Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan kebijakan pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat di Indonesia sangatlah penting, sebab ia menjadi dasar untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Untuk itu, penelitian ini ditulis untuk menelaah dinamika advokasi pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat yang dilakukan oleh Komunitas Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Jawa Barat yang terkonsentrasi di 3 (tiga) kampung: 1) Kampung Cigugur, Kabupaten Kuningan; 2) Kampung Pasir, Samarang, Kabupaten Garut, dan; 3) Kampung Cireundeu, Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Socio-Legal Research, dimana analisis penelitian tidak hanya mengacu pada sumber-sumber yuridis dan doktriner hukum semata. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner keilmuan sosial lainnya dalam artian yang lebih luas, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih holistik dan komprehensif. Luaran analisis penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengakuan dan perlindungan hukum Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan mengalami disparitas, sebab hanya Komunitas Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung Cireundeu yang telah mendapatkan status pengakuan hukum sebagai Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi, sedangkan Komunitas Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung Cigugur dan Kampung Pasir belum mendapatkan pengakuan hukum dari Pemerintah Daerahnya masing-masing. Selain itu, disparitas ini disebabkan juga karena tidak adanya pengaturan hukum di level Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, hingga rendahnya kehendak politik (political will) Pemerintah Daerah setempat untuk mengakui eksistensi dan melindungi hak-haknya. Disparitas tersebut menjadi penyebab terjadinya sejumlah pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat yang dialami oleh masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan.

---

The existence of policies recognizing and protecting the legal rights of indigenous communities in Indonesia is crucial, as it forms the basis for safeguarding the rights of indigenous peoples. This study aims to examine the dynamics of advocacy for the recognition and legal protection of indigenous peoples conducted by the Karuhun Urang Indigenous Community (AKUR) of Sunda Wiwitan in West Java, which is concentrated in three villages: 1) Cigugur Village, Kuningan Regency; 2) Pasir Village, Samarang, Garut Regency; and 3) Cireundeu Village, Cimahi City. This research employs the Socio-Legal Research method, where the analysis does not rely solely on juridical and doctrinal legal sources. Instead, it adopts an interdisciplinary approach that incorporates broader social sciences, allowing for a more holistic and comprehensive analysis. The findings of this research reveal that the policies for recognizing and protecting the legal status of the AKUR Sunda Wiwitan Indigenous Community are marked by disparities. This is evidenced by the fact that only the AKUR Sunda Wiwitan Indigenous Community in Cireundeu Village has obtained formal legal recognition as a Customary Law Community from the Cimahi City Government. In contrast, the AKUR Sunda Wiwitan Indigenous Communities in Cigugur Village and Pasir Village have not received similar legal recognition from their respective local governments. Moreover, these disparities stem from the absence of legal provisions at the level of national legislation and government regulations, as well as the lack of political will from local governments to acknowledge the existence and protect the rights of these communities. Such disparities have led to numerous human rights violations and infringements on the rights of the AKUR Sunda Wiwitan Indigenous Community."

"ABSTRACTPromosi semangat bertoleransi oleh masyarakat Adat Karuhun Urang AKUR Sunda Wiwitan Cigugur melalui upacara Seren Taun menjadi begitu penting kehadirannya terutama di saat upaya memarjinalkan kelompok penghayat oleh kelompok-kelompok dominan terus berlangsung. Studi-studi sebelumnya melihat bahwa Seren Taun di Cigugur merupakan sarana penguatan identitas dan pelestarian tradisi sekaligus sebagai strategi bertahan dari logika dominasi kelompok dominan. Namun, studi ini melihat lebih dari sekadar itu. Peneliti berargumen bahwa Seren Taun di Cigugur merupakan cerminan upaya komune kultural untuk mengubah struktur sosial yang selama ini memarjinalkan mereka. Ini yang kemudian oleh Manuel Castells sebut sebagai project identity. Melalui studi dokumen, observasi, serta wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data, studi ini menyimpulkan bahwa Seren Taun di Cigugur telah memberikan masyarakat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur posisi tawar, sebagaimana itu terbangun dari relasi mereka dengan organisasi masyarakat sipil, yang memungkinkan mereka untuk mendefinisikan ulang posisi mereka di dalam masyarakat, sekaligus juga untuk mentransformasi struktur sosial.

---

ABSTRACTInciting the spirit of tolerance by Adat Karuhun Urang AKUR Sunda Wiwitan Cigugur community through a ceremony so called Seren Taun becomes so important in its presence, especially when the marginalization of penghayat by the dominant groups continues endlessly. Previous studies perceive Seren Taun in Cigugur as a mean to define their identity as well as to preserve the ancestor rsquo s traditions, also as a survival strategy against the logic of domination of the dominant groups. However, this study argues that Seren Taun in Cigugur is indeed reflecting the struggle of the cultural commune to transform the overall structure that has been marginalizing them all this time. This manifests what Manuel Castells names project identity. Through document study, observations, and in depth interviews as techniques to collect information, this study finds that Seren Taun in Cigugur has equipped AKUR Sunda Wiwitan Cigugur community with a powerful bargaining position, as it is constructed from the basis of their relationship with civil society organizations, in which it enables them to define their position within society as well as to transform its structure."

