Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"FPI (Front Pembela Islam) merupakan organisasi kemasyarakatan yang secara konsisten menempatkan diri sebagai oposisi sejak reformasi. Namun, pada masa pemerintahan Jokowi sikap oposisi FPI lebih dominan dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya. Dengan menggunakan teori oposisi Robert A. Dahl dan teori kelompok penekan Maurice Duverger, serta metode kualitatif, penelitian ini ingin melihat alasan FPI memposisikan diri sebagai oposisi, mengetahui bentuk sikap oposisional FPI dan afiliasi FPI dengan lawan politik Joko Widodo (Jokowi), kemudian menganalisis keterkaitan antara aspek ideologis dan aspek politis pada sikap oposisional FPI di masa pemerintahan Jokowi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa gerakan oposisional FPI dibedakan menjadi dua, yakni gerakan oposisional FPI yang didasarkan oleh aspek ideologis dan berdasarkan aspek politis. Secara ideologis strategi yang digunakan oleh FPI mencakup dakwah, hisbah dan jihad. Secara politis strategi yang digunakan adalah dengan memberikan dukungan politik terhadap oposisi Jokowi, membentuk afiliasi politik dan memberikan tekanan politik terhadap pemerintahan Jokowi. Gerakan politik FPI menguatkan politik identitas, sebab FPI sering menggunakan isu SARA dalam gerakannya. Terdapat relevansi antara tujuan dan strategi oposisi yang dikemukan oleh Robert A. Dahl dengan konteks FPI. Berdasarkan tujuannya FPI ingin mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan cara demonstasi; mengubah personel pemerintah dengan mengalahkan Jokowi pada Pilpres 2019; memperangaruhi struktur politik, yakni pembentukan kesesuain pandangan antara FPI dengan struktur politik; mepengaruhi struktur sosial-ekonomi dengan menerapkan ekonomi syariah; membangun pengaruh di lingkup internasional. Kesesuaian lainnya dilihat melalaui metode kerja kelompok penekan Maurice Duverger, FPI sebagai kelompok penekan menggunakan dua metode kerja yaitu secara langsung dan tidak langsung. Tekanan secara langsung dilakukan dengan demonstrasi dan secara tidak langsung dilakukan melalui propaganda dalam bentuk dakwah dan seruan dari Habib Rizieq Syihab.

---

FPI (Islamic Defenders Front) is a mass organization that has consistently positioned as the opposition since the Reformation. However, during the Jokowi government political stance of FPI is more dominant than the previous government. By using Robert A. Dahl's opposition theory and Maurice Duverger's pressure group theory, with qualitative research methods, this study wants to see the reasons of FPI positioning as an opposition, find out the form of FPI's oppositional stance and FPI's affiliation with Joko Widodo's (Jokowi) political opponent, then analyze the interconnected between the ideological and political aspects of the oppositional stance of the FPI during the Jokowi government. The results of this study indicate that the FPI oppositional movement is based on ideological aspects and political aspects. Ideologically the strategies used by FPI include da'wah, hisbah and jihad. Politically, the strategy used is to provide political support for Jokowi's opposition, form political affiliations and putting political pressure on the Jokowi government. The FPI political movements strengthened political identities, because FPI often used SARA issues in their movements. There is relevance between the goals and the opposition strategies found by Robert A. Dahl with the FPI context. Based on their objectives, FPI wants to influence government policies in a demonstration; changing government personnel by defeating Jokowi in the 2019 presidential election; influencing the political structure; influencing the socio-economic structure by implementing sharia economics; build international economy. Another suitability is seen through the method of Maurice Duverger's pressure group, FPI as a pressure group uses two methods, that are direct and indirect. Directly pressure is carried out by demonstrations and indirectly through propaganda in the form of da'wah and invocation from Habib Rizieq Syihab."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemaknaan identitas Indonesia sebagai destinasi investasi asing oleh Pemerintahan Joko Widodo. Pada masa Pemerintahan Joko Widodo telah terjadi reformulasi kebijakan investasi asing dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan secara cepat dan masif di tengah pertentangan domestik dalam era Reformasi yang menghadirkan paradigma pentingnya mendengar aspirasi masyarakat luas, serta pandangan terhadap sistem internasional yang konfliktual. Penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai dinamika investasi asing di Indonesia, namun abai dalam menganalisis faktor identitas serta kurang memperhatikan process tracing melalui pidato pemerintah dalam memaknai realitas reformulasi kebijakan investasi asing di Indonesia. Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dalam Kajian Ekonomi Politik Internasional (Abdeal, 2009) dan konsep identitas (Abdelal, dkk, 2006) serta metode penelitian kualitatif melalui analisis isi (content analysis) dengan Aplikasi MAXQDA Versi 22.7.0 terhadap 371 Pidato Presiden Joko Widodo dalam periode waktu April 2014 sampai dengan Oktober 2020, penelitian ini menemukan bahwa norma konstitutif berupa ketentuan informal, tujuan-tujuan sosial, perbandingan relasi melalui kepercayaan pasar dan daya saing, serta model kognitif politik dan ekonomi ala pemerintahan Joko Widodo menentukan konstruksi identitas Indonesia sebagai destinasi investasi asing yang ramah investor. Penelitian ini berkontribusi dalam menghadirkan indikator-indikator yang mengkonstruksi identitas Indonesia sebagai destinasi investasi asing oleh Pemerintahan Joko Widodo, dalam body of literature.

