Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu akta harus dibuat berdasarkan fakta yang sebenarnya. Namun, dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel ini akta dibuat dengan berdasarkan dokumen palsu dari para penghadap. Sehingga perlu dikaji mengenai permasalahan ini, dengan pembahasan yaitu akibat hukum terhadap akta, tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta akibat dokumen palsu yang diberikan oleh para penghadap, serta perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik atas pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan melakukan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, akibat hukum terhadap akta PPJB pada kasus ini menjadi batal demi hukum karena terdapat unsur penipuan pada dokumen yang dilakukan para penghadap untuk membuat akta PPJB, dan akta tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian objektif maupun subjektif yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata. Notaris yang membuat akta PPJB tersebut tidak dapat dituntut tanggung jawab secara administratif, perdata, maupun pidana karena tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan, serta dalam pembuatan akta PPJB telah sesuai dengan prosedur pembuatan akta dan memenuhi syarat verlidjen. Pembeli yang beritikad baik pada kasus ini harus mendapatkan perlindungan hukum secara represif, yang dapat dilakukan dengan cara diberikan ganti rugi oleh penjual palsu atas uang yang telah dibayarkan pada proses jual beli, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan secara perdata atas perbuatan melawan hukum, serta secara pidana atas tindakan penipuan dokumen yang dilakukan penjual palsu untuk mendapatkan ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang akan ditetapkan oleh hakim.

---

A deed must be made based on actual facts. However, in the case of the South Jakarta District Court Decision Number 782/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, this deed was made based on flase documents from the petitioners. Therefore, it is necessary to examine this issue, with discussions on the legal consequences of the deed, the Notary’s responbility for the creation of the deed due to the false documents provided by the parties, and the legal protection for the good-faith buyer in the cancellation of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) deed by conducting a case study on the South Jakarta District Court Decision Number 782/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel. To address the issue, a doctrinal research method with an explanatory research type was used. The research results show that the legal consequence of the PPJB deed in this case is null and void by law because there are elements of fraud in the documents made by the parties to create the PPJB deed, and the deed does not meet the objective or subjective valid contract requirements as regulated in Article 1320 of the Civil Code. The Notary who made the PPJB deed cannot be held administratively, civilly, or criminally liable because there is No. evidence of a violation of any regulation, and the creatin of the PPJB deed has followed the deed- making procedures, and meet the requirements for validation. A good-faith buyer in this case must receive legal protection in a repressive manner, which can be done by being compensated by the fake seller for the money paid during the transaction, being able to file a civil lawsuit agints the unlawful act in court, and a criminal lawsuit for the document fraud committde by the fake seller to obtain compensation for both material and immaterial damages as determined by the judge."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai akibat hukum pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 103/2013 oleh pegawai kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pembeli terkait Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 70/Pid.B/2018/PN.Rkb. PPAT dalam jabatannya berwenang membuat akta autentik, dengan harus membacakan akta jual beli yang dibuat tersebut kepada para pihak yang terkait/berkepentingan dan menjelaskan isi akta tersebut. Longgarnya pengawasan terhadap pembuatan akta jual beli dalam lingkup pekerjaan PPAT mengakibatkan kerugian oleh beberapa pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah mengenai pembatalan Akta Jual Beli Nomor 103/2013 yang diajukan oleh penjual di pengadilan negeri setempat terhadap pemalsuan yang dilakukan oleh pegawai PPAT dan pembeli kepada PPAT yang bersangkutan dan pengadilan negeri setempat karena tidak memenuhi syarat formil dan materil dalam pembuatan aktanya; dan pertanggungjawaban PPAT terhadap akibat yang ditimbulkan karena pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 103/2013 karena tidak dibuat oleh dan di hadapannya sebagaimana diatur dalam peraturan jabatannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Hasil analisis adalah pembatalan akta jual beli yang dilakukan melalui pengadilan negeri karena pemalsuan akta jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan pegawai kantor PPAT, tanggung jawab PPAT terhadap pemalsuan akta jual beli yang dilakukan adalah sepanjang melaksanakan jabatannya. PPAT sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan, sebaiknya berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, memeriksa dokumen, akta yang dibuat dan terhadap karyawan.

