Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan sengketa pertanahan masih marak terjadi, terlebih dengan kasus sengketa pertanahan yang diakibatkan oleh kesalahan administrasi pemetaan, sengketa mengenai tumpang tindihnya suatu hak atas tanah atau biasa dikenal dengan overlapping. Penelitian ini menganalisis mengenai perlindungan hukum para pemegang hak atas tanah yang secara nyata terkait dengan kasus tumpang tindihnya bukti kepemilikan yang mereka miliki serta menelaah tata cara penyelesaian sengketa atas suatu kasus yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, tentunya sengketa pertanahan ini sangat menjadi perhatian dalam Tesis ini, kepemilikan Sertipikat Hak Milik atas tanah harus bisa menjamin perlindungan hukum dan juga kepastian hukum bagi pemiliknya, Kantor Pertanahan merupakan kepanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di setia Kabupaten atau Kota, Kantor Pertanahan diharapkan bisa menjadi Lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa tanah Tumpang Tindih atau Overlapping. Pendaftaran tanah yang sudah semakin tersistematis dengan baik ini diharapkan akan dapat menjadi pijakan para pihak yang memiliki suatu kepastian hukum atas Sertipikat Hak Atas Tanah.

---

Land dispute problems are still rampant, especially with cases of land disputes caused by mapping administrative errors, disputes regarding the overlap of land rights or commonly known as overlapping. This study analyzes the legal protection of land rights holders which is actually related to the case of overlapping evidence of ownership they have and examines the procedures for resolving disputes over a case that occurs at the Tangerang Regency Land Office, of course this land dispute is very concerned in this thesis, ownership of the Certificate of Ownership of land must be able to guarantee legal protection and also legal certainty for the owner, The Land Office is an extension of the National Land Agency which is located in the Regency or City, the Land Office is expected to be an institution that can resolve land disputes with Dual Certificates. Land registration, which has become more and more systematic, is expected to be a foothold for the parties who have legal certainty over the Land Rights Certificate."

"Pemerintah Kabupaten Serang memberikan Hak Guna Bangunan diatas tanah Negara kepada PT. Genta Kumala selaku developer untuk membangun pusat pembelanjaan modern yang terdiri dari sebuah mall dan beberapa ruko di Kota Cilegon. PT. Genta Kumala menjual ruko kepada masyarakat dengan status Hak Guna Bangunan untuk tiap unit ruko. Jangka waktu Hak Guna Bangunan diberikan selama 20 tahun, dan hak tersebut berakhir pada tahun 2012. Permasalah timbul ketika masyarakat melakukan permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan kepada BPN Cilegon. Permohonan tersebut ditolak oleh BPN Cilegon dengan alasan ruko tersebut berada diatas tanah Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang. Pokok permasalahan yang hendak diangkat, yaitu bagaimanakah status Hak Pengelolaan yang diberikan diatas tanah Hak Guna Bangunan yang berada di kawasan Gedung Matahari Lama dan bagaimanakah kepastian hukum bagi pemegang Hak Guna Bangunan akibat diterbitkannya Hak Pengelolaan diatas tanah Hak Guna Bangunan tersebut. Menurut peraturan yang berlaku, Hak Pengelolaan yang diberikan diatas tanah Hak Guna Bangunan adalah tidak sah, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai Hak Pengelolaan tidak dapat diaplikasikan dalam kasus ini. Hak Guna Bangunan ruko berada diatas tanah Negara, karenanya persetujuan pemegang Hak Pengelolaan bukan merupakan syarat permohonan perpanjangan jangka waktu hak.

---

Serang District's Government give Rights of Building over state land to PT. Genta Kumala as the developer to build a modern shopping center consisting of a mall and shophouse in the city of Cilegon. PT. Genta Kumala sell shophouse to the public with Rights of Building for each unit. Duration of Rights of Building granted for 20 years, and the rights expire in 2012. Problems comes when people make application for extension of their Rights of Building. The petition was rejected by the National Land Agency because the shophouse is located on Management Rights of Serang District?s Government.

The issue of this thesis are status of Management Rights which granted on the Rights of Building in Building of Matahari Lama Cilegon and legal certainty for Rights of Building holders due to the issuance of Management Rights over Rights of Building. According to legal regulations, Management Rights given over Rights of Building is invalid, so that the provisions regarding the Management Rights can not be applied in this case. Rights of Building's shophouse given over state land, hence the approval of the holders of Management Rights is not a requirement for extension of the term of right. "

