Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis mengenai pelaksanaan nominee dalam bidang penguasaan hak atas tanah di Indonesia, serta bagaimana suatu akta autentik yang dibuat di hadapan seorang notaris memiliki unsur nominee di dalamnya, dan konsekuensi terhadap beneficiary dari pembatalan akta autentik karena mengandung praktik nominee. Penelitian disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan praktik nominee dalam suatu akta autentik dibuat dengan membuat serangkaian perjanjian yang isinya secara tidak langsung mengalihkan kepemilikan dari nominee yang namanya tercantum dalam sertipikat hak milik, kepada beneficiary atau pihak yang menerima manfaat atas tanah, yang dalam kasus ini merupakan WNA. Dapat disimpulkan bahwa akta-akta nominee yang dibuat pada dasarnya telah melanggar syarat objektif perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum. Isi dari perjanjian yang dituangkan ke dalam akta autentik tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam UUPA serta peraturan pelaksanaannya. Akta autentik yang dibuat oleh para pihak di dalam kasus memiliki tujuan utama untuk mengalihkan kepemilikan tanah dengan hak milik dari WNI ke WNA. Akibatnya, akta-akta tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Dengan dibatalkannya serangkaian akta autentik, WNA yang merupakan pemilik manfaat atau beneficiary dari tanah sengketa, tidak dapat diberikan perlindungan hukum apapun, termasuk untuk mendapakatkan pengembalian uang atas tanah yang sebenarnya dibeli menggunakan uangnya.

---

This research analyzes the implementation of nominees in the field of land tenure in Indonesia, as well as how an authentic deed made before a notary has a nominee element in it and also the consequences for the beneficiary of cancelling the authentic deed because the authentic deeds contained nominee practices. The research was compiled using doctrinal research methods. The implementation of nominee practices in an authentic deed is made by making a series of agreements whose contents indirectly transfer ownership from the nominee whose name is listed on the certificate of ownership, to the beneficiary, which in this case is a foreign citizen. It can be concluded that the nominee deeds made have basically violated the objective requirements of the agreement. The content of the agreement as outlined in the authentic deed has violated the applicable provisions of the Agrarian Law and its implementing regulations. As a result, the deeds in this situation must be declared null and void. Thus, the foreigner who is the beneficial owner or beneficiary of the disputed land, cannot be given any legal protection, including to get a refund for the land that was actually purchased using their own money."

"Penelitian ini merupakan tinjauan yuridis terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan serangkaian perbuatan hukum lain atas suatu tanah Hak Milik yang dituangkan ke dalam akta notariil yang dibuat sebagai kedok dari praktik Nominee di Indonesia yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Hal tersebut dilakukan karena Hak Sewa merupakan salah satu hak atas tanah yang Warga Negara Asing diperbolehkan menjadi pemegang haknya, sehingga Hak Sewa dimanfaatkan untuk menyembunyikan perbuatan mengalihkan Hak Milik secara tidak langsung kepada Warga Negara Asing agar seolah-olah perbuatan hukum yang dilakukan dipandang sah di muka hukum. Pada praktiknya di Indonesia, masih sering ditemukan keterlibatan seorang Notaris yang menyalahgunakan jabatannya untuk mengakomodir keinginan para pihak yang menghadap kepadanya untuk membuat akta-akta terkait Nominee. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedok Perjanjian Sewa Menyewa Tanah yang dibuat untuk menutupi praktik Nominee tersebut melanggar aturan dan prinsip hukum perjanjian yakni poin 4 syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata bahwa Praktik Nominee tersebut menyalahi syarat “kausa yang halal” karena dibuat untuk menyelundupkan hukum, serta Pasal 26 ayat (2) UUPA bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tersebut tergolong sebagai perbuatan hukum yang secara tidak langsung bertujuan untuk mengalihkan Hak Milik kepada orang asing. Bukan hanya para pihak yang terlibat, Notaris yang terbukti terlibat dalam praktik Nominee pun terkena dampak hukum dan dapat dijatuhi sanksi berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris.

