Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor struktural yang menyebabkan anak dalam kemiskinan terlibat pemidanaan, bentuk perlukaan sosial (social harm) yang dialami oleh anak, serta bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut membentuk viktimisasi berlapis dalam kehidupan mereka. Penelitian ini menggunakan paradigma kriminologi kritis yang didukung oleh pyrrhic defeat theory. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-kriminologi kritis yang berorientasi pada ketidakadilan yang dialami anak dalam kemiskinan sekaligus menyuarakan perlunya transformasi kebijakan sosial, sistem hukum, dan peradilan pidana. Data diperoleh dari enam anak yang menjalani pemidanaan di LPKA Kelas II Jakarta, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, dan petugas LPKA. Data juga didukung dengan dokumen putusan pengadilan dan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan struktural menjadi jalur sistemik menuju kriminalisasi. Sistem hukum secara sistematis menargetkan kelompok rentan, memperparah pelanggaran hak anak secara fisik, psikologis, dan sosial. Penelitian ini menyerukan reformasi mendasar dalam kebijakan sosial, sistem hukum, dan peradilan pidana untuk menghentikan kriminalisasi kemiskinan dan melindungi hak asasi anak secara menyeluruh.

---

This study aims to explain the structural factors that lead children living in poverty to become involved in criminal sentencing, the forms of social harm they experience, and how these experiences shape layered victimization in their lives. The research adopts a critical criminology paradigm supported by pyrrhic defeat theory. It employs a qualitative-critical criminology approach, focusing on the injustices experienced by impoverished children while advocating for the transformation of social policies, legal systems, and criminal justice systems. Data were collected from six children subjected to criminal sentencing at LPKA Kelas II Jakarta, their parents, community mentors, and LPKA staff. The data were further supported by juvenile court rulings and social inquiry reports (litmas). The findings reveal that structural poverty serves as a systemic pathway to criminalization. The legal system systematically targets vulnerable groups, exacerbating violations of children’s rights physically, psychologically, and socially. This research calls for fundamental reforms in social policies, legal systems, and criminal justice systems to end the criminalization of poverty and comprehensively protect children’s human rights."

"The Human Rights Court established in Indonesia is the first in its kind. Various opinion emerge regarding the exixtence of court. In one hand, Indonesia is considered against the international desire to bring the perpetrator to eliminate the assumption that Indonesia is unable and unwilling to bring the perpetrator who convicted breach gross violation on human rights. This article based on the writer personal explain the legal and non-legal difficult in the Indonesia HUman Rights Court."

"Pengambilan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat menyebabkan masyarakat melakukan kritik kepada pemerintah melalui saluran aspirasi yang ada. Akan tetapi, terbatasnya ruang berpendapat dan berekspresi masyarakat pada masa pandemi menyebabkan munculnya mural-mural bernada kritik sosial terkait dengan penanganan pandemi. Namun, pemerintah merespons kritik tersebut dengan tindakan penghapusan terhadap mural serta ancaman kriminalisasi pembuatnya yang dapat dikatakan sebagai tindakan represif. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum nyatanya menjadi hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Althusser kemudian menggunakan istilah Repressive State Apparatus untuk mengelompokkan aparat negara yang menjalankan tugasnya menggunakan tindakan represif. Penghapusan serta ancaman kriminalisasi ini kemudian dikatakan sebagai tindakan politics of exception yaitu tindakan framing dengan menggunakan peraturan istimewa terhadap aksi protes atau kritik sebagai sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas negara terutama terkait dengan pandemic covid-19. Orang yang melakukan protes ini kemudian dianggap sebagai others yaitu orang yang tidak terlibat dalam partisipasi politik dan bermaksud untuk menghancurkan negara. Kriminologi kritis melihat fenomena pendefinisian arti terhadap mural secara sepihak ini sebagai salah satu cara agen penguasa membentuk sebuah realitas sosial kejahatan. Teori social reality of crime dari Richard Quinney kemudian menjelaskan bagaimana kejahatan merupakan pendefinisian terhadap perilaku seseorang yang diciptakan oleh penguasa. Unit analisis pada tulisan ini berfokus pada pewacanaan yang ada pada tindakan aparat negara dalam melakukan penghapusan mural serta ancaman kriminalisasi terhadap pembuatnya. Teknik analisis wacana Foucault digunakan untuk melihat pewacanaan pada tindakan ataupun ucapan dari aparat negara terkait dengan mural-mural kritik ini. Hasilnya, terdapat unsur-unsur represif di dalam tindakan aparat negara terhadap kasus mural ini. Selain itu, pewacanaan yang terjadi akibat tindakan tersebut menyebabkan negara terlihat anti-kritik, dan membatasi kebebasan berekspresi masyarakat.