---

ABSTRACTThis study discusses the legal consequences of forgery the Deed of Purchase Number 103/2013 by office employee of Land Deed Official and buyer related to Rangkasbitung District Court Decision Number 70/Pid.B/2018/PN.Rkb. Land Deed Official in his position is authorized to make authentic deeds, by having to read the deeds of sale and purchase made to the parties concerned / interested parties and explain the contents of the deeds. Loosening of supervision over the making of sale and purchase deeds within the scope of Land Deed Official's work resulted in losses by several parties. The problem raised in the research is the cancellation of the Purchase Deed Number 103/2013 submitted by the seller in the local district court for counterfeiting carried out by office employee of Land Deed Official and buyer to the relevant Land Deed Official and local district court because it did not meet the formal and material requirements in the making deed; and the accountability of Land Deed Official for the consequences caused by falsification of the Sale and Purchase Act Number 103/2013 because it was not made by and before him as stipulated in his position regulations. To answer the problem used normative juridical research methods with analytical descriptive. The result of the analysis is that the sale and purchase deed is not authentic because it does not fulfill the formal and material requirements for making the deed. Land Deed Officials as a public official who has the authority, should be careful in carrying out his position, checking documents, deeds made and against employees."

"Penelitian ini membahas mengenai kekuatan pembuktian Akta Jual Beli yang berisikan pemalsuan data dan pemalsuan tanda tangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan PPAT dan Kode Etik PPAT. PPAT bertugas untuk membuat suatu akta autentik, salah satu contohnya adalah akta jual beli. Akta autentik merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian paling sempurna. Apabila dalam pembuatan akta mengalami pelanggaran dalam pembuatan akta, hal tersebut dapat mengakibatkan tidak sahnya syarat suatu akta dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna atau akta menjadi cacat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan pembuktian akta jual beli yang berisikan pemalsuan data dan pemalsuan tanda tangan serta akibat hukum terhadap PPAT yang membuat akta jual beli tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku/Kode Etik PPAT. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan bahan data primer, bahan data sekunder dan data tersier berupa peraturan-peraturan, literatur dan buku kepustakaan. Hasil penelitian kekuatan pembuktian dari akta jual beli yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah akta batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum dari PPAT yang melanggar seharusnya diberhentikan secara tidak terhormati karena telah beberapa kali membuat akta Autentik tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta terdapat pelanggaran terhadap kaedah moral dan etika dengan adanya pelanggaran kode etik.

---

This study discusses the strength of the proof of the Sale and Purchase Deed which contains falsification of data and forgery of signatures that are not in accordance with the provisions of the PPAT Legislation and the PPAT Code of Ethics. PPAT is tasked with making an authentic deed, one example of which is a deed of sale and purchase. An authentic deed is a deed that has the most perfect proof of power. If in the making of the deed there is a violation in the making of the deed, this can result in the invalidity of the terms of a deed and it does not have perfect proof power or the deed becomes defective. The problems raised in this study are regarding the strength of proof of the sale and purchase deed which contains falsification of data and forgery of signatures as well as the legal consequences of PPAT which make the deed of sale and purchase not based on applicable laws and regulations/PPAT Code of Ethics. To answer these problems, a juridical-normative research method is used with library research which is primary data material, secondary data material and tertiary data in the form of regulations, literature and library books. The results of the research on the strength of evidence from the deed of sale and purchase made that are not in accordance with applicable regulations are the deed null and void and are considered to have never existed. The legal consequences of violating PPATs should be dishonorably dismissed because they have several times made authentic deeds that are not in accordance with applicable regulations and there are violations of moral and ethical rules with violations of the code of ethics."

"Praktik yang sedang marak terjadi adalah kehadiran penghadap palsu yang didukung dengan dokumen palsu sebagai dasar pembuatan akta autentik. Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel., di mana dalam putusan tersebut Notaris memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus terkait penghadap palsu dan dokumen palsu untuk pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik seringkali diduga turut berperan atas praktik pembuatan akta dengan kepalsuan tersebut yang dilakukan secara bersama-sama dengan penghadap palsu dan/atau pihak yang melakukan kejahatan. Kepalsuan yang dituangkan dalam akta autentik menimbulkan permasalahan terhadap akibat hukum dari Akta Notaris yang ditandatangani oleh penghadap palsu dan berdasarkan keterangan palsu penghadap serta tanggung jawab Notaris terhadap Akta Notaris yang dibuatnya dengan penghadap palsu beserta dengan keterangan palsu penghadap. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan analisis kualitatif yang dilakukan secara preskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa akta Notaris tersebut adalah batal demi hukum karena dibuat oleh penghadap palsu dan berdasarkan dokumen palsu untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sementara tanggung jawab Notaris yang terbukti melanggar atau merugikan pihak lain atas akta yang dibuatnya, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, perdata, administratif, maupun kode etik profesi. Untuk meminimalisasi kekeliruan atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh Notaris khususnya dengan kehadiran penghadap palsu dan dokumen palsu dalam pembuatan akta, Notaris harus beritikad baik yang tercermin dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

