Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai reaksi dan implikasi dari putusnya perkawinan, hal-hal mengenai pengasuhan anak merupakan isu sensitif dalam sebuah keluarga. UU No.1/1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dalam UU No. 16 /2019 dan PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 merupakan pedoman nasional yang mengatur tentang perkawinan, akibat putusnya perkawinan, dan kuasa asuh anak di Indonesia. Sejajar dengan itu, terdapat pula UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya dalam UU No. 35/2014 yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua sebagai bentuk kompetensi dan limitasi pemegang kuasa asuh anak. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaturan putusnya perkawinan dan akibat hukum terhadap kuasa asuh anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan tersebut dikaji dan dikembangkan dengan analisis kompetensi dan limitasi pemegang kuasa asuh anak yang merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kemudian, penelitian ini juga akan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara kuasa asuh pada Putusan No. 525/Pdt/2020/PT Smg dan Putusan No. 361 /K/Ag/2020. Dengan kebaruannya, Putusan No. 361 /K/Ag/2020 menjadi salah satu sumber bagi hakim dalam memutus Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023 tentang judicial review frasa "barangsiapa" pada Pasal 330 ayat (1) KUHP mengenai penculikan anak.  

---

Child custody matters are often highly sensitive issues arising from the dissolution of marriages. In Indonesia, laws such as the Marriage Law of 1974 and the Child Protection Law provide a legal framework governing marriage, divorce, and child custody. These laws, along with various regulations, aim to ensure the best interests of the child in custody disputes. This research employs a doctrinal research method to analyze Indonesia's legal regulations governing child custody. It examines the competencies and limitations of custodial parents, as well as the judicial decision-making process. Two specific cases, Decision No. 525/Pdt/2020/PT Smg and Decision No. 361/K/Ag/2020, are analyzed to understand how judges apply these legal principles in practice. The study finds that while there is a legal framework in place, inconsistencies and challenges remain in ensuring that the best interests of the child are always upheld. The research also highlights the significance of court decisions like Decision No. 361/K/Ag/2020, which can serve as precedents for future cases and contribute to the ongoing development of child custody law in Indonesia."

"Penentuan pemberian hak asuh anak akibat perceraian seharusnya dilakukan dengan menerapkan prinsip Best Interest of Child karena pada dasarnya hubungan antara anak dengan orang tua tidak putus akibat perceraian. Anak memiliki hak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan potensinya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa. Majelis Hakim memiliki peranan yang besar dalam menentukan pihak mana yang berhak atas penguasaan terhadap hak asuh anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka bagaimana pengaturan di Indonesia mengatur mengenai penentuan penguasaan terhadap hak asuh anak dan bagaimanakah pengaruh dari prinsip Best Interest of Child dalam penentuan hak asuh anak. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sumber literatur lainnya. Masih kurang jelasnya pengaturan di Indonesia terkait apa yang menjadi parameter khusus dalam penentuan pemberian hak asuh anak setelah putusnya suatu perkawinan akibat perceraian membuat penulis merasa bahwa perlunya dibuat suatu aturan khusus untuk dijadikan suatu tolak ukur dalam penentuan terhadap pemberian hak asuh anak.

---

Determination of child custody due to divorce should be done by applying the principle of Best Interest of Child because basically the relationship between children and parents is not broken due to divorce. Children have the right to be able to grow and develop properly according to their potential until the child reaches adulthood. The Panel of Judges has a major role in determining which party is entitled to control over child custody. Based on this background, how does the regulation in Indonesia regulate the determination of control over child custody and how does the effect of the principle of Best Interest of Child in determining child custody. The research method used by the author is normative juridical by emphasizing the applicable laws and regulations accompanied by other literature sources. The lack of clear regulations in Indonesia regarding what are the specific parameters in determining the award of child custody after the breakdown of a marriage due to divorce makes the author feel that there is a need for a special rule to be made as a benchmark in determining the award of child custody."

"ABSTRAKPerceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri setelah semua upaya ditempuh untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Pada dasarnya, semua perceraian akan dilakukan melalui pengadilan dan diputuskan oleh hakim. Setelah pengadilan memutuskan bahwa perceraian tidak dapat lagi dihindari, barulah perceraian dapat dilakukan. Setelah perceraian terjadi, terdapat beberapa hal yang mengikutinya yang juga perlu untuk diselesaikan, misalnya harta yang harus dipisahkan untuk bagian suami dan bagian istri apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan sebelumnya, juga mengenai hak asuh anak apabila dalam berlangsungnya perkawinan tersebut dianugerahi anak. Tidak jarang terdapat sengketa mengenai pembagian hak asuh anak. Selain penentuan hak asuh anak, terdapat penentuan mengenai biaya pengasuhan, pendidikan dan pemeliharaan anak. Biaya ini ditentukan demi menjamin keberlangsungan hidup anak-anak dari orang tua yang bercerai tersebut agar tetap tercukupi. Baik penentuan hak asuh anak dan biaya pengasuhan, pendidikan dan pemeliharaan anak, Undang-Undang Perkawinan mengamanahkan hakim sebagai pihak yang menentukan. Namun, Undang-Undang beserta peraturan turunannya tidak menjabarkan lanjut mengenai pertimbangan dan pedoman kalkulasi bagi hakim untuk menentukan hal tersebut. Sehingga, tidak terdapat suatu parameter yang jelas dalam menentukan hak asuh dan biaya pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dan hanya didasarkan pada preferensi hakim. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, ketiadaan pedoman hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hak asuh anak dan kalkulasi biaya pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan anak menimbulkan banyak permasalahan yang tidak dapat diakomodir. Selain itu, penumpuan biaya pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan anak kepada sang ayah yang terlihat kaku ternyata berakar dari pembagian kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan yang juga dibagi secara kaku. Sehingga, penulis menyarankan agar diubahnya beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan dan dibuatnya pedoman kalkulasi biaya pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan anak di Indonesia.

---

ABSTRACTDivorce may be the last choice for married couples after all efforts they have been made to maintain the household. Basically, all divorce will be conducted through a court and decided by a judge. After the court decides that divorce can no longer be avoided, then divorce could be carried out. After the divorce occurs, there are several things that follows that also need to be resolved, for example assets that must be separated for the husband and wife if there is no prenuptial agreement, also regarding child custody if the marriage is endowed with a child. Not infrequently there are also disputes regarding to the child custody. In addition to child custody, there is a determination regarding the costs of child support. These costs are determined in order to ensure the prosperity of the children after the divorced of their parents. Both the determination of child custody and the costs of child support, Indonesia Marriage Act entrusts the judge as the deciding party. However, the Act and its derivative regulations do not elaborate further on the considerations and calculation guidelines for judges decisions. Thus, there is no clear parameter in determining custody and costs of child support and it is only based on the preferences of the judge. In writing this thesis, the author use the normative juridical research method or research with a qualitative approach. Based on the analysis conducted by the author, the absence of a judges guideline to consider the decision of child custody and the calculation of the costs of child support raises many problems that cannot be accommodated. In addition, the child support costs that depending to the father that seems rigid turned out comes from the division of husband and wife obligations in the Marriage Act which is also divided rigidly. Thus, the authors suggest that amendments to several articles in the Marriage Law and the making of guidelines for calculating the costs of child support in Indonesia."

"Di tengah-tengah masyarakat seringkali terjadi kasus perebutan hak asuh anak antara mantan pasangan suami istri, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan karena pihak terhukum tidak mau melaksanakan putusan hakim mengenai hak pengasuhan anak secara sukarela. Tesis ini membahas mengenai kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama tentang hak asuh anak dalam suatu perceraian serta upaya hukum yang dapat dilakukan jika pihak terhukum tidak mematuhi hasil putusan pengadilan agama tentang hak asuh anak dalam suatu perceraian secara sukarela. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang memberikan penjelasan secara eksplanatoris (mendalam). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama, atas permintaan pemegang hak asuh anak, dapat melakukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama tentang hak asuh anak yang bersifat putusan Kondemnatoir, yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama.

---

In the community, there is often occurred child custody dispute between former marriage partners, within or outside the court, since the losing parties is unwilling to execute the court verdict voluntarily. This theses will discuss the executorial power of the religious court's verdict with regard to child custody right dispute in divorce cases, as well as on the legal avenue which available in cases where the losing parties is unwilling to execute such verdict voluntarily. The research would be conducted in normative juridical method to provide an in-depth explanation on the cases. The research finds that the religious court, on the request of the holder of the child custody right, may execute its condemnatoir verdict, conducted by the bailiff of the religious court."

"Skripsi ini membahas mengenai akibat perceraian dalam Perkawinan Adat Toraja terhadap harta benda perkawinan dan hak asuh anak, dimana seperti yang diketahui bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat akan berbeda akibat hukumnya jika terjadi perceraian, dibandingkan dengan perkawinan yang dilakukan secara hukum Negara, yang dilakukan dengan studi putusan No. 41 /Pdt.G/2009/Pn.Mkl. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melakukan penelitian lapangan Field Research dan penelitian kepustakaan Library Research . Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait yaitu pemangku adat Ada rsquo; , keluarga atau masyarakat yang pernah melihat langsung proses pelakasanaan cerai secara adat di Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam putusan tersebut, hakim lebih mengacu hukum adat Toraja dibandingkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menentukan akibat perceraian terhadap harta benda perkawinan dan hak asuh anak.