---

The policy-making process that is considered not to prioritize the interests of the society during the COVID-19 pandemic has caused the public to criticize the government through criticism protected by law. However, the limited space for people to express their opinions and expressions during the pandemic has led to the emergence of murals containing social criticism related to the government’s handling of the pandemic. Yet, the government responded to this criticism mural by removing the mural and threatening of its maker by the state apparatus such as the police and satpol pp. Freedom to express oppinions in publis is actually a citizen’s right that is protected by the Undang-Undang Republik Indonesia. Althusser then created the term ‘Repressive State Apparatuses’ that categorize state apparatus that use repressive measures in carrying out their duties. The removal of murals and threat of criminalization of criticism can be said as politics of exception which is an act of framing against protests or criticism as something that can disrupt the stability of the country, especially related to the COVID-19 pandemic. People who protest then considered as ‘others’ that is people who are not involved in political participation and intend to disrupt the state. Critical criminology sees this phenomenon as one of the ways the agents of power shape the social reality of crime. The social reality of crime from Richard Quinney explains that crime is a definition of a person’s behavior that created by the authorities. The focus of analysis in this paper is on the discourse on the actions of the state apparatus in removing murals and threatens to criminalize murals. This paper used Foucault’s discourse analysis technique to see the existing discourse on actions and words of the state apparatus towards these criticism mural. As a result, there are repressive elements in the actions of the state apparatus against murals. Moreover, the discourse that occurs as a result of these actions causes the state to be seen as anti-criticism and limiting the freedom of expression of its citizens."

"Tulisan ini menggunakan temuan data inkuiri nasional Komnas HAM sebagai data sekunder untuk memperlihatkan konflik hak atas hutan dan permasalahan kriminalisasi di dalamnya. Kriminalisasi masyarakat adat di kawasan hutan merupakan hasil dari penguasaan dan pengelolaan hutan yang cenderung kapitalis. Ekologi Marx dalam hal ini memberikan argumentasi bahwa kriminalisasi masyarakat adat tidak berdasar. Keduanya justru bermetabolisme dalam menjaga keberlangsungan ekologi. Penelusuran, tradisi pemikiran Marx dan Quinney dalam payung kriminologi kritis serta ekologi politik memberikan gambaran situasi dan kerentanan masyarakat adat terutama untuk dikriminalisasi.

---

This paper is using National Human's Rights Commission finding inquiry data to show up the rights conflict towards forest area and the criminalization in it. The criminalization of indigenous peoples in the forest areas is the result of the control and authority of the forests that tend to be capitalist. Marx's ecology, in this case argues that indigenous peoples criminalization is insubstansial. Both are metabolized to maintain the ecological substainability. An investigation, Marx and Quinney's thought in critical criminology area along with political ecology display a situation and vulnerability of indigenous peoples, especially for the criminality."

