Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja (PBK) berdasarkan standar indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada Satker X Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data terkait komponen penilaian dari 8 (delapan) indikator IKPA yang tidak terpenuhi dengan maksimal. Setelah itu, peneliti menganalisis penyebab dari tidak maksimalnya pelaksanaan anggaran pada komponen terkait dengan melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber. Hasil penelitian menunjukkan ada inkonsistensi dalam penerapan PBK dilihat dari aspek kualitas perencanaan anggaran. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran belum optimal namun capaian serapan anggaran mampu mencapai seluruh output yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja Eselon I Satker X, yang artinya pemanfaatan anggaran sudah baik dan penerapan PBK Satker X BKKBN di tahun 2023 sudah efisien. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran sudah mencapai nilai optimal namun dengan capaian outcome yang belum optimal, penerapan PBK pada Satker X BKKBN di tahun 2023 dinilai belum efektif. Penelitian juga memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pencapaian nilai IKPA pada Satker X BKKBN.

---

This study aims to analyze the implementation of performance-based budgeting (PBK) based on Budget Implementation Performance Indicator Assessment (IKPA) Standards of Satker X BKKBN. Evaluation is carried out by collecting data related to the assessment components of the 8 (eight) IKPA indicators that were not met optimally. Then, this study analyzed the causes by conducting in-depth interviews with respondents. The results of the research show that there are inconsistencies in the implementation of PBK if it is seen from the aspect of budget planning quality. The aspect of budget implementation quality is not yet optimal but the achievement of budget absorption is able to achieve all the outputs that have been determined in the Strategic Plan (Renstra) of Satker X Echelon I Working Unit, which means that budget utilization is good and the implementation of PBK in Satker X BKKBN in 2023 is efficient. The aspect of budget implementation quality result has reached optimal value, but with the achievement of outcomes that are not yet optimal, the implementation of PBK in Satker X BKKBN in 2023 is considered not yet effective. This research also provides several recommendations to increase the achievement of IKPA scores in Satker X BKKBN. "

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survey yang menggunakan teknik non probability sampling dan pengambilan sample secara accidental pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat sehingga responden yang diperoleh adalah 53 orang. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan teknik kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap seorang responden. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori mengenai kinerja, manajemen kinerja dan penilaian kinerja. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja dari pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat adalah baik.

---

This Paper aims to describe the employee performance at National Population and Famiy Planning Board. This study used quantitative approach with survey method that used proportional random sampling technique to permanent employees of Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, which held 53 employees. This Paper Also use qualitative approach with interviewing a respondent. The researcher use the theory of performance, performance management, and performance appraisal. The result showed employee performance at National Population and Famiy Planning Board had a good performance."

"Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu instansi di Indonesia yang mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional penyuluh. Sejak Undang Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, maka Pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan BKKBN diamanatkan sebagai instansi pembina dan pengelola PKB. Sebagai Instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi, BKKBN telah menerapkan standar kinerja yang bisa diukur dan menerima tunjangan kinerja bagi pegawainya. Setelah PKB dan PLKB bergabung otomatis mereka juga mendapatkan hak yang sama menerima tunangan kinerja. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk bisa memantau dan mengukur kinerja PKB dan PLKB yang bertugas di lini lapangan. BKKBN mengembangan suatu aplikasi berbasis smartphone online bernama E-Visum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan sebuah perubahan sistem terbaru untuk mengukur kinerja Penyuluh Keluarga Berencana. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan dan penerapan aplikasi E-Visum telah perjalan dengan baik namun belum optimal. Dalam prakteknya aplikasi E-Visum masih dapat dimanipulasi, sistem pengawasan yang diharapkan dapat memantau kinerja dengan baik belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terkendala staf di BKKBN tingkat pusat dan provinsi yang terbatas serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Keluarga Berencana (KB) ditingkat Kabupaten/Kota yang masih di bawah Pemerintah Daerah. Kondisi PKB yang rata-rata sudah berusia senja juga menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian smartphone.

---

The National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is one of the agencies in Indonesia that has a State Civil Apparatus (ASN) with a functional position of extension. Since Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government was published, the Management of Family Planning Extension (PKB) and Family Planning Field Officers (PLKB) was the authority of the Central Government and BKKBN mandated as an agency for the management and management of PKB. As an Agency that has carried out bureaucratic reform, BKKBN has implemented performance standards that can be measured and receive performance benefits for its employees. After the PKB and PLKB join automatically they also get the same right to receive the performance fiance. Therefore a tool is needed to be able to monitor and measure the performance of PKB and PLKB in charge in the field. BKKBN developed an online smartphone-based application called E-Visum.

