Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis pembatalan perdamaian (Homologasi) ditinjau dari syarat utang sederhana yang terjadi pada koperasi simpan pinjam dalam Putusan No. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada mekanisme permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada koperasi berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dan perbandingannya setelah diterbitkannya SEMA No. 1 Tahun 2022, serta analisis pembatalan perdamaian (Homologasi) pada koperasi simpan pinjam ditinjau dari syarat utang sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme permohonan PKPU terhadap koperasi sama dengan mekanisme yang telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Namun, setelah diterbitkannya SEMA No. 1 Tahun 2022, permohonan pernyataan pailit dan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Koperasi sebagai Menteri yang membidangi perkoperasian. Tujuan utama dari dilaksanakannya PKPU adalah untuk mencapai suatu perdamaian. Dalam Putusan No. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst., permohonan pembatalan perdamaian diajukan oleh 2 (dua) anggota KSP Pracico Inti Sejahtera dengan alasan KSP Pracico Inti Sejahtera selaku debitor telah lalai dalam melaksanakan perjanjian perdamaian. Majelis Hakim menolak permohonan pembatalan perdamaian karena pembuktian tidak dapat dilakukan secara sederhana. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan penafsiran antara debitor dan kreditor mengenai besaran cicilan yang harus dibayarkan pada setiap periode sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian (Homologasi) tanggal 27 Januari 2021.

---

This paper analyzes the annulment of reconciliation in according to act or condition which prove in a simple way requirement in savings and loan cooperative in Decision Num. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst. This paper employs doctrinal research method. The discussion in this research is focused on the mechanism of application for Suspension of Payment (PKPU) in cooperative based on the Bankruptcy and PKPU Law and its comparison after the issuance of SEMA No. 1 of 2022, as well as the analysis of the annulment of reconciliation in saving and loan cooperative according to act or condition which prove in a simple way. The results showed that the mechanism of PKPU application against cooperative is the same mechanism that has been regulated in the Bankruptcy and PKPU Law. However, after the issuance of SEMA No. 1 of 2022, the application for bankruptcy and PKPU can only be submitted by the Minister of Cooperatives as the Minister in charge of cooperatives. The main objective of the PKPU is to achieve reconciliation. In Decision No. 49/Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2022/PN Niaga Jkt Pst., the request for cancellation of reconciliation was submitted by 2 (two) members of KSP Pracico Inti Sejahtera on the grounds that KSP Pracico Inti Sejahtera as the debtor had neglected to implement the reconciliation agreement. The Panel of Judges rejected the request for cancellation of reconciliation because the proof could not be done simply. This is because there are differences in interpretation between debtor and creditors regarding the amount of installments that must be paid in each period as stipulated in the Reconciliation Agreement (Homologation) dated January 27, 2021. "

"Tulisan ini menganalisis pembatalan perdamaian (Homologasi) ditinjau dari syarat utang sederhana yang terjadi pada koperasi simpan pinjam dalam Putusan No. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada mekanisme permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada koperasi berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dan perbandingannya setelah diterbitkannya SEMA No. 1 Tahun 2022, serta analisis pembatalan perdamaian (Homologasi) pada koperasi simpan pinjam ditinjau dari syarat utang sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme permohonan PKPU terhadap koperasi sama dengan mekanisme yang telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Namun, setelah diterbitkannya SEMA No. 1 Tahun 2022, permohonan pernyataan pailit dan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Koperasi sebagai Menteri yang membidangi perkoperasian. Tujuan utama dari dilaksanakannya PKPU adalah untuk mencapai suatu perdamaian. Dalam Putusan No. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst., permohonan pembatalan perdamaian diajukan oleh 2 (dua) anggota KSP Pracico Inti Sejahtera dengan alasan KSP Pracico Inti Sejahtera selaku debitor telah lalai dalam melaksanakan perjanjian perdamaian. Majelis Hakim menolak permohonan pembatalan perdamaian karena pembuktian tidak dapat dilakukan secara sederhana. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan penafsiran antara debitor dan kreditor mengenai besaran cicilan yang harus dibayarkan pada setiap periode sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian (Homologasi) tanggal 27 Januari 2021.

