Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota tambang adalah kota atau komunitas yang menampung para karyawan pertambangan dan mitra kerja pertambangan, serta keluarga mereka. Townsite Batu Hijau merupakan suatu kota tambang berpagar karena termasuk dalam karakteristik komunitas berpagar. Pada penelitian ini, saya ingin melihat berbagai tindakan dan praktik sosial yang terjadi di dalam Townsite Batu Hijau sebagai kota tambang berpagar dalam memperoleh akses layanan ekonomi, terutama pada masa isolasi wilayah yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan semakin membatasi aksesibilitas di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi yang melibatkan observasi partisipan dan wawancara mendalam dengan keterlibatan para informan dalam pemanfaatan berbagai bentuk akses alternatif layanan ekonomi. Penelusuran data juga menggunakan paradigma dimensi mobilitas dan antropologi pedesaan dan perkotaan yang melihat dinamika masyarakat kedua karakteristik wilayah tersebut secara lebih rinci dan mendalam. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa struktur yang berlaku dalam kota tambang berpagar mewujudkan tatanan standar perilaku dalam subkultur dan rasa kepercayaan pada setiap komunitas, baik komunitas perumahan maupun perusahaan pertambangan. Pada akhirnya, agensi dalam diskusi mengacu pada kapasitas individu sebagai satu komunitas untuk bertindak secara mandiri dan membuat pilihan mereka sendiri dengan bebas. Tidak telepas dari agensi, struktur juga merupakan faktor penting yang menentukan atau membatasi agen dan keputusannya, terutama dalam pmemperoleh akses alternatif layanan ekonomi.

---

A mining town, also known as a mining community, is a place where mining employees and partners, as well as their families, may reside. Since it has the characteristics of a gated community, Townsite Batu Hijau is classified as a gated mining town. In this research, I would want to explore at the various social actions and practices that occur in Townsite Batu Hijau as a gated mining town in achieving access to economic services, primarily during the isolation period during the COVID-19 pandemic, which increasingly limits accessibility in it. This research applied a qualitative research method based on an ethnographic approach, which includes participant observation and in-depth interviews, as well as the participation of informants in the inclusion of various forms of alternative economic services. The data search also use the mobility dimensions paradigm, along with rural and urban anthropology, to examine the community dynamics of the two marked differences of the region in greater depth. The study's findings show that the prevailing structure in a gated mining town reflects the subculture's standard of behavior and a sense of community in each community, including housing communities and mining companies. Finally, agency refers to the ability of individuals in a community to act independently and freely make their own decisions. Structure, in combination to agency, has an essential role in determining or limiting agents' and their decisions, particularly when it comes to gaining alternative access to economic services."

"Pemerintah Indonesia melaksanakan beragam kebijakan dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan infeksi Covid-19, termasuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerapan PSBB berhasil menahan laju penyebaran virus corona, namun PSBB juga berpotensi menimbulkan biaya ekonomi. Mengingat terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan Pemerintah selama pandemic covid-19 di tahun 2020, penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dampak partial lockdown akibat Covid-19 terhadap konsumsi rumah tangga, dinamisasi kemiskinan jangka pendek, dan mobilitas ekonomi rumah tangga. Studi ini berfokus pada pelaksanaan PSBB di lima wilayah (Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan DKI Jakarta). Untuk mendapatkan hasil estimasi yang memiliki hubungan kausal, penelitian ini menggunakan Synthetic Control Method untuk membentuk hypothetical counterfactual untuk daerah yang menerapkan PSBB pada tahap pre estimasi. Selanjutnya, berdasarkan hasil estimasi difference-in-difference, penelitian ini menemukan bahwa penerapan PSBB secara signifikan dan negative memengaruhi konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi tetapi juga secara significant meningkatkan konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta. Sementara itu, berdasarkan hasil estimasi ordered logit models, penelitian ini menunjukkan bahwa PSBB hanya signifikan memengaruhi dinamisasi kemiskinan jangka pendek di Kabupaten Bogor. Selanjutnya, berdasarkan hasil estimasi multinomial logit, penelitian ini juga menemukan bahwa PSBB secara signifikan memengaruhi mobilitas ekonomi rumah tangga di kabupaten sampel, namun tidak signifikan memengaruhi mobilitas ekonomi rumah tangga di kota sampel dalam jangka pendek.

