Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang diundangkan pada 26 November 2008 memang sangat diperlukan dan diharapkan dapat mengatsi masalah pornografi yang terjadi di Indonesia. Pornografi sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan masyarakat Indonesia memang telah berkembang demikian pesatnya dan sangat meresahkan masyarakat, karena dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana lain, misal pemerkosaan, perzinaan, dan lain-lain. Dengan demikian pornografi dapat merusak tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, terutama anak-anak dan remaja Indonesia.Buku ini membuat pandangan penulis mengenai UU No. 44 Tahun 2008 dalan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang dikaitkan dengan konsep Hazairin mengenai "Negara Tanpa Penjara".Menurut penulis, Negara Republik Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila memerlukan pandangan terhadap Pornografi untuk tujuan pendidikan dan kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana detentukan dalam Pasal 14 UU No. 44 Tahun 2008.Faktor "agama" yang dimuat dalam Bab XI UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 merupakan kunci utama dalam merumuskan tafsiran dan pandangan penulis, selain penulis pun tidak melepaskan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menentukan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".Demikian pula, pandangan penulis atas penerapan UU No. 44 Tahun 2008 atas beberapa pasal yang terkait dengan kasus pornografi, misalnya pandangan atas Penjelasan Pasal 4 ayat (1) tentang "membuat" pornografi "tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri", dan atas Penjelasan Pasal 6 mengenai "Larangan" "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri" juga dimuatkan dalam buku ini."

"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 memberikan batasan hak bagi Kuasa Bukan Konsultan Pajak untuk mewakili Wajib Pajak skala besar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dasar penerbitan PMK Nomor 22 Tahun 2008 dan apakah dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membatasi hak Kuasa Bukan Konsultan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dasar penerbitan PMK Nomor 22 Tahun 2007 dimaksudkan agar pengaturan mengenai Kuasa Wajib Pajak dilaksanakan secara tertib hukum dan PMK Nomor 22 Tahun 2007 tidak bisa dijadikan dasar hukum bagi pembatasan hak Kuasa Wajib Pajak.

---

Minister of Finance Regulation No. 22 of 2008 provides for the Authority not limit the right of Tax Consultants to represent large-scale taxpayers. The purpose of this study was to determine the basis of the issuance of PMK No. 22 of 2008 and whether it can serve as a legal basis to restrict the right of Power Not Tax Consultant. This study uses qualitative methods. The results of this study is that the basic issue of PMK No. 22 of 2007 regarding the regulation is intended to be carried out in the Taxpayer Authorization for the rule of law and PMK No 22 of 2007 can not serve as legal basis for restricting the right of the Taxpayer Authorization."

"Pasal 1868 KUHPerdata adalah Undang Undang yang menghendaki keberadaan Notaris, dimana pasal ini menyatakan bahwa Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat "Oleh" atau "Dihadapan" Pegawai-pegawai Umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Merujuk dari hal tersebut berarti Pasal ini mengatur 2 (dua) bentuk akta otentik yaitu :1. Bentuk akta yang dibuat ?Oleh? Notaris disebut dengan Akta Pejabat atau Akta Relaas.2. Bentuk akta yang dibuat ?Dihadapan? Notaris atau disebut Akta Partai atau Akta Partij.Sedangkan dalam pasal 38 UUJN tidak mengatur dan menjelaskan tentang ke 2 (dua) bentuk akta yang disyaratkan dalam pasal 1868 KUHperdata. Ditambah, tidak adanya penjelasan secara rinci dalam UUJN; pasal per pasal. Tentunya hal ini dapat mengakibatkan masalah-masalah hukum yang dapat berujung kepada ketidak-pastian hukum atas akta yang dibuat oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Azas publisitas membuat UUJN tidak hanya bagi notaris saja, tapi juga bagi masyarakat luas termasuk bagi penegak hukum. Oleh karena itu, UUJN harus jelas dan tegas dalam pasal-pasalnya terutama dalam pengaturannya sehingga masyarakat luas dan penegak hukum lebih memahami akan fungsi, keberadaan dan tanggung jawab atas akta yang dibuatnya.

---

Article 1868 Civil Code is the foundation for the existence of Notary in Indonesia, where the act stated : The Authentic deed is a deed in the form prescribed by law,made "by" or "before" any public officers who has the power to it in a place where the deed is made?, which means the above act ruled 2 form of authenticate deeds which are :1. In the form of made ?by? notary that is Deed Party2. In the form of made ?before? notary, that is Deed Notary.Article 38 UUJN determine the form and nature of the deed, but actually this article did not rule those forms into two groups in which required by deed of Article 1868 Civil Code. In addition, the absence of a detailed description of the form and nature of deed ?explanation in UUJN; article by article? in UUJN, can possibly create problems in the future upon the deed which is made by or before notary. Issuing UUJN means that Social Publicity Principal automatically took place so that those articles in UUJN made not only for the notary but as well as for the police, judge, etc in handling the law enforcement. Therefore, UUJN should have a clear and firm rules both in articles and explanation in order to give a better understanding upon the notary function, the existence and responsibilities to society."