---

This paper analyzes the annulment of reconciliation in according to act or condition which prove in a simple way requirement in savings and loan cooperative in Decision Num. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst. This paper employs doctrinal research method. The discussion in this research is focused on the mechanism of application for Suspension of Payment (PKPU) in cooperative based on the Bankruptcy and PKPU Law and its comparison after the issuance of SEMA No. 1 of 2022, as well as the analysis of the annulment of reconciliation in saving and loan cooperative according to act or condition which prove in a simple way. The results showed that the mechanism of PKPU application against cooperative is the same mechanism that has been regulated in the Bankruptcy and PKPU Law. However, after the issuance of SEMA No. 1 of 2022, the application for bankruptcy and PKPU can only be submitted by the Minister of Cooperatives as the Minister in charge of cooperatives. The main objective of the PKPU is to achieve reconciliation. In Decision No. 49/Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2022/PN Niaga Jkt Pst., the request for cancellation of reconciliation was submitted by 2 (two) members of KSP Pracico Inti Sejahtera on the grounds that KSP Pracico Inti Sejahtera as the debtor had neglected to implement the reconciliation agreement. The Panel of Judges rejected the request for cancellation of reconciliation because the proof could not be done simply. This is because there are differences in interpretation between debtor and creditors regarding the amount of installments that must be paid in each period as stipulated in the Reconciliation Agreement (Homologation) dated January 27, 2021. "

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (RULB PPPSRS) yang tidak memenuhi persyaratan kuorum sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PPPSRS yang berlaku, sehingga akan dianalisis permasalahan mengenai keabsahan akta Berita Acara RULB Perhimpunan Penghuni Rumah Susun CampuranGCM (PPRSC-GCM) dan mengenai tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRSC-GCM berlaku mengikat dan tidak dapat dikesampingkan. Selain itu keadaan RULB yang kurang terkendali dan tidak kondusif tidak dapat menjadi dasar peniadaan tanggung jawab Notaris. Disimpulkan di dalam tesis ini bahwa akta Berita Acara RULB PPRSC-GCM tidak sah dan tanggung jawabNotaris adalah berupa sanksi teguran tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris serta berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga secara keperdataan apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan dan dapat dibuktikan di Pengadilan. Saran yang diusulkan penulis kepada Notaris adalah agar selalu mengambil sikap cermat dan hati-hati di dalam mempelajari dokumen termasuk Anggaran Dasar PPPSRS serta kemungkinan potensi sengketa di masa yang akan datang. Selain itu Notaris seharusnya bersikap lebih berani dan tegas dengan membawa asisten dan/atau pihak kepolisian untuk mendampinginya di dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris.

---

This Thesis discusses about the making of Minutes of Extraordinary General Meeting of Owner and Tenants Condominium Units Association that failed to meet quorumrequirements stated in Article of Association and by-law. Therefore, this thesis analyzes the authenticity of minutes of Extraordinary General Meeting of GCM Ownerand Tenants Condominium Units Association. And how Notary is held accountable for issuing the meeting minutes. This research was conducted using a juridical normativemethod with a type of descriptive analytics approach. The result shows that GCM Owner and Tenants Condominium Units Associations Article of Association is legally binding and can not be ruled out. In addition to that, a disorganized Extraordinary Meeting could not be a reason for negating Notarys responsibilities. This researchsummarizes that the Minutes of Extraordinary General Meeting of Owner and Tenants Condominium Units Association deed becomes void and Notary will receive a written warning issued by Notarys supervisory board based on Law of Notary Public. Then, Notary may be ordered to pay damage fees and/or interest based on civil liability if any parties file and win a lawsuit in civil courts. Notary should be more cautious in examining documents including Condominium Units Associations Article ofAssociation that have any potential disputes in the future. Furthermore, Notary should be more courageous and decisive by asking assistants and/or the police for assistance in carrying out her duties and positions as a Notary."