---

The Indonesian government has imposed various policy responses to slow down the growth rate of Covid-19 infections, including implementing a partial lockdown known as large-scale social restrictions (Pembatasan Sosial Berskala Besar - PSBB) policy. The enactment of the PSSB policy may successfully suppress the spread of coronavirus, but it also may have an economical cost. Given that many policy interventions during the Covid-19 pandemic in 2020, this study aims to estimate the impact of Indonesia’s partial lockdown due to the Covid-19 pandemic on household consumption, short-term poverty dynamics, and intragenerational economic mobility. This study focuses on the implementation of PSBB policy in five regions (Bogor Regency, Bekasi Regency, Bogor City, Bekasi City, and DKI Jakarta). In order to have a causal relationship, this study performs Synthetic Control Method to construct hypothetical counterfactual regions for regions that implement PSBB policy in the pre-estimation stage. Then, based on difference-in-difference estimations, this study found that the implementation of PSBB affects household consumption in Bogor Regency, Bekasi Regency, and Bekasi City negatively but significantly increases household consumption in DKI Jakarta. Meanwhile, using ordered logit estimations, this study shows that the implementation of PSBB only significantly affects short-term poverty dynamics in Bogor Regency. Further, based on multinomial logit estimations, this study found that the implementation of PSBB adversely affects household economic mobility in rural districts but does not significantly affect household economic mobility in urban districts in the short-run."

"Pada masa pandemi, ruang publik perkotaan harus ditempuh dengan waspada. Pergeseran persepsi masyarakat terhadap kota pun terjadi, umumnya mereka menganggap keramaian kota sebagai ruang yang sebisa mungkin harus dihindari karena potensi penularan Covid-19 lebih besar dengan ramainya penduduk kota. Keadaan seperti ini terjadi hampir di seluruh kota di dunia, termasuk di DKI Jakarta. Masyarakat Indonesia dengan sebagian besarnya pengguna media sosial membagikan informasi dan pengalaman yang mereka rasakan terkait situasi dan kondisi Jakarta di media sosial, terutama secara tekstual di akun Twitter mereka. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara kualitatif melalui analisis konten media sosial, analisis sentimen dan narasi serta persepsi yang terbentuk pada masyarakat terkait citra. Melalui analisis konten media sosial untuk melihat persepsi yang diutarakan secara tekstual oleh masyarakat Jakarta selama pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui bagaimana persepsi tersebut membentuk citra kota Jakarta. Persepsi warga ini membentuk citra yang negatif pada elemen distrik yang menjadi kategori dominan pada kumpulan twit warga yang diteliti. Citra yang dihasilkan dari fungsi perkotaan pun menjadi sorotan, kelima dimensi fungsi kota yaitu vitalitas, kecocokan, sense, akses, dan kontrol semuanya memiliki karakteristik negatif. Sehingga pembicaraan serta persepsi mengenai kota Jakarta di media sosial Twitter pada masa krisis pandemi menghasilkan citra yang negatif. Utamanya pada fungsi vitalitas, yakni pemenuhan kebutuhan biologis manusia.

---

During a pandemic, urban public spaces must be taken with caution. There has also been a shift in people's perceptions of the city, generally they consider the city crowd as a space that should be avoided as much as possible because the potential for Covid-19 transmission is greater with the hectic population of the city. This situation occurs in almost all cities in the world, including DKI Jakarta. Indonesian people with the majority of social media users share information and experiences they feel related to the situation and conditions in Jakarta on social media, especially textually on their Twitter accounts. This research will explore qualitatively through analysis of social media content, analysis of sentiment and narratives as well as perceptions formed in society regarding image. Through analysis of social media content to see the perceptions expressed textually by the people of Jakarta during the Covid-19 pandemic and to find out how these perceptions shape the image of the city of Jakarta. This citizen perception forms a negative image of the district element which is the dominant category in the collection of tweets of the residents studied. The image generated from urban functions is also in the spotlight, the five dimensions of city function, namely vitality, fit, sense, access, and control all have negative characteristics. So that discussions and perceptions about the city of Jakarta on Twitter social media during the pandemic crisis produce a negative image. Mainly on the function of vitality, namely the fulfillment of human biological needs."

