Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan Dana Desa melalui peningkatan sistem keamanan lingkungan terhadap pengurangan kejadian kriminalitas di desa-desa di Indonesia. Menggunakan pendekatan Difference-in-Differences (DiD) dalam model regresi Poisson, penelitian ini mengkaji pengaruh implementasi kebijakan Dana Desa di 36.889 desa selama periode 2011-2021. Hasil analisis menunjukkan bahwa setelah kebijakan Dana Desa diterapkan, desa-desa dalam kelompok treatment—yakni desa-desa dengan sistem keamanan lingkungan yang relatif rendah—mengalami dampak berhasil menurunkan variasi kejadian kriminalitas 0,937 kali lebih rendah dibandingkan desa-desa dengan tingkat sistem keamanan lingkungan tinggi dengan tingkat signifikansi 1%. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan sistem keamanan lingkungan di wilayah dengan sistem keamanan lingkungan yang lebih rentan memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan kejadian kriminalitas di desa-desa di Indonesia.

---

This study aims to evaluate the impact of the Village Fund policy on reducing criminal incidents in Indonesian villages through improvements in environmental security systems. Utilizing a Difference-in-Differences (DiD) approach within a Poisson regression model, the study examines the effects of the Village Fund policy implementation across 36,889 villages during the 2011–2021 period. The analysis reveals that, following the implementation of the Village Fund policy, villages in the treatment group—characterized by relatively low environmental security systems—experienced a 0.937 times lower variation in criminal incidents compared to villages with high environmental security levels, with a statistical significance of 1%. These findings indicate that infrastructure development, community empowerment, and the enhancement of environmental security systems in more vulnerable areas contribute significantly to the reduction of criminal incidents in Indonesian villages."

"Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia meluncurkan program dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa. Dana desa diharapkan dapat mendorong pembangunan berkelanjutan yang mempercepat daerah miskin mengejar ketertinggalan dari daerah kaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dana desa terhadap proses konvergensi antar desa dan kelurahan dan antar desa. Hasil penelitian menemukan bahwa dana desa tidak berdampak bahkan memperlambat proses konvergensi antar desa dan kelurahan dan antar desa. Dan dana desa berdampak negatif terhadap pertumbuhan intensitas cahaya malam sebagai proksi aktivitas ekonomi.

---

In 2015, the Indonesian government launched the village fund program given to rural-village. The village fund is expected to encourage sustainable development that accelerates poor areas to catch up with affluent areas. The study aims to identify the impact of the village fund program on the convergence process between rural- and urban-village and within rural-village. The study found village fund has no impact even slowing down convergence process between rural- and urban-village and within rural-village. Moreover, the village fund decreased night light intensity growth as a proxy economic activity."

"Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia meluncurkan program Dana Desa dan memberikan skema ‘1-Desa-1-Miliar’ untuk setiap desa di Indonesia. Sebagai salah satu transfer antar pemerintah terbesar di dunia, Dana Desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan pedesaan, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi ketimpangan regional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan pedesaan dan ketimpangan wilayah di Indonesia. Studi ini menggunakan data cahaya malam sebagai proksi kesejahteraan pedesaan dan selanjutnya digunakan untuk mengukur ketimpangan regional. Dengan menggunakan Difference in Difference (DiD) kami menemukan dampak positif dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi di desa dalam jangka pendek. Dengan menggunakan Regression Discontinuity Design in Time (RDiT), kami menemukan dampak positif transfer Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi di  desa dalam jangka menengah. Pengaruh dana desa yang paling besar terungkap di desa tertinggal, di mana desa tertinggal tumbuh lebih cepat daripada desa maju. Hal ini menunjukkan indikasi awal konvergensi di level desa yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

