Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kepadatan konsentrasi penduduk jawa-sentris, ketimpangan pertumbuhan ekonomi nasional, dan sederet masalah perkotaan di Jakarta. Pengembangan kota baru membutuhkan perencanaan komprehensif yang mampu menjawab tantangan dari laju urbanisasi seperti krisis lingkungan dan krisis sosio-ekonomi. Sifat dasar dari aktivitas manusia pada umumnya adalah merusak alam dan kota merupakan tempat aktivitas manusia paling signifikan. Perkembangan teknologi menjadi harapan perencana dan pemerintah untuk menciptakan kota cerdas sebagai solusi dari permasalahan urban melalui penerapan inovasi teknologi perkotaan. Pendekatan berkelanjutan juga penting dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan di masa depan melalui penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Penerapan smart city lebih dari teknologi melainkan sebagai cara untuk mencapai pelayanan kota yang lebih baik dengan kualitas terbaik pada kehidupan kota. Sehingga penggunaan teknologi untuk mencapai tujuan berkelanjutan merupakan sumber dari konsep sustainable smart city. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan desain dari konsep sustainable smart city secara konseptual untuk pembangunan IKN beserta biaya investasi yang diperlukan untuk pembangunan kota. Rancangan desain konseptual dikembangkan menurut kaidah perencanaan kawasan perkotaan berdasarkan analisis lokasi pengembangan dan studi kasus dengan pengembangan kota di negara lain yang kemudian divalidasi oleh pakar. Pengaplikasian konsep sustainable smart city dilakukan berdasarkan pendefinisian dari penerapan teknologi yang disesuaikan dengan tata penggunaan lahan perencanaan wilayah. Desain konseptual tersebut kemudian dilakukan analisis initial cost berdasarkan pada benchmarking pembangunan serupa dan biaya parametrik yang berlaku untuk memperoleh nilai initial cost. Hasil dari penelitian adalah rancangan desain konseptual yang menunjukkan susunan spasial dan penggunaan lahan dengan penerapan konsep sustainable smart city beserta nilai initial cost untuk pembangunan IKN.

---

The relocation of Indonesia's capital from Jakarta to East Kalimantan was done by the government to resolve the nation's problem which is high java-centric population concentration, national economic growth disparity, and major urban problem in Jakarta. Development of new city needs comprehensive planning to answer urbanization challenges, such as environmental crises and socio-economic crises. The natural trait of human activities is destroying nature and a city is the most significant place of human activities. Rapid technological development becomes hope for planner and government to create smart city as the solution from urban problem through innovation of urban technology. Sustainable approaches are important to ensure future's ability to fulfill their needs by regulating today's consumption sustainably. Smart city application are more than just technology, rather smart city is a way to achieve better city services and offer highest quality of urban life. Therefore, technological usage to achieve sustainability is key for the sustainable smart city concept. This research aims to develop conceptual design based on sustainable smart city concept for Indonesia's New Capital and the initial cost respectively. Conceptual design are developed with urban planning knowledge based on the result of site analysis and case study from other country city's development which later are validated by expert. The application of sustainable smart city concept are based on the defined technological usage within each land use. Initial cost analysis of the conceptual design uses relevant construction cost from benchmark or parametric cost to generate initial cost value. The result of this research is conceptual design that show spatial and usage form with the application of sustainable smart city concept and initial cost needed for the construction of Indonesia's new capital."

"Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengatasi permasalahan nasional, antara lain terpusatnya pembangunan di pulau jawa, ketimpangan pembangunan nasional, serta permasalahan urban. Kemajuan teknologi dalam pengembangan kota yang mengedepankan aspek keberlanjutan menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan multi dimensi (lingkungan, sosial, dan ekonomi) dalam pembangunan kota baru. Konsep smart sustainable city meningkatkan layanan dan taraf kualitas hidup, serta optimalisasi sumber daya dengan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan. Kompleksitas pembangunan menyebabkan proyek dapat mengalami ketidaklayakan finansial yang berdampak pada kerugian pemerintah dan swasta serta mengancam keberlangsungan proyek.. Dengan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan skema pendanaan yang optimal bagi model pengembangan konseptual IKN berbasis smart sustainable city. Pengembangan konseptual IKN akan disesuaikan dengan informasi terbaru dari regulasi dan publikasi yang telah terbit sebagai pemutakhiran desain sebelumnya. Melalui metode benchmarking akan dikembangkan komponen biaya initial cost, operation & maintenance cost, serta revenue yang akan digunakan untuk analisis life-cycle cost. Menggunakan kaidah time value of money akan dievaluasi kelayakan finansial dari nilai initial rate of return serta net present value. Dilakukan permodelan skenario untuk mengentukan komposisi pembagian komponen biaya yang optimal antara pemerintah dan swasta. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemutakhiran desain konseptual berdasarkan informasi terbaru dan skema pendanaan optimal berdasarkan desain tersebut.

