Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan sah dapat dibatalkan karena terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis atau adanya putusan pengadilan yang inkracht. Kewenangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan pembatalan sertipikat. Akibat dari kewenangan tersebut, menimbulkan terjadinya sertipikat ganda, sebagaimana dalam kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1641/K/Pdt/2023. Rangkaian pembatalan ini dapat menjadi ketidakpastian hukum karena pemegang sertipikat tidak serta merta bebas dari gugatan maupun pembatalan di kemudian hari. Hal ini jelas berimplikasi pada jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah yang didapatnya. Penulisan ini menganalisis kepastian hukum sertipikat atas rangkaian pembatalan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dan tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional kepada pihak yang dirugikan atas pembatalan sertipikat dengan studi Putusan Mahkamah Agung No. 1641/K/Pdt/2023. Dalam penulisan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data yang digunakan ialah data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ditemukan bahwa sertipikat tetap memberikan kepastian hukum, keadaan terlalu sering dalam mengoreksi keputusan BPN sendiri ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta pertanggungjawaban dari BPN akibat kurangnya kehati-hatian dalam menerbitkan produk hukum.

---

This paper analyzes certificates as strong and valid proof of ownership that can be canceled due to administrative and/or legal defects or the existence of a final court decision. The authority of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN and Head of BPN Regional Office can cancel certificates. As a result of this authority, there is a double certificate, as in the case that occurred in the Supreme Court Decision No. 1641/K/Pdt/2023. This series of cancellations can create legal uncertainty because the certificate holder is not immediately free from lawsuits or cancellations in the future. This clearly has implications for the guarantee of legal certainty and protection of land rights that he obtains. This paper analyzes the legal certainty of certificates for the series of cancellations carried out by the National Land Agency and the responsibility of the National Land Agency to parties who are harmed by the cancellation of certificates by studying the Supreme Court Decision No. 1641/K/Pdt/2023. In writing using the doctrinal research method by conducting a study of laws and regulations and court decisions. The data used is secondary data, in the form of primary legal materials and secondary legal materials related to this research. The results of the study found that certificates still provide legal certainty, the situation is too frequent in correcting the BPN's own decisions which causes legal uncertainty and accountability from the BPN due to the lack of caution in issuing legal products."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu dalam hal peralihan hak atas tanah, salah satunya yaitu akta jual beli. Dalam peraturannya telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat akta jual beli dengan blanko kosong. Dalam hal ini ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dalam pembuatan akta jual beli dengan blanko kosong sehingga berimplikasi pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Tesis ini membahas tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum terhadap pembatalan akta jual beli akibat perbuatan melawan hukum serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan ini adalah PPAT bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum membuat akta jual beli dengan blanko kosong: (1) Tanggung jawab PPAT bersangkutan terdiri dari tanggung jawab administrasi berupa pengenaan sanksi administrasi pemberhentian sementara dari jabatannya dan tanggung jawab pidana berupa pengenaan sanksi pidana. (2) Akibat hukum terhadap akta jual beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh suatu putusan pengadilan yaitu akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Artinya sejak semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli. Pengurusan dilakukan dengan membuat akta pembatalan jual beli tanah, yang akan ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan untuk dilakukan pencabutan dan pembatalan sertipikat yang telah terbit sebelumnya. Pembatalan sertipikat akan mengembalikan status tanahnya ke keadaan semula sebelum dilakukan peralihan hak. Sehingga nama pemegang hak akan kembali ke nama pemegang hak semula.