---

This study aims to understand the meaning of Indonesia’s identity as a foreign investment destination by Joko Widodo Administration. In his period, the foreign investment policies reformulation in the Job Creation Law carried out quickly and massively amidst domestic protest, in the Reformation era which presented a paradigm about the importance of public aspiration as well as views on the conflictual international system. Existing literature has widely discussed about the dynamics of foreign investment in Indonesia, but neglected to analyze identity as a variable and government speeches’ processing tracing on understanding the reformulation of foreign investment policies in Indonesia. Deploying the concept of identity (Abdelal, et al, 2006) on the constructivism paradigm in International Political Economy (Abdelal, 2009) and qualitative methods through content analysis with the MAXQDA application Version 22.7.0 to 371 Speeches by President Joko Widodo period April 2014 to October 2020, this study found that constitutive norms in the form of informal provisions, social goals, comparative relations through market trust and competitiveness, as well as Joko Widodo’s political and economic cognitive models contributed to construct Indonesia's identity as an investor-friendly foreign investment destination. This study contributes to explore indicators constructing Indonesia’s identity as foreign investment destination under Joko Widodo administration, in the body of literature."

"Tesis ini membahas tentang kebijakan pertahanan Indonesia dalam menghadapi destabilisasi kawasan di sekitar Natuna. Tesis ini adalah tesis kualitatif yaitu menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi. Hasil dari tesis ini akan menyimpulkan bahwa selain Indonesia mempersiapkan diri dari ancaman di sekitar kawasan, Indonesia juga menganggap bahwa Natuna adalah salah satu titik strategis yang dapat mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia. Indonesia meningkatkan pertahanannya untuk menggapai impiannya yaitu sebagai negara maritim serta untuk mencapai kerjasama yang dapat menguntungkan Indonesia. Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori decision making dengan model rasionalitas Graham T. Allison. Hal ini dikarenakan hanya negara yang dapat membuat kebijakan pertahanan dan keamanan negara. Tesis ini juga mempertimbangkan faktor geopolitik wilayah Natuna dan Laut China Selatan; bentuk maritime security yang ingin dicapai oleh Indonesia; serta hubungan Indonesia dengan negara tetangga, Tiongkok, Amerika Serikat terkait permasalahan Laut China Selatan.

---

This thesis explains about Indonesia?s defence policy in managing the destabilization area around Natuna. This thesis is a qualitative study that explains why the phenomenon happens. The thesis concludes that besides preparing itself from threats that comes from around the region, Indonesia enhances its military forces is also because Indonesia considers Natuna as one of the strategic points that could guard the safety of Indonesia?s sovereign territory. Indonesia enhances its military forces to reach its goal as a maritime country also to gain cooperations that give benefits to Indonesia.

The theory that is used in this thesis is the rational model of decision making theory by Graham T. Allison. This model is used because only state has the right to create the state?s defense and security policy. This thesis also considers the geopolitical factors in Natuna region and South China Sea; the characteristics of maritime security that Indonesia wants to gain; also the relationship between Indonesia and its neighbouring countries, China, United States of America that relates to the South China Sea Conflict."

"Semenjak kepulangan Imam Besarnya Rizieq Shihab dari pengasingan di Arab Saudi, organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) mengalami serangkaian peristiwa yang berujung pada pelarangan kegiatan ormas tersebut pada awal Desember 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelarangan kegiatan FPI. Penelitian ini akan membahas bagaimana pemerintah menangani isu FPI setelah kepulangan Rizieq dengan pendekatan keamanan sehingga menggunakan tindakan-tindakan di luar prosedur politik. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah mengkonstruksi isu FPI sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan, kesehatan, ideologi negara sebelum mengambil keputusan untuk membubarkan ormas Islam tersebut. Pemerintah menggunakan instrumen sekuritisasi berupa peraturan dan kapasitas Lembaga serta bingkai terorisme untuk melarang kegiatan FPI.

