Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Deforestasi masif terhadap ekosistem mangrove di berbagai negara telah menambah ancaman dampak perubahan iklim pada kehidupan di pesisir. Menyadari hal tersebut, banyak pihak di berbagai negara telah melakukan upaya konservasi dan restorasi. Namun seringkali upaya konservasi dan restorasi tersebut menemui tantangan yang tidak ringan. Kepentingan ekonomi politik sering kali menjadi penghalang upaya konservasi dan restorasi yang telah dicanangkan sehingga kondisi akhir lahan hutan mangrove ditentukan oleh pihak yang memenangkan konflik tersebut, yang biasanya dipengaruhi oleh besarnya sumber daya dan akses kekuasaan yang mereka miliki. Dengan melihat aspek ekonomi politik, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap pada ketersediaan literatur-literatur terkait pemulihan dan perlindungan ekosistem mangrove, khususnya di tingkat lokal. Untuk itu, penelitian melihat hambatan pada proses pemulihan ekosistem mangrove melalui studi kasus di Cagar Alam Tanjung Panjang, Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi aktor dari Bryant & Bailey (1997) dan teori akses dari Ribot & Peluso (2003). Dalam pengambilan data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan, analisis dokumen kebijakan terkait, serta observasi fisik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaruh politik petambak dan kepentingan ekonomi pemerintah menjadi hambatan utama dalam upaya pemulihan dan perlindungan ekosistem mangrove di Cagar Alam Tanjung Panjang. Meskipun pemerintah, LSM, dan masyarakat telah berupaya bersama untuk mencegah konversi kawasan mangrove yang tersisa, upaya tersebut masih belum cukup kuat untuk menghadapi akses struktural dan relasional yang dimiliki oleh para pengusaha tambak. Situasi ini tercermin pada tahun 2017, ketika para pengusaha tambak berhasil menghambat proses penegakan hukum dan mempengaruhi perubahan kebijakan dan langkah pemerintah pusat di tahun-tahun berikutnya. Pada akhirnya hal tersebut membuat pencapaian upaya perlindungan dan pemulihan kawasan mangrove menjadi semakin jauh dari yang diharapkan.

---

Massive deforestation of mangrove ecosystems in various countries has heightened the risk of climate change impacts on coastal communities. In response, many parties in various countries have made efforts toward conservation and restoration. However, these efforts often encounter significant challenges. Political and economic interests often obstruct conservation and restoration efforts, as the final state of mangrove forest lands is typically determined by the party prevailing in the conflict, which is often the actor with greater access to resources and power. By acknowledging the effects brought about by these political-economic factors, this study aims to fill the gap in the existing literature on mangrove ecosystem recovery and protection, particularly at the local level. To achieve this, the research explored the barriers to mangrove ecosystem recovery through a case study in the Tanjung Panjang Nature Reserve, Gorontalo Province, employing an actor-oriented approach by Bryant & Bailey (1997) and the access theory of Ribot & Peluso (2003). The study employs a qualitative approach for data collection, utilizing in-depth interviews with stakeholders, analysis of relevant policy documents, and direct physical observations. Findings revealed that the political influence of fish farmers and the government's economic interests are the primary barriers to the recovery and protection of the mangrove ecosystem in the Tanjung Panjang Nature Reserve. Despite collaborative efforts by the government, NGOs, and local community to prevent further conversion of the remaining mangrove areas, these measures remain insufficient to counter the structural and relational access advantages held by fish farmers. This issue was evident in 2017 when fish farmers successfully obstructed law enforcement processes and influenced policy changes at the central government level in subsequent years. Consequently, the goal of protecting and restoring the mangrove ecosystem remains unfulfilled."

"Keberadaan ekosistem hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua, Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Provinsi Banten saat ini banyak memberikan sumber penghidupan yang nyata bagi masyarakat sekitar yang memanfaatkan ekosistem hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai valuasi ekonomi total hutan mangrove untuk menyusun strategi pengelolaan hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Perhitungan valuasi ekonomi total hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua seluas 30 Ha adalah Rp 4 milyar/tahun atau Rp 144 juta/ha/tahun. Selanjutnya masing-masing nilai manfaat dibuatkan usaha skenario pemanfaatan di kawasan Cagar Alam Pulau Dua dengan analisis Net Present Value (NPV). Dari nilai NPV ini dapat disusun strategi pengelolaan wilayah pesisir hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua yang paling baik dan menguntungkan dengan memanfaatkan lahan untuk usaha pemancingan dengan nilai Rp 48 milyar.

