Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 124008 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fentiny Nugroho
"Implementasi dalam penanggulangan kemiskinan sebagai dampak kebijakan glogal (free-trade policy), bukan hanya pentahelix, tetapi pentahelix plus. Pentahelix Plus akan memperkuat Indonesia dalam memperoleh manfaat dari perdagangan bebas, dan semoga kelak angka kemiskinan kita dapat menurun hingga mencapai angka "no proverty" seperti yang digariskan Sustainable Development Goals."
Depok: UI Publishing, 2024
P-PDF
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Yessi Vadila
"Tujuan utama dari penelitian ini adalah ingin mengetahui hubungan antara liberalisasi perdagangan dan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data panel 26 propinsi wilayah kota-desa selama kurun waktu 1996-2005, Setelah melakukan pengujian dan analisa hubungan antara hDeralisasi perdagangan dan kemiskinan di Indonesia dapat disimpulkan bahwa liberalisasi perdagangan memberikan pengaruh negatif secara langsung terhadap kemiskinan, dimana liberalisasi perdagangan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara secara tidak langsung, liberalisasi perdagangan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan. Meskipun liberalisasi perdagangan terbukti marnpu meningkatkan pertumbuhan pendapatan perkapita, namun pendapatan perkapita sendiri tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Demikian pula dengan ketidakmerataan, liberalisasi perdagangan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan ketidaktuerataan di Indonesia, meskipun ketidaktmerataan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

This study aims to investigate the relationship between trade liberalization and poverty in Indonesia This study focuses an 26 provincial level data over the period 1996-2005. Simultaneous equation estimation is applied to investigate the trade poverty helps to reduce poverty directly. Meanwhile, it's indirectly impact is not clear. Trade liberalization shows no significant impact on poverty indirectly neither through trade--growth-poverty linkage, nor trough trade-inequality-poverty linkage. Although thatrade liberalization helps to promote income growth in Indonesia, but the poverty equation estimation has confirmed the insignificant role of growth in reducing urban poverty. The estimation for the inequality equation shows that although a positive impact of inequality on poverty is found in the regression, there is no apparent interaction effect exist between trade and inequality in Indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T21068
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Erika Meilani
"Proses integrasi perekonomian dunia adalah proses yang sulit untuk dihindari. Perjanjian perdagangan bilateral antar banyak negara yang terlibat akan turut menunjang terciptanya perjanjian perdagangan regional maupun global. Indonesia baru-baru ini sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan Jepang, yang disebut Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (EPA). Perjanjian bilateral ini meliputi aspek perdagangan. Melalui tulisan ini, penulis mencoba menganalisis dampak perjanjian tersebut secara komprehensif dengan memanfaatkan suatu alat untuk menganalisa isu-isu lieralisasi, yang disebut Global Trade Analysis Project (GTAP).
Dalam peneitian ini dilakukan simulasi dimana tarif impor bilateral antara kedua negara dibuat nol. Dengan kata lain, dilakukan liberalisasi total perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Jepang. Sedangkan tarif impor dari negara-negara lain ke Jepang atau ke Indoensia tidak diubah.
Simulasi menunjukkan bahwa selain meningkat secara signifikannya kegiatan ekspor bilateral dua negara, namun ada sektor-sektor yang terpukul oleh liberalisasi perdagangan Indonesia-Jepang. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah meminimalkan dampak negatif bagi sektor-sektor tersebut. Keterlambatan bertindak kelak dapat menimbulkan dampak negatif pula dikemudian hari.
Indonesia sudah terbiasa maju ke meja perundingan perdagangan tanpa studi yang mendalam. Di masa mendatang Indonesia harus lebih mewaspadai kemungkinan dampak burruk yang dialami sektor-sektor tertentu, dan perlu melakukan studi yang lebih mendalam sebelum berangkat ke meja perundingan."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T27385
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
"The 25 years of APEC shows a positive correlation between trade and economic growth. the strong correlation makes APEC seen as a future core of economic power and potential to be global leadership in development of international norm, rules, cooperation. international political economy concerns to how scare resources are allocated to different uses and distributed among individuals through process of decentralized market. it also refers to handling of issues related to cross national boundaries and relationships between 2 or more than two countries through a complex political process involving a country, bilateral relations between countries, international organizations, regional alliances, and global agreements. in globalization era, improving quality of human resources and sustainable growth is required. however, under pressure of the international competition, indonesia poses a number of new challenges, economics as well as political. the indonesian economic challenge is in investment in commercial infrastructure support greater connectivity. the new vision to be the world maritime axis has been promoted from president joko widodo. it is momentum for indonesia to take advantage from APEC global agenda to strengthen indonesia role in sustaining national, regional, and international economic growth through infrastructure development in maritime sector.