---

The development of the Nusantara Capital City (IKN) to overcome national problems, including the centralization of development on the island of Java, national development disparity, and urban problems. Advancement in technology used in urban development that also prioritize sustainability can be used to overcome multi-dimensional problems (environmental, social, and economic) faced in the development of new cities. The smart sustainable city concept improves services and quality of life, as well as optimizing resources while still prioritizing the human aspect. High complexity of the development could causes financial fesaibility resulting in losses to the government and the private sector and threatens the sustainability of the project. With these conditions, this study aims to produce an optimal funding scheme for the IKN conceptual development model based on a smart sustainable city. The conceptual development of IKN will be adjusted to the latest information from regulations and publications that have been published as an update to the previous design. Through the benchmarking method, initial cost components, operation & maintenance costs, and revenue will be developed which will be used for life-cycle cost analysis. Using the time value of money principle, the financial feasibility of the initial rate of return and net present value will be evaluated. Scenario modeling is carried out to determine the optimal composition of cost component sharing between the government and the private sector. The results obtained from this research are the updated o conceptual design based on the latest information and the optimal funding scheme based on the design."

"Pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara mengusung konsep Smart City. Salah satu aspek utama dari Smart City adalah konsep smart mobility melibatkan peningkatan pelayanan transportasi publik melalui pemanfaatan teknolongi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, keamanan, kecepatan, kenyamanan, dan lebih terjangkau. Pada dasarnya, konsep ini lebih menitikberatkan pada penggunaan teknologi ramah lingkungan yang berfokus pada model transportasi umum, salah satu implementasinya yaitu dengan menerapkan Mobility as a Service (MaaS) dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan yang terdapat dalam rencana induk IKN, dalam prinsip dasar mobilitas dan kontektivitas terdapat salah satu strategi yang akan digunakan dalam menghadapi masa depan yaitu dengan mendorong inovasi guna meningkatkan mobilitas dan konektivias melalui pemanfaatan Mobility as a Service (MaaS). Penelitian ini bertujuan untuk membuat desain konseptual MaaS khusus moda Electric Bus Rapid Transit (E-BRT) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahana IKN dan melakukan estimasi biaya siklus hidup untuk komponen biaya awal dan biaya operasional dan pemeliharaan. Konseptual desain MaaS khusus E-BRT akan mengintegrasikan antara moda transportasi E-BRT dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam sebuah aplikasi TransNusantara. Adapun diperlukan juga teknologi IoT yang dipasang di setiap armada bus listrik sehingga dapat memberikan data informasi secara real time. Adapun biaya awal yang dibutuhkan untuk pengembangan MaaS khusus E-BRT sebesar Rp5.515.223.859.200. Sedangkan, dalam satu tahun biaya operasional dan pemeliharaan yang dibutuhkan adalah sebesar Rp136.231.346.000.

---

The development of the Capital City of the Archipelago embraces the concept of a Smart City. One of the main aspects of a Smart City is the concept of smart mobility, which involves improving public transportation services through the utilization of information and communication technology with the goal of providing convenience, safety, speed, comfort, and affordability. Essentially, this concept emphasizes the use of environmentally friendly technology that focuses on a public transportation model, with one implementation being the adoption of Mobility as a Service (MaaS) in daily life. In line with the master plan of the Capital City of the Archipelago, one of the fundamental principles in mobility and connectivity is a strategy that will be employed to face the future by promoting innovation to enhance mobility and connectivity through the utilization of Mobility as a Service (MaaS). This research aims to create a conceptual design of MaaS specifically for the Electric Bus Rapid Transit (E-BRT) mode in the Core Government Center of the Archipelago Capital City and estimate the life cycle costs for initial, operational, and maintenance expenses. The conceptual design of MaaS for E-BRT will integrate the E-BRT transportation mode with Information and Communication Technology in a TransArchipelago application. Additionally, IoT technology is required to be installed on each electric bus fleet to provide real-time data information. The initial cost required for the development of MaaS specifically for E-BRT is IDR5,515,223,859,200, while the annual operational and maintenance cost needed is IDR136,231,346,000."