"PKPU merupakan salah satu cara dalam menghindari Debitor dinyatakan pailit. Tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sendiri adalah untuk mencapai suatu Perdamaian antara Debitor dengan Kreditor yang apabila disetujui maka Perdamaian tersebut disahkan oleh Pengadilan Niaga. Namun, kepailitan tetap dapat mengikuti Debitor. Dalam UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang memberikan kesempatan untuk Perdamaian PKPU yang telah disahkan tersebut dibatalkan. Untuk itulah, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan mengenai pembuktian dari syarat dan akibat dari pembatalan perdamaian PKPU yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan studi kepustakaan. Dari penulisan ini diketahui bahwa yang dapat mengajukan permohonan dalam pembatalan perdamaian ini adalah Kreditor dengan syarat Debitor lalai dalam memenuhi isi perdamaian. Dalam membuktikan ini UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan ukuran sampai sejauh mana Debitor dikatakan lalai. Kemudian dengan dikabulkannya pembatalan perdamaian ini, maka Debitor dinyatakan pailit.

---

Suspension of Payments PKPU is one way to avoid the declared bankrupt Debtor. The purpose of The Suspension of Payments PKPU is to achieve a reconciliation between the Debtor and the Creditor, if approved, shall be endorsed by the Commercial Court. However, bankruptcy can still follow the Debtor. In UU No. 37 Tahun 2004 about Bankruptcy and Suspension of Payments PKPU provides an opportunity for Reconcilliation of Suspension of Payments PKPU that has been passed is canceled. For this reason, this study aims to explain the regulation on the provision of the terms and consequences of annulment on Suspension of Payments PKPU Reconciliation regulated in UU No. 37 Tahun 2004 about Bankruptcy and Suspension of Payments PKPU . The author in this study using normative research with literature study. From this writing it is known that who can apply in the cancellation of this peace is the Creditor on condition that the Debitor is negligent in fulfilling the contents of reconciliation. In proving this Law UU No. 37 Tahun 2004 about Bankruptcy and Suspension of Payments PKPU does not provide a measure of the extent to which the Debtor is said to be negligent. Then with the grant of this annulment on Suspension of Payments PKPU Reconciliation, the Debtor declared bankrupt."

"Skripsi ini membahas mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan yang terdapat dalam pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU serta penerapannya dikaitkan dengan prinsip utang dan hubungan hukum antara kreditor dan debitor pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Utang merupakan dasar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan utang tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana. Dalam penelitian ini penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu 1 Apakah majelis hakim dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai menerapan pembuktian sederhana menurut pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU? dan 2 Bagaimana penerapan prinsip utang dan hubungan hukum antara debitor dan kreditor dikaitkan dengan pembuktian sederhana menurut pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan mono disipliner. Berdasarkan hasil analisa penulis, diperoleh kesimpulan bahwa, majelis hakim telah sesuai menerapkan pembuktian sederhana dalam pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU dan juga telah sesuai menerapkan prinsip utang dikaitkan dengan pembuktian sederhana tersebut. Oleh sebab itu, putusan majelis hakim yang menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan UUK-PKPU.

---

The focus of this thesis is on the simple justification in bankruptcy contain in Article 8 paragraph 4 UUK PKPU and its application related to the principle of debt and the legal relationship between creditors and debtor in the decision of Commercial Court Number 18 Pailit 2012 PN.Niaga.Jkt.Pst. Debt is the basis for filling petition for a declaration of a bankcruptcy and in bankruptcy that debt must be proven simply. In this study the writer proposed the main issues, which are 1 Are the panel of judges in the decision on Commercial Court Number 18 Pailit 2012 PN.Niaga.Jkt.Pst has been consistent to implement the simple justification accrording to Article 8 paragraph 4 UUK PKPU and 2 How the application of the principle of debt and the legal relationship between creditor and debtor associated to the simple justification according to Article 8 paragraph 4 UUK PKPU in the decision on Commercial Court Number 18 Pailit 2012 PN.Niaga.Jkt.Pst. This research used normative juridical method with a descriptive and mono dicipliner tipology. Based on the results of the writer's analysis, the writer came to conclusion that the panel of judges has been consistent to apply the simple justification in Article 8 paragraph 4 UUK PKPU and also has consistent apllying the principle of debt associated with simple justification. Therefore, the decision of the panel of the judges who refused the petition for a declaration of a bankcruptcy filled by the Petitiones in cases accordance with the UUK PKPU. "