---

The presence of mangrove forest in the Pulau Dua Nature Reserve currently provides many tangible livelihood for the communities that use mangrove forest ecosystem. This study aims to determine the valuation of the total economic value of mangrove forests to develop strategies for the management of mangrove forest in the Pulau Dua Nature Reserve. This study uses survey with qualitative and quantitative data analysis. Calculation of total economic valuation of mangrove forest in the Pulau Dua Nature Reserve area of 30 ha obtained is Rp 4 billion/year or Rp 144 million/ha/year. Furthermore, each of the value of the benefit created for use in the business scenario Pulau Dua Nature Reserve with Net Present Value (NPV) analysis can be arranged mangrove coastal zone management strategy in the Pulau Dua Nature Reserve most excellent and profitable is to use the land for fishing effort with a value of Rp 48 billion."

"Mangrove merupakan salah satu tumbuhan yang berperan penting dalam perlindungan ekosistem pesisir serta memiliki banyak manfaat dalam segi sosial dan ekonominya. Meskipun begitu, mangrove semakin lama semakin mengalami kerusakan di seluruh dunia salah satunya di Indonesia yang merupakan pemilik hutan mangrove terluas di dunia. Sebagian besar hutan mangrove dirusak untuk pembuatan tambak, pembukaan lahan untuk industri, ataupun abrasi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020 membentuk sebuah lembaga non-struktural bernama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang memiliki fungsi dalam program-programnya untuk mencegah kerusakan mangrove berkelanjutan di Indonesia. Program yang dianalisis adalah Desa Mandiri Peduli Mangrove yang didalamnya terdapat sosialisasi, edukasi, pengembangan usaha, serta penguatan hukum desa. Program ini kemudian dianalisis melalui perspektif kriminologi hijau dan environmental crime prevention. Hasilnya, kerusakan mangrove yang terjadi sebagian besar merupakan efek dari monopoli pemerintah untuk perekonomian. Namun juga, BRGM berusaha untuk memulihkan kerusakan itu dan telah cukup baik menerapkan prinsip environmental crime prevention.

---

Mangroves are one of the plants that play an important role in protecting coastal ecosystems and have many benefits in terms of social and economic aspects. However, mangroves are increasingly being damaged throughout the world, one of which is Indonesia, which has the largest mangrove forest in the world. Most of the mangrove forests have been destroyed to make ponds, clear land for industry, or abrasion. Therefore, the government through Presidential Regulation Number 120 of 2020 formed a non-structural institution called the Peat and Mangrove Restoration Institution (BRGM) which has the function in its programs to prevent sustainable mangrove damage in Indonesia. The program analyzed is the Independent Mangrove Care Village, which includes socialization, education, business development, and strengthening village laws. This program is then analyzed from the perspective of green criminology and environmental crime prevention. As a result, the mangrove damage that occurs is largely the effect of the government's monopoly on the economy. However, BRGM is also trying to repair the damage and has implemented the principles of environmental crime prevention quite well."

"Ekosistem perairan dan daratan di sepanjang jalur pantai utara Pulau Jawa membentuk ekosistem mangrove menjadi ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati yang saling berinteraksi, salah satunya di Desa Pantai Bahagia yang berada di Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada kenyataannya, dari tahun 1999 hingga 2014, hutan mangrove di desa ini terus mengalami degradasi karena faktor antropogenik, yakni konversi lahan mangrove menjadi tambak oleh masyarakat pesisir yang menyebabkan penggerusan pantai terus terjadi di kawasan ini, karena tidak adanya penghalang ombak, sehingga intrusi air laut menjadi tinggi dan terjadi banjir rob yang menyebabkan kerugian besar bagi warga yang sebagian besar memiliki mata pencarian sebagai petani tambak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi mangrove di Desa Pantai Bahagia dikategorikan rusak parah dan kondisi biodiversitas yang rendah, sehingga urgensi untuk melakukan rehabilitasi tergolong tinggi. Hingga tahun 2018 sudah mulai muncul partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi hutan mangrove, namun masih tergolong rendah dan belum dapat menandingi laju kerusakannya. Karenanya, dilakukan studi pada 30 masyarakat Desa Pantai Bahagia yang memiliki kepedulian dan tingkat partisipasi mengelola mangrove yang tinggi untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, serta menyusun strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi mangrove Desa Pantai Bahagia.