"
JPUPI 4:3 (2014)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ali Ahmad Najih Amsari
"Beras merupakan kebutuhan yang paling utama. Beras dalam komposisi pangan masyarakat sangat dominan. Beras dikonsumsi oleh 95% penduduk, menyumbang 56% kebutuhan kalori dan 46% penyumbang protein. Konsumsi beras masih terus meningkat karena pertumbuhan penduduk, konsumsi kelompok miskin masih rendah (101,4kg/kap/tahun) dan elastisitas pendapatannya sebesar 0,911.
Di dalam industri beras di Indonesia, berdasarkan mata rantai produksi penggilingan selaku pihak yang memproses gabah menjadi beras. Selanjutnya dari sisi distribusi, mata rantai itu dimulai dari petani selaku produsen gabah, tengkulak gabah, pengusaha penggilingan, makelar betas, pengumpul. beras, dan pedagang.
Karena siratnya sebagai simpul kawasan industri pedesaan, maka penggilingan padi memainkan peranan yang sangat besar dalam masalah perberasan. Penggilingan padi ikut menentukan jumlah ketersediaan pangan, mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat, tingkat harga dan pendapatan yang diperoleh petani dan tingkat harga yang harus dibayar oleh konsumen serta turut menentukan ketersediaan lapangan pekerjaan di pedesaan. Disamping itu, penggilingan padi dapat berperan sebagai saluran bagi penyebaran teknologi pertanian di kalangan petani.
Industri penggilingan padi di Indonesia masih menggunakan teknologi yang sederhana. Sebagai akibatnya, beras yang dihasilkan memiliki kualitas dan rendemen beras yang rendah. Kapasitas giling di Indonesia juga jauh lebih besar daripada produksi gabah nasional. Dengan demikian persaingan diantara penggilingan - penggilingan sangat ketat. Banyak diantara penggilingan padi tidak bekerja secara maksimal bahkan rata rata hanya bekerja sekitar sepertiga dari kapasitas maksimalnya.
Dengan diserahkannya perdagangan beras ke pasar babas, tidak hanya memberikan dampak negatif kepada harga jual gabah petani namun juga industri penggilingan padi karena kinerja beberapa penggilingan padi menjadi semakin menurun. Penjualan beras hasil giling menurun karena persaingan dengan beras impor yang masuk ke pasar domestik.
Penelitian ini bertujuan untuk (a) Melihat pengaruh kapital, tenaga kerja dan perkembangan teknologi terhadap output industri penggilingan padi di Indonesia, (b) Menganalisis dampak liberalisasi perdagangan terhadap output industri penggilingan padi di Indonesia.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder panel dari tahun 1994-2002. Model Fungsi produksi yang dipakai adalah Cobb Douglas Production Function yang dikembangkan oleh Dasgupta. Secara matematis fungsi produksinya: In t? In k? + + t TFP + Dirac? + u,,, dimana ),, adalah output, K`? adalah stok modal fisik (physical capital), L,,adalah jumlah tenaga kerja penggilingan padi, TFP adalah pertumbuhan Total Faktor Produktifitas, Dummy adalah kebijakan liberalisasi perdagangan, U adalah galat (error), i adalah indeks propinsi dan t adalah indeks waktu.
Dari hasil estimasi, kapital berpengaruh nyata dan berhubungan positif terhadap output industri penggilingan padi di Indonesia. Elastisitas modal terhadap output pada industri penggilingan padi bersifat inelastis sehingga dampaknya adalah setiap penambahan stok modalnya, maka kenaikan output tidak sebesar penambahan stok modalnya. Hal ini disebabkan masih belum maksimalnya utilitas kapasitas mesin karena tingginya persaingan untuk memperoleh bahan baku (gabah).