---

This study is a juridical review of the Land Lease Agreement and a series of other legal actions on a land certified with Rights of Ownership which are contained notarial deeds made as a cover for Nominee practices in Indonesia carried out by Indonesian citizens and foreigners. This is done because Lease Rights are one of the land rights that foreigners are allowed to hold, so the Lease Rights are used to hide the act of transferring Rights of Ownership indirectly to foreigners so that it seems as if the legal action taken is seen as juridically legal. In practice in Indonesia, it is still often found the involvement of a Notary who abuses their position to accommodate the wishes of the parties who appear before them to make deeds related to Nominee. From the results of the legal research conducted, it can be concluded that the guise of the Land Lease Agreement which was made to cover up the practice of the Nominee violates the rules and principles of contract law, namely the 4th point of the legal requirements of an agreement as regulated in Article 1320 of KUHPerdata that the Nominee practices violate the "lawful cause" requirement because it was made to smuggle the law, as well as Article 26 paragraph (2) of UUPA that the Land Lease Agreement is classified as an act which indirectly aims to transfer Rights of Ownership to foreigners. Not only the parties involved, Notaries who are proven to be involved in Nominee practices are also affected by the law and can be subject to sanctions based on the UUJN and Kode Etik Notaris."

"Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat (BO) oleh notaris seharusnya menunjukkan kepemilikan sebenarnya dari korporasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme (Perpres No.13/2018) serta peraturan pelaksanaannya. Namun, jika pemilik dana atau saham dalam korporasi berkaitan erat dengan praktik pinjam nama (Nominee), maka BO tersebut tidak dapat diidentifikasikan, hal ini akan memicu permasalahan berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kepemilikan dana perseroan. Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian berkaitan dengan tata cara penerapan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan penerapan BO dalam korporasi di Indonesia yang mengandung praktik nominee. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil Penelitian adalah penerapan BO oleh Notaris atas korporasi yang memiliki pemilik saham nominee tidak langsung melalui 2 (dua) tahap yakni Penetapan BO oleh Korporasi berwujud surat pernyataan BO dan Penerapan BO oleh Notaris dengan kriteria pemilik dana sebenarnya sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 4 ayat (2) Perpres No 13/2018. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap notaris berdasarkan UUJN yakni tindakan pengawasan profesi Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), keterbatasan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai peraturan dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian sebagai itikad baik, serta dengan adanya kewenangan notaris melegalisasi surat pernyataan BO oleh korporasi dalam kapasitasnya memastikan kebenaran dari dokumen identitas bukan membuktikan keaslian dokumen berkaitan

---

The application of the principle of identifying the beneficial owner (BO) by a notary should be appropriate to show the true ownership of the corporation. This is in accordance with Article 3 of Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owner of a Corporation in the context of Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering and Terrorism (Perpres No. 13/2018) and its implementing regulations. However, if the actual owner of the corporation is related to the practice of borrowing names (nominees) contained in the agreement contained in the company deed, then the BO cannot be identified, this will trigger problems related to accountability for the ownership of company funds. Therefore, it is necessary to conduct research related to the procedures for the application and legal protection of Notaries in implementing the implementation of BO in corporations in Indonesia that contain nominee practices. The research method used is normative juridical using secondary data accompanied by an explanatory analytical typology of research. The results of the study are the application of BO by a Notary to a corporation that has an indirect nominee shareholder through 2 (two) stages, namely the determination of BO by the Corporation in the form of a BO statement and the application of BO by a Notary with the criteria for the actual owner of the funds in accordance with Article 4 paragraph (1) letter f and g and Article 4 paragraph (2) of Presidential Regulation No. 13/2018. Legal protection given to notaries based on UUJN is the act of supervising the Notary profession by the Notary Honorary Council (MKN), the limitations of Notaries in carrying out their duties in accordance with regulations with the principles of accuracy and prudence in good faith, and with the authority of a notary to legalize BO statements by corporations in their capacity to ensure the correctness of identity documents, not to prove the authenticity of the related documents."

"Penelitian ini membahas mengenai akta jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual yang mengandung cacat hukum. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris melakukan perbuatan yang oleh pengadilan diputuskan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan akta yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum. Sehingga dalam hal ini membuat pihak yang dirugikan yaitu pemilik tanah mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan Notaris sebagai pejabat umum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum pemilik tanah dan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang dinyatakan cacat hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pemilik tanah berhak mendapatkan perlindungan hukum terkait tanah yang dimiliknya berupa kepemilikan kembali, dan akta-akta yang pernah dibuat oleh Notaris terkait tanah tersebut menjadi cacat hukum dan batal demi hukum. Kemudian, Notaris yang membuat akta tersebut bertanggungjawab akan akta yang dibuatnya dan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga yang berbentuk materiil (uang) dan pertanggungjawaban administratif berupa pemecatan sementara sesuai dengan peraturan pada Pasal 85 UUJN dan Kode Etik Notaris. Untuk itu, masyarakat khususnya yang memiliki tanah hendaknya selalu berhati-hati dan juga selalu teliti dalam membuat perjanjian, serta sebagai pejabat umum, Notaris harus selalu mengemban tugas dan amanahnya dengan baik.