---

Since the return of its grand Imam Rizieq Shihab from exile in Saudi Arabi, Islamic Defenders Front (FPI) faced sustained pressures that led to its disbandment as mass organization in December 2020. This research attempts to understand the political disbandment by analyzing its process. The research finds that issues related to FPI was being handled as security problems, which enabled measures outside the normal bounds of political procedures. Drawing on the theory of securitization, this research argues that the government presented FPI as existential threats to public order, health, and ideology before moving to ban FPI as a mass organization. Issues related to FPI were securitized through discursive and non-discursive practices using regulatory instruments. capacity tools, and framing of terrorism."

"Tesis ini mengkaji fenomena Partai Rakyat Demokratik pada masa Orde Baru yaitu antara tahun 1996-1998. Partai yang dimotori oleh para aktivis muda yang berani ini menjadi kekuatan yang cukup di waspadai (kalau tidak mau dikatakan ditakuti) oleh pemerintah Orde Baru yang pada masa itu berkuasa.Diakui atau tidak, PRD adalah sebuah kekuatan yang cukup solid dalam mengkritisi pemerintah, hingga tak heran bila kekuatan Orde Baru pada saat itu cenderung bersikap represif dalam menghadapi setiap aksi PRO.Penulis melihat daya kritis yang dilakukan oleh PRD sebagai sebuah aktualisasi dari gerakan demokratisasi yang semarak didengungkan oleh Indonesia yang sedang gandrung dengan reformasi. Sebagai sebuah gerakan pro demokrasi yang cukup survive ditengah himpitan dan tekanan Orde Baru, tidak berlebihan bila PRD dikategorikan sebagai sebuah kekuatan oposisi, dan institusi seperti itu mutlak diperlukan dalam sebuah negara yang sedang dalam proses transisi menuju demokrasi.Penelitian ini mencoba melihat lebih seksama, faktor-faktor apa sajakah yang memberikan stimulus dan kekuatan bagi gerakan oposisi yang dilakukan oleh PRD? Untuk menjawab pertanyaan ini penulis melihat beberapa faktor yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, yaitu; sistem politik Orde Baru, adanya tuntutan reformasi total, ideology dan azas organisasi, dan program kerja organisasi. Faktor-faktor tersebut merupakan variable-variabel independen yang kemudian dilihat pengaruhnya terhadap variable dependen yaitu gerakan oposisi PRO.Besarnya pengaruh dari faktor-faktor tersebut penulis mencoba menjelaskannya dengan menggunakan beberapa kerangka pemikiran, diantaranya; tentang demokrasi dan transisi menuju demokrasi, konsep oposisi dan karakteristiknya, konsep sosialisme, dan sosialisme demokratis.Bagi penulis, PRD adalah salah satu catatan penting dalam sejarah politik Indonesia. tanpa keberadaan PRD geliat politik Orde Baru menjelang keruntuhannya tidak akan terlalu menarik, karena diakui atau tidak, kasus 27 Juli 1996 yang didesain Orde Baru dengan sangat bagus sekali untuk membrangus PRD, menjadi awal langkah yang sangat bagus bagi bangkitnya gerakan pro demokrasi di Indonesia yang sebelumnya hanya bergerak mengikuti irama yang sangat lamban.

---

This thesis focused on Partai Rakyat Demokrat as a phenomenon during the New Order era between 1996 - 1998. The party was supported by brave young activists became a much to be cautious (if not be feared) by the ruling New Order's government. PRD was a solid power in giving critics to the government and hence it is not a surprise when the New Order at that time tended to be repressive in dealing with PRD's every action.

The writer saw the PRD's critical ability as an actualization of democratizing movement in Indonesian society. As a pro-democracy movement which survived from the New Order's oppression, PRD can be categorized as an opposition power, and this kind of institution is absolutely needed in a transitional country which moved towards democrat.

This research tried to examine closely what factors giving stimulus and power to opposition movement done by PRD? To answer this question, the writer saw factors which can answer the question above: the New Order's political system, the existence of demands for total reform, ideology, base and working program of organization. These factors are independent variables which influences the dependent variable; the PRD opposition movement.

The writer tried to explain the size of the influence from these factors by using several theoretical frameworks, such as: on democracy and transition to democracy, concepts of opposition and its characteristics, concepts of socialism and democratic socialism. PRD was one of important milestones in Indonesian political history. Without the existence of PRD, the New Order's political dynamic towards its downfall would not be very captivating. The July 27, 1996 incident designed by the New Order regime succeeded in maiming PRD, became a big step for the rising of pro-democratic movement in Indonesia which was moving slowly before."