This study aims to determine the extent of the implementation and implementation of a recent system change to measure the performance of family planning instructors. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling.

The results of the study found that the implementation and application of the E-Visum application had gone well but was not optimal. In practice, the E-Visum application can still be manipulated, the monitoring system which is expected to monitor performance well has not been able to be implemented maximally because of constraints on limited staff at the central and provincial BKKBN as well as Regional Organizations (OPD) and Families Planning (KB) at the Regency / City level which is still under the Regional Government. PKB conditions which on average are already old at night also cause difficulties in the operation of smartphones."

"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme koordinasi antara BKKBN Pusat dengan kantor perwakilannya di provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengambilan keputusan penyusunan strategi komunikasi untuk program pendewasaan usia perkawinan. Kemudian, skripsi ini juga mendeskripsikan peran hubungan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa model koordinasi pusat-provinsi adalah two-way symmetrical. Sedangkan, peran hubungan masyarakat masih minim, yaitu hanya sebagai disemminator. Padahal, hubungan masyarakat dapat mengoptimalkan perannya dalam pengambilan keputusan untuk strategi komunikasi pendewasaan usia perkawinan yang belum efektif, karena menghadapi ketidaksesuaian antara masalah dengan solusi strategi komunikasi; serta belum optimalnya pemanfaatan riset.

---

This research is about the coordination mechanisms between BKKBN offices at central level and West Nusa Tenggara province on making decisions on communication strategy for Increasing the Age of First Marriage Program Combating Early Marriage Program and seeking for the role of public relations in that decision making. This qualitative research is using case study strategy to describe the topic. Results show that the central provincial coordination forms a two way asymmetrical model. While public relations unit rsquo s role is limited to only disseminator role.The role should have been extended to help the ineffective communication strategy caused by problem solution mismatches and lacking of research utilization."

"Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan suatu produk reformasi pada sistem penganggaran di Indonesia. Reformasi ini terlaksana semenjak diberlakukannya paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara. Kementerian Luar Negeri, sebagai salah satu Kementerian, juga menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Dikarenakan keunikannya, sistem pelaksanaan anggaran di Kementerian Luar Negeri, khususnya Perwakilan RI di luar negeri, menjadi hal yang cukup kompleks karena waktu dan jarak yang harus ditempuh dalam pertanggungjawabannya. Dalam skripsi ini, akan diketahui mengenai pelaksanaan anggaran pada Perwakilan RI di Australia. Hasil penelitian menyarankan agar Perwakilan RI di Australia mempertahankan kinerja sesuai prosedur demi kelancaran pelaksanaan anggarannya.

---

Performance-Based Budgeting is a product of budgeting system reformation in Indonesia. This reformation implemented since the enactment of the financial management?s regulations. Ministry of Foreign Affairs, as one of the Ministry in Indonesia, also implementing performance-based budgeting. Because of its uniqueness, budget execution system at the Ministry of Foreign Affairs, in particular RI Representatives abroad, be quite complex due to the time and distance that must be taken in to account. In this thesis, will be known about the implementation of the budget in the Representatives of Indonesia in Australia. The results suggested that the representatives of Indonesia in Australia to maintain the performance of appropriate procedures for expeditious implementation of the budget."

"Penelitian ini menjelaskan proses adaptasi strukturasi humas pemerintah di Indonesia dalam penerapan humas digital. Teori yang digunakan adalah Adaptive Structuration Theory AST untuk menjelaskan proses produksi dan reproduksi struktur sosial baru dalam penerapan humas digital di organisasi birokrasi. Penelitian menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif, dan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para agen humas pemerintah menerima secara positif penerapan humas digital sebagai tuntutan tugas dan lingkungannya. Adaptasi yang dilakukan melibatkan struktur sosial lain yang mempunyai dimensi: tugas, lingkungan organisasi, gaya kepemimpinan, pengetahuan dan pengalaman, kepercayaan terhadap kemampuan agen lainnya, kesenjangan generasi dan outputs. Para agen mengapropriasi struktur humas digital secara unfaithfull karena keterbatasan seperti anggaran yang kurang, terbatasnya jam kerja, infrastruktur yang tidak memadai, dan kualitas serta kuantitas SDM yang kurang. Sehingga agen melakukan penyesuaian agar penerapan humas digital dapat berjalan sebagaimana mestinya. Interaksi agen menghasilkan struktur sosial baru yang diproduksi dan direproduksi menjadi pedoman para agen dalam melakukan tindakan. Struktur baru tersebut yaitu 1 pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan humas digital, 2 pengunggahan konten dalam humas digital dilakukan secara kondisional sesuai penugasan peliputan, 3 penggunaan perangkat digital milik para agen dan direktorat lain yang memiliki anggaran lebih besar, 4 menjemput bola ke direktorat terkait dalam hal penyediaan konten publikasi, dan 5 para agen senantiasa belajar sendiri dengan memperhatikan cara kerja pihak ketiga dalam pengelolaan konten yang menarik.