---

Aquatic and terrestrial ecosystems along the northern coastline of Java Island form a mangrove ecosystem into an ecosystem rich in interacting biodiversity, one of which is in Pantai Bahagia Village in Muara Gembong District, Bekasi Regency, West Java. In fact, from 1999 to 2014, mangrove forests in this village continued to experience degradation due to anthropogenic factors, namely the conversion of mangrove land into ponds by coastal communities which caused coastal erosion to continue to occur in this region, due to the absence of wave barriers, so that seawater intrusion became high and there was a tidal flood which caused huge losses for residents who mostly had livelihoods as pond farmers.

The results of this study indicate that the mangrove conditions in Pantai Bahagia Village are categorized as severely damaged and have low biodiversity conditions, so the urgency to carry out rehabilitation is classified as high. Until 2018 community participation has begun to emerge in rehabilitating mangrove forests, but is still relatively low and has not been able to match the rate of damage. Therefore, a study was conducted on 30 Pantai Bahagia villagers who have a high level of care and participation in managing mangroves to analyze factors that can increase overall community participation, and develop strategies to increase community participation in rehabilitating mangrove Pantai Bahagia Village."

"Pengelolaan mangrove berkelanjutan memiliki pendekatan multidimensional yakni ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan. Keberlanjutan pengelolaan dapat tercapai jika keempat dimensi tersebut seimbang. Namun, tidak semua daerah dapat mengimplementasikan dimensi keberlanjutan secara seimbang, salah satunya di Desa Kaliwlingi. Tujuan penelitian secara umum untuk menentukan dimensi paling berpengaruh dalam pengelolaan mangrove secara berkelanjutan, sedangkan tujuan khusus untuk menganalisis status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kaliwlingi ditinjau dari dimensi ekologi, dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi kelembangaan dan merekomendasikan konsep keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah multidimensional scaling menggunakan Rapfish (Rapid Appraisal for Fisheries) untuk menentukan status keberlanjutan pengelolaan dilanjutkan dengan metode AHP (Analitical Hierarchy Process) untuk menentukan prioritas alternatif kebijakan. Hasil penelitian status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove cukup berkelanjutan dengan nilai total 63,69. Sedangkan nilai masing-masing dimensi cukup berkelanjutan dengan rincian dimensi sosial (73,65), kelembangaan (63,43), ekologi (66,78) dan ekonomi (54,34). Konsep keberlanjutan dengan prioritas melakukan pengawasan dan patroli pengamanan secara berkala, melaksanakan rehabilitasi mangrove dengan penganekaragaman bibit sesuai kondisi geofisik lingkungan, melaksanakan sosialisasi, penyadartahuan dan kapasitas masyarakat sekitar terkait mangrove, dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dengan melakukan diversifikasi produk pemanfaatan mangrove.

---

Sustainable mangrove management employs a multidimensional approach, encompassing ecological, economic, social, and institutional dimensions. Achieving sustainability in management requires a balanced integration of these four dimensions. However, not all regions can implement sustainability dimensions in equilibrium, as exemplified in the case of Kaliwlingi Village. The general objective of this research is to identify the most influential dimension in sustainable mangrove management. The specific goals include analyzing the sustainability status of mangrove ecosystem management in Kaliwlingi Village from ecological, social, economic, and institutional dimensions. The research aims to recommend a concept for the sustainable management of mangrove ecosystems. The methodology employed in this research includes multidimensional scaling using Rapfish (Rapid Appraisal for Fisheries) to determine the sustainability status of management. This is followed by the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to establish priorities. The research findings indicate a reasonably sustainable status for mangrove ecosystem management, with a total score of 63.69. The individual dimension scores are as follows: social dimension (73.65), institutional dimension (63.43), ecological dimension (66.78), and economic dimension (54.34). The recommended concept for mangrove ecosystem management is based on participatory management involving the community with strengthening non-formal community institutions."

