Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Restrukturisasi utang di luar pengadilan (out-of-court restructuring) merupakan sebuah mekanisme pengubahan ketentuan pembayaran utang yang dilakukan melalui proses negosiasi antara debitor dengan kreditor di luar forum pengadilan. Indonesia hingga saat ini belum memiliki pengaturan khusus mengenai prosedur pelaksanaan restrukturisasi utang di luar pengadilan. Belum adanya pengaturan tersebut berimplikasi pada tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor dan kreditor yang memilih penyelesaian sengketa utang-piutang melalui mekanisme out-of-court restructuring, berbeda dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor dan kreditor melalui mekanisme PKPU. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis: (1) regulasi restrukturisasi utang di luar pengadilan di Indonesia dan Belanda; dan (2) penerapan regulasi restrukturisasi utang di luar pengadilan berdasarkan putusan Pengadilan Belanda. Melalui penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian doktrinal serta pendekatan analitis dan komparatif, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan out-of-court restructuring di Indonesia masih mengacu pada hukum perikatan dalam KUHPer, sedangkan Belanda telah mengatur mekanisme The Dutch Scheme dalam Wet Homologatie Onderhands Akkoord yang memungkinkan debitor dan kreditor untuk melaksanakan out-of-court restructuring dengan diberikan perlindungan hukum dan perjanjian perdamaian yang disetujui dapat dimohonkan homologasi kepada pengadilan. Kedua, praktik penerapan out-of-court restructuring di Belanda dapat dilihat dalam Putusan Rechtbank Den Haag Nomor C/09/624920 / FT RK 22/103 HO yang mengabulkan permohonan pengesahan perdamaian dan Putusan Rechtbank Limburg Nomor 295994 / FT.RK 21.380 dan 296339 / FT.RK 21.396. yang menolak permohonan pengesahan perdamaian.

---

Out-of-court restructuring is a mechanism for changing the terms of debt payment through a negotiation process between debtors and creditors outside the court forum. Until now, Indonesia does not have a specific regulation regarding the procedures for implementing out-of-court debt restructuring. This lack of regulation has implications for the absence of legal protection provided to debtors and creditors who choose to resolve their debt disputes through the out-of-court restructuring mechanism, contrary to the legal protection provided to debtors and creditors through the PKPU mechanism. Therefore, this research will analyze: (1) the regulation of out-of-court debt restructuring in Indonesia and the Netherlands; and (2) the application of the regulation of out-of-court debt restructuring based on the decision of the Dutch Court. Through research conducted using doctrinal research methods as well as analytical and comparative approaches, it can be concluded as follows. First, the implementation of out-of-court restructuring in Indonesia still refers to the law of contract regulated in KUHPer, while the Netherlands has regulated The Dutch Scheme mechanism in Wet Homologatie Onderhands Akkoord which allows debtors and creditors to carry out out-of-court restructuring by being provided with legal protection and the approved composition plan can be requested for homologation to the court. Secondly, the implementation of the out-of-court restructuring practice in the Netherlands can be seen in the Decision of the Hague District Court Number C/09/624920/FT RK 22/103 HO which granted the request for homologation and the Decision of the Limburg District Court Number 295994/FT.RK 21.380 and 296339/FT.RK 21.396. which rejected the request for homologation."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan hak waris yang dimiliki oleh anak luar kawin menurut hukum perdata barat dan hukum Islam yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta berdasarkan putusan-putusan pengadilan umum dan agama. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan dan buku. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa anak luar kawin yang terbukti memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya, menurut hukum perdata barat, akan mempunyai hak yang sama seperti anak sah sebagaimana dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan menurut hukum Islam, anak luar kawin atau anak hasil zina hanya memiliki nasab dengan ibunya namun berhak untuk dicukupi kebutuhan hidupnya oleh ayah biologisnya dan berhak menerima harta warisan ayah biologisnya melalui wasiat wajibah sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI No. 11 tahun 2012. Berdasarkan putusan-putusan pengadilan umum dan agama, masih terdapat perbedaan penerapan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga, praktisi hukum disarankan untuk lebih memperhatikan keberadaan kedua ketentuan ini dan pemerintah disarankan untuk membuat peraturan yang lebih rinci terkait penentuan status dan kedudukan serta hak-hak yang dimiliki anak luar kawin.