"ABSTRAKDalam hukum tanah nasional hak penguasaan tanahtermaktub pada Pasal 2 ayat (2) UUPA, Negara sebagaiorganisasi kekuasaan seluruh rakyat bertindak selaku badanpenguasa. Hak atas tanah adalah hak memberikan kewenangankepada pemegang hak untuk berbuat sesuatu atas tanah yangdikuasainya, hak yang dimaksud tertera pada Pasal 16 UUPA,salah satunya adalah hak pakai yaitu hak untuk menggunakantanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah milikorang lain yang memberi wewenang dan kewa j iban yangditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalamperjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjiansewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.(Pasal 41UUPA). Analisis Penyelesaian Permasalahan Hukum Atas TanahHak Pakai Nomor 7/Kapuk antara CV. Kaputeta Jaya dan PT.Pertamina di Jakarta Barat, menarik untuk dilakukanpenelitian. Metode yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris,permasalahan yang diteliti berkisar pada PeraturanPerundang-undangan tentang Hukum Pertanahan Yaitu: UndangundangPokok-pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, PP. Nomor 2 4tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian pengumpulandata dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancaradengan informan yaitu menggunakan pertanyaan yang terbuka.Analisis terhadap data yang diperoleh disusun secarasistematis, untuk selanjutnya menghasilkan data yangberbentuk evaluatif-analitis. Hasil penelitianmengungkapkan peralihan Hak Pakai nomor 7/Kapuk antara CV.Kaputeta Jaya dan PT. Pertamina berdasarkan ketentuan HukumPertanahan, penyelesaian hukum dengan para penghuni danpenggarap tanpa hak dilakukan dengan musyawarah mufakat,PT. Pertamina menggunakan kebijakannya memberikan gantirugi sebagai pergantian tanaman dan bangunan berupa uangkerohiman kepada para penghuni dan penggarap tanpa hak.Dengan terselesaikannya permasalahan hukum yang terjadimaka PT. Pertamina dapat memperpanjang hak pakainya denganditerbitkannya sertipikat Hak Guna Bangunan nomor2339/Kapuk."

"Dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan wajib membuat akta sesuai dengan perbuatan hukum yang disepakati para pihak. PPAT juga wajib membaca, menjelaskan, dan memastikan akta PPAT yang dibuat telah sesuai isinya dengan apa yang dikehendaki para pihak, sebelum akta tersebut disampaikan ke kantor pertanahan guna pendaftaran peralihan hak atas tanah. Hal tersebut bertujuan agar akta yang dibuat PPAT terhindar dari unsur penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak, yang menyebabkan cacat kehendak tersebut merugikan pihak lawan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai peran dan upaya pencegahan PPAT terhadap penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta terkait tukar-menukar tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor 3145 K/Pdt/2020; dan mengenai akibat hukum atas akta jual beli yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor 3145 K/Pdt/2020. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah diatas adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian bersifat eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini adalah PPAT yang bersangkutan membuat akta jual beli dikarenakan atas dasar penyalahgunaan keadaan salah satu pihak dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan. PPAT seharusnya dapat melakukan upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan keadaan dengan membaca dan menjelaskan isi akta kepada para pihak terlebih dahulu sebelum akta tersebut ditandatangani. Akta yang seharusnya PPAT tersebut buat adalah akta tukar-menukar, mengingat akta PPAT yang dibuat harus sesuai dengan perbuatan hukum yang disepakati para pihak dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Adapun akibat hukum terhadap akta jual beli yang dibuat PPAT akibat penyalahgunaan keadaan salah satu pihak tetap mengikat dan sah sehingga dapat didaftarkan guna pendaftaran peralihan hak atas tanah. Namun jika pihak lawan mengajukan pembatalan terhadap perbuatan hukum dalam akta tersebut, maka akta jual beli tersebut dapat dibatalkan dengan dasar adanya bukti seperti putusan pengadilan atau akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru.

---

In the land and building exchange agreement, the concerned Land Deed Maker (PPAT) is obliged to make a deed in accordance with the legal actions agreed by the parties. The PPAT is also obliged to read, explain, and ensure that the PPAT deed made is in accordance with what the parties want, before the deed is submitted to the land office for registration of the transfer of land rights. This is intended so that the deed made by PPAT is protected from the element of undue influences from one party, which causes the defect of the will to be detrimental to the opposing party. The problems discussed in this study are regarding the PPAT's role and prevention efforts against Undue Influence in making deed related to the exchange of land and buildings based on Decision Number 3145 K/Pdt/2020; and regarding the legal consequences of the deed of sale and purchase made on the basis of Undue Influence in the land and building exchange agreement based on Decision Number 3145 K/Pdt/2020. The research method used to answer the problem formulation above is normative juridical with an explanatory research typology. The results of the analysis of this study are the PPAT concerned made a deed of sale and purchase due to the undue influences of one of the parties in the land and building swap agreement. The PPAT should be able to make efforts to Undue Influence by reading and explaining the contents of the deed to the parties before the deed is signed. The deed that PPAT should have made is a deed of exchange, considering that the PPAT deed made must be in accordance with legal actions agreed upon by the parties and regulated in Government Regulation Number 24 of 1997. The legal consequences of the sale and purchase deed made by PPAT due to Undue Influence because one party remains binding and legal so that it can be registered for registration of the transfer of land rights. However, if the opposing party submits the cancellation of the legal action in the deed, the sale and purchase deed can be canceled on the basis of evidence such as a court decision or PPAT deed regarding a new legal act."

"Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu selama 30 tahun dan dapatdiperpanjang selama 20 tahun, dengan subjek yang dapat mempunyai HGB menurut ketentuan dalam UUPA adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/SEHT. 02.01/VI/2019 mengatur tentang pemberian HGB kepada Persekutuan Komanditer.Permasalahan yang akan dibahas adalah pelaksanaan Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN tersebut dalam hukum tanah nasional Indonesia, khususnya pada penerapan Pasal36 UUPA serta pemberian HGB sebagai Harta Kekayaan Suatu Persekutuan Komanditer sebagai implementasi Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN tersebut. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, dengan bentuk penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 36 UUPA, karena HGB didaftarkan atas nama para sekutu dalam Persekutuan Komanditer. Lebih lanjut, konstruksi hukum harta kekayaan persekutuan komanditer berupa HGB adalah menjadi harta kekayaan secara kolektif dari para sekutu dalam persekutuan komanditer untuk HGB yang diperoleh melalui permohonan berdasarkan Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN tersebut,ataupun tetap menjadi harta pribadi sekutu yang memegang HGB tersebut dan melakukan inbreng hanya pada hak untuk menggunakan dan menikmati atas hak guna bangunan dalam kegiatan usaha persekutuan komanditer tersebut

---

Building Rights is a title to build and operate buildings that stand on other peoples landfor 30 years and might be extended for another 20 years, with the subject of the title for Indonesian Citizens and Indonesian Legal Entity due to the land regulations of Indonesia. The Circular From Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency Number 2/SE-HT.02.01/VI/2019 regulates that commanditaire partnershipmight get the Building Rights title. The issues to be discussed are the implementation of The Circular Number 2/SE-HT.02.01/VI/2019 2019 concerning the application of article 36 of Indonesian Agrarian Law and granting Building Rights as a joint property of partners in commanditaire partnership as an implementation of The Circular Number 2/SE-HT.02.01/VI/2019. The research method of this thesis is judicial normative, withdescriptive-analytical as the form of this research. Based on the results of the analysis, its known that the Circular Number 2/SE-HT.02.01/VI/2019 does not contradict with Article 36 of the Indonesian Agrarian Law since Building Rights was registered in the names of partners in the commanditaire partnership. Furthermore, the legal construction of commanditaire partnership assets in the form of Building Rights is to become the collective assets of the partners in the commanditaire partnership for Building Rights that obtained through an application based on the Circular Number 2/SE-HT.02.01/VI/2019 or to remain as personal property of the partner that own the Building Rights, that only gave the rights to utilize the Building Rights in business activities of the commanditaire partnership."

"Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak negara yang menggunakan teknologi dalam melaksanakan mekanisme pendaftaran tanah. Skripsi ini membahas mengenai prospek penerapan teknologi informasi dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Pembahasan pertama adalah mengenai sejarah singkat dan sistem pendaftaran tanah di Indonesia beserta contoh mekanisme pendaftaran tanah konvensional. Pembahasan kedua adalah mengenai sejarah dan sistem pendaftaran tanah di Belanda dan Korea Selatan dan bagaimana mekanisme pendaftaran tanah di kedua negara tersebut yang sudah dilaksanakan dengan bantuan teknologi informasi. Pembahasan terakhir adalah mengenai perbandingan kondisi pendaftaran tanah di Indonesia dan kedua negara tersebut, dampak, implikasi dan hambatan dari penerapan teknologi informasi dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prospek dan kesiapan dari penerapan teknologi informasi dalam pendaftaran tanah di Indonesia baik dari sisi hukum maupun sisi nonhukum. Penilitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh melalui studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan teknologi informasi ke dalam sistem pendaftaran di Indonesia. Kedua negara yang telah berhasil menerapkan teknologi informasi tersebut bekerja melalui perencaanan yang mendalam dan bertahap untuk menjamin kesuksesan penggunaan teknologi informasi dalam sistem pendaftaran tanah masing-masing negara tersebut.

---

With the constant development of information technology, many countries are using technology to assist the mechanism of land registration. This thesis discusses the prospects for the application of information technology in Indonesia?s land registration system. The first discussion is about a brief history and land registration system in Indonesia along with examples of conventional land registration mechanism that is currently being used. The second discussion is about the history and land registration system in Netherlands and South Korea respectively and how the mechanism of land registration in those two countries have been carried out with the help of information technology. The final part is a comparison between land registration condition in Indonesia and both countries, the impact, implications and constraints of the application of information technology in land registration system in Indonesia.

This study aims to examine how the prospects and readiness of the applitcation of technology in Indonesia's land registration system both in legal and non-legal terms. This research uses normative empirical methods where most of the data is acquired through library research.

The results showed that there are some obstacles encountered in the application of information technology into the Indonesia?s land registration system. The two countries that have successfully implemented the information technology in their respective land registration system done it through extensive research and planning to ensure the success of technology usage."