"

Aktivitas tambang yang dikelola oleh kelompok masyarakat seringkali didentifikasi sebagi aktivitas ilegal karena beroperasi tidak sesuai dengan standar pertambangan dan   praktiknya yang dianggap tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan pasca tambang. Pada konteks mata pencaharian komunitas, minat kelompok masyarakat untuk merambah daratan serta perairan dan bergabung dalam aktivitas tambang timah inkonvensional tidak pernah surut. Tambang tidak hanya menarik bagi kelompok masyarakat lokal, tambang juga telah menarik kelompok masyarakat dari luar Pulau Bangka untuk datang bekerja sebagai penambang. Kedatangan kelompok masyarakat migran Selapan ke Pulau Bangka untuk menambang ternyata mendapatkan berbagai respon dari kelompok masyarakat lokal, mulai dari pengusiran, penolakan hingga konflik. Namun dalam beberapa kasus mereka masih dapat terus bertahan dan mengakses sumber daya timah di perairan Bangka sampai sekarang. Fenomena tersebut menarik untuk ditelisik lebih jauh. Saya menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi untuk menghimpun data penelitian. Tulisan ini menggunakan konsep dari theory of access dan the system of exemption untuk menjelaskan akses serta relasi antara dua kelompok masyarakat di wilayah tambang, yang juga melihat posisi negara dalam hubungannya dengan bertahnnya aktivitas ilegal tersebut.

---

The activity of community on mining area tend to indicate as an illegal activity because its operation doesnt meet mining operational standardization, and lack of responsibility during the activity. In context of community livelihood, the interest of miners community to expand the land and the water area for join on a small-scale tin mining had been never fall dawn. It is not only attracting for local community, but also attracts migrant community that work as miners on Bangka Island. In fact, the activity of Selapan migrant miners on Bangka Island was getting in some response from local community, such as expulsion, rejection, and it worsened when become a conflict. However in some cases they still hold access on tin mining. The phenomenon is interesting to be explored. This research data collected by qualitative method and ethnograpy approach. I use the theory of access and the system of exemption concept to analyze access and relation among migrant community with local community in mining area, this paper also explains the position of state in relation with illegal activity.

 

"

"Terbatasnya interaksi sosial di tengah pandemi COVID-19 memaksa perubahan pada proses belajar mengajar secara konvensional menjadi pembelajaran jarak jauh. Peran platform pembelajaran daring diharapkan dapat menjadi sumber belajar yang optimal sehingga kesenjangan capaian belajar dapat diminimalkan. Namun, masyarakat mengalami culture shock karena perubahan tersebut, kesadaran peserta didik yang masih rendah untuk mengevaluasi hasil belajar, dan terdapat kendala terkait dengan akses Internet. Oleh sebab itu, pengukuran tingkat kepuasan pengguna perlu dilakukan untuk menilai efektivitas platform pembelajaran daring dalam menyediakan sumber belajar alternatif dengan menggunakan teknik text mining. Penelitian ini menganalisis persepsi pengguna terhadap layanan platform Ruangguru, Zenius, dan Quipper dengan mengolah data ulasan dari Google Play Store. Teknik text mining yang digunakan ialah pemodelan topik dengan metode Latent Dirichlet Allocation untuk mendefinisikan aspek layanan yang dibahas pada data ulasan. Selain itu, dilakukan analisis sentimen ulasan dari setiap aspek layanan menggunakan algoritma SentiStrengthID. Hasil dari kedua teknik text mining tersebut dikuantifikasi menggunakan metode Net Reputation Score untuk mendapatkan skor kepuasan pengguna sehingga dapat menjadi referensi bagi pihak penyedia platform dalam menentukan prioritas peningkatan layanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek promosi dan video berlangganan perlu menjadi fokus perbaikan bagi pihak penyedia platform Ruangguru. Kedua aspek tersebut mendapatkan skor kepuasan terendah sebesar -6,19% dan 15,84%. Sementara itu, aspek mengenai latihan soal dan akun pengguna pada platform Zenius perlu untuk menjadi prioritas perbaikan dengan masing-masing skor kepuasan yang diperoleh sebesar 34,91% dan 44,14%. Terakhir, aspek layanan dari platform Quipper mengenai latihan pembahasan dan registrasi pengguna perlu segera diperbaiki karena mendapatkan skor kepuasan yang kritikal sebesar -54,28% dan -16,66%. Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan wawasan yang berguna bagi pihak penyedia untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam optimasi platform pembelajaran daring.