---

This research aims to determine the position and inheritance rights of illegitimate child by western civil and Islamic law as stipulated in the applicable laws and regulations in Indonesia, and based on the decisions of general and religious courts. This research is normative juridical by examining library materials or secondary data, namely legislation and books. From this research, it was concluded that an illegitimate child who was proven to have blood relations with his biological father, according to western civil law, would have the same rights as a legitimate child as in the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. Meanwhile, according to Islamic law, an illegitimate child only has a nasab with his mother but has the right to be fulfilled by his biological father and is entitled to receive the inheritance of his biological father through the wajibah testament as specified in MUI Fatwa No. 11 of 2012. Based on the decisions of the general and religion court, there are differences application of Constitutional Court's Decree No. 46/PUU-VIII/2010 and MUI Fatwa No. 11 of 2012 in the consideration of the Panel of Judges, therefore, legal practitioners are advised to pay more attention to the existence of these two provisions and the government is advised to create detailed regulation related to determining the status and position as well as the inheritance rights of the illegitimate child.

"

"Tesis ini meneliti dan mengkaji kewenangan arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum, ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah bahwa berdasarkan UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan asas pacta sunt servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata, arbitrase berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa perdata termasuk sengketa perbuatan melawan hukum yang timbul dari kontrak yang mengandung klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase. Namun pada beberapa putusan pengadilan, terdapat sikap dan pendapat hakim yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perbuatan melawan hukum yang terjadi di antara para pihak yang terikat dengan kontrak yang mengandung klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase, karena perbuatan melawan hukum dipandang sebagai perbuatan yang tidak terkait dengan klausul atau perjanjian arbitrase di antara para pihak. Penelitian ini menyarankan Pengadilan Negeri untuk konsisten menghormati klausul arbitrase dalam perjanjian dan menyatakan tidak berwenang mengadili suatu sengketa perbuatan melawan hukum di antara para pihak yang terikat dengan klausul atau perjanjian arbitrase. Berdasarkan asas pacta sunt servanda para pihak harus terikat dan mematuhi klausul arbitrase dalam perjanjian yang mereka setujui.

---

This thesis analyses the authority of arbitration to adjudicate a tort dispute, pursuant to the prevailing arbitration regulation and the current Indonesian court’s decisions. The method of research used in this thesis is normative-juridical method. The research found that based on Law No.30 Year 1999 Regarding The Arbitration and The Alternative Dispute Resolution and pacta sunt servanda principle contained in Article 1338 of The Indonesian Civil Code, arbitration shall have the authority to adjudicate private dispute including tort dispute raising from a contract that contains arbitration clause or arbitration agreement. To some extent, there are several Indonesian court’s decisions have decided District Court has the authority to adjudicate tort dispute raising from the related contract that parties who bound by arbitration clause or arbitration agreement with the reason that tort is categorized or qualified as a legal act that does not relate with arbitration clause or agreement between parties. The thesis suggests to the court to consistently respect the arbitration clause or arbitration agreement made and entered into by the parties, and declare have no legal authority to adjudicate tort dispute between parties who are bound by arbitration clause or arbitration agreement. Based on pacta sunt servanda principle, the parties are bound by and shall comply with the arbitration clause or arbitration agreement they made and entered into."

"Tesis ini meneliti dan mengkaji kewenangan arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum, ditinjau dari peraturan perundang­ undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah bahwa berdasarkan UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan asas pacta sunt servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata, arbitrase berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa perdata termasuk sengketa perbuatan melawan hukum yang timbul dari kontrak yang mengandung klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase. Namun pada beberapa putusan pengadilan, terdapat sikap dan pendapat hakim yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perbuatan melawan hukum yang terjadi di antara para pihak yang terikat dengan kontrak yang mengandung klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase, karena perbuatan melawan hukum dipandang sebagai perbuatan yang tidak terkait dengan klausul atau perjanjian arbitrase di antara para pihak. Penelitian ini menyarankan Pengadilan Negeri untuk konsisten menghormati klilUsul arbitrase dalam perjanjian dan menyatakan tidak berwenang mengadili suatu sengketa perbuatan melawan hukum di antara para pihak yang terikat dengan klausul atau perjanjian arbitrase. Berdasarkan asas pacta sunt servanda para pihak harus terikat dan mematuhi klausul arbitrase dalam perjanjian yang mereka setujui.