"Disertasi ini ingin menunjukkan Djawi Sunda, di Cigugur, Kuningan. Sebuah komunitas Adat yang berhasil membangun keruku melalui prinsip:yang penting Melalui penelitian etnografi dan teori interaksi simbolik telah menunjukkan bahwa Seren Taun sebagai alat pengingat yang berisi tuntunan yang penuh makna simbolik dan berhasil merawat tran yang ditempuh lebih mengutamakan arti pentingnya sebuah kebebasan berkeyakinan, penegasan identitas, daripada transmisi tingkat keluarga. Kombinasi antara: resistensi dan adaptasi dalam menghadapi dominasi negara dan hegemoni agama resmi, merupakan perlawanan kultural yang paling mengesankan.

---

This dissertation aims at indicating survival strategies carried out by Djawi Sunda, Cigugur, Kuningan. It is a community succeeding to establish a peaceful religious life relationship. It suggests that the members have tolerance (sepengertian ethnographic research and symbolic interaction have indicated as a mnemonic device meanings?and a creative performance has worked to mai transmission. The strategy emphasizes more on faith freedom and identity insistence in public than in family. The combination of resistance and adaptation to cope with state domination and formal religious hegemony works impressively."

"ABSTRAKSalah satu penyebab emisi gas rumah kaca (GRK) adalah karena adanya deforestasidan degradasi hutan. Untuk mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dandegradasi hutan maka muncul konsep Reducing Emission from Deforestation andForest Degradation (REDD+). Indonesia sebagai pemilik hutan yang relatif besartelah aktif dalam berbagai program REDD+. Pelaksanaan program-programtersebut membawa dampak kepada masyarakat adat. Untuk itu, masyarakat adatperlu dilindungi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat saatini belum cukup efektif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adatdari dampak pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Masalahnya adalah ketidakjelasandan ketidakcukupan regulasi terkait masyarakat adat dan pelaksanaan REDD+ yangmemberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai indikator pemenuhan dalamREDD+ Social Safeguard.

---

ABSTRACTOne cause of greenhouse gas emissions (GHG) is due to deforestation and forestdegradation. To reduce emissions from deforestation and forest degradation,emerge the concept of Reducing Emissions from Deforestation and ForestDegradation (REDD +). Indonesia as a relatively large forest owners have beenactive in a variety of REDD+ programs. Implementation of these programs have animpact on indigenous peoples. To that end, indigenous people need to be protected.Legal protection given to indigenous peoples today is not sufficiently effective toprovide protection to the indigenous peoples of the impact of the implementationof REDD + in Indonesia. The problem is the vagueness and inadequacy ofregulations related to indigenous peoples and the implementation of REDD+ whichprovides protection to the public according to the indicators in the fulfillment ofREDD+ Social Safeguard."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran dari masyarakat hukum adat dalammengelola hutan di Indonesia dan penyelenggaraan pemenuhan hak masyarakathukum adat untuk dapat mengelola hutan oleh negara. Selain itu, dibahas jugaterkait dengan sejarah hukum pengelolaan hutan dan paradigma pengelolaan hutandi Indonesia sebagai analisis atas kebijakan kehutanan yang diterbitkan olehPemerintah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsiatas kondisi pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of customary law communities in forestmanagement in Indonesia and organizing the fulfillment of rights of indigenouspeople to manage forests by the state. In addition, also discussed related to thelegal history of forest management and forest management paradigm in Indonesiaas an analysis of forest policy issued by the Government. The main objective ofthis study is to provide a description of the condition of forest management byindigenous people in Indonesia."