"Tesis ini akan membahas strategi pembangunan smart city yang tengah dilakukan oleh Jakarta dan Seoul. Penelitian ini menggunakan metode perbedaan komparatif yang dilakukan dengan membandingkan strategi pembangunan smart city di Jakarta dan Seoul melalui tiga dimensi utama yakni, teknologi, manusia dan institusi. Selain membandingkan strategi pembangunan yang dilakukan oleh Jakarta maupun Seoul, penelitian ini juga akan menggali pembelajaran apa yang dapat diambil dari pembangunan smart city di Seoul. Hal tersebut berkaitan erat dengan kedudukan Seoul yang terlebih dahulu menggagas program smart city dan telah diakui keberhasilannya oleh dunia internasional.

---

This thesis will discuss the strategic development of smart city in Jakarta and Seoul. The method that being used is a comparative difference model, which implemented by comparing strategic development of smart city in Jakarta and Seoul through three dimensions, including technology, human and institutions. More over this thesis will also finds the lessons learned from the development of smart city in Seoul. Seoul have develops smart city earlier than Jakarta, the city also internationally recognized as one of the best smart city in the world. "

"Pada tanggal 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah mengesahkan rancangan undang – undang (RUU) Ibu Kota Negara menjadi undang – undang (UU) sehingga Ibu Kota Jakarta akan digantikan dengan Ibu Kota baru yang bernama Nusantara. Berdasarkan rencana induk Ibu Kota Nusantara (IKN), IKN memiliki visi menjadi economic superhub melalui enam klaster dan dua enabler. Salah satu enabler adalah penerapan kota cerdas yang mendorong IKN sebagai kota berkelanjutan, bukan hanya liveable tetapi juga loveable. Tolak ukur keberhasilan kota cerdas di IKN dinyatakan melalui KPI, yaitu terpenuhinya seluruh konektivitas digital dan teknologi, informasi, serta komunikasi untuk seluruh penduduk dan bisnis. Guna mencapai target tersebut dibutuhkan infrastruktur cerdas yang merupakan salah satu komponen penting kota cerdas. Proses pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan studi dokumen terkait IKN. Penerapan best practice studi dari negara lain dijadikan sebagai pertimbangan dari analisis pemilihan rancangan awal berdasarkan analisis SWOT. Penelitian ini menghasilkan rancangan awal jaringan fiber pada backbone menggunakan topologi double ring. Rancangan awal pusat komando dan kontrol digunakan untuk memantau sistem perkotaan, keselamatan dan keamanan, layanan pemerintah, lingkungan dan keberlanjutan, akses dan mobilitas, dan kelayakan huni. Rancangan awal pusat data di IKN diimplementasikan dengan membangun pusat data sendiri dan menjadikan pusat data IKN menjadi bagian dari pusat data nasional sehingga setiap kementerian atau lembaga tidak perlu membuat pusat datanya masing – masing. Rancangan awal penerapan infrastruktur kendaraan otonom di IKN menerapkan teknologi DSRC berbasis WiFi 802.11bd/802.11p. Implikasi teori dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam perancangan infrastruktur cerdas pada ibu kota negara atau kota cerdas lainnya.

---

On January 18, 2022, the People's Representative Council (DPR) and the Government passed the draft law (RUU) on the State Capital to become law (UU) so that the capital city of Jakarta will be replaced with a new capital city called Nusantara. Based on the master plan for the Archipelago Capital City (IKN), IKN has a vision of becoming an economic superhub through six clusters and two enablers. One of the enablers is the implementation of smart cities that encourage IKN to become sustainable cities, not only liveable but also loveable. The benchmark for the success of smart cities in IKN is expressed through KPIs, namely the fulfilment of all digital connectivity and technology, information and communication for all residents and businesses. To achieve this target, smart infrastructure is needed, which is one of the essential components of a smart city. The data collection process was carried out using interviews and a study of documents related to IKN. The application of best practice studies from other countries is used as a consideration in the analysis of the selection of the initial design based on the SWOT analysis. This research produces a preliminary design of fiber network strategy on the backbone using a double-ring topology. Preliminary design of command-and-control center awales monitor urban systems, safety and security, government services, environment and sustainability, access and mobility, and habitability. Preliminary design of the data center at IKN is implemented by building its data center and making the IKN data center part of the national data center so that each ministry or agency does not need to create its own data center. Preliminary design for implementing autonomous vehicle infrastructure in IKN applies DSRC technology based on WiFi 802.11bd/802.11p. The theoretical implications of this research can be used as a reference for further study in designing smart infrastructure in national capitals or other smart cities."

