Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan civil society yang berbentuk organisasi masyarakat (ormas) Islam. Kedua Ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut juga berperan sebagai perwakilan wajah Islam mayoritas di Indonesia. Pandangan geopolitik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menjadi topik yang dibahas pada penelitian tesis ini, khususnya terhadap isu kebijakan luar negeri Recep Tayyip Erdogan. Penelitian kualitatif ini menggunakan teori geopolitik kritis dan kerangka konsep kepemimpinan politik pada kebijakan luar negeri oleh Andrea K. Grove. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini dijalankan melalui pengambilan data dari beberapa kajian pustaka seperti penelitian terdahulu, jurnal, artikel, buku, dan informasi dari media elektronik. Selain kajian pustaka, penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara kepada tokoh-tokoh pimpinan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa meski kedua Ormas Islam tersebut bernafaskan identitas dan nasionalisme yang sesuai dengan Islam dan Pancasila, tetapi pandangan geopolitik yang diemban memiliki perbedaan pandangan diantara keduanya. Dalam kasus ini, Nahdlatul Ulama memandang kebijakan luar negeri Recep Tayyip Erdogan sebagai tindakan politik pemimpin di dunia internasional semata, sedangkan Muhammadiyah mengapresiasi kepiawaian kepemimpinan Erdogan yang berwibawa di dunia politik Internasional.

---

Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah are a civil society who identified as major Islamic organizations in Indonesia. Those two Islamic Organization act a role as representatives of the face of the majority of Moslem in Indonesia. The Geopolitical views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah is the main topic that discussed in this research, especially to understand their views into the case of Recep Tayyip Erdogan’s foreign policy. This qualitative research uses critical geopolitics theory and the framework of the concept of political leadership in foreign policy by Andrea K. Grove. Through a descriptive-analytical approach, this research is carried out by collecting data from several literature studies such as previous research, journals, articles, books, and information from electronic media. In addition to the literature studies, this study also uses interviews approach with leaders of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. The results of this study found that eventhough the two Islamic organizations have similar identity and nationalism which are Islam and Pancasila, however the geopolitical vision carried by Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah have different geopolitical views on both sides. Nahdlatul Ulama views Recep Tayyip Erdogan's leadership as merely a common political leader behaviour in the international world, while Muhammadiyah appreciates Erdogan's leadership dignity in the International Politics."

"Terletak di antara Asia dan Eropa, Turki memiliki implementasi politik luar negeri yang unik terhadap dunia Timur dan Barat. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1923, Turki cenderung memprioritaskan Barat sebagai kiblat politik luar negerinya. Hal ini kemudian mengalami sejumlah perubahan ketika Recep Tayyip Erdoğan bersama partai AKP memegang kekuasaan di pemerintah Turki sejak tahun 2002. Turki tidak lagi hanya berkiblat ke Barat, namun juga mulai berinteraksi serta membangun relasi baik dengan kawasan tetangganya yakni Timur Tengah. Kajian literatur ini meninjau 30 literatur berbahasa Inggris dan terakreditasi internasional yang dikumpulkan dari berbagai sumber mengenai politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan. Pemetaan kemudian dilakukan berdasarkan kerangka dari tulisan Sozen (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, antara lain conceptual setting, micro setting, serta macro setting dengan dua variabel yaitu variabel domestik dan eksternal. Kajian literatur ini berupaya untuk melihat adanya konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dari kumpulan literatur tersebut. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa di antara berbagai faktor, faktor domestik menjadi salah satu pengaruh terkuat dalam implementasi politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Erdoğan. Selain itu, kajian literatur ini juga menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara aspirasi dan kapabilitas Turki dalam menjalankan politik luar negerinya di kawasan tersebut. Kajian literatur ini merekomendasikan adanya penelitian lanjutan mengenai topik ini dengan turut melihat perkembangan terkini dari negara Turki saat ini.