"Penelitian ini membahas gerakan politik yang diprakasai oleh masyarakat sipil dalam menentang pasangan calon tunggal yang memiliki afiliasi politik kepada keluarga politik lokal pada Pilkada 2018 di Kabupaten Lebak. Penelitian ini membahas kemunculan dari gerakan politik Kotak Kosong dan mekanisme yang dilakukan oleh oposisi yang tergabung ke Kotak Kosong dalam melawan hegemoni keluarga politik. Penelitian ini juga membahas cara petahana dalam membendung arus oposisi, agar secara skala dan teritorial politik kelompok oposisi tidak memperoleh kemenangan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis menggunakan literatur Boundary Control (Gibson, 2012) dan demokratisasi subnasional dan gerakan sosial (Trix Van Mierlo, 2021). Hasil penelitian menunujukkan bahwa di satu sisi, petahana melakukan boundary closing untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mekanisme parokialisasi kekuasaan, pemborongan partai politik, dan patronase. Sedangkan, di sisi yang lain, kelompok oposisi melakukan boundary opening untuk menarik atensi elite nasional dalam Pilkada 2018. Kemunculan gerakan politik ini menjadi sesuatu yang baru di tengah hegemoni keluarga politik. Hasilnya, kemunculan gerakan politik ini karena struktur peluang politik yang tertutup dan oposisi mengalami kegagalan. Sebab, strategi yang digunakan tidak dilakukan secara komprehensif, melainkan hanya ada di wilayah tertentu, tidak adanya kandidat demokratis yang didukung, hanya mendukung Kotak Kosong sebagat alat politik, dan gerakan Barisan Juang Kotak Kosong yang tidak bisa membawa kepentingan elite nasional ke daerah.

---

This research discusses the political movement initiated by civil society in opposing a single candidate pairs who have political affiliations to local political families in the 2018 regional head election in Lebak Regency. This study discusses the emergence of the empty box political movement and the mechanisms carried out by the opposition who are members of the empty box in fighting the hegemony of the political family. This research also discusses the incumbent’s ways of stemming the flow of opposition, so that on a political scale and territory the opposition group does not win. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The author draws on the literature on Boundary Control (Gibson, 2012) and subnational democratization and social movements (Trix Van Mierlo, 2021). The results of the study show that on the one hand, incumbents do boundary closing to maintain their power with mechanisms of power parochialization, political party financing, and patronage. Meanwhile, on the other hand, opposition groups carried out boundary opening to attract the attention of national elites in the 2018 regional head elections. The emergence of this political movement is something new in the midst of superior political family hegemony. As a result, the emergence of this political movement was due to closed political opportunity structures and the opposition failed. This is because the strategy used was not carried out in a comprehensive manner, but only existed in certain areas, the absence of democratic candidates being supported, only supporting empty boxes as a political tool, and the empty box fighter group movement that cannot bring the interests of the national elite to the regions."

"Kajian ini menganalisis sikap dan kebijakan yang diambil Turki dalam berelasi dengan sekutu NATO-nya terkait permasalahan pasukan Kurdi Suriah. Tidak puas dengan sikap NATO yang mendukung pasukan Kurdi Suriah, pemerintahan Erdogan memutuskan untuk bertindak secara sepihak dan melancarkan tiga operasi militer di Suriah demi menghancurkan pasukan Kurdi Suriah. Unit Perlindungan Rakyat (YPG) dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) merupakan kelompok milisi Kurdi di Suriah yang dianggap sebagai ancaman terorisme bagi Turki tetapi tidak bagi NATO. Kajian ini menganalisis relasi Turki-NATO melalui persepsi ancaman terhadap YPG/SDF akibat minimnya literatur yang membahas topik tersebut. Dengan menggunakan kerangka kerja analisis Oposisi Intra Aliansi dari Oya Dursun Ozkanca dan Dilema Keamanan Aliansi dari Glenn Snyder, serta metode penelitian causal-process tracing, kajian ini menemukan bahwa penyebab dari sikap oposisi Turki terhadap NATO adalah karena tidak terpenuhinya indikator komitmen dari variabel fear of entrapment. Penulis berargumen bahwa tidak terpenuhinya komitmen dari NATO/Amerika Serikat dalam menyediakan dukungan baik fisik maupun retorik, sepanjang tiga operasi militer Turki, menyebabkan fear of abandonment Turki.