"ABSTRACTMasyarakat adat merupakan salah satu kelompok paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Penelitian ini berusaha menginterprestasikan strategi adaptasi Masyarakat Adat Sunda Wiwitan, Kabupaten Kuningan dalam menghadapi bencana kekeringan sebagai upaya mereka mempertayankan kelangsungan hidupnya. Bencana kekeringan yang dihadapi Masyarakat Adat Sunda Wiwitan menimbulkan dua diemensi dampak, yaitu dampak langsung serta kerentanan sosial akibat bencana kekeringan. Dampak langsung bencana kekeringan ini saling terhubung satu sama lain, meliputi berkurangnya volume air untuk irigasi pertanian, menurunnya produktivitas lahan, gagal panen, serangan hama dan ketidakteraturan pola bercocok tanam. Dampak-dampak tersebut mendorong munculnya kondisi rentan kerentanan sosial yaitu ketersediaan bahan pangan, potensi konfik, masalah kesehatan dan gangguan pelaksanaan tradisi dan budaya. Penelitian dengan pendekatan etnografi ini menunjukan bahwa Masyarakat Adat Sunda Wiwitan melakukan strategi adaptasi bencana kekeringan pada level individual dan level institusional/komunitas secara sosial, ekonomi, institusional, fisiologis dan religius-psikologis. Kearifan lokal dan ajaran kepercayaan, persepsi terhadap risiko dampak serta pertimbangan pilihan adaptasi mempengaruhi proses penerapan strategi-strategi adaptasi. Masyarakat Adat Sunda Wiwitan juga harus melakukan strategi adaptasi terhadap intervening conditions atau non-climate forces yang meningkatkan sensitivitas sistem serta meluasnya dampak-dampak merugikan akibat bencana kekeringan terhadap kehidupan mereka.

---

ABSTRACTIndigenous peoples are one of the most vulnerable groups affected by climate change. This research tries to interpret the adaptation strategy of Sunda Wiwitan Indigenous People, Kuningan Regency in dealing with drought as their effort to maintain their life. The drought that faced by Indigenous Peoples Sunda Wiwitan raises two dimensions of impact, namely direct impacts and social vulnerability. The direct impacts of these drought are interconnected each other, including reduced water volume for agricultural irrigation, declining land productivity, crop failure, pest attacks and irregularity of cropping patterns. These impacts encourage the emergence of vulnerable social vulnerability conditions of food availability, potential conflicts, health problems and disruption of cultural and traditional practices. This ethnographic study shows that the Indigenous Peoples of Sunda Wiwitan embark on adaptation strategies for drought at the individual and institutional community level through the social, economic, institutional, physiological and religious psychological adaptations. Local wisdom and beliefs, perceptions of impact risk and consideration of adaptation choices affect the process of applying adaptation strategies. The Indigenous Peoples of Sunda Wiwitan should also implement adaptation strategies for intervening conditions or non climate forces that enhance system 39 s sensitivity and the widespread adverse impacts of drought to their livelihood."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas persebaran bahasa Sunda di wilayah Badui Dalam dan Badui Luar. Pengumpulan data dilakukan dengan metode pupuan lapangan dan wawancara dengan empat belas informan di empat belas titik pengamatan. Data diolah menggunakan teknik penghitungan dialektometri dan pembuatan berkas isoglos. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa situasi kebahasaan di wilayah Badui Dalam dan Badui Luar tidak menunjukkan adanya perbedaan bahasa atau dialek, melainkan hanya perbedaan wicara. Meski begitu, ada sumber-sumber yang menyebutkan bahwa masyarakat adat di wilayah Badui Dalam dan Badui Luar menggunakan bahasa yang berbeda karena wilayah yang terpisah. Selain itu, terdapat variasi bahasa yang cukup tinggi pada kosakata budaya dasar. Hal itu disebabkan oleh adanya undak usuk atau tingkatan bahasa yang terdapat di wilayah Badui Dalam dan Badui Luar. Adapun kosakata-kosakata arkais dalam bahasa Sunda ditemukan di wilayah Badui Dalam dan Badui Luar.

---

ABSTRACT<>br>This thesis discusses the distribution of Sundanese language at Inner Badui and Outer Badui. Data was gathered by doing a survey on the field and interviewing fourteen informants in fourteen observation points. The data was processed by doing dialectometry calculation and making isoglos files. Results of this study show that the language situation at Inner Badui and Outer Badui do not represent any language nor dialect differences, but the difference of pronunciations instead. Even so, there are some sayings about Badui society at Inner Badui and Outer Badui are using a different kind of language just because they were separated. Moreover, the language variation on cultural vocabulary is quite high. That happened because of the level of language that occurs at Inner Badui and Outer Badui. There are also some Sundanese archaic words found at Inner Badui and Outer Badui."

"Penelitian ini membahas tentang kelestarian lingkungan pada Kampung Adat Sunda Kawasan Gunung Halimun Selatan. Kampung Adat Cengkuk adalah salah satu kampung pengikut yang mengikuti tradisi atau Kasepuhan Ciptagelar dalam pengelolaan lingkungan. Faktor dari dalam dan luar kampung menyebabkan deforestasi hutan alam rata-rata sekitar 6-8% per tahun. Pertambahan penduduk kampung mencapai rata-rata 5,35% per tahun dikategorikan sangat padat. Tradisi atau adat Kasepuhan masih dianut warga kampung dengan menjaga hutan tutupan (leuweung tutupan) di sebelah selatan Kampung hanya untuk kegiatan subsistensi. Perubahan sosio-kultur terjadi pada masyarakat dengan tidak melakukan kegiatan berladang di hutan (outer island agriculture)tetapi lebih kepada kegiatan bertani di sawah (wet rice cultivation). Pengurangan pada proses dan kegiatan upacara, yang semula delapan upacara daur ladang menjadi lima upacara daur sawah. Kegiatan yang profan lebih banyak pada pengembangan komoditas tanaman ekonomi di kebun-talun. Pola keruangan dalam aspek kelestarian lingkungan juga masih menempatkan posisi; gunung-pemukiman-sungai; kampung inti-kampung pengikut. Kampung yang secara geografis lebih tinggi memiliki tradisi yang lebih ketat dibandingkan dengan kampung yang lebih rendah.