---

This thesis discusses the effect of divorce in the marriage of Adat Toraja to the marriage and custody of the child, with the study of decision no. 41 Pdt.G 2009 Pn.Mkl. The research method used in data collection is doing field research and library research . Primary data were obtained from interviews with related parties, ie adat stakeholders Ada 39 , families or communities who had seen the indigenous divorce process in Tana Toraja Regency. While the secondary data obtained from the literature and books related to the problems that the author carefully. Both primary and secondary data were analyzed qualitatively. The result of the research shows that in the judgment, judges refer Toraja custom law more than Law no. 1 year 1974 on Marriage in determining the effect of divorce on the property of marriage and custody of the child. "

"[ABSTRAKHubungan anak terhadap orang tuanya tidak dapat berakhir karena putusan pengadilan. Salah satu akibat dari perceraian adalah hak asuh anak atau hadhanah. Pokok permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana akibat hukum dari perceraian terhadap hak pengasuhan anak menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana jika setelah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0338/Pdt.G/2013/PAJS tersebut, para pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeliharaan anaknya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Dalam hal terjadi perselisihan pada pelaksanaan hadhanah, utamakan penyelesaian secara kekeluargaan, jika melibatkan Pengadilan maka baiknya melibatkan pengawasan oleh Komnas Perlindungan Anak serta senantiasa mendahulukan kepentingan anak.

---

ABSTRACTThe relation of a child against their parents cannot be expired because judicial decisions. One of divorce?s impact is children custody rights or hadhanah.The main issues in this writing is about the legal consequences of divorce law to the child custody rights according to Islamic Law, Marriage Law and Islamic Law Compilation, and how is the consequences if after judicial decisions of South Jakarta Islamic Court no. 0338/Pdt.G/2013/PAJS take effect, the parties did not carry out their obligations in maintenance of their children. Methods used in this writing is normative law research which done by literature research from primary or secondary material. In the event of disputes during the implementation of hadhanah the parties are strongly suggested to resolve it in a familial manner, but if the dispute involving the Court, better be supervised by Child Protection Commission and always put the interests of children in the first place. ;ABSTRAKHubungan anak terhadap orang tuanya tidak dapat berakhir karena putusan pengadilan. Salah satu akibat dari perceraian adalah hak asuh anak atau hadhanah. Pokok permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana akibat hukum dari perceraian terhadap hak pengasuhan anak menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana jika setelah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0338/Pdt.G/2013/PAJS tersebut, para pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeliharaan anaknya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Dalam hal terjadi perselisihan pada pelaksanaan hadhanah, utamakan penyelesaian secara kekeluargaan, jika melibatkan Pengadilan maka baiknya melibatkan pengawasan oleh Komnas Perlindungan Anak serta senantiasa mendahulukan kepentingan anak.

---

ABSTRACTThe relation of a child against their parents cannot be expired because judicial decisions. One of divorce?s impact is children custody rights or hadhanah.The main issues in this writing is about the legal consequences of divorce law to the child custody rights according to Islamic Law, Marriage Law and Islamic Law Compilation, and how is the consequences if after judicial decisions of South Jakarta Islamic Court no. 0338/Pdt.G/2013/PAJS take effect, the parties did not carry out their obligations in maintenance of their children. Methods used in this writing is normative law research which done by literature research from primary or secondary material. In the event of disputes during the implementation of hadhanah the parties are strongly suggested to resolve it in a familial manner, but if the dispute involving the Court, better be supervised by Child Protection Commission and always put the interests of children in the first place. , ABSTRAKHubungan anak terhadap orang tuanya tidak dapat berakhir karena putusan pengadilan. Salah satu akibat dari perceraian adalah hak asuh anak atau hadhanah. Pokok permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana akibat hukum dari perceraian terhadap hak pengasuhan anak menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana jika setelah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0338/Pdt.G/2013/PAJS tersebut, para pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeliharaan anaknya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Dalam hal terjadi perselisihan pada pelaksanaan hadhanah, utamakan penyelesaian secara kekeluargaan, jika melibatkan Pengadilan maka baiknya melibatkan pengawasan oleh Komnas Perlindungan Anak serta senantiasa mendahulukan kepentingan anak.