The practice that is currently happening is the presence of fake appearers who are supported by fake documents as the basis for making an authentic deed. This study raises cases that occurred as stated in the District Court Decision Number 371/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel., in which the Notary gave testimony as a witness in cases related to false appearers and false documents for making a deed of agreement. sale and purchase engagement. Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds are often suspected of having played a role in the practice of making such fake deeds which are carried out together with false witnesses and/or parties who commit crimes. The falsity set forth in the authentic deed creates problems with the legal consequences of the Notary Deed signed by the false appearer and based on the false statement of the appellant and the Notary's responsibility for the Notary Deed he made with the false appearer along with the false statement of the appearer. The two problems were analyzed using juridical-normative research methods with a qualitative analysis approach that was carried out prescriptively. From the results of the study, it was found that the Notary deed was null and void because it was made by a fake appearer and based on a fake document to carry out a legal action. Meanwhile, the responsibility of a Notary who is proven to have violated or harmed other parties for the deed he made, can be held accountable for criminal, civil, administrative, or professional code of ethics. In order to minimize errors or violations that may be committed by a Notary, especially with the presence of fake appearers and fake documents in the making of the deed, the Notary must have good intentions which are reflected by referring to the provisions of the applicable laws and regulations."

"Kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang telah diatur pada Pasal 22D UUDNRI 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (UU MD3 2009) menempatkan kedudukan DPD tidak setara dengan Presiden atau DPR dalam hal pembentukan undang-undang. Lahirnya, putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 telah merubah kedudukan dan kewenangan DPD dalam hal pembentukan undang-undang yaitu dengan merumuskan bahwa DPD ikut terlibat sejak tahap pengajuan undang-undang sampai dengan sebelum diambil persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden. Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3 2014) yang tidak didasarkan pada putusan Makamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan DPD dalam proses pembentukan undang-undang. Sehingga, diajukannya pengujian formil dan materiil atas UU MD3 2014 yang kemudian melahirkan putusan MK nomor 79/PUU-XII/2014, membuktikan bahwa UU MD3 2014 tidak dibentuk berdasarkan arahan dari putusan MK nomor 92/PUU-X/2012 karena mengatur kembali hal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK pada Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. Terlebih lagi, terdapat beberapa aturan lainnya pada UU MD3 2014 yang bertentangan dengan putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 yang seharusnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK pada Putusan MK nomor 79/PUU-XII/2014.

 

Kata Kunci: Kewenangan DPD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi

---

DPD authority in the formation of legislation have been regulated in Article 22D UUDNRI 1945, Act No. 27 of 2009 and Act No. 17 of 2014. Act No. 27 of 2009 (Act MD3 2009) locates the position of DPD is not equivalent to the President or the DPR in the formation of legislation. The Constitutional Court decision No. 92 / PUU-X / 2012 has changed his position and authority of the DPD in the formation of the legislation is to formulate that DPD is involved since the submission stage of the legislation before it is taken up by mutual agreement by the Parliament and the President. Formation of Law No. 17 of 2014 (Act MD3 2014) that are not based on the decision of the Constitutional Court Number 92 / PUU-X / 2012 resulted in obscurity authority of the DPD in the formation of legislation. Thus, the filing of formal review and substantive review of the Act MD3 2014 which gave birth to the decision of the Court number 79 / PUU-XII / 2014, proving that the Act MD3 2014 are not formed under the direction of the Constitutional Court decision number 92 / PUU-X / 2012 as set back the has been declared unconstitutional by the Constitutional Court in Constitutional Court Decision No. 92 / PUU-X / 2012. Moreover, there are several other rules on MD3 Act 2014 contrary to the decision of the Constitutional Court Number 92 / PUU-X / 2012 that should have been declared unconstitutional by the Constitutional Court conditional on Court Decision number 79 / PUU-XII / 2014."