"Pemanasan global dapat berasal dari gas rumah kaca, salah satunya adalah emisi karbon. DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memberikan dampak besar dalam peningkatan emisi karbon. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui potensi serapan dan cadangan karbon biomassa dan sedimen mangrove, pengaruh faktor lingkungan dan INP terhadap cadangan karbon mangrove, serta menganalisis spesies mangrove yang memiliki cadangan karbon tertinggi pada Pulau Rambut. Pengambilan data dilakukan dengan metode purposive sampling untuk data vegetasi mangrove, cadangan karbon biomassa menggunakan DBH, dan cadangan karbon sedimen menggunakan metode pengambilan sampel tanah di kedalaman 0—30 cm. Cadangan karbon yang didapat akan dianalisis melalui analisis Spearman untuk melihat pengaruh dari faktor lingkungan dan INP. Potensi serapan dan cadangan karbon biomasa yang yang didapatkan masing-masing sebesar 14.233 ton/ha dan 3.878 ton/ha, sedangkan pada sedimen cadangan karbon dapat mencapai 14.929 ton/ha. Spesies mangrove yang teranalisis memiliki serapan dan cadangan karbon tertinggi adalah Rhizophora mucronata. Pengaruh cadangan karbon terhadap faktor lingkungan dan INP yaitu cadangan karbon tidak berkorelasi signifikan terhadap faktor lingkungan, namun berkorelasi signifikan terhadap INP pada setiap spesies mangrove.

---

Global warming can come from greenhouse gases, one of which is carbon emissions. DKI Jakarta is one of the areas in Indonesia that has a big impact on increasing carbon emissions. The purpose of this study was to determine the absorption potential and carbon stocks of mangrove biomass and sediments, the influence of environmental factors and INP on mangrove carbon stocks, and to analyze the mangrove species that have the highest carbon stocks on Pulau Rambut. Data collection was carried out using a purposive sampling method for mangrove vegetation data, biomass carbon stocks using DBH, and sediment carbon stocks using soil sampling methods at a depth of 0–30 cm. The carbon stocks obtained will be analyzed through Spearman analysis to see the influence of environmental factors and INP. The potential absorption and carbon stocks of the biomass obtained are 14.233 tons/ha and 3.878 tons/ha, respectively, while in sediments the carbon stocks can reach 14.929 tons/ha. The mangrove species analyzed with the highest carbon absorption and stock was Rhizophora mucronata. The effect of carbon stocks on environmental factors and INP is that carbon stocks do not have a significant correlation with environmental factors, but are significantly correlated with INP in each mangrove species."

"Plastik yang terdapat di laut dapat terdegradasi menjadi partikel kecil < 5mm yang dikenal sebagai mikroplastik. Mikroplastik mengandung toksik dan memiliki kemampuan dalam mengikat zat beracun pada lingkungan yang berbahaya apabila tertelan oleh biota laut, terutama filer feeder dan deposit feeder. Telescopium telescopium merupakan organisme deposit feeder. ditemukannya mikroplastik dalam tubuh organisme deposit feeder dapat menyebabkan adanya biomagnifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan jumlah partikel mikroplastik, yang terdapat di dalam tubuh T. telescopium, organ pernapasan dan pencernaan T. telescopium, serta pada sampel sedimen dan air. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui korelasi antara jumlah mikroplastik yang terdapat pada sedimen dan air di ekosistem mangrove Pulau Rambut, terhadap jumlah mikroplastik di dalam tubuh T. telescopium. Hasil menunjukkan bahwa, mikroplastik ditemukan di dalam tubuh T. telescopium, serta pada sampel sedimen, dan air. Organ pernapasan mengandung lebih banyak mikroplastik dibandingkan organ pencernaan. Korelasi positif ditemukan antara jumlah mikroplastik pada lingkungan terhadap jumlah mikroplastik di dalam tubuh T. telescopium. Film merupakan tipe mikroplastik yang paling banyak ditemukan pada seluruh sampel.

