-Teritorial) = Analysis of Income Tax Exemption Policy Formulation on Foreign Dividend for Personal Taxpayer in Law Number 11 Year 2020 (Changing the Worldwide Tax System to a Semi-Territorial Tax System
"Penelitian ini membahas mengenai analisis formulasi kebijakan pajak pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen luar negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen luar negeri bagi wajib pajak orang pribadi yang terjadi akibat pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengindikasikan terjadinya pergeseran sistem pajak Indonesia yang semula menganut sistem pajak worldwide menjadi sistem pajak semi teritorial. Pengeleminasian pajak penghasilan atas dividen merupakan salah satu kebijakan yang cukup krusial mengingat proporsi penerimaan pajak Indonesia masih mengandalkan dari sektor pajak penghasilan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Kebijakan ini belum sepenuhnya melalui tahapan proses formulasi kebijakan akibat tidak ditemukannya alternatif kebijakan masalah. Kebijakan pengecualian dividen dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak pribadi dilatarbelakangi oleh kondisi laju pertumbuhan perekonomian Indonesia bergerak lamban yang disebabkan oleh daya saing Indonesia yang dinilai rendah, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global, kurang meratanya pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia, kurang optimalnya kapasitas produksi nasional yang disebabkan oleh kurang berkembangnya industri manufaktur, permasalahan efektifitas reformasi birokrasi serta tata kelola data yang dinilai masih kurang baik, sehingga menghambat kemudahan dalam berusaha (ease of doing business).
This study discusses to analyze the formulation tax policy of exemption from the imposition of income tax on foreign dividends received by individual taxpayers. The exemption of income tax on foreign dividends for individual taxpayers that occurred as a result of the ratification of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 indicates a shift in the Indonesian tax system which originally adhered to the worldwide tax system to a semi-territorial tax system. Elimination of income tax on dividends is one of the most crucial policies considering the proportion of Indonesia's tax revenue still relies on the income tax sector. This research is a descriptive qualitative research. This policy has not yet fully gone through the stages of the policy formulation process due to the absence of alternative policy problems. The policy of exemption from foreign dividends received by private taxpayers is motivated by the condition of Indonesia’s slow pace of economic growth due to Indonesia’s low competitiveness, global economic slowdown, uneven economic growth among regions in Indonesia, less than optimal capacity. National production caused by the lack of development of the manufacturing industry, problems in the effectiveness of bureaucratic reform and data management which are considered to be still not good, thus hampering the ease of doing business. However, this policy still needs to be reviewed considering the self-assessment system adopted by the Indonesian tax system and improvements in the administration side in terms of supporting regulations regarding investment provisions made outside of financial institutions to avoid tax evasion loopholes and tax disputes."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Akma Syarief
Kajian atas konsep taxpayers friendly dalam undang-undang N0.36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU N0.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
"Tujuan penelitian ini adalah mengkaji batasan dan konsep taxpayers friendly dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tabun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh 2008). Penelitian ini adalah penelitian kualilalif deskriptif karena berpijak pada penjelasan dan argumentasi nonmatematis dan nonstatistik dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain. UU PPh 2008 memberikan perlakuan yang lebih adil kepada wajib pajak, kesederhanaan dalam penerapan kebijakan pajak penghasilan, kepastian hukum dan netralitas. Selain itu, UU PPh 2008 memberikan banyak insentif, antara lain pernbebasan objek pajak, perluasan biaya pengurang penghasilan bruto, pengurangan dan penyederhanaan tarif dan berbagai stimulus untuk investasi dan dunia usaha. Berdasarkan penelitian, UU PPh 2008 terbukti telah mencerminkan kriteria utama yang terkandung dalam konsep taxpayers friendly, yaltu keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak, Kriteria umum adalah keadilan, kesederhanaan, kepastian dan netralitas sedangkan kriteria khususnya dalam UU PPh 2008 adalah pengurangan beban wajib pajak melalui kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), penerapan reward and punishment yang seimbang dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan penerapan konsep taxpayers friendly dalam UU PPh 2008 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak dalam jangka panjang pun juga meningkat. Keberadaan UU PPh 2008 juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di antara negara-negara ASEAN dalam hal kebijakan perpajakan atas penghasilan. Penelitian ini menyarankan perlunya edukasi dan sosialisasi UU PPh 2008 dengan terencana dan dikelola dengan baik agar diketahui dan dipahami masyarakat luas dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini juga menyarankan perlunya kontinuitas pengembangan konsep taxpayers friendly dan implementasinya dalam tiap undang-undang perpajakan Indonesia untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dalam jangka panjang.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27051