---

In 2015, the government of Indonesia launched the Village Fund (VF) program and provided the ‘1-Village-1-Billion’ scheme for each village in Indonesia. As one of the largest intergovernmental transfers in the world, the VF aims to accelerate rural development, reduce poverty, and overcome regional inequality. This study aims to identify the impact of the VF on rural welfare in Indonesia. Due to the lack of rural welfare data, we use the monthly night-time light dataset as a proxy for rural welfare in around 75.000 villages from 2014 to 2019. By using Difference in Difference (DiD), we found the short-run positive impact of village funds on rural economic growth. Using Regression Discontinuity Design in Time (RDiT), we found a positive impact of village fund transfer on rural economic growth in the medium run. The most considerable influence of village funds reveals in underdeveloped villages,  where poor villages grow faster than developed villages. This unexpected finding could be an initial convergence at the village level that requires further investigation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan presentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Metode yang digunakan adalah gabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Fase kuantitatif menggunakan model data panel level kabupaten/kota penerima kebijakan dana desa periode tahun 2015-2020. Fase kualitatif melakukan studi kasus pada Desa Kenebibi di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai desa sampel. Hasil estimasi model fixed effect menunjukkan bahwa kebijakan dana desa terbukti secara statistik menurunkan P0 namun tidak berpengaruh terhadap P1 dan P2. Hasil estimasi tersebut diperkuat melalui temuan penelitian kualitatif di lapangan bahwa program prioritas dari kebijakan dana desa berupa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh warga miskin desa khususnya kelompok miskin terbawah sehingga kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan tidak mampu diatasi dengan Dana Desa. Hasil penelitian tersebut menyarankan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi formulasi pengalokasian dana desa dengan memperhitungkan kedalaman dan keparahan kemiskinan, mempertimbangkan keberadaan komunitas marginal sebagai karakteristik desa, termasuk melibatkan kelompok masyarakat miskin terbawah di desa.

---

The aim of this study is to determine the effect of the Village Fund policy on poverty rates in Indonesia using the head count index (P0), poverty gap index (P1) and poverty severity index (P2), by applying a combination of quantitative and qualitative methods. The quantitative phase uses a panel data model at the district/city level that receives village fund policies in the span of 2015-2020, while a case study in Kenebibi Village in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province (sample village) serves as the qualitative phase. Based on the estimation results of the fixed effect model, the village fund policy is statistically proven to reduce P0 but has no effect on P1 and P2. This results were then confirmed through the findings of qualitative research, which shows that the priority programs of the village fund policy in the form of development and community empowerment had not fully benefited the poor of the village, especially the lowest poor groups. Thus, the poverty gap and the severity of poverty could not be solved by village funds. The results of this study suggest that the government needs to evaluate the formulation of village fund allocations by taking into account the gap and severity of poverty, considering the existence of marginal communities as village characteristics, including involving the lowest poor community groups in the village."

"ABSTRAKDewasa ini ditemukan beragam permasalahan dalam hal implementasi kebijakanpenyaluran dana desa. Oleh karena itu, sebuah penelitian mendalam atasimplementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan. Desa Pasirhaur digunakansebagai objek dalam penelitian ini atas dasar dua alasan utama; Desa Pasirhaurmerupakan salah satu dari beberapa desa yang dikategorikan tertinggal berdasarkandata tahun 2005-2011, selain itu Desa Pasirhaur memiliiki kondisi infrastrukturyang kurang memadai. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakanpendekatan post positivitis dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan datadilakukan melalui observasi serta wawancara mendalam yang didasari olehindikator yang berasal dari operasionalisasi konsep. Penelitian ini mengahasilkansebuah analisa bahwa terdapat masalah dalam kebijakan penyaluran dana desamelalui regulasi yang dikeluarkan serta ketidak siapan pemerintah dalam mengaturkebijakan tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil analisa dari implementasikebijakan penyaluran dana desa di Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas KabupatenLebak ditemukan berbagai ketidaksesuaian implementasi yang berimpliklasiterhadap terhambatnya penyaluran dana desa.

---

ABSTRACTNowadays, a number of problems emerged on the implementation of village funddistribution policy. Therefore, an in-depth study on the implementation of thispolicy is required. Pasirhaur Village was chosen as the object of this study due totwo main reasons; Pasirhaur village is one of the few villages that categorized asleft-behind village based on 2005-2011 data, moreover, Pasirhaur Village?sinfrastructure condition is inadequate. This study uses post positivitis approachwith descriptive design. Data collected through observation and in-depthinterviews based on the indicators derived from implementation of the concept. Thestudy resulted an analysis that there are problems in the policy of fund distributionthrough regulations issued by the village and the unpreparedness of the governmentin regulating the policy. In addition, based on the results of the analysis of theimplementation of the policy of fund distribution in Pasirhaur village in the villageof Cipanas District of Lebak, a series of implementation discrepancies was found,which then implied to the delay of fund distribution to the village."