---

Plastic in the ocean can be degraded into small sized particles Plastic in the ocean can be degraded into small sized particles <5mm known as microplastics. Microplastics are toxic and have the ability to bind toxic substances in dangerous environments when ingested by marine biota, especially filter feeders and feeder deposits. Telescopium telescopium is a feeder deposit organism. the discovery of microplastics in the body of feeder deposit organisms can lead to biomagnification.

This study aims to determine the type and number of microplastic particles contained in the body of T. telescopium, the respiratory and digestive organs of T. telescopium, as well as in sediment and water samples. This study also aims to determine the correlation between the number of microplastics in the sediment and water in the Pulau Rambut mangrove ecosystem and the number of microplastics in the body of T. telescopium.

The results showed that, microplastics were found in the body of T. telescopium, as well as in sediment and water samples. Respiratory organs contain more microplastics than digestive organs. A positive correlation was found between the number of microplastics in the environment and the number of microplastics in the body of T. telescopium. Film is the type of microplastic that is mostly found in all samples."

"Konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak adalah salah satu penyebab utama terjadinya penurunan luas hutan mangrove. Pesisir Kabupaten Karawang mengalami penurunan luas mangrove dari seluas 2.66,3 ha (1972) menjadi seluas 233,7 ha (2013). Pemanfaatan ekosistem hutan mangrove di Desa Sedari ini tidak diimbangi dengan pemahaman akan pentingnya kelestarian ekosistem hutan mangrove di kemudian hari. Tujuan dari riset ini adalah mengidentifikasi jasa lingkungan dari hutan mangrove, menghitung nilai ekonomi hutan mangrove, dan menganalisis potensi skema pembayaran jasa lingkungan dalam pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan di Desa Sedari. Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif. pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan dengan metode kuesioner kepada 45 responden petani tambak dan observasi lapangan. data dianalisis dengan Model Burkhard dan statistik deskriptif. Potensi skema PES divalidasi oleh tenaga ahli PES. Hasil yang diperoleh, jasa-jasa lingkungan dari hutan mangrove yang utama dirasakan masyarakat adalah pelindung dari abrasi pantai dan daerah tangkapan ikan, kepiting serta udang. Nilai proksi ekonomi total ekosistem hutan mangrove di Desa Sedari sebesar Rp. 8.394.459.800/tahun dengan nilai bersih sekarang (NPV) dihitung untuk jangka waktu 10 tahun, menggunakan tingkat suku bunga 8% sebesar Rp. 61,0720655,400. Potensi skema PES yang dapat diterapkan di Desa Sedari adalah antara kelompok OTAP sebagai aktor penyedia jasa lingkungan/seller, masyarakat Sedari yang berasosiasi dengan hutan mangrove (petani tambak, nelayan, dan petani sawah) sebagai buyer dan pemerintah daerah/PERHUTANI/LSM yang menjadi fasilitator. Nilai willingness to pay/WTP yang harus dibayarkan oleh buyer untuk pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Desa Sedari sebesar Rp. 1.324.054/ha/tahun. Sebaliknya, nilai willingness to accept/WTA yang akan diterima secara tidak langsung oleh pihak petani tambak sebesar Rp. 24.374.324 ha/tahun untuk keberlanjutan ekosistem hutan mangrove di masa mendatang.

