Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis kesepakatan sinergi belt and road intiative (BRI) dan global maritime fulcrum (GMF) dalam agenda kerja sama menciptakan konetivitas & koridor ekonomi komprehensif regional tahun 2019. Melalui kerja sama ini, Indonesia percaya agenda proyek infrastruktur di wilayah koridor ekonomi akan memberikan kontribusi dalam mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Keputusan Indonesia bersepakat dengan Tiongkok untuk melakukan sinergi menimbulkan perdebatan, karena melihat hubungan antar keduanya yang tidak selalu stabil. Konflik bilateral di wilayah perairan yang masih terus terjadi, menjadi penanda bahwa Indonesia perlu bersikap hati-hati dalam pengambilan kebijakan. Selain dari pada itu, situasi politik dan perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat, di tengah proses pendekatan dan promosi GMF memperlihatkan potensinya untuk menciptakan kerja sama dengan negara-negara lain. Tesis ini kemudian mempertanyakan “Mengapa pemerintah Indonesia akhirnya melakukan kesepakatan sinergi program Belt and Road Initiative dan Global Maritime Fulcrum dalam proyek prioritas Koridor Ekonomi Komprehensif Regional?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tesis ini menggunakan teori hedging dalam menganalisis fenomena kesepakatan sinergi. Penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keputusan Indonesia melakukan kesepakatan singergi BRI dan GMF tahun 2019: 1. Ketidakpastian dinamika politik antara Amerika – Tiongkok; 2. Potensi resiko kerja sama; 3. Kekuatan Indonesia di kawasan dan kepentingan nasionalnya. Tesis ini menemukan bahwa Indonesia sepakat untuk melakukan sinergi BRI dan GMF dalam agenda kerja sama dalam menciptakan koridor ekonomi komprehensif regional adalah sebagai strategi untuk menyesuaikan posisi pada tarikan kekuatan adidaya yang terus meningkat dan juga mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia dalam agenda politiknya baik domestik ataupun luar negeri.

---

This research analyzes the synergy agreement between the Belt and Road Initiative (BRI) and the Global Maritime Fulcrum (GMF) within the framework of regional cooperation aimed at establishing connectivity and a comprehensive economic corridor in 2019. Through this collaboration, Indonesia believes that infrastructure project initiatives in economic corridor regions will contribute to restoring Indonesia’s identity as a strong maritime nation. Indonesia’s decision to engage in a synergy agreement with China has sparked debate, given the historically unstable bilateral relations between the two countries. Ongoing maritime disputes serve as an indicator that Indonesia must exercise caution in its policymaking. Furthermore, the political dynamics and trade war between China and the United States, occurring alongside Indonesia’s efforts to promote the GMF, demonstrate the potential for fostering cooperation with other nations. This thesis seeks to answer the research question: "Why did the Indonesian government ultimately agree to the synergy between the Belt and Road Initiative and the Global Maritime Fulcrum in the priority project of the Comprehensive Regional Economic Corridor?" To address this question, this study employs the hedging theory to analyze the synergy agreement phenomenon. The author argues that several factors contributed to Indonesia’s decision to pursue the BRI-GMF synergy agreement in 2019: 1. The uncertainty in the political dynamics between the United States and China; 2. The potential risks of cooperation, and 3. Indonesia’s regional influence and national interests. This thesis concludes that Indonesia’s agreement to synergize the BRI and GMF within the framework of regional economic corridor cooperation serves as a strategic maneuver to adjust its position amid intensifying great-power rivalry. At the same time, this decision reflects Indonesia’s national interests in both domestic and foreign policy agendas."

"ABSTRAKKebangkitan Cina menjadikan dunia tidak lagi bersifat unipolar dan bipolar, namun semakin multipolar. Negara tirai bambu tersebut menjadi cerminan bagi negara berkembang diAsia dalam memajukan pembangunan nasional. Cina sebagai kekuatan ekonomi barusemakin menunjukkan kapabilitasnya dalam industrialisasi dan aliran investasi asing.Kemampuan SDM yang kompetitif dan teknologi yang mumpuni, membuat Cina semakinmenunjukkan eksistensinya dalam urusan ekonomi politik internasional dengan menginisiasipembentukan jalur sutra Belt and Road Initiave (BRI) di tahun 2013. Kebijakan inidiimplementasikan pertama kali oleh Presiden Deng Xiao-Ping, yang kemudian dilanjutkanoleh Presiden Xi Jinping. Sejak dibukanya jalur kerja sama ekonomi lintas kawasan BRI,kemitraan Indonesia dan Cina semakin erat. Peningkatan perekonomian kedua negaramenjadi magnet bagi warga kedua negara, baik untuk kepentingan perdagangan, investasi,pariwisata, pendidikan maupun budaya. Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintasbarang dan orang dari kedua negara, diperlukan pengelolaan dan kerja sama yang baikantara kedua belah pihak. Realitanya, kerja sama yang terjalin antara Indonesia danCina dalam BRI dengan melibatkan lebih dari 65 negara, tidak terlepas dari kepentinganekonomi-politik di antara keduanya dan berimplikasi positif dan negatif terutama bagiIndonesia. "