"Sampah merupakan masalah umum yang dihadapi di perkotaan. Tren urbanisasi menyebabkan semakin pesatnya timbulan sampah di perkotaan sehingga diperlukan adanya solusi yang terintegrasi. Metode pengumpulan dan pengangkutan sampah di Indonesia saat ini masih dilakukan secara manual dan belum teintegrasi. Implementasi smart waste management system dengan meninjau pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan dengan smart garbage bin, pengangkutan dengan truk yang terhubung IoT dan ICT ke fasilitas pengolahan sampah yang dapat dipantau dalam satu command center diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencapai target KPI di IKN, yakni 60% daur ulang sampah di tahun 2045. Sampah yang sudah dipilah sejak awal kemudian akan dikelola dengan fasilitas recycle dan pengomposan di area TPST. Perhitungan biaya siklus hidup kemudian dilakukan untuk menilai kelayakan ekonomi penerapan smart waste management system di IKN.

---

Waste is a common problem faced in urban areas. The trend of urbanization has led to the rapid waste generation in cities, so an integrated solution is needed. Currently, the method of collecting and transporting waste in Indonesia is still done manually and not integrated. Implementation of a smart waste management system by reviewing the waste management procedure starting from collecting phase with smart garbage bins, transporting using vehicle truck connected with IoT and ICT to waste processing facilities that can be monitored in one command center is expected to be a solution to achieve the KPI target at IKN, that is 60% waste recycled in 2045. Waste that has been sorted from the start will be processed with recycling and composting facilities at the temporary waste collection area. Calculation of life cycle costs is then carried out to assess the economic feasibility of implementing a smart waste management system in IKN."

"Belum adanya kesepakatan terhadap persepsi smart city di kalangan pembuat kebijakan di Indonesia menimbulkan potensi permasalahan dalam pelaksanaannya, baik dalam hal efisiensi penggunaan anggaran belanja pemerintah, juga dalam hal hasil yang dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi pembuat kebijakan terhadap konsep smart city dan arah kebijakan smart city di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Konsep smart city yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep yang digunakan di dalam Nam dan Pardo 2011 , Chourabi, et al 2012 dan Giffinger, et al. 2011 . Dalam aspek persepsi, para pembuat kebijakan masih terfokus pada Dimensi Teknologi dan Dimensi Kelembagaan, sedangkan Dimensi Manusia belum mendapat perhatian yang cukup besar di kalangan pembuat kebijakan. Dalam aspek arah kebijakan, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 merupakan peraturan paling tinggi yang ada saat ini yang telah menjelaskan tentang smart city, namun peraturan ini belum dijadikan sebagai acuan utama dalam arah pembangunan smart city di Indonesia.

---

The lack in perception of smart city concept among policy makers in Indonesia poses potential problems in implementation, both in terms of government budgets inefficiency, also in terms of the results expected by smart city programmes. This study aims to assess the perception of policy makers about smart city and its policy in Indonesia which is using qualitative approach. Smart city concepts used in this study developed by the Nam and Pardo 2011 , Chourabi, et al 2012 and Giffinger, et al. 2011 . In the aspect of perception, policy makers are still focused on Technology Dimension and Institutional Dimension, while the Human Dimension has not received significant attention among policy makers. In the aspect of policy direction, Perpres No. 2 Tahun 2015 about RPJMN years 2015 2019 is the highest regulations that applied today which has been explaining smart city. Unfortunately, this regulation has not been used as main reference in smart city development in Indonesia."