---

This study discusses the sale and purchase deed based on the binding purchase agreement and power of attorney to sell that contains legal defects. The notary is authorized to make an authentic deed in the form of a binding purchase agreement and sales authorization agreement in accordance with applicable regulations. However, in its implementation, the Notary commit acts which the court has decided to have committed against the law and the deed he made was declared legally flawed. So that in this case makes the injured party that is the land owner file a lawsuit to the Court, and the Notary as a public official must be held accountable for his actions. The issues raised in this study are regarding the legal protection of landowners and the responsibility of a Notary to the deed he made which is declared legally flawed. To answer these problems legal research is used by using juridical-normative research forms and descriptive research types. The results obtained from this research are that the land owner has the right to get legal protection related to the land he owns, and the deeds that have been made by the Notary regarding the land have become legally flawed and null and void. Then, the Notary who makes the deed is responsible for the deed he made and can be asked for civil liability in the form of reimbursement of costs, losses and interest in the form of material (money) and administrative liability in the form of temporary dismissal in accordance with the provisions in Article 85 of the Law and Notary Ethics. For this reason, the community especially those who own land should always be careful and always conscientious in making agreements, and as a public official, the Notary must always carry out his duties and mandates properly."

"ABSTRAKPPAT sering diturut sertakan sebagai pihak yang membantu melakukan pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik dan pihak yang merasa dirugikan akan meminta pembatalan akta kepada pengadilan. Permasalahan yang akan dianalisis di penelitian ini adalah kedudukan hukum PPAT yang membatalkan aktanya sendiri dan akibat hukum akta PPAT yang memuat keterangan palsu sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 455/PDT/2017/PT.BDG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap kedudukan hukum PPAT sebagai Penggugat atas pembatalan akta yang dibuatnya dan akibat hukum akta autentik sebagai objek barang bukti dalam sengketa. Hasil penelitian menunjukkan PPAT tidak memiliki kedudukan hukum dalam pembatalan akta yang dibuatnya, yang dapat mengajukan pembatalan akta autentik adalah pihak yang tercantum dalam akta tersebut. Akta PPAT yang mengandung keterangan palsu dari para pihak berakibat akta autentik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

---

ABSTRACTLand Titles Registrar is often submitted as a party to assist in giving false information into authentic deeds and those who feel disadvantaged will request the nullification of the deed to the court. The problem to be analyzed in this research is the legal position of Land Titles Registrar which nulled its own deed and the legal consequences of Land Titles Registrar deed which containing false information correspond with High Court Decision Number 455 PDT 2017 PT.BDG. This research uses juridical normative literature research method, meaning that this research is seen from the whole secondary data of law to answer the problem to Land Titles Registrar legal position as Plaintiff on the nullification of its own deed and the legal consequences of authentic deed law as object of evidence in dispute. The result of the research shows that Land Titles Registrar does not have legal standing in nullification of its own deed, the nullification of authentic deed is the party which listed in the deed. The Land Titles Registrar deed containing false information from the parties resulting in the authentic deed does not have the force of law."

"Fokus pada penelitian ini adalah pada akibat hukum dalam pembuatan nominee yang dibuat di hadapan notaris serta pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta nominee. Hal tersebut menjadikan adanya penyelundupan hukum yang mana nominee adalah perjanjian yang tidak di atur dan dilarang di dalam Sistem Hukum Indonesia dan merugikan banyak pihak, tidak hanya pemilik sertpikat hak milik atas tanah, namun juga merugikan pihak yang membuat perjanjian tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah doktrinal. Adapun Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa. Akibat hukum dalam praktik pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena perjanjian nominee telah melanggar Sistem Hukum di Negara Indonesia dalam ketentuan peraturan KUHPerdata, perjanjian nominee tidak memenuhi syarat objektif sebagai syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selain itu dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 perjanjian nominee tidak diperbolehkan dan dilarang. Adapun pertanggungjawaban notaris dalam membuat perjanjian nominee yang dituangkan kedalam akta autentik akan mendapat sanksi administratif dan perdata sebagaiamana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdata.