---

The focus of this study is about structuration adaptation of government public relations in Indonesia in digital public relations implementation. This study is interpretive paradigm, qualitative, case study methode, and uses Adaptative Structuration Theory AST to describe the process of production and reproduction of new social structure in digital public relations implementation. The result showed that Government Public Relations GPR accepted the implementation of digital public relations positively as a task and environment demands. Agent rsquo s adaptation involved other social structures that have dimensions task, organizational environment, style of leadership, knowledge and experience, perception of other rsquo s knowledge, agreement of appropriation, gap generation, and the outputs. The government public relations reflected the structure of digital public relations with unfaithfull appropriation because many limitations from the institution such as less budget, limited working hours, inadequate infrastructure, lack of quality and quantity of human resources. So that they adjusted rules, resources and other social structures to make digital PR works as it should. That interaction forms new social structure that produced and reproduced as agents rsquo s guidence to make actions. The new social structures are 1 third party engagement in digital public relations implemenation, 2 upload digital contents conditionally, 3 use agents rsquo s private digital devices and other divisions that have bigger financial support, 4 contact other divions directly to support publication contents, and 5 agents always learning by observing the digital content management by that third party."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterlibatan penyusunan anggaran berbasis kinerja, efektivitas reviu anggaran berbasis kinerja dan tingkat realisasi anggaran terhadap kepuasan kerja. Penelitian ini dilakukan terhadap bagian Administrasi di Kantor Pusat OJK yang terdiri atas 33 satuan kerja, dengan membagikan kuesioner yang dibagikan secara langsung sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis data dalam penelitian ini yang digunakan untuk menguji hipotesisnya adalah regresi berganda.Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini membuktikan bahwa keterlibatan penyusun anggaran dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja dan tingkat realisasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Namun, efektivitas reviu penyusunan anggaran berbasis kinerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Seluruhnya ditunjukkan oleh hasil signifikansi yang nilainya lebih kecil dari 0,05.

---

ABSTRACTThis research purposes to analyze the effect of the involvement of performance-based budgeting, the effectiveness of review of performance-based budgeting, and budget realization rate on job satisfaction. This research was conducted on the Administrative Division at the OJK Head Office which consist of 33 units of work, by distributing the questionnaires directly as a method of data collection. Analysis data in this research that has been used to answer the research hypothesis is multiple regression.Based on the analysis, this research proves that the effect of the involvement of performance-based budgeting and budget realization rate is positive and significant. However, the effect of effectiveness of review of performance-based budgeting is negative and significance. All result is shown by significance value that is smaller than 0,05."

"Kemiskinan di negara terbelakang dicirikan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di Indonesia, peran pemerintah dalam bidang kependudukan diserahkan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah satu program BKKBN adalah Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS). Sejak tahun 2010 hingga 2013 terjadi penurunan jumlah kelompok UPPKS. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti memfokuskan pada menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan maupun ancaman. Tujuan penelitian adalah untuk pengoptimalan pencapaian program UPPKS. Hasil analisis metode SWOT menunjukkan bahwa strategi terbaik berasal dari faktor kekuatan dan peluang (SO). Alternatif strategi tersebut diolah dengan metode AHP sehingga ditemukan strategi prioritas yaitu memanfaatkan penggunaan website terintegrasi untuk menarik minat kerjasama sebagai bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi.

---

Poverty in underdeveloped countries are characterized by high population growth. In Indonesia, the government's role in population to be submitted to the National Population and Family Planning Board (BKKBN). One of the program BKKBN?s is to Increase Revenue Family Welfare (UPPKS). From 2010 to 2013, decrease in the number of groups UPPKS. Based on these problems, researchers focus on the identified factors strengths, weaknesses, opportunities and threats. The purpose of the study is to optimization program of achievement UPPKS. The results of analysis method SWOT showed that the best strategy is derived from the strengths and opportunities (SO) factor. Alternative strategies with AHP to finded strategy is utilizing the integrated use of the website to attract cooperation as a form of technological development and utilization of information."