---

Land conversion of mangrove forests into fishponds is one of the main causes of the decline of mangrove forest area at Indonesia. Mangrove in the coastal area of Karawang District has declined from an area of 2699,3 ha (1972) became an area of 233,7 ha (2013). Utilization of mangrove forest ecosystems in Sedari village is not matched by an understanding of the importance of conservation of mangrove forest ecosystems in the future. The aims of this research are to identify the ecosystem services of mangrove forests, calculate the economic value of mangrove forests, and to analyze the potential for payment for ecosystem services in the sustainable management of mangrove ecosystems that can be applied in Sedari village. This research uses a quantitative approach. The collection of primary data and secondary data was conducted by questionnaire to 45 respondents (Fishpond?s farmer). Data were analyzed with descriptive statistics and Burkhard Model. The potential for PES schemes is validated by PES experts. The results obtained, the main ecosystem services of the mangrove forest choosed by communities is protecting the coastal area from erosion and mangrove as fishing ground, spaing ground and nursery ground for fish, crabs and shrimp. A proxy for the total economic value of mangrove forest ecosystems in the Sedari village is Rp. 8.394.459.800/year. Net present value (NPV) is Rp. 61,072,655,400. The NPV was calculated for a period of 10 years and discount rate of 8%. The potential for PES schemes that can be applied in the Sedari village is among a group of OTAP as ecosystem seller, all Sedari communities that associated with mangrove forests (fishpond farmers, fishermen and rice farmers) as ecosystem buyer and the local government/PERHUTANI/NGO as intermediaries/facilitators. The value of willingness to pay/WTP to be paid by the buyer for sustainable management of mangrove ecosystems in the village is Rp 1,324,054/ha/year. Meanwhile, the value of willingness to accept/WTA to be accepted indirectly by the fish farmers is Rp. 24,374,324 ha / year for the sustainability of mangrove forest ecosystems in the future."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh terjadinya kasus kemiskinan masyarakat pesisir di Tanjung Gunclap, Kota Batam. Terdapat beberapa permasalahan utama yang menyebabkan kemiskinan di daerah ini antara lain, turunnya kualitas wilayah perairan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat akibat pencemaran dari pabrik galangan kapal dan limbah rumah tangga, kurangnya modal sosial yang oleh masyarakat seperti kurangnya rasa percaya antar anggota masyarakat, dan beberapa perllaku dan pola pikir masyarakat yang sudah membudaya, tidak adanya mata pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat, dan kurangnya sarana dan prasarana umum seperti listrik dan jalan.Tujuan dari Tesis ini tidak hanya mengkaji permasalahan dan potensi yang oleh Tanjung Gundap tetapi juga merumuskan rencana aksi pemberdayaan masyarakat pesisir yang akan digunakan sebagai rekomendasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Medco Power Indonesia. Tesis ini menggunakan metode kualitatif berupa Particyoatory Rural Appraisal (ZPRA) yang melibatkan masyarakat dan metode kuantitatif berupa Analytical Hierarchy Process (AHP) yang melibatkan 7 (Tujuh) orang Expert yang merupakan perwakilan dari Stakeholders.Berdasarkan analisa secara kualitatif dan kuantitatif, dirumuskan bahwa program pemberdayaan yang direkomendasikan antara lain pembangunan sarana dan prasarana berupa listrik, alat pengolahan air, jalan umum dan pemberian modal usaha produktif berupa modal uang bagi wirausaha yang bergerak di bidang lingkungan, bimbingan dan pelatihan wirausaha, pendirian koperasi jual beli dan simpan pinjam dan membuka jalur distribusi dan pemasaran bagi produk - produk yang dihasilkan oleh masyarakat.

---

The background of this Thesis was coastal community poverty which happened in Tanjung Gundap, Batam City. There are several main problems which cause the poverty in 'this region such as, quality degradation on water area (which become the main work 'field for them) because of pollution from shipyard and households near the area, lack of community`s social capital such as, lack of trust between the community, community`s behavior and way of thinking that has became a culture, no alternative job for the community and lack of public facilities such as electricity and public road.The purpose of this Thesis is not only to analyze the problems and resources potency in Tanjung Gundap but also formulating action plan for coastal community empowerment which will be use as recommendation for Corporate Social Responsibility (CSR) Program from PT. Medco Power Indonesia. This Thesis using qualitative method, Participatory Rural Appraisal (PRA) which involved the community dan quantitative method, Analytical Hierarchy Process (AI-IP), which involved 7 (seven) Expert whom are representative from stakeholders.Based on qualitative and quantitative analysis, recommended empowerment program that could be given are build the public facilities such as electricity, water treatment machine, public roads and productive entrepreneur capital such as cash money for environmental entrepreneur, entrepreneurship training, establish a sell - buy corporation and save - loan corporation, open distribution part for community`s product."