"Penelitian ini menganalisa dampak dari rencana perubahan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan mengangkat kasus provinsi berciri kepulauan sebagai pokok bahasan dan menggunakan analisa regresi data panel untuk tahun 2003-2010. Selama ini formulasi DAU lebih mengandalkan luas daratan dan baru memulai memasukkan komponen lautan dalam formulasi DAU dengan bobot yang rendah. Rencana perubahan formulasi DAU sudah mulai bergulir untuk perencanaan anggaran, dan khususnya bagi provinsi berciri kepulauan diharapkan berdampak yang positif ke depan berupa peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah, khususnya pertumbuhan ekonomi. Hasil analisa menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif namun belum signifikan, penerimaan/pendapatan daerah (PAD dan Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK) dan PDRB tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan, luas wilayah berpengaruh negatif dan signifikan, dan, dummy provinsi berciri kepulauan berpengaruh negatif namun tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Perubahan formulasi DAU, yaitu dengan meningkatkan bobot luas laut dalam perhitungan luas wilayah dari 30 persen sampai dengan 80 persen memberikan efek yang semakin memeratakan kondisi keuangan daerah provinsi dan meningkatkan penerimaan daerah Provinsi yang berciri kepulauan. Namun, peningkatan penerimaan akibat perubahan formulasi DAU tersebut belum signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi berciri kepulauan, sehingga diperlukan alternatif cara lain dalam mengoptimalkan kinerja pembangunan daerahnya.

---

This study analyzes the impact of general allocation fund reformulation plan with study case of islanding (archipelagic) province using the panel data regression model from 2003-2010. So far the DAU formulation has relied more on land spatial measurement and newly started to insert the sea spatial component into the DAU formulation with a low weight. The DAU reformulation plan has already run for running budget planning and onward, and an expectation to bring positive impact in the future for the islanding provinces through the regional economic development, especially its economic growth.

The analyze shows that human development index (HDI) has positive covers but insignificant, local government revenue (originally local government revenue (PAD), and transfer funds (DAU, revenue sharing (dana bagi hasil-DBH), and special allocation fund (dana alokasi khusus-DAK)) and the previous year regional gross domestic product (RGDP) have positive covers and significant, spatial measures have negative covers and significant, and, dummy of islanding province has negative covers and insignificant, in supporting the provincial economic growth.

The DAU reformulation, which to increase the weight of sea spatial measures from 30% to 80% provides a more distributional equality of provincial financial condition and improves the provincial revenue of islanding provinces. The increase revenue due from the DAU reformulation was insignificant to boost the islanding province economic growth, therefore other ways as alternative are needed to optimalised the local economic development performances."

"Dana Desa merupakan hak setiap desa dan merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBN kemudian ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD). Sebagian besar wilayah Desa di Kabupaten Serdang Bedagai termasuk dalam wilayah perkebunan. Dengan adanya SILPA pada desa-desa yang berada dalam wilayah perke-bunan maka dapat dipastikan bahwa penggunaan dana desa tidak maksimal di wilayah perkebunan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya wewenang aparatur desa dalam penggunaan dana desa untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Fokus penelitian ini adalah tentang penggunaan dana desa pada desa yang berada dalam wila-yah perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan dalam penggunaan dana desa pada desa yang be-rada dalam wilayah perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasilnya adalah Pemerintah Desa tidak dapat melakukan pem-bangunan infrastruktur menggunakan dana desa secara langsung tanpa izin dari pihak perusahaan perkebunan selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah perke-bunan tersebut. Selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi penggunaan dana desa yang tidak maksimal seperti sebagian besar aparatur desa yang juga merupakan karya-wan aktif di perkebunan sehingga sebagian besar waktunya tersita untuk bekerja sebagai karyawan. Saran yang dapat diberikan dari penelitian adalah Pemerintah Pusat perlu mengatur kebijakan mengenai desa yang berada dalam wilayah perkebunan, karena desa yang berada dalam wilayah perkebunan juga berada dalam kawasan HGU yang dikuasai langsung oleh Negara.

---

The Village Fund is the right of every village and is an obligation of the Central Gov-ernment which is allocated in the State Budget and then transferred to the Village Treasury Account. Most of the village area in Serdang Bedagai Regency is included in the plantation area. With the existence of unspent funds at end of fiscal year in villages located in plantation areas, it can be ascertained that the use of village funds is not op-timal in the plantation area. One of the causes is the lack of authority of village officials in using village funds to carry out infrastructure development. The focus of this research is about the use of village funds in villages located in the plantation area in Serdang Bedagai Regency. The purpose of this study was to analyze the implementation of poli-cies in the use of village funds in villages located in the plantation area in Serdang Bedagai Regency and the factors that influence it. This study uses a post-positivist ap-proach with descriptive research type. Data were collected using in-depth interviews and literature studies. The result is that the Village Government cannot carry out infra-structure development using village funds directly without permission from the planta-tion company as the holder of the cultivation rights title on the plantation land. In addi-tion, there are other factors that affect the use of village funds that are not optimal, such as most village officials who are also active employees on plantations, so most of their time is spent working as employeesThe suggestion that can be given from the research is that the Central Government needs to regulate policies regarding villages that are in plantation areas, because villages that are in plantation areas are also in the cultivation rights title areas which are directly controlled by the State."

"Dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Perimbangan (Dana Perimbangan). Salah satunya adalah DAK Fisik yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tersedianya sarana dan prasarana publik di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas alokasi DAK Fisik bidang jalan di kabupaten/kota terhadap indikator kinerja pelaksanaannya di daerah. Analisis dilakukan dengan data panel untuk 508 kabupaten/kota dan periode tahun 2013-2018. Hasil analisis pengaruh DAK Fisik bidang jalan terhadap indikator panjang jalan menunjukkan bahwa alokasi DAK Fisik bidang jalan berpengaruh positif namun belum signifikan Hal ini dapat disebabkan karena nilai alokasi DAK yang relatif kecil dan tidak diterima secara terus menerus oleh daerah. Variabel belanja modal jalan, jumlah penduduk, ketersediaan prasarana jalan, dummy kabupaten/kota (Kabupaten=1), dan kapasitas fiskal berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan varibel indeks kemahalan konstruksi, dummy lokasi daerah (jawa-bali=1), dan dummy daerah affirmasi (dptk=1) berpangaruh signifikan negatif. Serta variabel size of government berpengaruh positif namun belum signifikan. Analisis terhadap pengaruh DAK Fisik bidang jalan terhadap rasio jalan mantap munujukkan hasil bahwa DAK Fisik bidang jalan berpengaruh signifikan positif, namun relatif kecil pengaruhnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa DAK Fisik bidang jalan belum mampu efektif dalam meningkatkan kuantitas panjang jalan, namun efektif dalam meningkatkan kualitas jalan, yang ditunjukan oleh rasio jalan mantap. Oleh karena itu, untuk meningkatan kualitas infrastruktur jalan kabupaten/kota dalam mendukung prioritas nasional, Pemerintah Daerah memerlukan dukungan lebih dari Pemerintah Pusat berupa peningkatan alokasi DAK Fisik bidang jalan terutama bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah.

---

In the financial relationship between the central and local governments, the central government has allocated a Balancing Fund. One of them is DAK which is used to finance local government needs in meeting the Minimum Service Standards (MSS) and the availability of public facilities and infrastructure in the regions. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the allocation of Physical DAK in the field of roads in the district / city on performance indicators for implementation in the regions. Analysis was conducted with panel data for 508 districts / cities and the period 2013-2018. The results of the analysis of the influence of physical DAK in the road sector on road length indicators indicate that the allocation of physical DAK in the road sector has a positive but not significant effect. This can be due to the relatively small DAK allocation value and is not accepted continuously by the regions. Variable of road capital expenditure, network density, population, regency / city dummy (Regency = 1) and fiscal capacity have a positive and significant effect, while variable expensiveness of construction index, dummy location of the region (Java = 1), and affirmative dummy area ( dptk = 1) significant negative effect. And the size of government variable has a positive but not significant effect. Analysis of the effect of the physical DAK in the road sector on the steady road ratio shows the results that the physical DAK in the road sector has a significant positive effect, but the effect is relatively small. This shows that the Physical DAK in the road sector has not been able to be effective in increasing the quantity of road length, but is effective in improving the quality of the road, which is indicated by the ratio of steady roads. Therefore, to improve the quality of district / city road infrastructure in support of national priorities, the Regional Government needs more support from the Central Government in the form of an increase in the allocation of Physical DAK in the road sector, especially for regions that have low fiscal sustainability."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis mengenai pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan analisis mendalam terhadap dokumen. Penelitian menganalisis pengelolaan Dana Desa untuk dua periode anggaran yaitu tahun 2015 dan 2016. Objek dalam penelitian ini adalah Desa Candirejo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur yang tergolong dalam desa berkembang. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa pada Desa Candirejo masih mempunyai ketidak sesuaian dengan peraturan yang berlaku. Tahap perencanaan dan penganggaran RKPDes maupun APBDes dilaksanakan jauh dari batas waktu dalam peraturan. Untuk tahap pelaksanaan, waktu dan presentase penerimaan Dana Desa pada Desa Candirejo masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku baik tahun 2015 maupun tahun 2016. Pada tahap penatausahaan, laporan pertanggungjawaban bulanan tidak dilaporkan kepada Kepala Desa. Sedangkan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban ada ketidaksesuaian antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan, perbedaan laporan semesteran dengan laporan pertanggungjawaban yang membuat informasi yang disajikan pada laporan menjadi tidak andal.

