Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas, sebagai salah satu aspek governance, terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di level kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama dilakukan pengukuran efisiensi dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Tahap berikutnya dilakukan regresi dengan metode tobit untuk mengestimasi pengaruh akuntabilitas terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Hasil estimasi menunjukkan adanya hubungan non linear dari akuntabilitas, yang diproxykan menggunakan indeks opini BPK, dengan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Pada awalnya akuntabilitas akan berjalan searah dengan peningkatan efisiensi, namun pada titik tertentu kenaikan dalam akuntabilitas tidak lagi dapat menaikan tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.

---

This research aims to find out the effect of accountability, as one of governance aspects, on the efficiency of local government expenditure in the level of district/city in Indonesia. This research is conducted in two stages, the first stage is measuring efficiency by using Data Envelopment Analysis (DEA) method. The next stage is regression using tobit method to know the estimation of accountability impact towards the efficiency of local government expenditure. The estimation result shows a nonlinear relation between the accountability, which proxied using Indonesia Audit Board (BPK) Opinion Index, and the efficiency of local government expenditure. Initially, accountability will proceed hand in hand with increasing efficiency, however at a certain point an increase on accountability will no longer able to increase the efficiency level of local government expenditure."

"Dengan tingkat belanja yang sama di bidang pendidikan atau kesehatan, beberapa daerah memiliki pencapaian IPM yang baik sementara daerah lainnya mengalami ketertinggalan. Hal tersebut menunjukkan terdapat faktor lain yang mempengaruhi pencapaian IPM. Human Development Report 2016 secara khusus menekankan bahwa Indonesia harus memberikan perhatian serius terhadap mekanisme akuntabilitas lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah peran akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Dengan menggunakan Hausman Taylor estimator, penelitian ini menguji peran akuntabilitas dan pengeluaran publik menggunakan data panel tingkat kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja publik secara tersendiri tidak berkorelasi signifikan terhadap IPM. Namun, ketika tata kelola dilibatkan, belanja kesehatan publik efektif dalam meningkatkan IPM di daerah yang akuntabilitasnya baik, dan sebaliknya tidak efektif di daerah dengan akuntabilitas yang rendah.

---

With the same level of spending in the field of education or health, some regions have good HDI achievements while some other regions are lagging behind. This shows that there are other factors that contribute to the achievement of the HDI. The Human Development Report 2016 specifically emphasizes that Indonesia must improve service delivery and give serious attention to local accountability mechanisms. This raises the question of how the role of local government accountability for human development in Indonesia. Using Hausman Taylor estimator, we estimate the effect of public spending and accountability from the district panel data in Indonesia over the period 2012-2016. The results in this paper suggest that public expenditure alone is not sufficient in achieving human development outcome. However, when governance is involved, public expenditure in the health sector is effective in increasing HDI in districts with high local government accountability, and vice versa is not effective in districts with low accountability."

"Penerapan desentralisasi fiskal memberikan efek positif yang dapat menimbulkan kompetisi antar pemerintah daerah demi memajukan setiap daerah. Interaksi strategis menggambarkan adanya persaingan yang sehat sebagai dampak dari kebijakan desentralisasi. Penelitian ini menguji apakah terdapat interaksi strategis antar pemerintah daerah yang dicerminkan dari totalpengeluaran pemerintah daerah per kapita terhadap total pengeluaran pemerintah daerah per kapita tetangga di kabupaten/kota Indonesia tahun 2010.Penelitian ini memilih beberapa fungsi pengeluaran pemerintah daerah diantaranya fungsi pembangunan ekonomi, perumahan dan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk melihat secara spesifik interaksi terhadap pengeluaran barang publik, apakah terdapat interaksi strategis antar pengeluaran pemerintah daerah menurut fungsi. Penelitian ini menggunakan metode spasial ekonometrika, yaitu Spatial Autoregressive.Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat interaksi strategis antar pengeluaran pemerintah daerah per kapita, ketika total pengeluaran per kapita pemerintah daerah tetangga naik satu satuan (Rp), maka akan meningkatkan total pengeluaran per kapita pemerintah suatu daerah sebanyak 0.24 satuan (Rp). Begitu juga berdasarkan fungsi pengeluaran yang menunjukkan hasil yang signifikan. Fungsi pengeluaran yang memiliki nilai koefisien terbesar ditunjukkan oleh fungsi ekonomi dikarenakan fokus utama pada setiap daerah adalah meningkatkan output perekonomian.