"Studi kasus ini bertujuan untuk memahami penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Materi studi kasus ini terdiri dari proses-proses penganggaran termasuk perencanaan, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Disamping itu studi kasus ini juga menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran. Oleh karena merupakan penelitian kualitatif, data diperoleh dengan setting alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan paradikma diskriptif. Setelah dilakukan analisa seluruh data, informasi dan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa dalam praktek penyusunan anggaran masih banyak ditemukan gejala penggunaan pendekatan traditional budget atau line item, terutama dalam perencanaan anggaran. Selain itu, terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja antara lain (1) kurangnya pengetahuan, pemahaman dan juga motivasi dari para pegawai untuk menerapkan anggaran kinerja secara optimal; (2) tidak adanya sistem pengukuran kinerja terhadap outcome yang dihasilkan.

---

This study aims to understand the implementation of Performance Based Budgeting at Local Government of North Jakarta. The subjects of this study report consist of budgeting process included planning, implementation, performance measurement and evaluation, and reporting. Besides, this study also describes problems in budgeting process.

Because of qualitative research, data was set by natural condition. The technique of collecting data was done by observation, interview and documentation study. The result of data collection was analyzed by using qualitative methods that developed based on descriptive paradigm.

After to analyze data information and observe in the spot, the result of this research are found traditional budgeting approach or line item budgeting, especially at the budgeting-planning. There are found many problem in performance budgeting implementation such as (1) official knowing, comprehension and motivation to practice performance budgeting are low and; (2) performance measurement of outcomes are nothing."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaporan akuntabilitas kinerjadan anggaran berbasis kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja pada BadanPengatur Hilir Migas (BPH Migas). Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Hasil daripenelitian ini, pertama menemukan bahwa BPH Migas sudah melaksanakansistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan Surat Keputusan Lembaga AdministrasiNegara (SK LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan PedomanPenyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. BPH Migastelah melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja dalam tahapan perencanaanstratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan laporan akuntabilitaskinerja meskipun masih perlu perbaikan untuk mencapai hasil yang baik. Hasilpenelitian yang kedua menemukan bahwa BPH Migas belum menyusun anggaranberbasis kinerja dengan baik karena untuk target indikator dalam RENSTRAbelum sepenuhnya didukung dengan kegiatan dalam RKA-KL, sehingga belumterjadi kesinambungan antara dokumen RENSTRA, RENJA-KL, RKA-KL, danTOR, RAB.Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini antara lain (1) agar BPHMigas dapat sepenuhnya menjalankan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, (2)menyempurnakan RENSTRA dengan memasukkan visi, misi, tujuan dankebijakan dalam RENSTRA (3) penyajian sasaran di perencanaan kinerja harussejalan dengan sasaran dalam RENSTRA BPH Migas, (4) pengukuran kinerjahendaknya memakai tabel PKK dan PPS, (5) indikator, alokasi target dananggaran harus konsisten dari dokumen RENSTA, RENJA-KL, RKA-KL (6)kegiatan dalam RKA-KL harus selaras dan ditujukan untuk mendukungpencapaian sasaran dalam RENSTRA BPH Migas.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to determine the reporting of performanceaccountability and performance-based budgeting for Badan Pengatur Hilir Migas(BPH Migas). The methodology in this study is descriptive and case studyresearch. Result of the research, first, BPH Migas had implemented theperformance accountability system accordingly to SK LAN No. 239/IX/6/8/2003about Improving of Government Agencies Guidelines PerformanceAccountability Reporting. The performance accountability system of BPH Migashad gone through 4 stages, such as, strategic planning, performance planning,performance measurements, and accountability performance report. Although,continous improvement toward perfection will still be needed. The second resultrevealed that BPH Migas had not undergone performance-based budgeting toreach the targeted indicator in RENSTRA due to unsupported activity in theRKAKL. Harmonization between RENSTRA’s document, RENJA-KL, RKA-KL,and TOR RAB had not been achieved yet.In result, there are a few things can be gained from this study, such as : (1)BPH Migas should syncronize policies according to SK LAN No.239/IX/6/8/2003 policies; (2) Improve the strategic planning vision, Mission,goals, and policies are strongly adviceded to be put in BPH Migas’s 2010-2014RENSTRA; (3) the performance planning’s objective presentation should be inline with BPH Migas’s 2010-2014 RENSTRA objective; (4) performancemeasurement should use PKK and PPS table; (5) consistency from RENSTRA’s,RENJA-KL’s, and RKA-KL’s documents with indicators, targeted alocation, andbudget is a must; (6) activities in the RKA - KL should be aligned and aimed tosupport the achievement of the Strategic Plan for BPH Migas"