---

The Land Deed Maker Official (PPAT) is a public official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal actions in terms of the transfer of land rights, one of which is the deed of sale and purchase. In the regulations it has been regulated that it is not allowed to make a deed of sale with a blank form. In the case, a violation was found by PPAT in making a deed of sale and purchase with a blank form so that it had implications for unlawful acts (onrechmatige daad). This thesis discusses PPAT’s responsibility as a public official for the cancellation of the sale and purchase deed due to unlawful acts and the legal consequences. The research method used in normative legal research. The results of this discussion are that the PPAT is responsible for unlawful acts of making a blank sale and purchase deed: (1) The related PPAT’s responsibilities consist of administrative responsibility in the form of imposition of administrative sanctions for dismissal from his position and crimical responsibility in the form of imposition of criminal sanctions. (2) The legal consequence of the deed of sale which is declared null and void by a court decision is that the deed is deemed to have never existed. That is, from the beginning the law considered that there had never existed. That is, from the beginning the law considered that there had never been a sale and purchase. Managenemt is carried out by making a deed of sale and purchase of land, which will be followed up by the Land Officer for revocation and previously a certificate that has been issued previously. Cancellation of the certificate will return the land status to its original state before the title song was carried out. So that the name of the right holder will return to the name of the original right holder."

"Perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tanpa persetujuan pemilik Hak Atas Tanah adalah perbuatan hukum yang tidak dapat di lakukan. Peralihan kepemilikan tanah harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik Hak Atas Tanah. Terdapat pengawasan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pelanggaran dengan diberikan sanksi, peran ini dilakukan pertama kali oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah. Permasalahan dalam analisa tesis ini mengenai akibat hukum serta peran Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah terhadap Akta Jual Beli yang dibuat tanpa persetujuan pemilik hak atas tanah berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2127 K/PDT/2019. Penelitian hukum ini menggunakan bentuk penelitian doktrinal, dengan tipologi bersifat eksplanatoris dan data sekunder yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis ini adalah pembuatan Akta Jual Beli No 48/2011 berdasarkan keterangan palsu dan tandatangan palsu tidak dapat dijadikan alat bukti terjadinya jual beli dan batal demi hukum karena terlanggarnya syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan para pihak. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah dapat memanggil PPAT untuk dimintai pertanggungjawaban dengan diberikan rekomendasi sanksi mengenai akta dengan keterangan palsu, tanda tangan palsu, dan kurangnya dokumen buku nikah karena tanah tersebut merupakan harta bersama.

---

A land sale and purchase agreement made before a land deed official without the consent of the owner of land rights is a legal act that cannot be carried out. The transfer of land ownership must be carried out with the approval of the owner of the Land Right. There is supervision of the Land Deed Making Officials who commit violations and are given sanctions, this role is carried out for the first time by the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board. The problem in the analysis of this thesis concerns the legal consequences and the role of the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board for the Deed of Sale and Purchase made without the consent of the owner of land rights based on the Study of Supreme Court Decision Number 2127 K/PDT/2019. This legal research uses a form of doctrinal research, with an explanatory typology and the secondary data collected is then analyzed qualitatively. The result of this analysis is that the deed of sale and purchase No. 48/2011 based on false information and fake signatures cannot be used as evidence of the sale and purchase and is null and void by law because the terms of the legal agreement regarding the agreement of the parties are violated. The Regional PPAT Advisory and Supervisory Board can summon the PPAT to be held accountable by giving recommendations for sanctions regarding deed with false statements, fake signatures, and lack of marriage book documents because the land is joint property."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya harus berhati-hati agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri dan PPAT lain, seperti dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang berdasarkan perjanjian hutang piutang didasarkan surat kuasa mutlak sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bna. PPAT seharusnya paham bahwa surat kuasa mutlak tidak diperkenankan pada proses pemberian hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 tahun 1997 agar mencegah akta yang dibuatnya batal demi hukum, dan tidak merugikan pihak terkait ataupun PPAT lain. Persoalan mengenai bagaimana tanggung jawab PPAT atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan berdasarkan kuasa mutlak dan perlindungan PPAT Y yang terlibat atas AJB yang sebelumnya dibuat berdasarkan kuasa mutlak dihadapan PPAT lain menjadi dasar pembahasan penelitian ini. Guna mendapat jawaban atas kedua persoalan tersebut, sehingga metode penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi dokumen (kepustakaan). Adapun tipologi penelitian ini adalah eksplanatoris. Data sekunder didapat dari studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa PPAT IR terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, dan dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata dan administratif, sementara PPAT Y tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum. Perlindungan bagi PPAT Y dapat dilakukan setelah pemanggilan oleh Majelis Kehormatan Daerah untuk memberikan keterangan sesuai dalam Pasal 9 Kode Etik IPPAT.