Tenaga kerja berpengaruh nyata dan berhubungan positif terhadap output industri penggilingan. Elastisitas tenaga kerja terhadap output pada industri penggilingan padi bersifat inelastis sehingga dampaknya adalah setiap penambahan tenaga kerja, maka kenaikan output tidak sebesar penambahan tenaga kerjanya. Penggunaan jumlah tenaga kerja yang tidak efisien disebabkan perusahaan penggilingan padi menggunakan tenaga kerja yang kurang trampil serta tingkat pendidikan yang rendah.
Total Faktor Produktifitas berpengaruh nyata terhadap output industri penggilingan padi di beberapa wilayah kecuali di Sumsel, NTB dan Sulsel. Kemajuan teknologi yang baik di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan sebagian Sumatera (Sumut dan Lampung). Sedangkan di Sumsel, Bali, NTB, Sulsel, Sulut pertumbuhan Total Faktor Produktifitas masih memberikan kontribusi yang rendah pada kenaikan output. Hal ini disebabkan permasalahan permodalan sehingga masih menggunakan teknologi yang tradisional.
Dampak kebijakan liberalisasi perdagangan berpengaruh nyata terhadap di beberapa wilayah industri penggilingan padi yaitu Sumut, Lampung, Jabar, Jateng, Bali dan Sulut. Sedangkan di wilayah Sumsel, Jatim, NTB dan Sulsel kurang berpengaruh nyata. Pengaruh liberalisasi perdagangae beras melalui swasta telah menurunkan output Carl penggilingan padi di propinsi Sumut, Jateng dan Bali. Hal ini disebabkan produk hasil gilingnya kalah bersaing dalam pemasaran dengan beras impor yang harga lebih murah. Sedangkan wilayah lainnya seperti Jabar, Lampung, Sulut mengalami peningkatan output. Wilayah-wilayah tersebut mengolah kembali beras Impor (disosoh dan dicampur dengan beras lokal) untuk dijual ke pasar."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T20612
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Imelda Diana. author
"ABSTRAK
In the Treaty of Rome 1957, agriculture sector has been recognized as an important feature regarding its strategic values, such as the natural factor with its major role, food endurance and its susceptibility toward competitive pressures although its contributions on economics declined.
On 30 July 1962, Common Agricultural Policy (CAP) was introduced after three years of negotiations in line with the mechanism settlement and its organizations as a whole. Various agricultural problems in member states were the causes of the difficulties in achieving agreements on CAP mechanism.
Protectionism through market mechanism (price intervention and subsidies) which tried improving the welfare of farmers was the central focus of CAP. But as time goes, this mechanism burdens the European Union's budget. The EU's budget allocation to CAP in 1990 was almost 60% which lead to debates between France and United Kingdom on Budgeting 2007-2013. The EU's enlargement in 2004 was also a cause that burdens the budget. Other factors are the demand from the international trade regulations in GATT, then WTO which tried to establish international trade liberalization through reducing protectionism such as reducing tariffs and subsidies. Various requests on environment conservations, rural development and biotechnology improvement were backgrounds of Mac Sharry Reformations, Agenda 2000 and Reformation 2003.
Pros and Cons on CAP within the European Unions didn't affect the EU's integration because of the common perspectives on uniting Europe as a whole. Less debates within the CAP would shift the focus on external issues therefore strengthen the international positions of EU. But even though EU is powerful enough, deadlock against United States would still remain.
These days international trade is already relative free where barriers in trade are declined. Therefore CAP is no longer a relevant issue. It can block the international trade liberalization because the protectionism still exists. It will be a difficult task for the European Union to completely remove CAP because of its importance for the member states. Currently the European Union is only able to reduce its protection value in phase."