---

Located between Asia and Europe, Turkey has a unique foreign policy implementation towards both the East and the West. Since its independence in 1923, Turkey has tended to prioritize the West as the mecca of its foreign policy. This then underwent several changes when Recep Tayyip Erdoğan with the AKP party held power in the Turkish government since 2002. Turkey is no longer only oriented to the West but has also begun to interact and build good relations with its neighboring Middle East region. This literature review analyzes 30 English-language and internationally accredited literature collected from various sources on Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Recep Tayyip Erdoğan. The mapping is then carried out based on the framework from Sozen (2010) regarding the factors that influence a country's foreign policy, including conceptual settings, micro settings, and macro settings with two variables, namely domestic and external variables. This literature review seeks to see the existence of consensus, debate, and gaps from the literature collection. Based on the studies conducted, this literature review found that among various factors, domestic factors became one of the strongest influences in the implementation of Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Erdoğan. In addition, this literature review also finds that there is a gap between Turkey's aspirations and capabilities in carrying out its foreign policy in the region. This literature review recommends further research on this topic by looking at the latest developments in the current state of Turkey"

"Pekerja Kurdi telah menjadi ancaman nasional bagi negara Turki, sehingga penulisan tesis ini membahas kebijakan militer Recep Tayyip Erdoğan dalam mengatasi kelompok pemberontak. Penelitian kualitatif ini menggunakan teorikebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn, ditambah konsep keamanan dan ancaman nasional sebagai pelengkap teori. Dengan pendekatan deskriptif melalui pengambilan data dari beberapa kajian pustaka seperti penelitian terdahulu, jurnal, artikel, buku, dan informasi dari media elektronik, ditemukan hasil penelitian bahwa peningkatan intensitas dari implementasi kebijakan militer Erdoğan terjadisetelah gagalnya resolusi perdamaian yang mengacu pada undang-undang dan keputusan presiden tentang pelaksanaan kebijakan keamanan nasional negara. Dengan sikap represi Erdoğan melalui instrumen militernya di Suriah dan Irak, telah berdampak terhadap terganggunya stabilitas keamanan negara tetangga dan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat Kurdi.

---

The issue of Kurdish ethnicity was represented by the existence of Kurdistan Workers Party separatist movement that now has become Turkish nations threat. Based on that, this thesis was made to examine Recep Tayyip Erdoğans military policy on overcoming it. This qualitative research was using policy theory by

William Dunn, followed by security and national threat concept as the complementary. Using descriptive approach through data collection from several literature studies, such as earlier research, journal, article, books, and media electronic, generate a conclusion that the increased intensity of the implementation of Erdoğans military policy occurred after the failure of peace resolution that referred to the law and presidential decree on the implementation of the national security policy of the country. Erdoğans attitude on his military instrument on Syria and Iraq has caused disturbance on the stability of neighbor

national security and inhibits the economic growth of Kurdishs people."

"ABSTRAKNahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua Ormas yang memiliki dan mengelola lembaga pendidikannya masing-masing di Indonesia memperjuangkan kepentingannya masing-masing terlibat dalam konflik kepentingan implementasi Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah. NU sebagai kelompok yang menolak aturan lima hari sekolah menganggap aturan tersebut berpotensi menggerus eksistensi Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan yang dikelola NU. Sementara Muhammadiyah menyetujui aturan yang dikeluarkan oleh Mendikbud Muhadjir yang juga merupakan kader terbaik Muhammadiyah. Selain itu, kebijakan lima hari sekolah telah lama diterapkan disekolah-sekolah Muhammadiyah. Tesis dengan metode penelitian kualitatif ini berupaya menganalisis bagaimana konflik kepentingan terjadi di antara kedua kelompok penekan ini dan bagaimana keduanya memperjuangkan kepentingan masing-masing hingga lahir Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.Penelitian ini menemukan bahwa konflik kepentingan yang terjadi diakibatkan oleh adanya ideologi penyelenggaraan pendidikan yang berbeda antara NU dan Muhammadiyah serta ancaman kebijakan bagi NU. Pada akhirnya, NU menjadi kelompok yang memiliki kekuatan lobbying paling besar sehingga memengaruhi pembuat kebijakan untuk melahirkan Perpres 87/2017 yang banyak mengakomodasi kepentingan NU. Hal ini sekaligus mengonfirmasi teori grup Earl Latham. Penelitian ini juga menemukan bahwa isu sentimen terkait erat juga dengan polemik ini mengiringi konflik realistis berupa perebutan aturan hari sekolah. Hal ini juga mengonfirmasi pandangan Lewis A. Coser terkait teori konflik kelompok.