---

This research focused on the etemality of environment of indigenous Sunda Village of Kasepuhan Ciptagelar at Southem Halimun Mountain. The indigenous of Cengkuk Village was one compose of several cluster villages who still follow the tradition or Kasepuhan Ciptagelar in environmental management. There were internal factors and external factors led to deforestation of natural forests on average around 6-8% per year. The growth of population which was rise up until 5,35% per year was categorized as extremely dense. Kasepuhan indigenous tradition in people at the south of the village is still practicing by protecting forestland (leuweung tutupan) only for their subsistence. Social-culture changes were occurring in the community with no agricultural activities in the forest (outer island agriculture), but agricultural activities in the field (wet rice cultivation). Reduction ln process and ceremonial activities also happened, which was originally held eight ceremonial outer island agriculture rituals into five ceremonial of wet rice cultivation. More profane activities were developing economic crops in kebun-talun. The spatial pattern in environmental aspect was still having position; mountain-settlement-river; the main indigenous village of Kasepuhan-and the compose of several cluster villages. Indigenous villages that were geographically higher usually have more stricted tradition than the lower one."

"Hukum adat menjadi pedoman yang penting bagi masyarakat adat untuk mengamankan keberadaan mereka dan sumber daya alam yang berada di dalam kawasan hutan adat dari penggunaan yang berlebihan baik dari pihak-pihak luar atapun dari masyarakat adat itu sendiri. Implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berjalan dengan baik, Pemerintah masih memandang kawasan hutan adat sebagai salah satu sumber terbesar untuk perkembangan perekonomian Indonesia dengan menggunakan kebijakan pemerintah yang bersifat mengeksploitasi sumber daya alam dalam kawasan hutan adat yang dapat mengganggu hingga membahayakan kehidupan masyarakat adat disekitarnya. Pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara dan bagaimanakah peran dan tanggung jawab PPAT dalam sengketa hak atas tanah yang terjadi antar masyarakat adat Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Implementasi peraturan-peraturan yang ada terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara belum dilakukan secara baik. Pemerintah hingga masyarakat Kabupaten Malinau mengakui keberadaan masyarakat hukum adat hingga wilayahnya, namun kurang memperhatikan hak-hak dari masyarakat hukum adat tersebut terutama hak ulayat dari masyarakat hukum adat itu. Dalam menjamin kepastian hukum untuk masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak atas tanah bagi tanah milik mereka masing-masing maka haruslah dilakukan pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali bagi mereka yang belum mendaftarkan tanahnya. Dalam kasus yang diangkat di penelitian ini, peran utama seorang PPAT adalah membantu dan mendukung proses kegiatan pendaftaran pertama kali bagi para pihak yang berkepentingan atau para pemegang hak atas tanah tersebut.

---

Customary law is an important guideline for indigenous peoples to secure their existence and natural resources within customary forest areas from excessive use either from outside parties or from the indigenous peoples themselves. The implementation of the applicable laws and regulations has not gone well, the Government still views customary forest areas as one of the biggest sources for Indonesia's economic development by using government policies that exploit natural resources in customary forest areas which can disrupt and endanger the lives of indigenous peoples surrounding. The main issues raised are how the recognition and protection of land rights of the Dayak Lundayeh customary law community in Malinau District, North Kalimantan and what are the roles and responsibilities of the PPAT in land rights disputes that occur between indigenous Dayak Lundayeh communities in Malinau District, North Kalimantan. This study uses empirical legal research methods using data collection tools in the form of literature studies and interviews. The implementation of existing regulations regarding the customary rights of customary law communities in Malinau District, North Kalimantan, has not been carried out properly. The government and the people of Malinau Regency recognize the existence of customary law communities and their territory, but pay little attention to the rights of these customary law communities, especially the ulayat rights of these customary law communities. In guaranteeing legal certainty for customary law communities as holders of land rights for their respective lands, land registration must be carried out. Land registration activities for the first time for those who have not registered their land. In the case raised in this study, the main role of a PPAT is to assist and support the process of first-time registration of interested parties or holders of land rights."