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Puspita Ayu Lestari
Hubungan pengetahuan kebijakan pajak penghasilan orang pribadi atas zakat dengan moral & rules sentiment wajib pajak: studi di DKI Jakarta = Relation between knowledge of personal income tax policy on zakat with moral & rules sentiment of taxpayer: study in DKI Jakarta
"ABSTRAK
Penerimaan pajak tidak pernah mencapai target sejak sepuluh tahun terakhir ini. Padahal, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam keuangan negara Indonesia. Berbicara masalah penerimaan pajak, pihak utama yang sangat berperan adalah Wajib Pajak, apakah ia mau membayar pajaknya atau tidak. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemauan seseorang untuk membayar pajak adalah kebijakan pajak yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan pajak atas zakat di Indonesia adalah sebagai pengurang penghasilan neto dalam penghitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan pengetahuan kebijakan pajak penghasilan orang pribadi atas zakat dengan moral & rules sentiment. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mix method, yakni melalui survei dengan menyebarkan kuesioner, studi kepustakaan, dan melalui wawancara mendalam. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel dengan menggunakan teknik penarikan sampel non-probabilita accidental. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan kebijakan pajak penghasilan orang pribadi atas zakat dengan moral & rules sentiment di DKI Jakarta adalah tidak signifikan, sangat lemah, namun termasuk hubungan yang searah atau positif. Dari hasil penelitian didapati bahwa salah satu penyebab rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang kebijakan perpajakan atas zakat adalah kurangnya edukasi terkait dengan kebijakan tersebut.
ABSTRACT
Tax revenues have never reached the target for the past ten years. In fact, taxes have a very important role in Indonesias state finances. Talking about the problem of tax revenue, the main party that plays a role is the Taxpayer, whether he wants to pay the tax or not. One external factor that can affect a persons willingness to pay taxes is a tax policy made by the government. The tax policy on zakat in Indonesia is a deduction from net income in the calculation of income tax for individuals and company. The purpose of this study to analyze the relation between knowledge of personal income tax policy on zakat with moral & rules sentiment. The approach used in this study is a quantitative approach. The technique of data collection is done by the mix method, which is through surveys by distributing questionnaires, literature studies, and through in-depth interviews. The number of samples used was 100 samples sing a non-probability sampling technique accidental. The results of this study indicate that the knowledge of personal income tax policy on zakat with moral & rules sentiment in DKI Jakarta is not significant, very weak, but includes a direct or positive relation. From the results of the study it was found that one of the causes of the low knowledge of taxpayers regarding taxation policies on zakat is the lack of education related to the policy."
2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Karina Anisa Prayitno
Evaluasi perhitungan kewajiban pajak orang pribadi dengan memilih terpisah: studi kasus warga negara Indonesia yang bekerja di Amerika Serikat = Evaluation of income tax calculation for individual taxpayer with married file separately: a case study of Indonesian citizen working in the United States
"Laporan magang ini menjelaskan dan mengevaluasi perhitungan pajak penghasilan individu orang pribadi pada tahun 2021. Subjek yang digunakan dalam laporan ini merupakan Warga Negara Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja di Indonesia, penghasilan dari pekerjaan di Amerika Serikat, dan penghasilan dividen. Laporan ini juga akan menjelaskan perhitungan pajak terutang bagi suami-istri yang menjalankan kewajiban pajak secara Memilih Terpisah (MT). Hasil akhir dari laporan magang ini akan menggambarkan perhitungan pajak yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