---

ABSTRACTThe relation of a child against their parents cannot be expired because judicial decisions. One of divorce’s impact is children custody rights or hadhanah.The main issues in this writing is about the legal consequences of divorce law to the child custody rights according to Islamic Law, Marriage Law and Islamic Law Compilation, and how is the consequences if after judicial decisions of South Jakarta Islamic Court no. 0338/Pdt.G/2013/PAJS take effect, the parties did not carry out their obligations in maintenance of their children. Methods used in this writing is normative law research which done by literature research from primary or secondary material. In the event of disputes during the implementation of hadhanah the parties are strongly suggested to resolve it in a familial manner, but if the dispute involving the Court, better be supervised by Child Protection Commission and always put the interests of children in the first place. ]"

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum dari penetapan hak asuh anak dan pemisahan harta bersama sebagai akibat dari putusnya perkawinan dengan menggunakan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris. Dalam kasus Putusan No. 122/Pdt.G/2015/Pn.Sgr, para pihak adalah pasangan suami-isteri yang sepakat untuk bercerai, segala akibat perceraiannya diatur dalam akta perdamaian. Baik sebelum maupun sepanjang perkawinan berlangsung, para pihak tidak membuat dan mendaftarkan perjanjian kawin, namun dalam akta perdamaian para pihak saling menyepakati bahwa sepanjang perkawinan berlangsung diantara para pihak tidak terdapat percampuran harta, dan terdapat klausul mengenai pembayaran utang antara suami kepada isteri. Hal lain seperti pengasuhan anak pun diatur dalam akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris. Akta perdamaian ini menjadi dasar isteri sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Singaraja. Majelis Hakim dalam putusannya tidak menjadikan akta perdamaian sebagai dasar untuk memutus perceraian, namun akta perdamaian ini digunakan oleh Majelis Hakim untuk memutus mengenai penetapan hak asuh anak yang mana tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari tesis ini adalah akibat hukum dari pembuatan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengakibatkan akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak menjadi batal demi hukum.

---

This thesis discusses the legal force of the establishment of child custody and the separation of joint property as a result of divorce by using the settlement agreement made before the public notary. In Case No. 122 Pdt.G 2015 Pn.Sgr, the parties are spouses who both agreed to divorce, all the consequences of the divorce arranged in the settlement agreement. Before and during the marriage, the parties did not make and register any prenuptial or marriage agreement, but in the settlement agreement the parties mutually agreed that as long as the marriage took place, there was no joint treasure, and there was a clause concerning the payment of debt between husband and wife. Other things such as parenting are arranged in the settlement agreement made before a notary. This settlement agreement became the basis of the wife as a plaintiff to file a divorce suit to the Singaraja District Court. The Panel of Judges in its ruling did not make the settlement agreement the basis for the divorce, but it was used by the Panel of Judges to decide on the custody of the child which was not in accordance with what had been agreed by the previous parties. The research method used in writing this thesis is normative juridical research, analytical descriptive with qualitative approach. The result of this thesis is the legal result of the deed which is not in accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code, resulting in the settlement agreement made by the parties to be null and void."

"Skripsi ini membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Temuan penelitian ini adalah bahwa pihak ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam memelihara dan mendidik anak pasca perceraian sepanjang memenuhi persyaratan. Pertimbangan utama dalam memutuskan hak pemeliharaan anak pasca perceraian adalah dilihat dari kepentingan dan kemaslahatan anak terutama bagi anak yang belum mumayyiz. Surat perdamaian sebagai bentuk kesepakatan para pihak dapat dijadikan salah satu jalan keluar dalam mengatur hak pemeliharaan anak. Namun demikian, eksekusi putusan pengadilan kadang berjalan kurang efektif. Oleh karena itu perlu dibentuk sebuah lembaga pemerintah yang khusus mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan.