---

ABSTRACTNahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah as the two CSOs owning and managing their respective educational institutions in Indonesia are fighting for their respective interests involved in the conflicts of interest in the implementation of Permendikbud 23/2017 on School Day. NU as a group that reject the rule of five school days consider the rule has the potential to erode the existence of Madrasah Diniyah as an educational institution managedby NU. While Muhammadiyah approved the rules issued by Mendikbud Muhadjir who is also the best cadre of Muhammadiyah. In addition, the five-day school policy has been implemented in Muhammadiyah schools before the Permendikbud issued. This qualitative research analyzes how the conflict of interest takes place between these two pressere groups and how the two struggle for their respective interests until the birth of Presidential Decree87/2017 on Strengthening Character Education.This study found that the conflict of interest that occurred due to the differentideology of education between NU and Muhammadiyah and also the threat of policy for NU. In the end, NU became the group with the greatest lobbying power that influenced policy makers to issue the Presidential Regulation 87/2017 which accommodated NU's interests. This study confirms Earl Latham group theory. This study also found that the issue of sentiment is closely related to this polemic accompanying realistic conflict in the form of school day rule. This also confirms Lewis A. Coser's view of the theory of group conflict."

"Topik penelitian ini berhubungan dengan salah satu sumber hukum Islam, setelah Qur'an, Sunnah dan Ijma (konsensus ulama), yaitu Ijtihad. ljtihad secara sederhana sebenarnya adalah usaha sungguh-sungguh kalangan ahli hukum Islam yang bertolak dari maksud-maksud (magdshid) Qur'an dan Sunnah dengan menggunakan akal sehat dan dalil-dalil logika untuk sampai kepada suatu ketentuan hukum syari (sah secara Islam). Formulasi hukum melalui ijtihad ini biasanya menggunakan metodologi ushul figh, dengan metode-metode standar seperti giyus (analogi), istihsan (pemakaian opsi terbaik, application of the discretion in a legal decision), istishlah (kemaslahatan) dan lain-lain.Di zaman lampau, Ijtihad dilakukan secara individual, dan pada zaman modern, karena kelangkaan ulama atau ahli hukum tipe mujtahid (individu yang melakukan ijtihad) masa lalu, maka tugas ini dilakukan secara kolektif. Usaha bersama untuk memformulasikan hukum ini dapat disebut sebagai ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) atau istinbath jama?i (perumusan hukum secara kolektif). Usaha ini di Indonesia, antara lain, dilakukan oleh Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama.Lajnah Tarjih mengadakan penyeleksian terhadap ketentuan-ketentuan hukum Islam yang pernah dikeluarkan oleh para mujtahid muslim pada masa lalu. Tarjih berarti mengambil pendapat yang arjah (terkuat) dari beberapa pendapat yang ada, dari aliran (mazhab) mana pun. Karena itu, dalam masalah figh (pemahaman hukum), Muhammadiyah terkenal sebagai tidak bermazhab, atau tidak terikat oleh satu mazhab tertentu. Selain penyeleksian, lembaga ini juga memutuskan ketentuan-ketentuan hukum bare yang belum dibicarakan oleh para pendahulu.Sementara itu, pertemuan Lajnah Bahsul Masa'il dihadiri oleh alim ulama NU untuk membahas "kitab-kitab kuning" (buku-buku lama) dari berbagai disiplin pengkajian Islam tradisional, dari karangan imam imam mazhab, terutama mazhab Syafi'i. Tujuannya adalah untuk menyarikan ketentuan-ketentuan hukum Islam bagi kepentingan umum. Dalam pertemuan pertemuan ini juga dibahas masalah-masalah baru yang belum jelas ketentuan hukumnya."