---

This thesis analyses the authority of arbitration to adjudicate a tort dispute, pursuant to the prevailing arbitration regulation and the current Indonesian court's decisions. The method of research used in this thesis is normative-juridical method. The research found that based on Law No.30 Year 1999 Regarding The Arbitration and The Alternative Dispute Resolution and pacta sunt servanda principle contained in Article 1338 of The Indonesian Civil Code, arbitration shall have the authority to adjudicate private dispute including tort dispute raising from a contract that contains arbitration clause or arbitration agreement. To some extent, there are several Indonesian court's decisions have decided District Court has the authority to adjudicate tort dispute raising from the related contract that parties who bound by arbitration clause or arbitration agreement with the reason that tort is categorized or qualified as a legal act that does not relate with arbitration clause or agreement between parties. The thesis suggests to the court to consistently respect the arbitration clause or arbitration agreement made and entered into by the parties, and declare have no legal authority to adjudicate tort dispute between parties who are bound by arbitration clause or arbitration agreement. Based on pacta sunt servanda principle, the parties are bound by and shall comply with the arbitration clause or arbitration agreement they made and entered into."

"Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kebangkrutan adalah perampasan umum seluruh harta kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas berdasarkan UU. Dalam prosesnya, setelah dinyatakan pailit diadakan rapat verifikasi atau verifikasi piutang, dimana dalam rapat verifikasi, Dalam piutang ada pihak-pihak yang terlibat antara lain kurator, kreditur, debitur pailit dan juga hakim pengawas. Tidak jarang dalam proses ada perselisihan antara para pihak terhadap daftar piutang piutang yang dibuat oleh kurator dan hakim pengawas tidak dapat didamaikan kedua belah pihak, hakim pengawas dapat menasihati para pihak untuk mengajukan upaya hukum yaitu renvoi prosedural berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UUKPKPU. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengidentifikasi konsep renvoi dalam hukum kepailitan berdasarkan teori renvoi dalam ilmu hukum, menganalisis penerapan prosedur renvoi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 645K/Pdt.Sus-Kepailitan/2017 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim di tingkat pertama serta pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memutus perkara tersebut antara Kurator PT Graha Anggoro Jaya (dalam Kepailitan) dengan Kreditur Lain yang merasa dirugikan terhadap PT Adhi Karya Tbk (Persero). Jenis penelitian yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang didasarkan padaUU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Putusan Mahkamah Agung No. 645K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian penelitian kepustakaan dan analisis data kualitatif.Bankruptcy in Indonesia is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Bankruptcy is the general confiscation of all assets of the Bankrupt Debtor whose management and settlement is carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge based on the Law. In the process, after being declared bankrupt, a verification meeting or verification of receivables is held, where in the verification meeting, in receivables there are parties involved including the curator, creditor, bankrupt debtor and also the supervisory judge. Not infrequently in the process there is a dispute between the parties on the list of receivables made by the curator and the supervisory judge cannot be reconciled by both parties, the supervisory judge can advise the parties to file legal remedies, namely procedural renvoi based on Article 127 paragraph (1) UUKPKPU. The purpose of this paper is to identify the concept of renvoi in bankruptcy law based on the theory of renvoi in legal science, to analyze the application of the renvoi procedure in the Supreme Court Decision Number 645K/Pdt.Sus- Bankruptcy/2017 based on the applicable laws and regulations and analyze the considerations of the Panel of Judges at the first level and the considerations of the Panel of Judges at the Supreme Court which decided the case between the Curator of PT Graha Anggoro Jaya (in Bankruptcy) and Other Creditors who felt aggrieved against PT Adhi Karya Tbk (Persero). The type of research used in this study is a normative juridical research based on UU no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU and Supreme Court Decision No. 645K/Pdt.Sus-Pailit/2017. The nature of this research is descriptive analytical. This research was conducted using library research research methods and qualitative data analysis."