---

ABSTRACTThis research analyzes the Village Funds management which allocated from State Budget of Indonesia. To analyze the Village Funds management start from planning, implementation, administration, reporting, and accountability of Village Funds with government regulation is the purpose of this research. This research applies a case study as a method with qualitative research approach. Furthermore, for the data collection process, user interview and deep anaylisis are implemented by the researcher. Village Funds management from 2015 and 2016 are collected as a sample. The object for this resarch is Candirejo Village, Nganjuk Regency, East Java Province which classified as a developing village. The research outcome shows that there is a discrepancy between the Village Funds management with the government regulation. The planning and budgeting stages of Plans for Village level Development and Local Government Budget exceeds the time limit of government regulation. Moreover, there is an issue regarding the time and the percentage income of Village Funds at Candirejo village is not in accordance with the government regulation both in 2015 and 2016 in the implementation stage. In addition, no reports are delivered to the Village Head in the administration stage. Meanwhile, there are some issues with the real income and budget allowance, reports and accountability reports which diminish the realiability of the reports."

"Kebijakan Dana Desa memiliki proses formulasi yang dinamis sehingga tercermin dalam implementasinya sejak tahun 2015. Dana Desa yang diamanatkan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerap memiliki kendala yang dihadapi baik dari segi implementasi maupun pada saat formulasi kebijakan. Permasalahan seperti kapasitas desa yang belum mumpuni hingga distorsi kebijakan menjadi poin penting untuk menilik lebih jauh mengenai proses dalam formulasi kebijakan Dana Desa. Oleh karena itu, penulis membahas formulasi kebijakan melalui proses interaksi antar aktor dan faktor yang menentukan keberhasilan dalam membangun kebijakan Dana Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor yang menentukan keberhasilan interaksi antar aktor dan menggambarkan bentuk jaringan dalam formulasi kebijakan Dana Desa dalam perspektif network governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam serta beberapa studi kepustakaan pada data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis faktor keberhasilan terdapat lima indikator keberhasilan dalam proses formulasi kebijakan Dana Desa, yaitu kepercayaan yang kuat, jumlah partisipan yang tidak kompleks, aktor memiliki kondisi yang sama untuk mencapai tujuan bersama, kompetensi antar aktor yang saling menguatkan serta kemampuan merespon permintaan eksternal. Kemudian ditemukan juga faktor lain yang menjadi kendala yaitu, kebutuhan aktor belum dapat diakomodasi dengan baik, konsensus yang belum kuat, penerimaan informasi antar aktor yang belum terdistribusi dengan baik, persamaan persepsi yang belum kuat, kurangnya keterampilan koordinasi antar aktor karena perbedaan persepsi, informasi hingga perilaku ego sektoral. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk jaringan aktor dalam proses formulasi kebijakan Dana Desa memenuhi karakteristik yang dimiliki shared-governance.

---

The Village Fund policy has a dynamic formulation process that has been reflected in its implementation since 2015. The Village Fund, mandated through Law No. 6 of 2014, often has challenges both in terms of implementation and when formulating policies. Issues such as village capacity that have not been qualified also policy distortion become a critical point to explore the process in Village Fund formulation process. Therefore, the author discusses policy formulation through a process of interaction between actors and factors that determine success in developing Village Fund policies. The purpose of this research is to describe the factors that determine the success of interaction between actors and describe type of the network in the Village Fund policy formulation in a network governance perspective. This study uses a post-positivist approach. The data comes from in-depth interviews also several literature studies.

The results showed that there were five indicators of a successful policy formulation process: strong trust, the number of participants who were not complex, actors had the same conditions to achieve common goals, competence among actors are strong and the ability to respond to external requests. Besides, there are factors that become obstacles in the formulation process: the needs of actors have not been well accommodated, the joint consensus is not strong, the information between actors that have not been well distributed, the perception is not strong, lack of coordination skills between actors due to differences in perception, information and sectoral ego behavior. In addition, it can be concluded that the form of actor network in the Village Fund policy formulation process fulfills the characteristics of shared-governance."