"Lembaga notaris merupakan lembaga kemasyarakatan yang pada mulanya dikenal sebagai Notariat. Lembaga tersebut timbul karena kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti yang ada untuk hukum keperdataan yang terjadi diantara masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya Notaris wajib untuk mengikuti pedoman yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan jabatannya. Notaris dalam menjalankan kewenangannya seharusnya tidak boleh merugikan para pihak yang berkepentingan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan kewenangan dan posisinya juga seharusnya wajib bersikap adil kepada seluruh pihak yang berhubungan, serta tidak berpihak kepada salah satu pihak dalam pembuatan akta. Akta Autentik hadir sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum terkait suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan. Akta Autentik berfungsi sebagai alat bukti dalam bentuk tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi sengketa antara para pihak dikemudian harinya. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas ketidakhadiran para pihak dalam pembuatan akta jual beli ini, dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada Notaris/PPAT yang membuat akta didasarkan pada data yang diduga palsu (tidak sesuai fakta) dari penghadap yang tidak beritikad baik. Oleh sebab itu, dalam memangku tugas dan kewenangannya, notaris dituntut untuk bisa profesional, yaitu memangku tugas dan jabatannya untuk bisa selalu mengutamakan setiap perbuatannya dalam membuat akta dengan berintikan Kode Etik dan determinasi perundang-undangan yang berlaku, dapat dipercaya, amanah dan bekerja dengan sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP) dari melancarkan pekerjaan, mempraktikkan serta memanifestasikan hasil yang akurat. Selain itu notaris memiliki kewajiban untuk meneruskan penataran hukum kepada para pihak yang telah datang kepadanya.

---

The notary institution is a social institution which was originally known as the Notary. This institution arose because of the community's need for existing evidence for civil law that occurred among the community. In carrying out its authority, the Notary is obliged to follow the guidelines stipulated in Law Number 30 of 2004 jo. Law Number 2 of 2014 Concerning the Position of Notary (UUJN), in order to avoid abuse of authority in carrying out his position. Notaries in carrying out their authority should not harm the interested parties. This aims to provide legal protection to all interested parties in making a deed. Notaries in carrying out their authority and position should also be obliged to be fair to all related parties, and not to side with one of the parties in making a deed. Authentic Deed exists as a tool to guarantee legal certainty regarding a situation, event, or legal action carried out by interested parties. Authentic deed serves as evidence in written form which can be accounted for in the event of a dispute between the parties in the future. This research was conducted by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials. This study aims to find out and analyze the legal consequences for the absence of the parties in making this sale and purchase deed, and to find out and analyze the legal protection for a Notary/PPAT who makes a deed based on allegedly fake data (not in accordance with facts) from appearers who do not in good faith. Therefore, in carrying out their duties and authorities, notaries are required to be professional, that is, to assume their duties and positions to be able to always prioritize their every action in making deeds with the core of the Code of Ethics and statutory determinations that apply, can be trusted, trustworthy and work in accordance Standard Operating Procedures (SOP) for smoothing work, practicing and manifesting accurate results. In addition, the notary has an obligation to continue legal education to the parties who have come to him."

"PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah, salah satunya ialah Akta Hibah. Hibah ialah perjanjian sepihak dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain. Dalam pelaksanaannya, hibah harus memenuhi syarat objektif maupun subjektif. Tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan suatu perbuatan hukum menjadi batal demi hukum seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Blb yang mana hakim menyatakan batal demi hukum akta hibah yang dibuat berdasarkan identitas palsu. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan akta hibah berdasarkan identitas palsu, 2. akibat hukum pembatalan akta hibah, 3. implementasi asas itikad baik atas peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan negeri bale bandung Nomor 195/Pdt.G/PN Blb. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah PPAT tidak bertanggung jawab atas pembuatan akta hibah yang memuat identitas palsu sebab PPAT hanya bertanggung jawab atas kebenaran formiil, 2. Akta hibah yang memuat identitas palsu tidak memenuhi syarat objektif sehingga batal demi hukum, maka hibah hibah tersebut dianggap tidak pernah ada, 3. YK dalam kasus posisi tersebut tidak mengimplementasikan asas itikad baik sedangkan DW selaku pembeli atas tanah objek hibah dapat dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu seharusnya PPAT dalam menjalankan tugasnya mengedepankan asas kehati-hatian dan setiap individu harus mengimplementasikan asas itikad baik atas setiap perbuatan hukum.