---

This study analyzes the attitudes and policies taken by Turkey in dealing with its NATO allies regarding the issue of the Syrian Kurdish forces. Not satisfied with NATO's stance in favor of Syrian Kurdish forces, Erdogan‘s government decided to act unilaterally and launch three military operations in Syria to destroy Syrian Kurdish forces. The People's Protection Unit (YPG) and the Syrian Democratic Forces (SDF) are Kurdish militia groups in Syria that are considered a terrorist threat to Turkey but not to NATO. This study analyzes Turkey-NATO relations through the perceived threat to the YPG/SDF due to the lack of literature discussing this topic. By using the analytical framework of Oya Dursun Ozkanca's Intra-Alliance Opposition and Glenn Snyder's Alliance Security Dilemma, as well as the causal-process tracing research method, this study finds that the cause of Turkey's opposition towards NATO is due to the non-fulfillment of the commitment indicator from the fear of entrapment variable. The author argues that the non-fulfillment of commitments from NATO/USA in providing both physical and rhetorical support, throughout Turkey's three military operations, caused Turkey's fear of abandonment."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi penolakan hasil pemilu Kamboja pada tahun 2013 oleh oposisi Cambodia National Rescue Party. Strategi ini dilakukan dengan cara-cara yang memicu kemarahan Cambodia People’s Partysebagai partai penguasa di Kamboja. Sehingga berdampak terhadap pelemahan oposisi Cambodia National Rescue Partyyang merupakan satu-satunya partai oposisi terbesar di Kamboja sejak pemilu 2013. Dengan menggunakan teori opposition party modesoleh Anthony King penulis melihat peristiwa yang terjadi sejak pemilu 2013 hingga menjelang pemilu 2018 sebagai konflik antara legislatif dengan eksekutif. Penelitian ini memiliki argumentasi bahwa pembubaran oposisi Cambodia National Rescue Partymenjelang pemilu 2018 merupakan tujuan utama Cambodia People’s Party dalam reaksinya menanggapi strategi penolakan hasil pemilu 2013 di Kamboja oleh oposisi Cambodia National Rescue Party.

---

This study discusses the strategy of rejecting the results of the Cambodia elections in 2013 by the opposition Cambodia National Rescue Party. This strategy was carried out in ways that sparked the anger of the Cambodia People’s Party as the ruling party in Cambodia. So it has an impact on the weakening of the Cambodia National Rescue Party opposition which is the single largest opposition party in Cambodia since the 2013 elections. Using the theory of opposition party modes by Anthony King the authors see events that took place from the 2013 elections until the 2018 elections as conflicts between the legislative and executive. This research has the argument that the dissolution of the opposition Cambodia National Rescue Party ahead of the 2018 elections is the main goal of the Cambodia People's Party in its reaction to responding to the strategy of rejecting the 2013 election results in Cambodia by the opposition Cambodia National Rescue Party."

"Penelitian tentang oposisi di Indonesia masih sedikit jumlahnya. Penelitian ini penting karena sebenarnya berbagai oposisi telah ada sejak awal Orde Baru, tetapi kebanyakan masih gagal membentuk oposisi yang kuat. Ada dua kelompok yang tetap bertahan untuk melakukan oposisi yaitu mahasiswa dan buruh. Sementara peristiwa pendudukan gedung MPR/DPR RI pada bulan Mei 1998 oleh para mahasiswa yang ikut serta menyebabkan Soeharto mundur merupakan peristiwa penting yang menarik untuk diamati. Sejauh ini belum ada penelitian mengenai gerakan mahasiswa 1998 yang berperan sebagai oposisi di Indonesia.Penelitian ini difokuskan pada gerakan mahasiswa Indonesia khususnya di Jakarta pada tahun 1998 yang melontarkan tuntutan reformasi menyeluruh atau reformasi total. Permasalahan yang diajukan mengenai tipe oposisi yang diperankan oleh gerakan mahasiswa 1998 dan faktor-faktor signifikan yang mendorong munculnya tipe oposisi tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dipinjam teori oposisi yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl dan definisi oposisi yang dikemukakan oleh Karel van het Reve untuk melihat gerakan mahasiswa 1998 melakukan oposisi, dan tipe oposisi yang diajukan oleh H. Gordon Skilling digunakan unluk menganalisa tipe oposisi yang dilakukan gerakan mahasiswa 1998.Dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Dari analisa tersebut penulis menemukan bahwa: tipe oposisi yang dilakukan gerakan mahasiswa 1998 adalah oposisi integral dan dua faktor signifikan yang mendorong gerakan mahasiswa 1998 melakukan oposisi integral adalah (1) kegagalan pemerintah Orde Baru untuk mengatasi krisis ekonomi dan (2) kepastian terlaksananya agenda SU MPR Maret 1998."