"Kemitraan kota kembar (sister city) pertama kali diusung setelah Perang Dunia II dengan tujuan untuk meningkatkan rasa saling pengertian dan meningkatkan perdamaian internasional pasca perang. Kemitraan sister city dapat dikategorikan sebagai bentuk dari Diplomasi Publik dari suatu negara. Pada era modern, kemitraan sister city memiliki tujuan yang lebih luas, seperti pengembangan perekonomian, pertukaran teknologi, dan pertukaran budaya. DKI Jakarta dan Beijing menandatangani MoU mengenai kemitraan sister city pada 4 Agustus 1992, sejak saat itu kedua kota secara aktif melakukan kerja sama di berbagai bidang. Dengan terjalinnya sister city antara DKI Jakarta dan Beijing tentu membuka peluang terhadap adanya kontak langsung antar masing-masing penduduk, hal inilah yang disebut dengan people-to-people contact. Artikel ini menganalisis peluang dan tantangan yang ada dalam kemitraan sister city Jakarta-Beijing, sebagai bentuk dari Diplomasi Publik Cina. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah people-to-people contact dalam sister city Jakarta-Beijing berperan secara efektif dalam Diplomasi Publik Cina, dan mengidentifikasi apa saja peluang dan hambatan dari kemitraan ini. Penulis menggunakan metode kualitatif serta melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa people-to-people contact dalam sister city Jakarta-Beijing, belum efektif dalam dan berperan signifikan dalam mendorong hubungan masyarakat dari kedua kota.Sister city first coined after World War II with an aim to enhance mutual understanding and post-war international peace. Sister city can be categorized as a form of public diplomacy of a country. In the modern era, sister city has a wider purpose, such as economy development, technological exchange, and cultural exchange. DKI Jakarta and Beijing signed an MoU regarding to sister city on August 4^th, 1992 and since then both cities actively cooperate in many fields. With the establishment of sister city between DKI Jakarta and Beijing, it provides an opportunity towards direct contact between each citizen, and this is called as people-to-people contact. This article reanalyses the opportunity and challenges that appear from the Jakarta-Beijing sister city as a form of China Public Diplomacy. The purpose of this study is to find out the effectiveness of people-to-people contact in Jakarta-Beijing sister city within China Public Diplomacy and to identify what are the opportunities and challenges within this partnership. Qualitative is the method of this study and interviews are used to gather the data. This study concludes that people-to-people contact in the sister city of Jakarta-Beijing has not been effective in and has not played a significant role in promoting public relations between the two cities."

"Munculnya konsep kota cerdas sebagai model kota terkini dapat menjadi suatu alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan karena peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk. Dalam rangka mencapai keberhasilan kota cerdas, diperlukan pengukuran progres kematangan secara objektif sehingga keberhasilan kota cerdas tidak hanya sebatas pernyataan sepihak oleh pemerintah. Pengukuran kematangan juga berguna untuk menentukan prioritas pengembangan serta mengidentifikasi hambatan yang ada. Kabupaten Bogor sebagai wilayah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia telah menerapkan konsep kota cerdas sejak tahun 2018, namun hingga kini masyarakat belum merasakan dampak yang signifikan berdasarkan data yang dihasilkan dari wawancara pra-penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini melakukan pengukuran progres kematangan kota cerdas dengan menggunakan enabler dalam konsep Garuda Smart City Model sebagai aspek prioritas yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sebelum akhirnya memberikan perhatian penuh terhadap elemen kota cerdas secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix method melalui survei secara daring, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Teknik pengambilan sampel survei menggunakan teknik nonprobabilita purposive sampling, begitupun dengan teknik pemilihan narasumber untuk wawancara. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 170 orang yang berasal dari enam kecamatan lokus penelitian. Data survei tersebut kemudian diolah dengan menggunakan IBM SPSS versi 25 dan Google Spreadsheet sehingga diperoleh analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa level kematangan kota cerdas di Kabupaten Bogor dengan menggunakan enabler Garuda Smart City Model terdapat pada level integrative dengan nilai sebesar 60,19 poin. Namun, meskipun Kabupaten Bogor telah menempati level integrative, skor yang hanya berbeda 0,19 poin dari batas terbawah level tersebut (mendekati level scattered) membuat Smart City Kabupaten Bogor masih memiliki beberapa gambaran kondisi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Adapun, enabler SDM memiliki skor 64,82 poin, lalu enabler teknologi memiliki skor 60,33 poin, dan enabler tata kelola memiliki skor 55,42 poin.

---

The emergence of Smart City concept as the latest city model can be an alternative solution to overcome problems caused by an increase in population growth. For the success of smart cities, it is necessary to measure the progress of maturity, so the smart cities are not only self-aggrandization by the government. Maturity measurement is also needed to determine development priorities and identify existing obstacles. Bogor Regency as the district with the largest population in Indonesia, has implemented the concept of a Smart City since 2018, but until now, the community has not felt significant impacts (based on data pre-study interview). This study aims to measure the progress of smart city maturity by using enablers in the Garuda Smart City Model concept as prioritized aspects that local government needs to consider before giving full attention to the overall elements of a smart city. This study uses a quantitative approach with a mixed methods data collection technique through online surveys, interviews, and document collection. The survey sampling technique uses non-probability purposive sampling, as well as the selection technique of interviewees. The number of respondents in this study was 170 citizens from six sub-districts. The survey data were processed by using IBM SPSS version 25 and Google Spreadsheet to obtain the descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that the level of smart city maturity in Bogor Regency using enablers of the Garuda Smart City Model is at an integrative level with a score of 60,19 points. However, even though Bogor Regency has reached the integrative level, a score that only differs by 0.19 points from the lower limit makes Smart City in Bogor Regency have several conditions that are still not fully integrated. Smart people enabler has a score of 64,82 points, smart technology enabler with 60.33 points, and smart governance enabler with 55,42 points."