---

Limited social interaction amid the COVID-19 pandemic has forced a change in the conventional learning process to distance learning. Online learning platforms are expected to provide optimal learning resources so that the gap in learning achievement can be minimized. However, the society experienced culture shock due to the change, student awareness of the possibility to evaluate learning strategies and learning outcomes is still low during online learning activities, and there are issues related to Internet access. Therefore, it is necessary to measure the user satisfaction score to assess the effectiveness of online learning platforms in providing alternative learning resources using text mining techniques. This study analyzes user perceptions of Ruangguru, Zenius, and Quipper by exploring review data from Google Play Store. Text mining techniques used are topic modeling by applying Latent Dirichlet Allocation method to define the service aspects discussed in the review data. Additionally, sentiment analysis was carried out to classify the emotional tendency of each user review from every service aspect using SentiStrengthID algorithm. Results from both techniques are quantified using Net Reputation Score method to obtain user satisfaction scores so that it can be a reference for platform providers in determining service improvement priorities. The results of the study reveal that the promotion and subscription video aspects need to be the improvement focus for the Ruangguru platform provider. Both aspects get the lowest satisfaction scores of -6.19% and 15.84%, respectively. Meanwhile, aspects regarding tryout and user account on the Zenius platform need to be a priority for improvement with satisfaction scores obtained of 34.91% and 44.14%, respectively. The last one, service aspects of the tryout and user registration on the Quipper platform need to be improved immediately by the service provider because these aspects get critical satisfaction scores of -54.28% and -16.66%, respectively. Based on these results, useful insights were obtained for providers to facilitate decision-making in optimizing online learning platforms."

"Penambangan sirtu memiliki karakteristik produksi yang berbeda dengan penambangan mineral logam dan batubara, dimana rencana produksi sangat berkaitan dengan estimasi atau perkiraan pasar yang tidak menentu. Selain itu, jarak buang, jenis truck, jenis material, hingga ukuran vessel memiliki pengaruh terhadap produktivitas tambang. Kajian teknis terkait peralatan penambangan demi mengoptimalisasi kegiatan produksi dan target produksi dilakukan dengan tujuan utama mengevaluasi aspek teknis dan pengaruhnya terhadap kegiatan produksi. Aspek teknis yang dievaluasi adalah ketersediaan dan produktivitas alat berat dibandingkan dengan produktivitas truck (pengangkut material) dan pengaruh karakteristik material sirtu terhadap kebutuhan project. Terdapat kesimpulan bahwa kemampuan produksi rata-rata per jam dari setiap unit excavator yang digunakan dalam kegiatan penambangan lebih besar daripada kapasitas angkut dari armada truck, sehingga target produksi tidak tercapai. Selain itu, terjadi penumpukan antrian pada satu loading point dikarenakan material yang dibutuhkan pembeli dan jadwal antrian kedatangan truck yang kurang tertata dengan baik. Sehingga, dibutuhkan koordinasi lebih lanjut terkait jadwal pengambilan material dengan pembeli, edukasi pembeli terkait material yang dibutuhkan agar sesuai, dan apabila memungkinkan dilakukan perluasan loading point yang padat antrian sesuai dengan kebutuhan proyek.

---

Sandstone mining has different production characteristics than metal mineral and coal mining, where production plans are closely related to uncertain market estimation. In addition, the dumping distance, the truck type, the material type, and the size of the vessel influence mining productivity. Technical studies related to mining equipment to optimize the production activities and targets are carried out with the primary objective of evaluating technical aspects and their impact on production activities. The technical aspects that are evaluated are the availability and productivity of heavy equipment compared to truck productivity (material transporters) and the effect of the characteristics of sandstone materials on the project requirements. There is a conclusion that the average production capacity per hour of each excavator unit used in mining activities is greater than the carrying capacity of the truck fleet, so the production target is not achieved. In addition, there is a build-up of queues at one certain loading point due to the material needed by buyers and an unorganized truck arrival schedule. Thus, further coordination with the buyer is needed regarding the material collection schedule, educating the buyer in choosing the suitable materials, and, if possible, expanding the crowded loading point following project necessity."