"Perkembangan investasi salah satunya adalah produk dengan sistem Opsi Biner yang dianggap sebagai perdagangan berjangka karena memiliki kesamaan dengan kontrak berjangka, sehingga perlunya pencegahan dan penanganan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) agar dapat terlaksana secara efektif sesuai UU Perdagangan Berjangka Komoditi, secara khusus terhadap Pialang Berjangka dan pihak yang turut memasarkan. Dalam konteks Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, penelitian ini menganalisis terkait kerangka hukum yang mengatur tentang tindakan pencegahan dan penanganan hukum terhadap produk investasi Opsi Biner telaksana secara efektif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode doktrinal, dengan melakukan analisa terhadap UU Perdagangan Berjangka Komoditi yang memberikan kewenangan kepada BAPPEBTI dalam upaya melindungi masyarakat dan menjaga kegiatan perdagangan berjangka. Analisis mencakup efektivitas upaya pencegahan dan penanganan hukum serta sanksi hukum yang diterapkan terhadap Pialang Berjangka dan pihak yang turut memasarkan. Temuan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dari peraturan yang ada dan potensi perbaikan dalam tindakan pencegahan dan penanganan hukum terhadap pelaksanaan produk Opsi Biner oleh BAPPEBTI. Implikasi regulasi terhadap keberlangsungan dan keamanan pasar keuangan juga menjadi fokus analisis untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan dan penanganan hukum yang dilakukan telah sejalan dengan perkembangan dinamis dalam perdagangan keuangan sebagai instrumen investasi.

---

The investment development, one of which is a product with Binary Options which is regarded as futures trading because it has similarity with futures contracts, so that the prevention and handling of the law carried out by BAPPEBTI can be effectively implemented in accordance with the Commodity Futures Trading Law, especially against Futures Brokers and the parties who participate in marketing the product. In the Indonesian context, this research analyzes the legal framework governing the prevention and effective legal handling of Binary Options investment products. This research was conducted using the doctrinal method, by analyzing the Commodity Futures Trading Law which gives authority to BAPPEBTI in an effort to protect the public and maintain futures trading activities. The research analyzes the effectiveness of legal prevention and handling efforts as well as legal sanctions against Futures Brokers and those who participate in marketing. The research findings provide an understanding of the effectiveness of existing regulations and potential improvements in the prevention and legal handling of Binary Options operations by BAPPEBTI. The regulation's implications for the sustainability and security of financial markets are also the focus of analysis to ensure that the preventive and legal measures taken are in line with the development of financial trading as an investment instrument."

"Kebijakan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan ini bertujuan agar salah satunya menciptakan lalu lintas yang tertib. Namun berbagai masalah lalu lintas masih terjadi di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. INRIX Institute menyatakan bahwa pada tahun 2017 DKI merupakan kota dengan masa kerja terpanjang di Indonesia dan kedua di Asia. Sebanyak 90% masalah lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia yang tidak teratur. Oleh karena itu, penelitian ini digunakan untuk mengetahui efektivitas kebijakan dalam menciptakan ketertiban lalu lintas kendaraan pribadi di DKI Jakarta. Pengguna kendaraan pribadi dipilih karena jumlah kendaraan pribadi masih mendominasi di DKI Jakarta dengan persentase mencapai 93,5% dari total kendaraan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam untuk data primer dan studi literatur untuk data sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho, dimana dalam teori ini memiliki lima dimensi yaitu kebijakan yang tepat, implementasi yang tepat, sasaran yang tepat, lingkungan yang tepat, dan proses yang tepat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hanya ada dua dimensi yang terpenuhi dalam kebijakan lalu lintas, sehingga kebijakan ini dikatakan tidak efektif.

---

Traffic policy is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This policy aims to create orderly traffic. However, various traffic problems still occur in Indonesia, including in DKI Jakarta. INRIX Institute stated that in 2017 DKI was the city with the longest working period in Indonesia and the second in Asia. As many as 90% of traffic problems are caused by irregular human factors. Therefore, this study is used to determine the effectiveness of policies in creating orderly private vehicle traffic in DKI Jakarta. Private vehicle users are chosen because the number of private vehicles still dominates in DKI Jakarta with a percentage reaching 93.5% of the total vehicles in DKI Jakarta. This study used a post-positivist approach with in-depth interview data collection techniques for primary data and literature study for secondary data. The theory used in this research is the theory of policy effectiveness according to Riant Nugroho, where in this theory it has five dimensions, namely the right policy, the right implementation, the right target, the right environment, and the right process. The results of this study prove that there are only two dimensions met in traffic policy, so this policy is said to be ineffective."