"Penelitian ini membahas mengenai penetapan nilai hak tanggungan yang lebih rendah dari nilai utang. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 131/Pdt.G/2019/PN Kpn, penetapan nilai hak tanggungan atas agunan berupa Sertipikat Hak Milik nomor: 123/Tamanharjo dinyatakan lebih rendah dari nilai utang. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu penetapan nilai hak tanggungandan perlindungan hukum terhadap Debitur dan Kreditur yang nilai hak tanggungan lebih rendah dari nilai utang. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metodepenelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Adapun analisa data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan penetapannilai hak tanggungan tidak sesuai dengan ketentuan rasio LTV Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf a angka 1 PBI nomor 18/16/PBI/2016 dan ketentuan Bank pada umumnya minimal besarnya 125% dari nilai pinjaman. Perlidungan Hukum terhadap Debitur tidak terpenuhi yaitu berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUHT dimana Debitur tidak diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan di bawah tangan serta penafsiran nilai agunan dapat dilakukan dengan Penilai Independen. Perlindungan hukum kepada PT. Bank X terpenuhi yaitu PT. Bank X memiliki kewenangan menetapkan nilai hak tanggungandan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b juncto Pasal 14 UUHT mengenai eksekusi berdasarkan “Title Eksekutorial” pada SHT. Saran penilaian agunan dapat dilakukan oleh Penilai Publik. Kreditur sebaiknya menerapkan penilaian awal atas objek jaminan. Seharusnya dibuat peraturan yang mengatur secara khusus dan merinci mengenai ketentuan berapa besaran perhitungan nilai jaminan.

---

This research discusses the stipulation on the mortgage value which is lower than the debt value. In the Judgment of District Court of Kepanjen Number: 131/Pdt.G/2019/PN Kpn, the stipulation of mortgage value of the collateral in terms of Freehold Title Number: 123/Tamanharjo is declared lower than the debt value. The

matter discussed in this research is the stipulation of mortgage value and the legal protection for the Debtor and the Creditor whose mortgages are lower than the debt

value. In responding such problem, this research applies the juridical normative legal research method with analytical descriptive approach. The data analysis made is on qualitative basis. The research result reveals that the stipulation of mortgage value is not

in accordance with the provision on ratio of LTV Article 6 Paragraph (1) letter a figure 1 PBI (Regulation of Bank Indonesia) Number 18/16/PBI/2016 and the Bank terms and

conditions in general which is minimum 125% of loan value. The legal protection for the Debtor is not fulfilled namely by virtue of Article 20 paragraph (2) of UUHT where

the Debtor has never been given the opportunity to conduct the privately-made sale as well as the collateral value interpretation can be conducted by the Independent

Appraiser. The legal protection for PT. Bank X is fulfilled namely PT. Bank X has the authority to stipulate the mortgage value and the provision of Article 20 paragraph (1) letter b juncto Article 14 UUHT regarding execution based on “Executorial Title” in SHT. The Public Appraiser can give the recommendation on the collateral assessment.

It is better if the Creditor applies the preliminary assessment of the collateral. The regulation should be made which arranges specially and in detail the provisions on how the amount of collateral value calculation is."

"Notaris mempunyai peran penting dalam bidang kewarisan, terutama dalam membuat akta autentik terkait wasiat. Pembuatan akta wasiat dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Ketidaktahuan seseorang mengenai ketentuan wasiat dapat menimbulkan permasalahan, terlebih apabila dibuat dibawah tangan oleh warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia, dan tidak pernah diserahkan kepada Notaris selama hidupnya. Setelah Pewaris meninggal dunia, surat wasiat tersebut disimpan oleh Notaris. Permasalahan timbul ketika surat wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan. Hal ini tidak terlepas dari keabsahan surat wasiat tersebut yang mana berdasarkan Hukum Perdata Internasional di Indonesia mengenai wasiat berlaku hukum nasional Pewaris, sedangkan mengenai bentuk formal wasiat berlaku hukum negara tempat surat wasiat dibuat. Menarik untuk diteliti bagaimana tugas dan tanggung jawab Notaris terhadap surat wasiat tersebut dan bagaimana kedudukan hukum surat wasiat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitiaan yuridis normatif, dengan meneliti data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier berkaitan dengan hukum waris, surat wasiat, kewajiban Notaris yang berkaitan dengan wasiat dan kewarisan dalam Hukum Perdata Internasional, yang didukung dengan wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga diperoleh simpulan terhadap surat wasiat tersebut. Notaris memiliki tugas untuk membuat berita acara atas surat wasiat tersebut sebagai bukti untuk dibawa ke Pengadilan untuk dimintakan pengesahan. Pengesahan dari Pengadilan dijadikan dasar oleh Notaris untuk membuat akta penyimpanan untuk selanjutnya dilaporkan kepada ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat wasiat tersebut secara substansial adalah sah karena telah mendapatkan autentisitasnya dan mempunyai kekuatan hukum atas pengesahan dari Pengadilan di Indonesia.