---

Implementation of decentralized generate positive impact which can build competitive environtment for each local government in order to develop each regions. Strategic interaction indicates a good competition caused by decentralized. This research purposes is whether any strategic interaction between each of local governments whilst generated from total expenditure per capita for local government to total expenditure per capita for neighbour in each yurisdiction of Indonesia in 2010.This research chose some government expenditure functions which are economy development housing and public facilities education health and social protection to seek in specific every interaction to outwarding of public items whether strategic interaction between region government expenditure to meet it rsquo s functions This research used Spatial Econometric Method specifically used spatial autoregressive method.The result indicated there is strategic interaction between local government expenditure when total expenditure of neighbour region government increase one Rp then would increase total expenditure od region government for 0 24 Rp Whileover based on the expenditure function showed an significant indication. Expenditure function which have the biggest coeffisien value indicated by economy function because of the main focus of each region is to increase the output of an economy."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh integritas Pemerintah Daerah terhadap efisiensi belanja Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan variabel indeks pengelolaan anggaran, yang merupakan variabel penyusun Survei Penilaian Integritas yang paling relevan dengan belanja daerah. Dua langkah metode digunakan dalam penelitian ini. Metode pertama yaitu Data Envelopment Analisys (DEA) yang digunakan untuk menentukan efisiensi relatif dari Pemerintah Daerah dengan input berupa realisasi belanja total dan output berupa Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan jumlah penduduk yang tidak termasuk dalam kategori penduduk miskin. Setelah nilai efisiensi ditentukan, langkah berikutnya untuk menguji pengaruh integritas terhadap efisiensi, digunakan metode regresi linier berganda. Penelitian ini menemukan jika integritas dalam pengelolaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi belanja pemerintah daerah. Dengan kata lain, semakin tidak berintegritas suatu pemerintahan daerah, maka biaya produksi akan semakin tinggi dan proses produksi menjadi kurang efisien.

---

This study aims to examine the effect of local government integrity on local government spending efficiency. This study uses the budget management index variable, which is the most relevant variable in the Integrity Assessment Survey constituent variables with regional expenditures. Two-step method was used in this study. The first method is Data Envelopment Analysis (DEA) which is used to determine the relative efficiency of the Regional Government with inputs in the form of total expenditure realization and output in the form of Economic Growth, Human Development Index and the number of people who are not included in the category of poor people. After the efficiency value is determined, the next step is to test the effect of integrity on efficiency, using multiple linear regression method. This study found that integrity in budget management has a positive and significant effect on the efficiency of local government spending. In other words, the less integrity a local government has, the higher the production costs and the less efficient the production process. "

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai peran mediasi akuntabilitas dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan diolah dengan bantuan SEM LISREL versi 8.8. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan melibatkan 720 Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasilnya membuktikan bahwa opini mampu berperan sebagai mediasi dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia.

---

This study aims to provide empirical evidence about the opinion role of mediation in the influence of fiscal decentralization and audit findings on the performance of local government in Indonesia. This is a quantitative research and analysis with SEM LISREL version 8.8. This research was conducted using secondary data and involving 720 District and the City Government in Indonesia in 2011 and 2012. The results prove that the opinion could play a role as a mediating the effects of fiscal decentralization and the audit findings on the performance of local government in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor determinan akuntabilitas pemerintah daerah dengan menggunakan teori pilihan publik. Faktor determinan akuntabilitas pemerintah daerah terdiri dari tiga faktor utama yang mewakili pihak yang terlibat dalam penciptaan akuntabilitas pemerintah daerah yaitu masyarakat, pejabat publik, dan birokrat. Ketiga faktor tersebut diwakili oleh tingkat pendapatan,tingkat pendidikan dan tingkat pembangunan manusia serta faktor-faktor politik, dan faktor pengendalian internal dalam menciptakan dan mengawasi akuntabilitas pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut secara garis besar berpengaruh terhadap penciptaan akuntabilitas pemerintah daerah, meskipun terdapat beberapa proksi yang tidak konsisten dalam penciptaan akuntabilitas seperti tingkat pendidikan, dan jangka waktu pemilu.