"

Pasca tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada 1998 menjadi momentum bangkitnya  kelompok-kelompok Islam radikal, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Islamiyah (JI), Laskar Jihad (LJ), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI). Kelompok-kelompok Islam radikal tersebut berupaya mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Khilafah Islamiyah, mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam, berjihad fi sabilillah dengan memerangi musuh-musuh Islam, menolak perempuan dan non-muslim sebagai pemimpin. Gerakan radikalisme ini harus dilawan karena menghambat demokratisasi, bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin. Maka dari itu peran Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi Islam moderat (wasithiyah) dan kekuatan civil Islam sangat dibutuhkan untuk melawan upaya-upaya kelompok Islam radikal ini.

Fokus permasalahan disertasi ini adalah pertama, bagaimana penafsiran Muhammadiyah dan NU mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim? Kedua, bagaimana praktik-praktik penafsiran melalui refleksi (kesadaran diri) di kalangan Muhammadiyah dan NU mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim? Ketiga, bagaimana konteks relasi kekuasaan dan kepentingan Muhammadiyah dan NU dalam memahami diskursus mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim?

Dengan menggunakan Teori Interpretasi Ricoeur, Teori Kritis Habermas, dan Teori Hegemoni Gramsci, serta metode hermeneutika fenomenologi Ricoeur disertasi ini menghasilkan temuan-temuan berikut. Pertama, adanya distansiasi dalam proses penafsiran. Mengenai Pancasila sebagai dasar negara, Muhammadiyah menafsirkannya sebagai darul ahdi wa syahadah, NU sebagai mu’ahadah wathaniyah. Muhammadiyah memahami jihad sebagai jihad lil-muwajahah, NU sebagai mabadi’ khaira ummah. Muhammadiyah memahami toleransi terhadap non-muslim sebagai ukhuwah insaniyah, NU sebagai ukhuwah wathaniyah. Kedua, penafsiran Muhammadiyah dan NU tersebut merupakan hasil refleksi dan dialektika antara latar belakang, tujuan, dan kepentingan kalangan Muhammadiyah dan NU dengan struktur kekuasaan politik dan struktur kekuasaan lain. Ketiga, adanya relasi kekuasaan dan kepentingan yang menentukan penafsiran, yaitu kekuasaan negara (Orde Baru), kekuatan kelompok Islam radikal, dan kepentingan peneguhan identitas organisasi. Penafsiran Muhammadiyah dan NU tersebut sekaligus sebagai kritik terhadap ideologi radikalisme yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah dan menegakkan syariat Islam di Indonesia sebagai utopis dan ahistoris.

Disertasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pendidikan atau literasi deradikalisasi atau moderasi untuk menangkal tumbuhnya radikalisme. Untuk itu diperlukan kesadaran dan tindakan bersama (collective action) yang melibatkan tiga unsur yaitu negara (state), masyarakat sipil (civil society), dan media massa baru (new mass media).

 

---

The aftermath of the New Order government in 1998 was the momentum of the rise of radical Islamist groups, such as the Indonesian Mujahidin Assembly (MMI), Pilgrims Islamiyah (JI), Laskar Jihad (LJ), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), and the Islamic Defenders Front (FPI). The radical Islamist groups sought to change the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) into the Caliphate Islamiyah, replacing the ideology of Pancasila with Islamic Shari'ah, Jihad fi sabilillah by combating Islamic enemies, rejecting women and non-Muslims as leaders. This movement of radicalism must be taken captive by inhibiting democratization, and not in accordance with the values of Islamic teachings as rahmatan lil-alamin. Thus, the role of Muhammadiyah and NU as moderate Islamic Organisations (wasithiyah) and Islamic civil were needed to counter the efforts of this radical Islamist groups.

The focus of this dissertation is firstly, how is the interpretation of Muhammadiyah and NU on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims? Secondly, how is the practice of interpretation by reflection (self-awareness) among Muhammadiyah and NU on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims? Thirdly, how is the context of the relationship between Muhammadiyah and NU in understanding the discourse on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims?