---

Land Deed Making Officials (PPAT) in carrying out their positions must be careful to avoid unlawful acts that can harm themselves and other PPATs, such as in the making of a Sale and Purchase Deed (AJB) which is based on a debt agreement based on an absolute power of attorney as stated in the Decision. District Court Number 69/Pdt.G/2018/PN Bna. PPAT should understand that absolute power of attorney is not allowed in the process of transferring land rights in accordance with the provisions of the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 and Article 39 paragraph (1) letter d of PP Number 24 of 1997 in order to prevent the deed he made is null and void, and does not harm related parties or other PPATs. The issue of how PPAT is responsible for unlawful acts committed based on absolute power and protection of PPAT Y involved in AJB which was previously made based on absolute power before other PPATs is the basis for the discussion of this research. In order to get answers to these two problems, so that the normative juridical research method is carried out through document studies (library). The typology of this research is explanatory. Secondary data obtained from the study of documents which were analyzed qualitatively. Based on the results of the analysis, PPAT IR is proven to have violated the law, and can be asked for civil and administrative responsibility, while PPAT Y is not proven to have violated the law. Protection for PPAT Y can be carried out after being summoned by the Regional Honorary Council to provide information in accordance with Article 9 of the IPPAT Code of Ethics."

"Dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan wajib membuat akta sesuai dengan perbuatan hukum yang disepakati para pihak. PPAT juga wajib membaca, menjelaskan, dan memastikan akta PPAT yang dibuat telah sesuai isinya dengan apa yang dikehendaki para pihak, sebelum akta tersebut disampaikan ke kantor pertanahan guna pendaftaran peralihan hak atas tanah. Hal tersebut bertujuan agar akta yang dibuat PPAT terhindar dari unsur penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak, yang menyebabkan cacat kehendak tersebut merugikan pihak lawan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai peran dan upaya pencegahan PPAT terhadap penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta terkait tukar-menukar tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor 3145 K/Pdt/2020; dan mengenai akibat hukum atas akta jual beli yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor 3145 K/Pdt/2020. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah diatas adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian bersifat eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini adalah PPAT yang bersangkutan membuat akta jual beli dikarenakan atas dasar penyalahgunaan keadaan salah satu pihak dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan. PPAT seharusnya dapat melakukan upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan keadaan dengan membaca dan menjelaskan isi akta kepada para pihak terlebih dahulu sebelum akta tersebut ditandatangani. Akta yang seharusnya PPAT tersebut buat adalah akta tukar-menukar, mengingat akta PPAT yang dibuat harus sesuai dengan perbuatan hukum yang disepakati para pihak dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Adapun akibat hukum terhadap akta jual beli yang dibuat PPAT akibat penyalahgunaan keadaan salah satu pihak tetap mengikat dan sah sehingga dapat didaftarkan guna pendaftaran peralihan hak atas tanah. Namun jika pihak lawan mengajukan pembatalan terhadap perbuatan hukum dalam akta tersebut, maka akta jual beli tersebut dapat dibatalkan dengan dasar adanya bukti seperti putusan pengadilan atau akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru.