---

The objective of this research is analyzing determinants accountability of local governments based on public choice theory. The determinant factor accountability of local government consists of three main factors that represent the parties involved in the creation of local government's accountability, they are the society, the public officials (mayor), and bureaucrats. These three parties are represented by the existence of civil society civil, political processes and mechanisms, as well as internal control in creating and overseeing the local government accountability. The results of this study indicate that the three factors are broadly affect the creation of local government accountability, although there are some proxies that are not consistent in the creation of accountability such as level of education, and the period of the election."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh belanja pemerintah daerah pada pada urusan kesehatan, pekerjaan umum, pendidikan, perumahan dan sosial terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian ini bertujuan membandingkan efisiensi relatif penggunaan belanja daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, serta menganalisis faktor-faktor apa yang menentukan efisiensi tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel pemerintah daerah di 33 wilayah provinsi pada periode tahun 2011 s.d. 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja kesehatan, belanja pekerjaan umum dan belanja pendidikan di tingkat pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, belanja perumahan dan belanja sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan belanja untuk pengurangan ketimpangan pendapatan di Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Riau, Papua Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Bali terjadi relatif efisien dibandingkan daerah lainnya. Sementara itu, penggunaan belanja untuk pengurangan ketimpangan di wilayah Gorontalo, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Jakarta relatif tidak efisien. Temuan lain yang menarik adalah bahwa naiknya rasio ketergantungan penduduk usia tua berdampak signifikan pada menurunnya efisiensi penggunaan belanja kesehatan, karena penduduk usia tua cenderung memerlukan biaya kesehatan yang lebih tinggi sehingga meningkatkan persaingan penggunaan anggaran pemerintah untuk kesehatan.

---

This study aims to measure the impact of local government expenditure on health, public works, education, housing, and social in reducing income inequality. This study also aims to compare the relative efficiency of those expenditure in reducing income inequality as well as analyzing what factors contribute to the efficiency. This study was conducted using local government panel data in 33 provinces from 2011 2016.

The findings show that health, public works and education expenditure at local government level significantly affect the reduction of income inequality. Meanwhile, housing and social expenditure have no significant effect on reducing income inequality.

This study also found that expenditure use for reducing income inequality in Bangka Belitung Islands, North Maluku, Riau, West Papua, North Sumatra, Central Java and Bali was relatively efficient compared to other regions. Meanwhile, the use of expenditure for reducing inequality in Gorontalo, South Sulawesi, Yogyakarta and Jakarta is relatively inefficient.

Another intersting finding is that the rise in the dependency ratio of the elderly population has a significant impact on the decreased efficiency of spending on health, as the elderly population tends to require higher health costs, thus increasing competition for the use of the government budget for health."

"Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 diketahui AKB (Angka Kematian Bayi) di Indonesia adalah 32 kematian per 1000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari target RPJMN 2015 – 2019 yang menargetkan AKB tahun 2019 sebesar 24/1000 kelahiran hidup, dan target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan AKB tahun 2030 sebesar 12/1000 kelahiran hidup. AKB tersebut menunjukkan peningkatan derajat kesehatan anak di Indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan, dan dapat mengancam kelangsungan hidup anak di Indonesia. Selain itu, menurut Bank Dunia, pengalokasian anggaran bidang kesehatan belum maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk pengaruh realisasi pengeluaran kesehatan pemerintah daerah terhadap angka kematian bayi di Indonesia. Penelitian ini juga melibatkan beberapa variabel yaitu pengeluaran kesehatan, jumlah persalinan ditolong tenaga kesehatan, pendidikan wanita, pemberian vaksin tetanus toksoid serta jumlah penduduk perdesaan. Hasil penelitian diketahui pendidikan wanita dan persalinan ditolong tenaga kesehatan merupakan faktor yang signifikan terhadap kematian bayi. Penelitian ini menyarankan agar alokasi anggaran kesehatan pemerintah berfokus pada program kesehatan untuk mencapai tujuan SDGs. Selain itu, peningkatan sarana prasarana kesehatan di perdesaan.