---

This thesis discusses the post-divorce child custody based on Islamic Law and Act No.1/1974. This is a normative juridical research using descriptive analysis approach. The findings of this study is that either father or mother have equal rights in nurturing and educating children on post-divorce as long as they meet all the requirements. The main consideration in deciding child custody post- divorce should be seen from the interests and welfare of the children, especially for children below 12 (twelve) years old (mumayyiz). The divorce settlement agreement as a form agreed by the parties can be one of the solution in arranging child custody. However, the execution of court decisions sometimes run less effective. Therefore, it is necessary to establish an institution to oversee the execution."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia dan Belanda. Setiap pasangan yang sudah mengikatkan dirinya dalam sebuah perkawinan tidak jarang mendapat masalah dan perselisihan yang besar dalam hidupnya. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka jalan keluar yang seringkali diambil oleh kedua pasangan adalah perceraian. Putusnya perkawinan akibat perceraian menimbulkan berbagai macam permasalahan salah satunya adalah mengenai hak asuh anak di bawah umur yang ada dalam perkawinan. Perebutan hak asuh anak tersebut tidak jarang berakhir dengan sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang jelas dan rinci mengenai hak asuh anak di bawah umur. Masih kurang jelasnya pengaturan di Indonesia mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian, membuat penulis merasa perlu untuk dilakukan perbandingan hukum dengan negara yang lebih baik pengaturan terkait hak asuh anak di bawah umur yaitu Belanda. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menekankan pada data sekunder seperti hukum positif tertulis dan perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda.

---

This thesis discuss the comparison of child custody regulation due to a divorce in Indonesia and Netherlands. Every couple who has committed themselves to a marriage often has problems and major dispute in their life. If a dispute can't be resolved, then the solution that is often taken by both couple is a divorce. Dissolution of a marriage due to a divorce raises a variety of problems, one of which is child custody in marriage. This often ends to another dispute within the divorce in court. Therefore, detailed and clear regulation regarding child custody due to a divorce is necessary. Still unclear regulation in Indonesia regarding child custody due to a divorce, makes the author feel needed to do a legal comparison with a better country regulation regarding child custody due to a divorce namely Netherlands. The method used in this research by the author is normative juridical by emphasized on secondary data such as positive written law and comparison of the laws between Indonesia and Netherlands."

"Putusnya perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum. Hak asuh anak adalah salah satu permasalahan yang muncul akibat putusnya perkawinan, terutama dengan perceraian. Kekuasaan orang tua terhadap anaknya berjalan terus, sekalipin perkawinan telah putus karena perceraian, namun dalam hal orang tua telah berpisah, perlu ditentukan kepada siapa kuasa atas anak diberikan. Di Indonesia, mengenai hak asuh anak hanya dapat ditemukan pengaturannya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pengaturan ini tidak secara rinci menjelaskan mengenai ketentuan pemberian hak asuh anak pasca perceraian, secara garis besar hanya berisi hak dan kewajiban orang tua untuk tetap memelihara anak bahkan setelah perkawinan putus. Sehingga tidak dapat ditemukan peraturan yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai penetapan hak asuh atas anak pasca perceraian. Hak asuh anak dapat dicabut dan dialihkan, mengenai hal ini terdapat alasan-alasan yang harus dipenuhi, diantaranya apabila pemegang hak asuh melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Hak asuh anak juga harus diselesaikan dalam hal salah satu pihak dalam perkawinan pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya atau biasa disebut keadaan tidak hadir (Afwezigheid). Apabila keadaan tidak hadir terjadi pada saat perkawinan masih berlangsung, maka segala harta serta hak dan kewajiban pengasuhan atas anak secara otomatis beralih ke orang tua lain yang hidup terlama. Tetapi dalam hal pemegang hak asuh yang telah diputus setelah perceraian tidak hadir, maka peralihan hak asuh harus dilakukan demi terpenuhinya hak-hak anak juga guna terdapat wali atau wakil dalam hal anak dibawah umur melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

---

The dissolution of a marriage has various legal consequences. Child custody is one of the problems that arise as a result of the dissolution of a marriage, especially with divorce. The power of parents over their children continues, even if the marriage has been broken up due to divorce, but in the event that the parents have separated, it is necessary to determine to whom the power over the children is given. In Indonesia, child custody can only be found in the provisions of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. However, this regulation does not explain in detail the provisions regarding the provision of post-divorce child custody, in the outline, it only contains the rights and obligations of parents to continue to care for children even after the marriage has broken up. So that no regulations can be found that regulate clearly and in detail regarding the determination of custody of children after divorce. Child custody can be revoked and transferred, regarding this, some reasons must be met, including if the custody rights holder neglects his obligations as stipulated in Article 30 of the Child Protection Act and Article 49 of the Marriage Law. Child custody must also be resolved if one of the parties to the marriage leaves and his whereabouts are no longer known or commonly known as absence (Afwezigheid). If the absence occurs while the marriage is still in progress, then all assets and rights, and obligations to care for the child will automatically be transferred to the other parent who has lived the longest. But if the holder of custody who has been terminated after the divorce is absent, then the transfer of custody must be carried out to fulfill the children's rights as well as to have a guardian or representative if a minor commits an act that gives rise to legal consequences."