---

The focus of this research is on the legal consequences of making a nominee in the presence of a notary and the responsibility of the notary in making a nominee deed. This creates legal smuggling where nominees are agreements that are not regulated and prohibited in the Indonesian Legal System and harm many parties, not only the owner of the land title certificate, but also the party who made it. The problem raised in this research is about the legal consequences of making a deed of statement containing a company nominee made before a notary. In this research, the method used is doctrinal in nature. The type of data used is secondary data obtained from searching library data which is then analyzed qualitatively. This research found that. The legal consequences in the practice of making a deed of statement containing a nominee agreement made before a notary are invalid and null and void, because the nominee agreement has violated the Legal System in Indonesia in the provisions of the Civil Code regulations, the nominee does not fulfill the requirements as a legal requirement. lawful reasons as regulated in Article 1320 of the Civil Code, apart from that in the Land Law System in Indonesia as stated in PP Number 24 of 1997 concerning Land Registration and SEMA Number 10 of 2020 nominees are not permitted and prohibited. The notary's responsibility in making a nominee agreement as outlined in an authentic deed will receive administrative and civil sanctions as regulated in Law Number 02 of 2014 on the Position of Notaries and the Civil Code."

"Undang–Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur mengenai Kewajiban dan Larangan Notaris, namun sampai saat ini masih ada Notaris yang dalam menjalankan kewenangnya telah mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Dps, dimana pelapor berinisial YS merasa dirugikan atas tindakan seorang Notaris berinisial PH. Pelapor melaporkan tindakan Notaris PH yang diduga melakukan tindakan tidak professional dalam proses pebuatan akta autentik tersebut kepada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Menurut pelapor Notaris PH telah melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan Notaris terkait tidak terpenuhnya syarat sah perjanjian yang dibuat oleh Notaris PH serta melanggar kewajiban Notaris yakni tidak laksanakannya pembacaan Akta di depan para penghadap dan dalam proseses pembuatan akta tersebut Notaris PH telihat memihak kepada salah pihak. Oleh karenanya, dalam tesis ini permasalahan yang akan di angkat adalah mengenai akibat hukum terhadap akta yang pembuatannya tidak dibacakan dan berpihak kepada salah satu pihak, dan tanggung jawan Notaris terhadap akta yang pembuatannya tidak dibacakan di depan para penghadap dan memihak kepada salah satu pihak sesuai dengan UUJN. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normative, tipologi penelitian ekplanatoris, dan jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder, pengumpulan data dengan studi dokumen, metode analisis kualitatif serta bentuk hasil penelitian kualitatif. Akibat hukum terhadap akta yang tidak di bacakan oleh notaris di depan para penghadap dan berpihak kepada salah satu pihak memiliki pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tetapi dengan adanya unsur kebohongan maka akta batal demi hukum. Sedangkan terhadap tanggung jawab Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban pembacaan akta di depan para penghadap dan berpihak kepada salah satu pihak yang tidak sesuai dengan UUJN, dapat dikenakan tanggung jawab dan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi Kode Etik Notaris.

---

The Law on Notary Positions (UUJN) has regulated the Obligations and Prohibitions of Notaries, but until now there are still Notaries who in carrying out their authority have ignored these obligations and prohibitions. This can be seen in Decision Number 261/Pdt.G/2016/PN Dps, where the complainant with the initial YS feels aggrieved by the actions of a Notary with the initials PH. The Whistleblower reports the actions of the Notary PH who are suspected of committing unprofessional actions in the process of making the authentic deed to the Denpasar District Court, Bali. According to the reporter, Notary PH has violated the implementation of the position of a Notary related to the non-fulfillment of the legal requirements of the agreement made by Notary PH and violated the obligations of the Notary, namely not carrying out the reading of the Deed in front of the parties and in the process of making the deed, the Notary PH seemed to be in favor of one party. Therefore, in this thesis the problem to be raised is regarding the legal consequences of the deed whose preparation was not read out and sided with one of the parties, and the responsibility of the Notary to the deed whose preparation was not read in front of the parties and sided with one of the parties in accordance with UUJN. This study uses a normative juridical form, typology of explanatory research, and the type of data used is secondary data, data collection by document study, qualitative analysis methods and the form of qualitative research results. The legal consequences of a deed that is not read by a notary in front of the parties and sided with one of the parties have proof as an underhand deed, but with the element of lying, the deed is null and void. Meanwhile, the responsibility of a Notary who does not carry out the obligation to read the deed in front of the appearers and sided with one of the parties that is not in accordance with the UUJN, may be subject to responsibilities and sanctions in the form of civil sanctions, administrative sanctions, criminal sanctions and sanctions for the Notary Code of Ethics."