---

In the land and building exchange agreement, the concerned Land Deed Maker (PPAT) is obliged to make a deed in accordance with the legal actions agreed by the parties. The PPAT is also obliged to read, explain, and ensure that the PPAT deed made is in accordance with what the parties want, before the deed is submitted to the land office for registration of the transfer of land rights. This is intended so that the deed made by PPAT is protected from the element of undue influences from one party, which causes the defect of the will to be detrimental to the opposing party. The problems discussed in this study are regarding the PPAT's role and prevention efforts against Undue Influence in making deed related to the exchange of land and buildings based on Decision Number 3145 K/Pdt/2020; and regarding the legal consequences of the deed of sale and purchase made on the basis of Undue Influence in the land and building exchange agreement based on Decision Number 3145 K/Pdt/2020. The research method used to answer the problem formulation above is normative juridical with an explanatory research typology. The results of the analysis of this study are the PPAT concerned made a deed of sale and purchase due to the undue influences of one of the parties in the land and building swap agreement. The PPAT should be able to make efforts to Undue Influence by reading and explaining the contents of the deed to the parties before the deed is signed. The deed that PPAT should have made is a deed of exchange, considering that the PPAT deed made must be in accordance with legal actions agreed upon by the parties and regulated in Government Regulation Number 24 of 1997. The legal consequences of the sale and purchase deed made by PPAT due to Undue Influence because one party remains binding and legal so that it can be registered for registration of the transfer of land rights. However, if the opposing party submits the cancellation of the legal action in the deed, the sale and purchase deed can be canceled on the basis of evidence such as a court decision or PPAT deed regarding a new legal act."

"Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu selama 30 tahun dan dapatdiperpanjang selama 20 tahun, dengan subjek yang dapat mempunyai HGB menurut ketentuan dalam UUPA adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/SEHT. 02.01/VI/2019 mengatur tentang pemberian HGB kepada Persekutuan Komanditer.Permasalahan yang akan dibahas adalah pelaksanaan Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN tersebut dalam hukum tanah nasional Indonesia, khususnya pada penerapan Pasal36 UUPA serta pemberian HGB sebagai Harta Kekayaan Suatu Persekutuan Komanditer sebagai implementasi Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN tersebut. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, dengan bentuk penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 36 UUPA, karena HGB didaftarkan atas nama para sekutu dalam Persekutuan Komanditer. Lebih lanjut, konstruksi hukum harta kekayaan persekutuan komanditer berupa HGB adalah menjadi harta kekayaan secara kolektif dari para sekutu dalam persekutuan komanditer untuk HGB yang diperoleh melalui permohonan berdasarkan Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN tersebut,ataupun tetap menjadi harta pribadi sekutu yang memegang HGB tersebut dan melakukan inbreng hanya pada hak untuk menggunakan dan menikmati atas hak guna bangunan dalam kegiatan usaha persekutuan komanditer tersebut

---

Building Rights is a title to build and operate buildings that stand on other peoples landfor 30 years and might be extended for another 20 years, with the subject of the title for Indonesian Citizens and Indonesian Legal Entity due to the land regulations of Indonesia. The Circular From Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency Number 2/SE-HT.02.01/VI/2019 regulates that commanditaire partnershipmight get the Building Rights title. The issues to be discussed are the implementation of The Circular Number 2/SE-HT.02.01/VI/2019 2019 concerning the application of article 36 of Indonesian Agrarian Law and granting Building Rights as a joint property of partners in commanditaire partnership as an implementation of The Circular Number 2/SE-HT.02.01/VI/2019. The research method of this thesis is judicial normative, withdescriptive-analytical as the form of this research. Based on the results of the analysis, its known that the Circular Number 2/SE-HT.02.01/VI/2019 does not contradict with Article 36 of the Indonesian Agrarian Law since Building Rights was registered in the names of partners in the commanditaire partnership. Furthermore, the legal construction of commanditaire partnership assets in the form of Building Rights is to become the collective assets of the partners in the commanditaire partnership for Building Rights that obtained through an application based on the Circular Number 2/SE-HT.02.01/VI/2019 or to remain as personal property of the partner that own the Building Rights, that only gave the rights to utilize the Building Rights in business activities of the commanditaire partnership."