---

PPAT is a public official authorized to make authentic deeds regarding land rights, one of which is the Grant Deed. A grant is a one-sided agreement in which the first party will hand over an object because of their kindness to another party. In its implementation, grants must meet both objective and subjective requirements. The non-fulfillment of material conditions causes a legal action to be null and void, as in the Bale Bandung District Court Decision Number 195/Pdt.G/2020/PN Blb, in which the judge declared null and void the grant deed made based on a false identity. The problems raised in this study are 1. PPAT's responsibility for creating a grant deed based on a false identity, 2. the legal consequences of canceling the grant deed, 3. implementation of the principle of good faith on the transfer of land rights based on the decision of the Bale Bandung District Court Number 195/ Pdt.G/PN Blb. A normative juridical legal research method with an explanatory type of research was used to answer these problems. The analysis results are that PPAT was not responsible for making a grant deed containing a false identity because PPAT was only responsible for the formal truth, 2. The grant deed containing a false identity did not meet the objective requirements, so it was null and void, then the grant was considered to have never existed, 3. In the case of the position, YK did not implement the principle of good faith, while DW, as the buyer of the land object of the grant, can be declared a buyer in good faith. The advice that can be given is that PPAT should prioritize the principle of prudence in carrying out its duties, and each individual must implement the principle of good faith for every legal act."

"Tesis ini membahas kajian mengenai penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) yang menjadi dasar dalam pembuatan suatu akta autentik di hadapan Notaris berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta pengosongan. Pembuatan akta dihadapan Notaris haruslah dilakukan dengan itikad yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya suatu akta Notaris adalah cacat kehendak. Ajaran baru mengenai cacat kehendak yang sudah mulai diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia namun belum diatur dalam hukum positif Indonesia adalah penyalahgunaan keadaan. Keadaan lemah ekonomi salah satu pihak dalam perkara ini menjadi hal yang penting karena mempengaruhi kebebasan berkehendak dalam menyatakan sepakat pada saat pembuatan akta autentik di hadapan Notaris, sehingga menyebabkan terganggunya bergaining position atau posisi seimbang antara para pihak dan adanya cacat kehendak. Penulisan ini membahas mengenai keabsahan akta dan peranan serta tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta yang didasari oleh adanya penyalahgunaan keadaan.Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, dan tipologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini, meskipun dalam memutus perkara Hakim tidak menyatakan adanya penyalahgunaan keadaan, namun fakta-fakta hukum di persidangan telah menggambarkan adanya penyalahgunaan keadaan ekonomi oleh tergugat I terhadap para penggugat. Akta pengikatan jual beli dan akta pengosongan tersebut dapat dimintakan pembatalan akibat adanya cacat kehendak. Notaris memiliki peranan pada saat pembuatan akta untuk selalu tunduk pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris diantaranya memegang prinsip kehati-hatian dan tidak berpihak dalam pembuatan akta. Terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran, dalam hal ini tidak hati-hati dalam menilai itikad pembuatan akta juga dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata berupa ganti kerugian, dan tanggung jawab secara administrasi berupa pemberian teguran lisan maupun tulisan.

---

The making of a deed in the presence of Notary must be done based on good faith in accordance with the laws and regulations. One reason that may cause the annulment of the Notary Deed is defective will. The New doctrine of defective will that have been adopted in Indonesia Judicial system but not yet regulated in Indonesia's law are the abuse of circumstances. The weak economic condition of one party in this case becomes important because it may gives an affect to the freedom of speech in declaring a will and gives affect to the bergaining position in the making of a deed. This tesis discuss about validity of a deed and the role and the legal liability of Notary in the making of a deed based on abuse of circumstances.The research method used is normative juridical research, and the typology of the research used in this writing is analytical descriptive research. From these result, although in this case the judges did not declare about abuse of circumstances, but the legal facts in the trial have described the abuse of circumstances in economic condition. The deed of sale and purchase binding can be requested to be canceled due to the detective will. Notary has a role in the making of the deed by always do their job based on law and regulation. Against a Notary, in this case who not careful in judging the faith of the deed can also be asked for civil responsibilities in the form of amends, and the administrative responsibilities such as verbal reprimand or written reprimand."