"Indonesia memiliki banyak pulau dan telekomunikasi adalah salah satu sektor yang penting untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari orang lain. Untuk menyediakan layanan telekomunikasi, pemerintah memiliki regulasi mengenai pengelolaan dana Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) dalam sektor telekomunikasi. BAKTI, badan organisasi non-eselon dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, telah ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana KPU dan menyedia infrastruktur telekomunikasi ke area yang tidak memiliki sinyal telekomunikasi, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan Indonesia. Kualitas layanan yang diberikan harus diperhatikan agar Akses Internet tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya analisis kualitas layanan untuk mengetahui kualitas layanan dari pengguna dan mendapatkan pandangan dari berbagai pihak. Metode SERVQUAL adalah salah satu metode untuk mengukur kualitas layanan dalam lima dimensi. Statistika deskriptif digunakan untuk mendukung analisis kualitas layanan Akses Internet dan pandangan dari berbagai pihak sesuai dengan Pentahelix. Responden dalam penelitian ini juga memberikan saran untuk meningkatkan kualitas layanan Akses Internet. Hasil kualitas layanan Akses Internet masih di bawah nol untuk semua dimensi, sehingga perlu ditingkatkan lagi kualitasnya. Terdapat beberapa rekomendasi dari saran untuk peningkatan kualitas layanan Akses internet.

---

Indonesia has many islands and telecommunication is one of sector that is important to communicate and get information from others. To provide telecommunication services, government has the regulation about managing the Universal Service Obligation (USO) in telecommunication sector. BAKTI, a non-echelon organizational unit within the Ministry of Communication and Information Republic of Indonesia, has been appointed by the government to manage the USO funds and provide telecommunication infrastructure at area that has no telecommunication signal especially underdeveloped, outermost, and frontier areas in Indonesia. One of the largest amounts of the infrastructure that BAKTI's provided is internet access. The quality of the services provided must be considered so that Internet access can be utilized properly by the community. Therefore, it is necessary to analyze the quality of service to determine the quality of service from users and get views from various parties. The SERVQUAL method is one method for measuring service quality in five dimensions. Descriptive statistics are used to support the analysis of Internet Access service quality and the views of various parties according to Pentahelix. Respondents in this study also provide suggestions to improve the quality of Internet Access services. The result of Internet Access service quality is still below zero for all dimensions, so the quality needs to be further improved. There are several recommendations from suggestions for improving the quality of Internet access services. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Kepastian Hukum Penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan Terhadap UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Pertambangan Minerba Penelitian ini dilakukan sehubungan dengan adanya aturan di dalam ketentuan peralihan UU Pertambangan Minerba yang mewajibkan penyesuaian ketentuan di dalam Kontrak Karya KK terhadap UU Pertambangan Minerba Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran mengenai pengaturan penyesuaian KK serta permasalahan di dalam pelaksanaannya selain juga untuk mengetahui mengenai kepastian hukum terkait pelaksanaan penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba Untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber daya sekunder yang dianalisis menggunakan analisis data kualitatif Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba masih memiliki sejumlah masalah dan kendala yang berasal dari belum adanya pengaturan yang mengatur secara komprehensif dan tumpang tindih pengaturan sehingga pengaturan yang ada belum menjamin kepastian hukum dalam proses penyesuaian kontrak karya tersebut Dengan demikian pemerintah bersama sama dengan para pemangku kepentingan stakeholders yang terkait perlu segera melengkapi serta memperbaiki pengaturan yang ada pada saat ini demi menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba

---

ABSTRACTThis Research discusses the legal analysis of legal certainty behind the Contract of Works CoW adjustment to Law No 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining Law No 4 2009 This research is conducted due to the clause of transitional provisions in the Law No 4 2009 which requires adjustment of provisions in the CoW to the Law No 4 2009 The purpose of this research is to determine an overview of the framework in CoW adjustment regulations and issues in its implementation as well as to find out about the legal certainty regarding its conduct pertaining to the Law No 4 2009 To that end this research uses juridical normative legal research method by utilizing analyzed secondary source and qualitative data As the result this research showed that the implementation of the adjustment the CoW to the Law No 4 2009 still contains a number of problems and constraints stemming from the lack and overlapping regulations Therefore the regulations has yet to ensure legal certainty in the process of adjustment of the CoW Thus the government together with the stakeholders needs to complete and improve existing regulations in order to ensure legal certainty in the process of adjustment of the CoW to the Law 4 2009 "