"ABSTRAK Tesis ini menaklik hubungan negara dan bisnis dalam kebijakan ekonomi luar negeri China bernama BRI. Berangkat dari konsep ldquo;bina ekonomi negara rdquo; dan metode penelitian kualitatif ndash; studi kasus, penelitian ini mengafirmasi bahwa agenda konektivitas melalui BRI mengandung motif ekonomi dan politik China di Asia Tenggara. Tujuan strateginya, yaitu pendalaman hubungan kerja sama dan kontiunitas internasionalisasi. Penelitian ini menunjukkan aktor bisnis memiliki keterlibatan penting dalam penyelenggaraan bina ekonomi negara. Industri konstruksi infrastruktur dan transportasi merupakan bagian dari pengendalian tersebut. Proses penetrasi berlangsung dalam empat faktor determinan. Pertama, kebijakan BRI dijadikan sebagai program pembangunan nasional yang sesuai visi China rsquo;s Rejuvenation, sehingga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah subnasional terunifikasi. Kedua, tujuan antara pemerintah dengan aktor bisnis bersifat kompatibel. Terakhir, hubungan anatar pemerintah dengan kedua sektor industri beserta keterlibatan aktor bisnisnya menjadi direktif dan hierarkis, karena pemerintah melakukan penguasaan sistem kepemilikan, sistem manajemen perusahaan, dan struktur kepemimpinan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara berhasil mengendalikan aktor bisnis.Kata kunci: BRI, Negara-Bisnis, Bina Ekonomi Negara, Konektivitas, dan Industri Konstruksi dan Transportasi.

---

ABSTRACT This thesis examines state business relations in Belt and Road Initiative as China rsquo s foreign economic policy. Set forth from ldquo economic statecraft rdquo theory and qualitative method, this research shows that connectivity agenda through BRI have economic and geostrategic motives and interrelated in Southeast Asia. The significance of the strategy are internationalization continuity and deepening of cooperation. This research found that commercial actor as important part to implemented economic statecraft. The penetration process occupy in four determinant factors. First, BRI is positioned as national development and convergent in ldquo China rsquo s Rejuvenation rdquo , so that the relationship between the central government and subnational government is unified. Second, the intrinsic goal is compatible between government and commercial actors. Third, market structure in infrastructure construction and transportation industry sector is created by government become more concentrated and monopoly. Finally, the reporting relationship between state and commercial actors become more directive, hierarchy, and centralized, because government exercises ownership control, corporate managements, and the composition of personnels and company leader is appointed directly by government. The results of this research indicate that state has controlled actor commercial for reach economic and geostrategic aims in Southeast Asia. "

"China is said to be the winner of globalization; to some extent, its true. Chinas economy has been rapidly striding forward in the past three decades after the launching of reform and openning up policy. As a result, Chinas comprehensive national strength has been greatly enhanced. Generally speaking, Chinas rise is welcomed in the international society, however, some cautious comments and debates in the meantime, have also been put forward. This is of course somewhat logic. As a nation phsically so big of 1.3 billion population, with so many uncertainties and flexibilities, its great changes naturally would attract curiosities and interests, and even worries from the international society."

"Penelitian ini menganalisis perjanjian kerja sama antara China dan Iran dalam kerangka kebijakan Belt and Road Initiative (BRI). Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana China memanfaatkan BRI untuk memperkuat posisinya melalui diplomasi energi, khususnya di Iran, meskipun menghadapi tantangan politik dari Amerika Serikat. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori Realisme Neoklasik yang menekankan pentingnya persepsi pemimpin negara dalam menentukan kebijakan luar negeri. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, melibatkan buku, jurnal, dan sumber online terpercaya. Argumen utama dari penelitian ini adalah bahwa diplomasi energi China di bawah BRI merupakan strategi untuk memastikan kestabilan suplai energi sekaligus meningkatkan hegemoni ekonomi di Timur Tengah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerjasama China-Iran tidak hanya didorong oleh kebutuhan energi tetapi juga oleh ambisi geopolitik untuk menyaingi pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut. Kesimpulannya, BRI memainkan peran penting dalam upaya China untuk mengamankan kepentingan nasionalnya melalui diplomasi energi dan memperkuat posisinya di arena internasional.

