"
AbstrakDalam susunan ketatanegaraan Indonesia DPD menjadi lembaga perwakilan
yang mengemban tugas untuk mengakomodir kepentingan daerah dalam
keputusan politik. Keberadaannya yang sangat penting ternyata tidak diiringi
dengan semangat pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan
di Indonesia. Hal ini terlihat dari kedudukan dan fungsi DPD yang lebih lemah
dibandingkan dengan DPR. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Susunan, Kedudukan dan Fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD yang
merupakan perubahan terbaru dari undang-undang Susduk sebelumnya pun
ternyata tidak dapat menjawab kebutuhan akan pengaturan yang lebih
signifikan mengenai fungsi perwakilan DPD sendiri. Kajian ini menggunakan
metode hukum normatif dan dilakukan secara kualitatif (qualitative research)
dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum
lainnya untuk menjelaskan pentingnya dan betapa signifikannya fungsi
perwakilan dari DPD terhadap keberlangsungan kemajuan daerah di Indonesia"