Using the Ricoeur’s Interpretation Theory, Critical Theory by Habermas, and Hegemony Theory of Gramsci, as well as the method of hermeneutics phenomenology by Ricoeur, this dissertation resulted in the following findings. First, there is a distanciation in the interpretation process. Regarding Pancasila as the basis of the state, Muhammadiyah interpret it as Darul Ahdi wa Syahadah, NU as Mu'ahadah Wathaniyah. Muhammadiyah interpret jihad as a Jihad lil-Muwajahah, NU as Mabadi' Khaira Ummah. Muhammadiyah interpret the tolerance of non-Muslims as Ukhuwah Insaniyah, NU as Ukhuwah Wathaniyah. Secondly, the interpretation of Muhammadiyah and NU is the result of reflection and dialectics between the background, purpose, and interests of Muhammadiyah and NU with the structure of political power and other structures of power. Thirdly, there is a relationship of power and interest that determines the interpretation, namely the power of the state (the New Order), the power of radical Islamic groups, and the interest of the identity of the organization. The interpretation of Muhammadiyah and NU as well as criticism of radicalism ideology that wants to establish the Caliphate Islamiyah and uphold Islamic law in Indonesia as utopian and a-historic.

This dissertation can be used as material for the education or literacy of deradicalization or moderation to ward off the growth of radicalism. Therefore, were needed to collective action that involves three elements, namely state, civil society, and new mass media to against radicalism.

 

"

"Penelitian ini ditulis dengan tema konsep siyasah pada pergerakan Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif komparatif dengan sumber pencarian data berupa studi pustaka, mengambil dari sumber acuan seperti referensi buku dan penelitian sebelumnya. Setelah penelitian, penulis menemukan kesimpulan bahwa keempat organisasi ini sepakat bahwa Islam adalah agama yang syumu>l, lengkap, menyeluruh dan komprehensif. Maka Islam membahas seluruh segi kehidupan manusia termasuk politik. Meski memiliki pandangan sama tentang syumu>liyatul Islam, Islam yang komprehensif keempat organisasi ini memiliki pandangan yang berbeda terutama dalam implementasi konsep siyasah di kehidupan sehari-hari.

---

This research is written with the concept of siyasah theme on the movement of Islam in Indonesia. This study is a qualitative research comparative with the source of data search in the form of literature study, taking from reference sources such as reference books and previous research. After the research, the authors found the conclusion that these four organizations agree Islam is syumu>l, complete and comprehensive, then Islam discusses all aspects of human life including politics. Despite having the same view of syumu>liyatul Islam¸ complete and comprehensive, these four organizations have different views, especially in the implementation of the concept siyasah in daily life. "

"This article analyses the strategic influence of Nahdlatul Ulama (NU) on Indonesian foreign policy using constructivist theory and social identity theory as frameworks. It contends that NU's contributions are motivated by its intrinsic identity and principles, including the promotion of moderate Islam, rather than by external influences. This research utilizes the G20 Religion Forum (R20) and the ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (IIDC) as case studies to illustrate how NU capitalizes on its religious identity and principles to support Indonesia's diplomatic objectives of promoting peace, tolerance, and international collaboration. This study emphasizes the relationship between identity formation and policy results, illustrating NU as a crucial non-state participant in Indonesia's religious diplomacy."

"Dalam tulisan ini telah diusahakan untuk menggambarkan shwa perbedaan interpretasi mengenai perangkat-perangkat a-Aran agama Islam dan penggunaannya oleh para pelakunya untuk jemahami dan menghadapi lingkungannya telah menimbulkan konflik di antara sesama pemeluk agama Islam. Telah diraikan bahwa pengorganisasian dari masing-masing kelompok ang bertentangan tersebut mempunyai implikasi terhadap ada_ya segmentasi atau perpecahan dalam masyarakat di satu pihak .etapi di lain pihak juga menjadi tenaga pendorong bagi ter_lptanya integrasi dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut. Anflik-konflik tersebut terwujud dan berpusat sebagai kompe_isi kepemimpin,n dalam organisasi-organisasi yang ada di ma-a para pemimpin dan pendukung organisasi-organisasi tersebut enghadapi, menginterpretasi dan mengadaptasi satu sama lain an menggunakan bagian-bagian dari ajaran dalam agama Islam ang diketahuinya dalam membenarkan tindakan dan dalam meng_adapi lingkungannya."