This internship report explains and evaluate the individual income tax calculation for the year 2021. The subject in this report is an Indonesian Citizen that earn income from employers in Indonesia, income from employer in the United States, and dividend income. This report will also explain about the calculation of the tax payable for husband-wife that carry their own tax obligation with Married File Separately. The result from this report shows that the practice of tax treatment and the calculation in accordance with tax regulation that has been determined in Indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ida Ayu Kade Dewi Utami
Analisis Sengketa Koreksi atas Service Charge pada Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. ABC) = Analysis of Fiscal Adjustment Dispute Over Service Charge Arising During Corporate Tax Audit (Case Study PT. ABC)
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Pemeriksa dan PT. ABC atas sengketa koreksi tentang service charge serta menganalisis implikasi pajak yang timbul dalam sengketa koreksi atas service charge ini. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, teori akuntansi dan konsep penghasilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah menurut pendapat Pemeriksa, service charge yang diterima dari transaksi sewa hotel harus diakui sebagai penghasilan PT. ABC karena service charge tersebut merupakan bagian yang melekat pada penerimaan utama PT. ABC dan implikasi pajak yang timbul adalah atas komponen service charge tersebut dikenakan pajak di level perusahaan dan karyawan karena Pemeriksa tidak melakukan penyesuaian pada biaya operasional. Sementara menurut PT. ABC service charge merupakan utang kepada karyawan karena substansi service charge merupakan hak karyawan sehingga tidak berhak diakui sebagai penghasilan PT. ABC, dimana hal ini menyebabkan ketidaksesuaian menurut ketentuan pajak karena PT. ABC diwajibkan untuk memotong PPh 21 karyawan. Oleh karena itu, disajikan skema alternatif dimana Wajib Pajak dapat mengubah skema pencatatan atas service charge atau dengan melakukan rekonsiliasi fiskal.
This study aims to analyze the argumentation between fiscus and PT. ABC for fiscal adjustment dispute regarding service charge as well as analyzing the tax implications arising in the correction dispute regarding service charge. The analysis conducted in this study uses the theory of tax collection systems, tax audits, accounting theories and revenue concepts. The method used in this research is descriptive qualitative by conducting in depth interviews. The results of this study are according to the fiscus' argument, service charge received from a hotel rental transaction must be recognized as revenue of PT. ABC because the service charge is an integral part of PT. ABC and the tax implications arising are that the service charge component is taxed at the company and employee level because the fiscus does not make adjustments to operational costs. Meanwhile according to PT. ABC service charge is a liability to the employee because the substance of the service charge is the employees right so it is not entitled to be recognized as revenue of PT. ABC, where this might cause dispute according to the tax regulations because PT. ABC is required to withold personal employee income tax. Therefore, alternative schemes is presented where the Taxpayer can change the scheme used to record transaction related to service charge or by conducting fiscal reconciliation each year."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amos Rico Brolin
Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Atas Sewa Bagi Wajib Pajak dalam Negeri Setelah Berlakunya PSAK 116: Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat = Evaluation of the Implementation of Income Tax on Rent for Domestic Taxpayers After the Enactment of PSAK 116: A Case Study at the West Jakarta Main Tax Office
"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi penerapan pajak penghasilan atas sewa bagi Wajib Pajak dalam negeri setelah berlakunya PSAK 116 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang implikasi PSAK 116 terhadap perpajakan sewa bagi Wajib Pajak dalam negeri, masalah yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak dalam memastikan kepatuhan PPh atas sewa, serta prosedur untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan, yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menyertakan Account Representative dan Wajib Pajak sebagai responden. Data dikumpulkan melalui wawancara. Berdasarkan analisis, implikasi PSAK 116 terhadap perlakuan perpajakan atas sewa bagi Wajib Pajak Dalam Negeri membawa perubahan signifikan dengan memperkuat transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan. Perubahan ini mengharuskan pengakuan dan pelaporan sewa sebagai aset dan liabilitas, menyeimbangkan perlakuan akuntansi dan perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat menghadapi permasalahan, seperti kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap PSAK 116, kompleksitas perubahan standar akuntansi, dan perlunya penyesuaian dalam sistem akuntansi dan pelaporan pajak. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi ini mencakup sosialisasi intensif, penguatan layanan konsultasi, serta peningkatan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pajak yang baru.