"Penelitian menganalisis putusan pengadilan mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) berupa penguasaan tanah pihak lain dengan bukti girik oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DKI JKT). Permasalahan yang diteliti adalah penguasaan tanah pihak lain dengan bukti girik oleh Pemda DKI JKT yang dipergunakan sebagai bangunan sekolah secara melawan hukum dan menganalisis dampak penguasaan tanah girik secara PMH. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil analisis adalah penguasaan tanah oleh Pemda DKI JKT berdasarkan catatan KIB dan ada pihak lain yang secara sah berdasarkan bukti berupa girik adalah sebagai PMH. Konsekuensi dampak PMH yang dilakukan oleh Pemda DKI JKT kepada pihak lain dengan bukti girik berupa uang ganti rugi atas kerugian immateriil. Saran yang diberikan kepada Pemda DKI JKT dalam pencatatan aset daerah ke dalam KIB mengikuti sistem pengelolaan aset daerah secara sah perolehan tanah dan pendaftarannya. Putusan hakim memberi ganti rugi materiil tidak cukup, harusnya mengembalikan tanah yang berhak pemegang bukti girik.

---

The study analyzed the court's decision regarding unlawful acts in the form of land tenure of other parties with girik evidence by the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta. The problem studied was the control of other parties' land with evidence of girik by the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta which was used as a school building unlawfully and analyzed the impact of girik land tenure in an unlawful manner. The research method used is normative juridical legal research with a prescriptive type of research. The result of the analysis is the control of land by the Provincial Government of the capital region of Jakarta based on the records of the Inventory card and there are other parties who are lawfully based on evidence in the form of girik is an unlawful Act. The consequences of the impact of unlawful acts committed by the Provincial Government of the capital region of Jakarta to other parties with evidence of compensation in the form of compensation for immaterial losses. The advice given to the Provincial Government of the capital region in the recording of regional assets into the Inventory Card follows the system of legally managing regional assets for land acquisition and registration. The judge's ruling granting immaterial damages was not sufficient, it should return the land to which the evidence holders were entitled."

"Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak negara yang menggunakan teknologi dalam melaksanakan mekanisme pendaftaran tanah. Skripsi ini membahas mengenai prospek penerapan teknologi informasi dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Pembahasan pertama adalah mengenai sejarah singkat dan sistem pendaftaran tanah di Indonesia beserta contoh mekanisme pendaftaran tanah konvensional. Pembahasan kedua adalah mengenai sejarah dan sistem pendaftaran tanah di Belanda dan Korea Selatan dan bagaimana mekanisme pendaftaran tanah di kedua negara tersebut yang sudah dilaksanakan dengan bantuan teknologi informasi. Pembahasan terakhir adalah mengenai perbandingan kondisi pendaftaran tanah di Indonesia dan kedua negara tersebut, dampak, implikasi dan hambatan dari penerapan teknologi informasi dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prospek dan kesiapan dari penerapan teknologi informasi dalam pendaftaran tanah di Indonesia baik dari sisi hukum maupun sisi nonhukum. Penilitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh melalui studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan teknologi informasi ke dalam sistem pendaftaran di Indonesia. Kedua negara yang telah berhasil menerapkan teknologi informasi tersebut bekerja melalui perencaanan yang mendalam dan bertahap untuk menjamin kesuksesan penggunaan teknologi informasi dalam sistem pendaftaran tanah masing-masing negara tersebut.

---

With the constant development of information technology, many countries are using technology to assist the mechanism of land registration. This thesis discusses the prospects for the application of information technology in Indonesia?s land registration system. The first discussion is about a brief history and land registration system in Indonesia along with examples of conventional land registration mechanism that is currently being used. The second discussion is about the history and land registration system in Netherlands and South Korea respectively and how the mechanism of land registration in those two countries have been carried out with the help of information technology. The final part is a comparison between land registration condition in Indonesia and both countries, the impact, implications and constraints of the application of information technology in land registration system in Indonesia.