"

Berdasarkan studi literatur terhadap 56 penelitian yang spesifik membahas desa cerdas, terdapat 7 penelitian yang membahas model konseptual untuk tema-tema tertentu di bidang desa cerdas. Dari ketujuh penelitian ini, belum ada yang membahas model generik dari desa cerdas yang menggambarkan bagaimana sebuah desa cerdas dibangun beserta aspek-aspek yang perlu dikembangkan di dalamnya. Penelitian ini membahas pengembangan model konseptual desa cerdas di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mengembangkan model generik konseptual berdasarkan model kota cerdas sebagai acuan. Data yang digunakan berupa artikel-artikel ilmiah tentang desa cerdas, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, serta hasil wawancara pakar. Pakar yang terlibat sebagai narasumber adalah 1 orang akademisi di bidang pengembangan teknologi perdesaan, 1 orang praktisi di bidang kota cerdas, serta 2 orang kepala desa yang sudah menerapkan program desa cerdas di desanya. Analisis data dilakukan dengan melakukan meta-analysis terhadap studi literatur, thematic analysis terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU Desa, serta thematic analysis terhadap hasil wawancara pakar. Hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini memunculkan sebuah model desa cerdas yang dapat diterapkan di Indonesia yang terdiri atas 4 buah tujuan, 10 strategi, 5 dimensi dengan 49 fokus area, serta 9 fondasi. Tujuan menjelaskan tentang apa yang dingin dicapai dari sebuah desa cerdas. Strategi menjelaskan tentang bagaimana cara mencapai tujuan desa cerdas. Dimensi-dimensi menjelaskan area fokus yang perlu dikembangkan dari sebuah desa cerdas, sedangkan fondasi merupakan landasan yang harus dipenuhi untuk melakukan pengembangan desa cerdas. Model ini divalidasi dengan melakukan expert judgement yang melibatkan 3 orang pakar yang terdiri atas 1 orang praktisi di bidang e-government, 1 orang akademisi di bidang kota cerdas, serta 1 orang akademisi di bidang pengembangan teknologi perdesaan. Hasil akhir dari penelitian ini berupa sebuah model desa cerdas di Indonesia yang terdiri dari 2 buah tujuan, 11 strategi, 4 dimensi dengan 38 fokus area, serta 9 fondasi.

---

Based on the literature study of 56 specific studies discussing smart villages, there are 7 studies that discuss conceptual models for certain themes in smart villages. From these studies, no one has discussed the generic model of a smart village that illustrates how a smart village is built along with aspects that need to be developed in it. This study discusses the development of smart village conceptual models in Indonesia. This research is a qualitative descriptive study that develops generic conceptual model based on smart city model as a reference. The data used are scientific articles about smart villages, Law No.6 of 2014 about Villages, and expert interviews. Experts involved as resource persons consist of 1 academic in rural technology development specialty, 1 professional in the smart city field, and 2 village heads who had implemented smart village programs in their villages. Data analysis was carried out by conducting a meta-analysis of literature studies, thematic analysis of the provisions contained in the Village Law, and thematic analysis of expert interviews’ transcribe. The results of the analysis carried out in this study gave rise to a smart village model that can be applied in Indonesia consisting of 4 objectives, 10 strategies, 5 dimensions with 49 focus areas, and 9 foundations. The purpose show objectives to be achieved by a smart village. Strategies explain how to achieve those goals. The dimensions explain the focus areas that need to be developed from, while the foundations are basics that must be met to develop smart villages. This model is validated by conducting expert judgment involving 3 experts consisting of 1 professional in the field of e-government, 1 academic in the field of smart cities, and 1 academic in the field of rural technology development. The final result of this research is a smart village conceptual model in Indonesia which consists of 2 objectives, 11 strategies, 4 dimensions with 38 focus areas, and 9 foundations.

"