"Perjanjian perdamaian merupakan perjanjian obligatoir, yang merupakan perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Asas bersifat obligatoir dalam perjanjian perdamaian memiliki arti perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut hanya hak dan kewajibannya saja yang baru timbul. Untuk pemenuhan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, dapat dilaksanakan perjanjian berupa pembayaran maupun penyerahan. Akta perdamaian semestinya dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak untuk mengakhiri ataupun mencegah timbulnya suatu perkara dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang yang telah disepakati. Namun, pada praktiknya akta perdamaian tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa karena objek perjanjian perdamaian merupakan tanah dalam keadaan sengketa, seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1127/Pdt.G/2020/PN.Dps. Penelitian ini menganalisis tentang keabsahan perdamaian dalam bentuk akta notaris serta pembatalan perjanjian perdamaian yang dibuat oleh notaris. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah perdamaian dalam bentuk notaris dapat dikatakan sah jika notaris berwenang membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak serta secara lahiriah, formil, dan materil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris. Pembatalan perjanjian perdamaian yang dibuat oleh notaris dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam akta pembatalan. Selain itu, karena objek perdamaian merupakan tanah yang sedang diletakkan sita jaminan, maka perjanjian perdamaian batal demi hukum karena melanggar ketentuan dalam Pasal 199 HIR, sehingga peralihan hak atas tanahnya tidak dapat dilaksanakan karena melanggar ketentuan pada Pasal 39 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

---

A settlement agreement is an obligatory agreement, which is an agreement that obliges someone to deliver or pay something. The obligatory principle in a settlement agreement means that the agreement made by the parties only creates new rights and obligations. To fulfil the obligations arising from the agreement, the agreement can be implemented in the form of payment or delivery. A deed of settlement should be able to provide legal certainty to the parties to end or prevent a case from arising by delivering, promising or withholding an agreed item. However, in practice, the peace deed cannot provide legal certainty for the parties to the dispute because the object of the peace agreement is land in a state of dispute, such as the case in Denpasar District Court Decision Number 1127/Pdt.G/2020/PN.Dps. This research analyses the validity of settlement in the form of notarial deeds as well as the cancellation of settlement agreements made by notaries. This doctrinal legal research was conducted through a literature study to collect secondary data which was then analysed qualitatively. The results of the research obtained are that settlement in the form of a notary can be said to be valid if the notary is authorised to make a deed in accordance with the wishes of the parties, outwardly, formally, and materially in accordance with the legal rules regarding the making of notarial deeds. The cancellation of a settlement agreement made by a notary is carried out based on the agreement of the parties as outlined in the deed of cancellation. In addition, because the object of peace is land that is being placed under security seizure, the peace agreement is null and void because it violates the provisions in Article 199 HIR, so that the transfer of land rights cannot be implemented because it violates the provisions in Article 39 paragraph (1) letter f of Government Regulation Number 24 of 1997."

"Notaris sebagai pejabat umum diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk selalu berhati-hati dalam melakukan pembuatan akta autentik. Apabila terdapat kesalahan dalam proses pembuatan akta, maka akan ada akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak dan notaris yang membuatnya. Oleh karena itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan segala keadaan yang terjadi apabila terdapat suatu kesalahan dalam proses pembuatan akta autentik yang melanggar ketentuan jabatan notaris. Suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, apabila pada kenyataannya kesalahan tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi para penghadap. Empat unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata harus terbukti secara kumulatif. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih dalam untuk menguji suatu teori ataupun hipotesa. Hasil dari penelitian ini adalah notaris tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dikarenakan tidak adanya kerugian yang ditimbulkan dengan tidak mencantumkan tanggal penandatanganan sebenarnya pada akta pengikatan jual beli. Judex Juris telah melakukan perbaikan amar putusan dengan mencabut hukuman ganti kerugian yang dibebankan kepada notaris. Secara tidak langsung, telah diakui bahwa tidak ada kerugian materiil yang disebabkan oleh tindakan notaris. Dengan kata lain, unsur Pasal 1365 KUHPerdata yang mempersyaratkan adanya kerugian menjadi tidak terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya unsur kerugian, maka tidak terpenuhi juga unsur kausalitas terhadap kerugian yang tidak secara nyata terjadi akibat tindakan notaris. Namun, kelima akta yang tidak mencantumkan tanggal penandatanganan sebenarnya tetap dinyatakan batal demi hukum. Akibat hukum dari pembatalan terhadap kelima akta adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan pada kelima akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan dilakukan pengembalian keadaan semula terhadap perikatan yang telah terjadi. Hal ini termasuk pengembalian jaminan. Perbuatan hukum yang dianggap tidak pernah ada, namun pelunasan hutang tetap harus dilaksanakan.