This thesis aims to analyze the evaluation of income tax implementation on rent for domestic taxpayers after the enactment of PSAK 116 at the Tax Office of West Jakarta Tax Service. This research addresses questions regarding the implications of PSAK 116 on rental taxation for domestic taxpayers, the challenges faced by the Tax Office in ensuring compliance with income tax on rent, and the necessary steps to address these issues. The research methodology employed is qualitative with a case study approach, involving Account Representatives and taxpayers as respondents. Data were collected through interviews. Based on the analysis, the implications of PSAK 116 on the tax treatment of rent for domestic taxpayers bring significant changes by strengthening transparency and fairness in the tax system. These changes require the recognition and reporting of rent as assets and liabilities, balancing accounting and tax treatment, and enhancing taxpayer compliance. However, the Tax Office of West Jakarta Tax Service faces challenges such as taxpayers' insufficient understanding of PSAK 116, the complexity of accounting standard changes, and the need for adjustments in accounting and tax reporting systems. The necessary steps to address these issues include intensive socialization efforts, strengthening consultation services, and increasing audits to ensure compliance with the new tax regulations."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gunadi
Ketentuan dasar pajak penghasilan: berdasarkan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2002
Jakarta: Salemba Empat , 2002
343.04 GUN k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Zanis Ramadhania
Evaluasi atas rekapitulasi kredit pajak pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2019 PT EDN = The evaluation of prepaid tax recapitulation of annual tax return of Corporate Income Tax in 2019 for PT EDN
"ABSTRAK
Laporan magang ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas rekapitulasi kredit pajak pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2019 PT EDN. Dengan rekapitulasi kredit pajak, perusahaan dapat memastikan seluruh kredit pajak telah tercatat dan dokumentasi yang disediakan
perusahaan telah memadai untuk penghitungan SPT Tahunan PPh Badan. PT EDN memiliki kredit pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 25. Rekapitulasi kredit pajak pada PT EDN bertujuan untuk menghitung
jumlah pajak yang telah dibayar oleh PT EDN atas Penghasilan Kena Pajak. Berdasarkan dokumentasi dan perhitungan kredit pajak yang telah tercatat, seluruh dokumentasi dan perhitungan kredit pajak yang dimiliki oleh PT EDN sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sehingga perhitungan kredit pajak PT EDN dapat digunakan sebagai perhitungan SPT Tahunan PPh Badan sebagai pengurang pajak terutang.
ABSTRACT
This report aims to conduct the evaluation of prepaid tax recapitulation of annual tax return of corporate income tax in 2019 for PT EDN. With a prepaid tax recapitulation, the company can ensure that all prepaid tax have been recorded and the documentation provided by the company is sufficient for the calculation of the Annual Corporate Income Tax Return. PT EDN has a prepaid tax on Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, and Income Tax Article 25. The prepaid tax recapitulation at PT EDN aims to calculate the amount of tax paid by PT EDN for Taxable Income. Based on the documentation and calculation of prepaid tax that have been recorded, all documentation and calculation of prepaid tax owned by PT EDN are in accordance with applicable tax laws. So that the calculation of PT EDN`s prepaid tax can be used as a calculation of the Annual Corporate Income Tax Return as a deduction from the tax
payable."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Azalia Fajri Septihani
Analisis implementasi kebijakan pajak penghasilan badan atas usaha pertambangan mineral dan batubara (Tinjauan pasca penerapan Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara) = Implementation analysis of corporate income tax policy on minining industries (In accordance with the application of mining law No. 4 Year 2009 )
"ABSTRAK
UU No. 4 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 yang dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, mengatur secara keseluruhan hal-hal yang terkait dengan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan tinjauan mengenai implementasi kebijakan pajak penghasilan badan atas usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak penghasilan badan atas usaha pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya Undangundang No. 4 Tahun 2009 memberikan dampak positif bagi implementor dari segi kemudahan pelaksanaan, namun kebijakan ini menghambat tercapainya tujuan kebijakan pajak tersebut.
ABSTRACT
Mining Law No. 4/2009, which replaces Mining Law No. 11/1967 which considered no longer suitable with Indonesia?s current condition, regulates mining activities in Indonesia as a whole, including taxes. This research is aimed to provide an overview regarding the implementation of corporate income tax policy on mining industries in Indonesia. Qualitative approach used as the method of this research. This descriptive researc used in depth interview and literatur study as data collection technique. The results of this study indicate that, the corporate income tax policy on the mining industries had a postive impact for the implementor in terms of procedure, but the policy turns out to be one of the inhibiting factors for the purpose of its tax policy to be achieved."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S55295
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>