"Disertasi ini mengangkat isu penggunaan sepeda motor di jalan raya perkotaan sebagai pergulatan (kompetisi dan konflik penggunaan) ruang. Tujuan disertasi memberikan perspektif alternatif mencermati masalah lalu lintas. Kajian menggunakan metode campuran yang bertumpu pada pendekatan kualitatif, berupa metode visual yang disokong metode kuesioner. Metode visual diterapkan dalam tiga tahap. Tahap pertama pengumpulan data sekunder visualisasi daring situasi lalu lintas. Tahap kedua merekam situasi dan kondisi lalu lintas menggunakan kamera video. Hasil rekaman video diolah dengan memberikan kode secara tematik menggunakan perangkat lunak Maxqda 2020. Tahap ketiga merekam menggunakan kamera drone dan hasilnya diolah secara manual. Metode kuesioner digunakan untuk mendapatkan tanggapan dari pengguna sepeda motor, terutama beberapa tangkapan gambar dari tahap. Kuesioner disebarkan secara daring. Hasil analisis menunjukkan pergulatan terjadi dalam berbagai bentuk ruang jalan karena dominasi penggunaan sepeda motor. Pergulatan diperlihatkan melalui perilaku-perilaku yang mengentaskan kompetisi dan dapat menimbulkan konflik. Terdapat pula pengabaian dan ketidakpedulian baik antar sesama pengendara sepeda motor, pengguna jalan hingga para pengatur lalu lintas. Kesemua hal itu selain menimbulkan perlukaan dan kerugian sosial juga menunjukkan adanya keruntuhan sosial dan keruntuhan budaya. Pengabaian dan ketidak pedulian dari pihak yang memiliki kewenangan justru mengentaskan viktimisasi struktural.

---

This dissertation raises the issue of motorcycle use on urban highways as a struggle (competition and conflict over use) of space. It aims to provide an alternative perspective at traffic problems. The study uses a mixed method that relies on a qualitative approach, in the form of a visual method supported by a questionnaire method. The visual method was applied in three stages. The first stage collected secondary data of online visualization of the traffic situation. The second stage recorded the traffic using a video camera then were processed by thematically coding them using Maxqda 2020 software. The third stage recorded using a drone camera and the results were processed manually. The questionnaire, which distributed online, method was used to obtain responses from motorcycle users, especially some image captures from the second stage. The results show that struggles occur in various forms of road due to the dominance of motorcycle use. It is shown through behaviors that alleviate competition and can lead to conflict. There is also neglect and indifference among road users and traffic controllers, which in addition to shows social harm are also shows social and cultural entropy. Neglect and indifference from the authority actually alleviate structural victimization."

"Perilaku menghindari tilang telah menjadi sebuah kebiasaan yang umum terjadi di masyarakat dan menimbulkan dampak negatif berupa social harm. Skripsi ini membahas mengenai tindakan-tindakan menghindari tilang yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di jalanan Jakarta pada periode 2016-2018, serta social harm yang diperwujudkan oleh perilaku tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologi visual untuk menginterpretasi perwujudan dalam gambar/video terkait perilaku menghindari tilang yang ada di masyarakat dan social harm yang tergambar dari fenomena tersebut.

---

The behavior of avoiding a ticket has become a common habit in society and has a negative impact in the form of social harm. This thesis discusses the actions to avoid ticketing done by motorized vehicle drivers on the streets of Jakarta in the 2016-2018 period, as well as the social harm embodied by this behavior. This study uses a visual criminology approach to interpret the embodiment in pictures/videos related to the behavior of avoiding ticketing in society and the social harm depicted by this phenomenon."

"Violence against women migrant domestic workers is not a new discourse in Indonesia. The types of violence which have always been for public consumption are matters relating physical violence, psychological, sexual, and economic. Therefore, the study seeks to uncover the abuses faced by them from another viewpoint, namely critical criminology, to see that the violence experienced by them is more due to the imbalance of power between the government with them, there is also framework of criminology and public policy, economic political crimes, and state crime. Varieties of research studies and field-explanatory types of research had been selected researcher to analyze the existing problems by using the above framework by. The result showed that the Government participated in the structural violence implicatd to them through policy making."