---

Based on the Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) in 2012, IMR (Infant Mortality Rate) in Indonesia was 32 deaths per 1000 live births. This number was still far from the 2015 - 2019 RPJMN goals that mention IMR dropped to 24/1000 live births by 2019, and the Sustainable Development Goals (SDGs) targeted the IMR reduced to 12/1000 live births by 2030. The IMR shows that improving children's health status in Indonesia is not as expected, and can threat the survival of children in Indonesia. In addition, according to the World Bank, the allocation of health budget has not been maximized. This research was conducted to influence the realization of health expenditure of local government to infant mortality rate in Indonesia.

The study also involved several variables namely health expenditure, number of deliveries assisted by health personnel, female education, tetanus toxoid vaccine and the number of rural population. The results of the research that female education and childbirth assisted by health personnel are significant factors to degrade infant mortality rate. This study suggests that government health budget allocations are focusing on health programs to achieve the objectives of the SDGs. In addition, improvement of health infrastructure in rural areas needs to be develop."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan ketergantungan spasial pada pengaruh APBD provinsi fungsi lingkungan hidup terhadap kualitas lingkungan di Indonesia menggunakan data panel 33 provinsi periode 2011-2019. Pengaruh tersebut diidentifikasi melalui tiga jalur yaitu efek marginal, efek bersyarat dari interaksi pada pendapatan perkapita dan tingkat demokrasi daerah. Hal ini menggunakan model STIRPAT dengan metode regresi spasial dinamis berupa Spatial Autoregressive (SAR) with fixed effect. Estimasi ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara belanja pemerintah provinsi dan kualitas lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan belanja pemerintah provinsi fungsi lingkungan belum signifikan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Kenaikan belanja pemerintah provinsi terbukti memiliki countervailing effect yaitu efek marginal yang menurunkan kualitas lingkungan secara signifikan akibat peningkatan konsumsi, namun pengaruh itu dikoreksi oleh tingkat demokrasi daerah secara signifikan sedangkan efek interaksi pada pendapatan perkapita daerah belum signifikan. Lalu, terbukti adanya ketergantungan spasial pada kualitas lingkungan antarprovinsi di Indonesia. Pengaruh belanja daerah sebagian besar berasal dari efek lokal daripada efek spillover, khususnya terhadap kualitas udara.

---

This study aims to examine the spatial dependence on the effect of provincial spending for environmental functions on environmental quality in Indonesia using panel dataset of 33 provinces during 2011-2019. This effect is identified through three channels, namely the marginal effect and the conditional effect on the per capita income and level of regional democracy. This study used a STIRPAT model with the dynamic spatial regression method of Spatial Autoregressive (SAR) with fixed effect model. The estimation was carried out to determine the causality of provincial government spending and environmental quality. The results show that provincial spending on environmental functions has not been significant improving the quality of the environment in Indonesia. Local government spending has the countervailing effect that could reduce the environment quality significantly due to increased consumption form a marginal effect, but this effect is significantly corrected by regional democracy while the interaction of local income per capita is not significant. Then the results indicate that environmental quality in different provinces in Indonesia is spatially dependent, which the effect of local government spending comes from a local effect rather than spillover effects, especially on air quality. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas kinerja danefektivitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomiregional. Penelitian ini menggunakan rasio perubahan nilai hasil evaluasi LAKIPdan LPPD untuk mengukur akuntabiitas kinerja dan efektivitas penyelenggraanpemerintah daerah dari tahun 2014-2015. Sementara itu, untuk mengukurpertumbuhan ekonomi regional, peneliti menggunakan rasio perubahan PDRBtahun 2014-2015. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwaakuntabilitas kinerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhanekonomi daerah. Sementara efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerahberpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This research is aimed to examine the effect of performance accountability andgovernment effectiveness to regional economic growth. This research uses theratio of change in LAKIP and LPPD evaluation result to measure performanceaccountability and government effectiveness from 2014 to 2015. Meanwhile, formeasuring regional economic growth, researcher uses the ratio of change inGross Regional Domestic Product from 2014 to 2015. The results of this researchshow that performance accountability affect regional economic growth positivelybut insignificantly. Meanwhile government effectiveness positively andsignificantly affects regional economic growth."