2007
T17934
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Destriana Safitria Dewi Sutikno
"Skripsi ini membahas tentang Analisis Implementasi Kebijakan Impor Untuk Negara Tertentu Yang Menggunakan Surat Keterangan Asal Dalam Skema Free Trade Agreement di Kawasan Industri Pulogadung. Penelitian ini melihat proses implementasi kebijakan impor yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan perjanjian perdagangan bebas dengan memberikan tarif preferensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan impor dengan memberikan keringanan atau penghapusan tarif bea masuk melalui Surat Keterangan Asal (SKA) belum berjalan efektif dan efisien, karena masih banyak kendala-kendala yang dirasakan oleh importir selama proses kebijakan tarif preferensi dilaksanakan. Dari hasil penelitian tersebut penulis memberi saran kepada pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar secepat mungkin dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas skema Free Trade Agreement baik yang saat ini sudah berjalan, yang masih dalam tahap negosiasi ataupun potensi skema Free Trade Agreement yang masih dalam tahap pengkajian, untuk mengetahui benefit yang diperoleh, sekaligus menentukan sikap nasional ke depannya.

This final assignment discusses the Implementation Analysis of Import Policy for Certain Countries Using the Certificate of Origin in Free Trade Agreement Scheme in Industrial Estate Pulogadung. The research looked at the implementation of import policy conducted by the Directorate Customs and Excise in implementing free trade agreement by giving preferential tariff. This research is a qualitative descriptive research. The results of this study indicate that the implementation of the import policy to provide relief or elimination of tariffs through the Certificate of Origin (CoO) has not run effectively and efficiently, because there are many constraints felt by importers during the preferential tariff policy implemented. From this research the author gives advice to the Directorate Customs and Excise in order as quickly as possible to comprehensively evaluate the scheme either Free Trade Agreement which is currently running, which is still in the stage of negotiation or of potential schemes Free Trade Agreement which is still in the assessment phase, to know the benefits obtained, as well as determine the national attitude to the future."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S45036
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Now, traces of free trade in the archipelago can not be separated from the past maritime trade activities, especially trade relations with Chinese people. Past trading activity on the east coast of North Sumatera can be traced through the rest of the remains of material culture objects, particularly objects of material culture with respect to trading activities. This can be traced through the remains of material cultural objects found of the site of Kota Cina dan Kompei Island located in the east of North Sumatera."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dirgantara Putra
"ABSTRAK
Undang-undang telekomunikasi No.36 tahun 1999 yang diberlakukon sejak bulan
September 2000 telah memberikan dampak yang cukup besar dalam tataran bisnis
telekomunikosi di Indonesia. Hak eksklusif yang dimiliki PT. Telkom dan PT. Indosat akan
dicabut dan kedua perusohaan ini akan bersaing secara bebas sebagai penyedia
layanan telekomunikasi Iengkap. Pemerintah juga membuka kesempotan bagi sektor
swasta untuk mendapatkan perijinan dalam mengoperasikon layanan telekomunikasi
tanpa kerja sama dengan kedua perusahaan milik negara ini.
Undang-undang baru ini juga merupakon bagian dan implementasi cetak biru sektor
telekomunikasi yang akan menghapus monopoli dan memberikan kebebasan didalam
industri telekomunikasi dan diharapkan akan menarik perusahaan asing untuk
melakukan investasi didalam industri telekomunikasi dengan kebebasan untuk mengatur
operosinya secara bebas.
Didalam undang-undang yang baru, pengoperasian telekomunikosi dibagi menjadi tiga
bagian yaitu pengoperosion jaringan telekomunikasi, pengoperasian jasa telekomunikasi
dan pengoperasian telekomunikosi khusus. Penyedia jaringan telekomunikosi dibolehkon
untuk menjadi penyedia jasa telekomunikasi dengan perusohaon yang berbeda. Individu,
instansi pemerintah atau badan hukum lainnya dapat menyelenggarakan telekomunikasi
khusus yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri.
Lisensi untuk operator jaringan telekomunikasi sepenti jaringan telepon tetap atau telepon
seluler, diberikan pemerintah melalui proses seleksi. Sedangkon ijin bagi operator jasa
telekomunikasi, pemerintah akan membuat suatu prosedur untuk mendapatkan ijin dan
akan memberikan pemberitahuan bagi operator yang mengajukan aplikasi dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
"
2002
T5563
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>