"Penulisan ini menganalisis bagaimana bentuk tanggung jawab negara dan perlindungan yang dapat diberikan kepada penghayat kepercayaan khususnya bagi anak yang termasuk dalam keluarga penghayat kepercayaan berdasarkan konvensi HAM internasional. Termasuk mengetahui tata kelola pengawasan terhadap setiap aliran kepercayaan yang ada di sekitar masyarakat Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Anak ialah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Selaras dengan aturan hukum Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Pengaturan perlindungan anak tidak hanya terjadi di Indonesia bahkan terjadi secara Internasional. PBB telah mengesahkan perlindungan hak anak pada Konvensi Anak (CRC) pada tahun 1989. Selain itu, Pasal 1 ayat ke-2 pada UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, termasuk diskriminasi kepercayaan. Kebebebasan beragama merupakan bagian dari inti HAM yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi pelaksanannya sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (1) dan ketentuan yang diatur Pasal 29 yang mana telah mengatur terhadap hak atas kebebasan yang beragama dan beribadah. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, bahwasanya Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Bagian yang terlanggar adalah bagian perlindungan yang seharusnya diberikan kepada kelompok anak penghayat kepercayaan agar tidak terkena tindakan diskriminasi dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Tindakan yang paling tepat adalah negara dan pemerintah mengimplementasikan sesuai Pasal 18 ayat (1) ICCPR tentang kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama, namun tetap memerlukan batasan sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) kaedah-kaedah yang mana berlandaskan pada ketentuan hukum, dan yang diperlukan dalam melakukan perlindungan, keamanan, ketertiban, kesehatan, sampai pada moral masyarakat.

---

This paper analyzes the form of state responsibility and protection that can be given to believers, especially for children who belong to families of believers based on international human rights conventions. Including knowing the governance of supervision of every school of belief around Indonesian society. This paper is prepared using doctrinal research methods. A child is "someone who is not yet 18 years old, including a child who is still in the womb." In line with the law on Child Protection Number 35 of 2014. Child protection arrangements do not only occur in Indonesia but also internationally. The UN ratified the protection of children's rights in the Convention on the Child (CRC) in 1989. In addition, Article 1 paragraph 2 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, that "Child protection is all forms of activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow and develop, and participate optimally in accordance with the dignity and dignity of humanity, as well as receive protection from violence and discrimination", including discrimination of belief. Freedom of religion is part of the core of human rights that must be respected, protected and upheld in accordance with Article 28E paragraph (1) and the provisions regulated by Article 29 which regulates the right to freedom of religion and worship. Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution, that the protection, promotion, enforcement, and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially the government. The part that is violated is the part of protection that should be given to the group of children who believe in the faith so that they are not exposed to discriminatory actions from the government and the surrounding community. The most appropriate action is for the state and the government to implement in accordance with Article 18 paragraph (1) of the ICCPR on freedom of thought, belief and religion, but still require restrictions in accordance with Article 18 paragraph (3) of the rules which are based on the provisions of the law, and which are necessary in carrying out protection, security, order, health, and public morals."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan antiterorisme yang dikemukakan oleh Presiden Prancis François Hollande dan Emmanuel Macron melalui pidato kenegaraan mereka. Menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough (2003), penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kedua presiden membingkai narasi kebijakan mereka dalam konteks serangan teror yang mengguncang Prancis tahun 2015. Selain itu, penelitian ini merujuk pada konsep perbedaan pandangan politik yang diungkapkan oleh Raymond Aron dalam bukunya L’Opium des Intellectuels (1955), yang menyoroti pengaruh ideologi dan konteks sosial terhadap kebijakan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Hollande, meskipun berusaha menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas, seringkali terjebak dalam kebijakan yang memperkuat langkah-langkah keamanan yang ketat. Sebaliknya, Macron menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih tegas dan militaristik, terutama setelah pengesahan undang-undang kontraterorisme yang kontroversial. Penelitian ini mengungkapkan ketegangan antara retorika politik dan realitas kebijakan yang diimplementasikan, serta tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyeimbangkan antara keamanan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika kebijakan anti-terorisme di Prancis dan implikasinya terhadap masyarakat, serta pentingnya memahami hubungan antara wacana politik dan struktur kekuasaan dalam konteks global yang semakin kompleks.