This study aims to examine how the prospects and readiness of the applitcation of technology in Indonesia's land registration system both in legal and non-legal terms. This research uses normative empirical methods where most of the data is acquired through library research.

The results showed that there are some obstacles encountered in the application of information technology into the Indonesia?s land registration system. The two countries that have successfully implemented the information technology in their respective land registration system done it through extensive research and planning to ensure the success of technology usage."

"Transaksi jual beli benda tidak bergerak (tanah atau bangunan) diperlukan catatan kepemilikan seperti akta autentik sebagai bukti hukum yang sah terjadinya jual beli, yang selanjutnya dikenal dengan Akta Jual Beli (AJB), Fakta yang ada di lapangan, masyarakat melakukan jual beli tanah tanpa melampirkannya pada akta PPAT atau akta dibawah tangan. Akta ini akan memiliki kekuatan pembuktian apabila kedua pihak mengakui kebenaran atas akta dan transaksi yang terjadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1857 KUH Perdata bahwa akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik. Berkaitan dengan kasus posisi dalam penelitian, akan dibahas mengenai kekuatan jual beli di bawah tangan dalam peralihan hak sebelum pewaris meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan mengelola dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistemik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat di bawah tangan dan surat pernyataan waris dari pewaris setelah meninggal dunia dalam perjanjian jual-beli tidak memiliki kekuatan hukum dalam proses perjanjian. Akibat yang ditimbulkan apabila transaksi terjadi pada objek yang bermasalah adalah berpotensi menimbulkan sengketa terkait dengan proses jual beli tanah yang dilakukan.

---

The sale and purchase transaction of immovable objects (land or buildings) requires ownership records such as an authentic deed as legal evidence of a sale and purchase, hereinafter known as a Sale and Purchase Deed (AJB). on the PPAT deed or underhanded deed. This deed will have the power of proof if both parties acknowledge the truth of the deed and the transactions that have occurred. This is in accordance with Article 1857 of the Civil Code which states that the private deed has the same evidentiary power as the authentic deed. In connection with the case of position in the study, it will be discussed about the power of buying and selling under the hand in the transfer of rights before the testator dies. The research method used is normative juridical which is carried out by tracing secondary materials. The data analysis method in this study is qualitative, namely by managing and analyzing the collected data into systematic, orderly, structured and meaningful data. The results of the study indicate that the private letter and the statement of inheritance from the testator before death in the sale and purchase agreement do not have legal force in the agreement process. The consequences if a transaction occurs on a problematic object is that it has the potential to cause a dispute related to the process of buying and selling land carried out"

"Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah mengenai penguasaan Hak Milik oleh Warga Negara Asing berdasarkan "Nominee Arrangeraent". Persoalan muncul karena Hak Milik bukanlah hak yang dapat dikuasai oleh Warga Negara Asing tapi Warga Negara Asing tersebut tetap ingin menguasai Hak Milik. Maka dibuatlah "Nominee Arrangement" agar Warga Negara Asing bisa menguasai Hak Milik. Yang menjadi pokok permasalahan adalah Bagaimanakah hukum di Indonesia menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi karena penguasaan tanah Hak Milik oleh Warga Negara Asing berdasarkan "Nominee Arrangement" dan Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2236 K/Pdt/2004 dalam memutus sengketa tersebut sudah benar. Untuk menjawab permasalahan hukum dalam kasus yang dimaksud maka dilakukan penelitian normati£ yang bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan teori-teori hukum dalam praktek dan pelaksanaannya berkenaan dengan permasalahan yang ada.Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa apabila ada warga Negara asing yang memiliki Hak Milik berdasrkan "Nominee Arrangement" menurut hukum di Indonesia adalah cacat hukum oleh karena itu dapat dibatalkan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2236 K/Pdt/2004 sudah tepat, karena perbuatan hukum pemindahan Hak Milik berdasarkan "Nominee Arrangement" adalah cacat hukum dan karenanya dibatalkan oleh putusan pengadilan."