---

Notaries as public officials are required by the Law on Notary Positions to always be careful when making authentic deeds. If there are errors in the process of making the deed, there will be legal consequences for the parties and the notary who made it. Therefore, the panel of judges needs to consider all circumstances that occur if there is an error in the process of making an authentic deed that violates the provisions of the notary's position. An error made by a notary cannot be declared an unlawful act based on Article 1365 of the Civil Code, if in reality the error does not result in losses for the parties. The four elements in Article 1365 of the Civil Code must be proven cumulatively. The research method used is doctrinal with an explanatory research typology which aims to provide a deeper explanation to test a theory or hypothesis. The results of this research are that a notary cannot be declared to have committed an unlawful act based on Article 1365 of the Civil Code because there is no loss caused by not including the actual signing date on the sale and purchase agreement. Judex Juris has revised the verdict by removing the compensation penalty imposed on notaries. Indirectly, it has been acknowledged that there was no material loss caused by the notary's actions. In other words, the element of Article 1365 of the Civil Code which requires the existence of a loss is not fulfilled. By not fulfilling the element of loss, the element of causality is also not fulfilled for losses that do not actually occur as a result of the notary's actions. However, the five deeds that did not include the actual signing date were still declared null and void. The legal consequence of canceling the five deeds is that all legal actions carried out in the five deeds are deemed to have never existed and the agreement that has occurred is restored to its original state. This includes the return of the guarantee. The legal action is considered to have never existed, but debt repayment must still be carried out."

"Penelitian ini membahas mengenai Pembatalan hibah oleh orangtua kepada anak dan kesalahan penulisan dalam akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs). Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apakah pembatalan hibah pada Putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs telah sesuai dengan ketentuan. (2) Bagaimana akibat hukum atas kesalahan penulisan dalam akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif diarahkan pada perolehan data mengenai teori, pengaturan, serta informasi terkait dengan pokok permasalahan. Penulis menggunakan tipologi penelitian deskriptif dan evaluatif dimana peneliti mencoba menggambarkan konsep hibah dalam syariat Islam dan kaitannya dengan peran PPAT sebagai pembuat akta hibah dan praktik pelaksanaan pembatalan akta hibah pada putusan Pengadilan Agama dengan peraturan perundangan -undangan terkait yang berkenaan dengan PPAT. Bentuk hasil penelitiannya yaitu deskriptif evaluatif. Hasil analisa adalah Pengadilan Agama Gresik memutuskan hibah tersebut batal demi hukum dan obyek hibah dikembalikan pada pemberi hibah. Dikarenakan obyek hibah telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, memerintahkan pihak Badan Pertanahan Nasional Gresik untuk merubah pemilik sertifikat Hak Milik nomor 508 dari atas nama Penerima Hibah menjadi atas nama Pemberi Hibah. Untuk kesalahan penulisan dalam nomor obyek tanah atas akta hibah yang dibuat PPAT, PPAT harus segera memperbaiki akta tersebut sesuai dengan koreksi yang disampaikan oleh BPN

---

This study discusses the legal consequences of a cancellation of a grant deed by a parent to his child and the responsibility of the land deed conveyancer (Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)) due to an administrative flaw by examining Case Study Verdict Number 1384 / Pdt.G / 2018 / PA.Gs. This research is a yuridis normative legal research, in which research was conducted through the use of secondary data. Using an evaluative and descriptive approach, I analyse data systematically to evaluate the decision of the Religious Court regarding the cancellation of a grant with relevant laws and regulations related to the PPAT. The main finding of this study is that the Gresik Religious Court ruled that the grant was null and void and the object of the grant was returned to the grantor. Because the object had been certified in the name of the recipient of the grant, the Court ordered the Gresik National Land Agency to change the owner of the Certificate of Ownership number 508 from the name of the Grantee to the name of the Grant Giver. For the writing errors in the land object number for the deed made by PPAT, the PPAT must immediately correct the deed in accordance with the BPN correction."