---

This research analyzes the anti-terrorism policies articulated by French Presidents François Hollande and Emmanuel Macron through their state speeches. Utilizing the Critical Discourse Analysis (CDA) approach developed by Norman Fairclough (2003), this study explores how both presidents frame their policy narratives in the context of terrorist attacks that have shaken France in 2015. Additionally, the research references the concept of differing political perspectives articulated by Raymond Aron in his book L’Opium des Intellectuels (1955), highlighting the influence of ideology and social context on public policy. The analysis results indicate that while Hollande strives to emphasize humanitarian values and solidarity, he often becomes trapped in policies that reinforce strict security measures. Conversely, Macron demonstrates a shift towards a more assertive and militaristic approach, particularly following the controversial enactment of counter-terrorism laws. This research highlights the tension between political rhetoric and the realities of implemented policies, as well as the challenges faced by the government in balancing security and human rights. Thus, this study provides indepth insights into the dynamics of anti-terrorism policy in France and its implications for society, emphasizing the importance of understanding the relationship between political discourse and power structures in an increasingly complex global context."

"Anak yang berkonflik dengan hukum dalam menjalani proses pemeriksaan bagian dari penegakan hukum (law enforcement), seyogyanya dihindarkan dari tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Perlindungan anak adalah suatu usaha di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dan merupakan perwujudan keadilan masyarakat di dalam ikut bertanggungjawab membentuk suatu bangsa dengan can. membangun sumber days manusia sejak dini, Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan hak-hak anak dalam proses penyidikan tindak pidana dengan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak.Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui tanya jawab babas dengan responden maupun inforrnan dengan menggunakan pedoman wawancara yang tidak terstruktur sebagai instrumen penarikan/ pengumpulan data. Kemudian data tersebut diolah, dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.Berdasarkan pada basil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dimana perlindungan hak anak dalam proses penyidikan belum teralisasi dengan baik. sedangkan factor-faktor yang mempengaruhi realisasi perlindungan hak anak pelaku kenakalan dalam proses penyidikan di Polies Metropolitan Jakarta Barat adalah peraturan perundang-undang yang mengatur perihal proses penyidikan anak sampai saat ini belum sinkron. Sementara pemahaman penyidik terhadap peraturan perundang-undangan hanya melihat dari segi kemampuan yang dimiliki oleh seorang penyidik, baik berdasarkan pengalaman, minat, perhatian dan dedikasinya. Berdasarkan legalitas formal dan pengalaman secara inklusif berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap serta perilaku hukum, namun pemahaman penyidik dalam penanganan tindak pidana anak belurn efektif karena berbagai kendala seperti normatif dan sosio-kultur.

---

Children whom are against law and being examination processing of law enforcement. They should be avoided from actions that it cam influence their growth and development. Children protection is an effort on which they will fulfill their right and obligation and it's a reality of society justice as society's responsibility to take a part in developing of human rights, early. The protection means protection of children rights in criminal justice investigation process that apply the principle of children protection.This research contains primer data and secondary. The collecting of data has done by questioner, interview with respondents and informant. And then, this research is analysis in qualitative - descriptive way by inductive frame work.Based on research, I can draw a conclusion that children protection, today haven't bring into relation yet, whereas factors which police of west Jakarta, acts that rule about children investigation haven't synchronized yet. Mean while, understanding of officer towards regulation will be seen by abilities, based on experience, interest, and their dedication.In related to formal legality and experience inclusively such as knowledge in law, understanding, attitude of law, but there are not effective understanding of officers in children justice crime because of obstacles, that is normative matter and social -cultural."