"Notaris dan pejabat pembuat akta tanah PPAT selain menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi, norma-norma yang ada, dan menggunakan asas praduga sah dalam pembuatan akta, pada umumnya juga mencantumkan klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap untuk lebih melindungi dirinya dari gugatan para penghadap atau para pihak yang berkepentingan atas pertanggungjawaban terhadap akibat hukum adanya para penghadap atau pihak palsu. Adapun pokok permasalahan yang diangkat yaitu bagaimanakah kedudukan hukum notaris dan PPAT dalam pembuatan akta autentik dikaitkan dengan penerapan asas praduga sah, bagaimanakah keabsahan klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap notaris dan PPAT dengan adanya klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik. Tujuan penelitian tesis ini yaitu untuk menambah pengetahuan serta wawasan baru bagi penulis maupun pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap notaris dan PPAT dengan adanya klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan Penulis adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: pertama, kedudukan hukum notaris dan PPAT dalam pembuatan akta autentik dikaitkan dengan penerapan asas praduga sah adalah bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut; kedua, keabsahan klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik adalah sah sehingga tidak perlu diragukan lagi; ketiga, perlindungan hukum terhadap notaris dan PPAT dengan adanya klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik adalah suatu bentuk perlindungan tambahan yang sengaja dibuat dan dicantumkan oleh notaris dan PPAT untuk lebih melindungi para pihak dan para saksi, terlebih lagi notaris dan PPAT.

---

Public notary and land deed official in addition to run his her function accordance with the provisions of the legislation, the code of professional conduct, the existing norms, and using the principle of presumption of legitimate in deed, in general also add standard clauses about the truth identity of the clients to protect himself herself from the clients or the interested parties rsquo lawsuit for the accountability to the legal consequences of the fake clients or parties. The principle issues that have been raised are how is the legal standing for public notary and land deed official in making authentic deed related to the principle of presumption of legitimate, how is the validity of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed, and how is the legal protection for public notary and land deed official with the existence of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed.

The purpose of this thesis research is to increase knowledge and new insight for the Writer as well as the readers about legal protection for public notary and land deed official with the exsistence of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed. This research uses normative juridical research method, with descriptive study type. The type of data that used by the Writer is secondary data that contained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The Writer uses analytical methods of qualitative data that analyzed in deductive.

The conclusion of this research are first, the legal standing for public notary and land deed official in making authentic deed related to the principle of presumption of legitimate is not the party to the agreement second, the validity of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed is valid so that no need to be doubt third, the legal protection for public notary and land deed official with the existence of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed is a form of additional protection that purposely made and add by public notary and land deed official to further protect the parties and witnesses, especially for public notary and land deed official."

"Tesis ini membahas mengenai Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dapat dianggap cacat hukum serta tanggung jawab hukum notaris atas pembuatan Akta Surat Kuasa Membebankan hak tanggungan yang dibatalkan oleh Pengadilan akibat cacat hukum. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma tertulis. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dapat menjadi cacat hukum apabila syarat-syarat perjanjian seperti syarat kewenangan bertindak tidak terpenuhi. Dalam kasus yang diteliti, tidak adanya persetujuan ahli waris dari objek tanah yang statusnya merupakan boedel waris yang dijadikan dasar atas pembuatan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan termasuk salah satu contoh tidak terpenuhinya syarat kewenangan bertindak. Berkaitan dengan tanggung jawab notaris, selama notaris telah menjalankan jabatannya dengan baik dan telah melakukan prosedur pembuatan akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban tersebut apabila akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum disebabkan oleh kesalahan klien dalam menyampaikan keterangan atau dokumen, karena pada dasarnya notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal.

---

This thesis is about power of attorney to encumber security right deed akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan deemed to have a legal defect, and also about the responsibility of the notary againts the power of attorney to encumber security right deed which is cancelled by the court due to such a legal defect. This study uses a normative legal research method, by researching library materials or secondary data related to law and any form of written legal norms. The result of this research concludes that the power of attorney to encumber security right deed can be considered as having a legal defect if the terms of the agreement, such as the authority to act, is not fulfilled.

Regarding to the case discussed in this thesis , the absence of approval from the heirs of the land, which are the inheritance of the object, is one example that the authority to act is not fulfilled. In relation to the responsibility of the notary, as long as a notary has done his or her role properly, and has performed or executed a correct procedure in making the deed, which comply with the law and regulations, a notary can not be deemed responsible if the legal defect of the deed is caused by the other parties mistake in providing accurate information or documents, because a notary in preparing a deed is basically based only on the documents that he or she receive and the formal validity of the documents."