---

This research analyzes the cooperation agreement between China and Iran within the framework of the Belt and Road Initiative (BRI) policy. The main issue addressed is how China utilizes BRI to strengthen its position through energy diplomacy, particularly in Iran, despite facing political challenges from the United States. The analytical framework used is Neoclassical Realism theory, which emphasizes the importance of leaders' perceptions in determining foreign policy. The research method applied is a qualitative approach with secondary data collection techniques through literature studies, involving books, journals, and reputable online sources. The main argument of this study is that China's energy diplomacy under BRI is a strategy to ensure energy supply stability while enhancing economic hegemony in the Middle East. The findings show that the China-Iran cooperation is driven not only by energy needs but also by geopolitical ambitions to rival U.S. influence in the region. In conclusion, BRI plays a crucial role in China's efforts to secure its national interests through energy diplomacy and strengthen its position on the international stage."

"Saat ini Dunia yang telah memasuki fase polarisasi politik yang terjadi di belahan dunia, negara-negara di dunia harus mampu memilih rekan sekutu yang tepat untuk keberlangsungan pemerintahan. Mesir melalui proyek BRI yang ditawarkan China menggunakan pendekatan softpower dan kesamaan ambisi kedua pemimpin membentuj kerjasama yang saling menguntungkan. Melalui metode kualitatif dan interview mendalam kepada narasumber, penelitian ini memperoleh hasil bahwa. China melalui BRI telah memperluas jangkauan perdagangan dan mengurangi pengaruh Amerika di kawasan MENA serta pembuka gerbang rute perdagangan laut terbesar di dunia melintasi benua Eropa, Afrika dan Asia melalui Terusan Suez. Pertumbuhan ekonomi Mesir dalam keadaan yang baik dan positif, lapangan pekerjaan yang meningkat setiap adanya perusahaan baru yang masuk dan proyek Ibukota baru, kota administrasi eksklusif dan tower tertinggi di Afrika yang dibangun oleh China hingga mendukung Egypt Vision 2030. China dengan proyek BRI yang ditawarkan di Mesir dianggap sebagai sebuah keuntungan daripada jebakan hutang sebab menciptakan kebijakan luar negeri yang lebih mendorong kerja sama dan kepercayaan investasi lebih lanjut daripada melakukan hard deterrance seperti yang dilakukan Amerika dahulu.

---

The world now has entered a phase of the political polarization that occurs in parts of the world, all countries in the world must be able to choose the right allies for the continuity of nation. Egypt through the BRI project offered by China using a softpower approach and the common vision of the two ambitious leaders to establish mutual beneficial cooperation. Through qualitative methods and in-dept interviews with truthable informan, this research obtained the results that. China through the BRI has expanded its trade reach and reducing America influence in the MENA region as well as opening the gateway of the world's largest sea trade routes across the European, African and Asian continents through the Suez Canal. Egypt's economic growth is in a good and positive state, jobs are increasing with the introduction of new companies and projects New capital, exclusive administrative cities and the tallest towers in Africa will be built by China to support Egypt Vision 2030. China with the BRI project offered in Egypt is considered an advantage rather than a debt trap because it creates a foreign policy that encourages further cooperation and investment confidence than doing hard deterrance like America used to do."

"This edited volume aims at examining China's role in the field of international governance and the rule of law under the Belt and Road Initiative from a holistic manner. It seeks alternative analytical frameworks that not only take into account legal ideologies and legal ideals, but also local demand and socio-political circumstances, to explain and understand China's legal interactions with countries along the Road, so that more useful insights can be produced in predicting and analysing China's as well as other emerging Asian countries' legal future. Authors from Germany, Korea, Singapore, Mainland China, Taiwan and Hong Kong have contributed to this edited volume, which produces academic dialogues and conducts intellectual exchanges in specific sub-themes."

"ABSTRAKUneven global economic development resulted by the global financial crisis of 2008-09, and infrastructure gay in the Asia-pasific region have become current economic challenges that the world has to overcome."