---

A Notary has an important role in inheritance, especially in making an authentically deed related to testament. The construction of deed of testament made accordingly to the legal procedure determined by the Civil Code of Indonesia. Unknowingness of the provision of testament may cause problem, especially if the testament made by private deed (self written) by a Dutch who domiciled in Indonesia and never handed over by the testator to a Notary during his lifetime. The testament was just kept by a Notary after the testator decease. Problem emerges when the testament can not be executed. Inseparable from the validity of testament which is according to Internasional Civil Law in Indonesia, concerning on testament shall be determined by the national law of the testator, while regarding to the formal form of testament shall be determined by the internal law of the State where the testator made the testament. Therefore, it is interesting to research how is the duty and liability of a Notary towards the testament and how is the legal standing/validity of the testament. This research uses the juridical normative, by scrutinizing the secondary data consist of primary, secondary and tertiary legal materials relevant to inheritance law, testament, the duty of Notary related to testament and inheritance law in the Private International Law, supported by interview with resource persons. The obtained data are then analyzed descriptively so that obtained conclusion to the testament. A Notary has duty to make an official report of the testament as evidence in a court for attestation. The attestation from the Court shall serve as the principle by the Notary to draw up notarial deed to be subsequently reported to the Testament Register Center at the Ministry of Law and Human Rights. The testament is substantially valid as it has gained its authenticity and legal power for an attestation by Indonesian Court."

"ABSTRAKKepailitan maupun jalan restrukturisasi utang menjadi suatu tindakan yang perludiambil apabila debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran utang. Apabilaperusahaan tidak melakukannya maka akan timbul wanprestasi atau cacat yang dapatmengakibatkan masalah yang lebih besar bagi kelangsungan hidup perusahaantersebut di masa yang akan datang. Peraturan Kepailitan meski memberikan citrahukum positif, tetapi dalam prakteknya penyelesaian utang melalui jalan iniberpeluang untuk merugikan debitur maupun kreditur. Alasan sederhananya, dariperspektif pihak debitur sendiri ada kendala sosio psikologis berupa rasa malu yangbesar apabila publik mengetahui pihaknya mengadakan penyelesaian utang dipengadilan melalui jalan kepailitan. Dalam hal ini perusahaan yang digugat pailittentu saja akan dicap sebagai perusahaan yang memiliki masalah keuangan sehinggahal ini dapat mempengaruhi reputasi perusahaan tersebut di mata publik. Hal ini dapatmenimbulkan kekisruhan publik manakala perusahaan yang digugat pailit adalahperusahaan yang mengelola kepentingan masyarakat banyak, seperti halnyaperusahaan asuransi atau perusahaan pengembang properti. Alternatif upayapenyelesaian penunggakan pembayaran utang yang dapat ditempuh selain melaluilangkah kepailitan adalah melalui PKPU atau melalui langkah restrukturisasi utangsecara bilateral antara debitur dan kreditur diluar PKPU. Upaya penyelesaian ini tidakdiatur secara khusus dalam suatu undang-undang seperti halnya kepailitan dan PKPUyang secara khusus diatur dalam UUK-PKPU. Pada dasarnya skema penyelesaianutang di luar pengadilan ini merupakan suatu bentuk perjanjian bilateral antaradebitur dan kreditur yang tunduk hanya pada ketentuan perjanjian secara umum yangdiatur dalam KUHPerdata. Yang mana hal ini tidak memberikan kepastianpelaksanaan dan kepastian hukum bagi kedua pihak dalam melaksanakanrestrukturisasi utang.

---

Abstract Bankruptcy or debt restructuring is one of the necesary actions that need to be takenwhen debtor faces difficulty on their debt payment. The debt restructuring couldprevent the debtor from caused of default or defects to their company which can leadto a bigger problems for the future. The regulation under the bankruptcy law, despiteits positive image, but the fact that debt settlement through this kind of procedure hasan impact to ruin the whole business of debtor and creditor. From the perspective ofthe debtor itself, debt settlement under the bankruptcy law has a sosio-psychologicalproblem in the form of a great shame if public find out that the company hold thesettlement of debt in bankruptcy. In this case, the company that being sued forbankruptcy would be labeled as a company that has financial problems so this couldaffect the company's reputation in the public. This could be a trigger to a publicchatocic when the sued party is a public company, publicly-listed property developer,or an insurance company. An alternative debt settlement can be taken instead ofbankruptcy is through PKPU or bilaterally debt restructuring between debtor andcreditor outside the court. This settlement is not regulated specifically in thelegislation as well as bankruptcy and PKPU which is specifically regulated under theUUK-PKPU. Basically a debt settlement scheme outside the court is a form ofbilateral agreements between the debtor and creditor which is solely regulated underthe provisions of general agreement in KUHPerdata. This scheme do not provide thecertain kind of execution and legal certainty for both parties on implementing thedebt restructuring."

"Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian, dimana salah satu pihak memberikan cap jempol di surat-surat yang tidak dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris dan/atau PPAT, kemudian terbit perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli. Jenis penelitian yang Penulis lakukan adalah yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif analitis, teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan dokumen, teknik analisis datanya secara kualitatif, serta cara pengambilan kesimpulannya dengan silogisme melalui logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa akibat hukum atas perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris dan/atau PPAT yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli, dari segi hukum perdata, Notaris dan/atau PPAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng, dan dalam kedudukannya sebagai Notaris dan/atau PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.

---

This article discusses the legal implications of the agreement, the power of attorney to sell and the deed of sale made by a Notary / PPAT (Case Study: Decision of the Denpasar District Court Number 57 / Pdt.G / 2018 / PN.Dps. 2018). The main problem of this thesis is the legal consequences and the responsibility of the Notary Public as the PPAT in making the agreement, where one party gives a thumbprint on the letters which are not read and the contents are explained by the Notary and / or PPAT, then a sale and purchase agreement is issued, the power of attorney to sell and deed of sale and purchase. The type of research that the author does is normative juridical, descriptive analytical nature of the research, data collection techniques through literature and document studies, qualitative data analysis techniques, and how to draw conclusions with syllogism through deductive logic. The results showed that the legal consequences of the sale and purchase agreement, the deed of sale authorization and the deed of sale and purchase made by a Notary and / or PPAT who were proven to have committed an illegal act, were declared invalid and null and void by law. Regarding the responsibilities of the Notary Public as a PPAT in making a sale and purchase agreement, the deed of power of attorney to sell and the sale and purchase certificate, in terms of civil law, the Notary and / or PPAT are punished to pay all case costs incurred jointly and in their position as a Notary and / or The PPAT may be subject to administrative sanctions."

"Hak atas tanah merupakan hak yang melekat, dan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Hak atas tanah, antara lain adalah Hak Milik. Pengaturan pertanahan di Indonesia tegas menjelaskan bahwa Hak Milik atas tanah hanya diperuntukkan bagi warga negara indonesia dan badan hukum dengan syarat. Oleh karena itu hak milik kepada orang asing dilarang, dan pelanggaran terhadap hal ini mengandung sanksi batal demi hukum dan hak atas tanahnya jatuh pada negara. Tulisan ini membahas sebuah kasus sengketa tanah antara WNA dan WNI, yang memperlihatkan telah terjadi peralihan hak melalui jual-beli dengan pinjam nama, serta pertimbangan hakim yang diklasifikasikan dalam dua tema oleh penulis yaitu mengenai kepemilikan tanah oleh WNA dan harta bersama dalam perkawinan campuran.Tulisan ini menggunakan metode kualiatatif dengan penelusuran data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang dibahas dengan metode analisis yuridis. Hasilnya bahwa perjanjian nominee dalam jual beli mengakibatkan jual beli tidak memiliki kekuatan hukum, warga negara asing dapat mempunyai hak atas tanah namun terbatas, yakni hanya diperbolehkan dengan status hak pakai dan hak sewa sebagaimana dijelaskan didalam pasal 42 dan 45 UUPA, tidak boleh hak jenis lain. Dan perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin tidak bisa memiliki tanah dengan hak milik di Indonesia.

---

The right to land is an inherent right, and can not be eliminated just like that. Land rights, among others, is Hak. Administration of land in Indonesia firmly explained that the Property Rights of land reserved for Indonesian citizens and legal entities on the condition. Therefore the property to foreigners is prohibited, and a violation of the sanctions it contains a null and void and the land rights fall on the state. This paper discusses a land dispute between the foreigners and the citizen, which shows there has been a transfer of rights through the sale by borrowing the name, as well as consideration of the judge who is classified into two themes by the author of the ownership of land by foreign and joint property in marriage campuran. Tulisan the use of qualitative methods to search secondary data from primary and secondary legal materials, which are discussed with juridical analysis methods. The result is that the agreement nominee in buying and selling lead selling does not have the force of law, foreign citizens can have land rights but limited, which is only allowed with the status of the right to life and the right to lease as described in Article 42 and 45 of the BAL, may not be the right kind of other , And intermarriage without mating agreement could not have freehold land in Indonesia."