Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan Dana Desa terhadap akses pendidikan dan kesehatan di wilayah pedesaan Indonesia. Menggunakan metode Difference-in-Differences dengan intensitas perlakuan, penelitian ini mengevaluasi data dari 64.477 desa pada periode 2011, 2014, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan fasilitas pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ini mengindikasikan prioritas penggunaan dana yang bervariasi di setiap desa. Sebaliknya, Dana Desa secara signifikan meningkatkan infrastruktur kesehatan seperti Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Dana Desa memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan jumlah Poskesdes di desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang. Selain itu, peningkatan Dana Desa berkontribusi pada pengurangan jumlah kematian yang diakibatkan oleh kasus demam berdarah di desa-desa, dengan dampak paling besar terlihat di desa berkembang. Studi ini menyimpulkan bahwa Dana Desa lebih efektif dalam mendukung infrastruktur kesehatan daripada pendidikan di tingkat desa. Temuan-temuan ini berkontribusi pada pemahaman kebijakan pembangunan pedesaan dengan menekankan pentingnya perencanaan alokasi dana. pemahaman ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dengan pemenuhan akses layanan dasar yang merata di seluruh wilayah pedesaan serta mendukung visi pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

---

This study examines the impact of Village Fund policies on access to education and healthcare in rural regions of Indonesia. Utilizing the Difference-in-Differences methodology with treatment intensity, this research evaluates data from 64,477 villages spanning the years 2011, 2014, 2018, 2019, 2020, and 2021. The results reveal that the allocation of Village Funds does not significantly enhance educational facilities, such as early childhood education (PAUD). This finding suggests that the priority of fund utilization differs among villages. Conversely, Village Funds markedly improve health infrastructure, as exemplified by the enhancement of Village Health Posts (Poskesdes). The Village Funds are critical in increasing the number of Poskesdes in areas classified

as very underdeveloped, underdeveloped, and developing. Furthermore, increased allocations of Village Funds have led to decreased mortality rates attributed to dengue fever in rural communities, with the most significant impact observed in developing villages. This study concludes that Village Funds are comparatively more effective in strengthening health infrastructure than educational initiatives at the village level. These findings contribute to understanding rural development policy by underscoring the critical importance of budget allocation planning. This understanding is vital for enhancing the quality of life by ensuring equitable access to fundamental services across rural areas and supporting the government's vision to build Indonesia from the periphery."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis mengenai pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan analisis mendalam terhadap dokumen. Penelitian menganalisis pengelolaan Dana Desa untuk dua periode anggaran yaitu tahun 2015 dan 2016. Objek dalam penelitian ini adalah Desa Candirejo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur yang tergolong dalam desa berkembang. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa pada Desa Candirejo masih mempunyai ketidak sesuaian dengan peraturan yang berlaku. Tahap perencanaan dan penganggaran RKPDes maupun APBDes dilaksanakan jauh dari batas waktu dalam peraturan. Untuk tahap pelaksanaan, waktu dan presentase penerimaan Dana Desa pada Desa Candirejo masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku baik tahun 2015 maupun tahun 2016. Pada tahap penatausahaan, laporan pertanggungjawaban bulanan tidak dilaporkan kepada Kepala Desa. Sedangkan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban ada ketidaksesuaian antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan, perbedaan laporan semesteran dengan laporan pertanggungjawaban yang membuat informasi yang disajikan pada laporan menjadi tidak andal.

---

ABSTRACTThis research analyzes the Village Funds management which allocated from State Budget of Indonesia. To analyze the Village Funds management start from planning, implementation, administration, reporting, and accountability of Village Funds with government regulation is the purpose of this research. This research applies a case study as a method with qualitative research approach. Furthermore, for the data collection process, user interview and deep anaylisis are implemented by the researcher. Village Funds management from 2015 and 2016 are collected as a sample. The object for this resarch is Candirejo Village, Nganjuk Regency, East Java Province which classified as a developing village. The research outcome shows that there is a discrepancy between the Village Funds management with the government regulation. The planning and budgeting stages of Plans for Village level Development and Local Government Budget exceeds the time limit of government regulation. Moreover, there is an issue regarding the time and the percentage income of Village Funds at Candirejo village is not in accordance with the government regulation both in 2015 and 2016 in the implementation stage. In addition, no reports are delivered to the Village Head in the administration stage. Meanwhile, there are some issues with the real income and budget allowance, reports and accountability reports which diminish the realiability of the reports."

"Otonomi Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mewujudkan pembangunan perdesaan yang lebih maju dan sejahtera. Pembangunan desa menurut beberapa literatur memerlukan pendanaan yang memadai. Di Indonesia, Dana Desa menjadi salah satu pendanaan utama bagi desa sejak tahun 2015. Selain pengaruh besaran Dana Desa, penelitian ini melakukan evaluasi penting pada peranan pimpinan desa dalam optimalisasi pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh dukungan pendidikan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa terhadap perkembangan status desa di Indonesia. Dengan penggunaan metode regresi linear berganda yang bersifat cross section pada data antara tahun 2018 dan 2020, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa akan lebih efektif mempengaruhi perkembangan pembangunan desa jika desa mempunyai kepala desa berpendidikan di atas SMA.

---

Village Autonomy provides opportunities for villages to realize more advanced and prosperous rural development. According to some literature, village development needs sufficient funds. In Indonesia, Village Fund has become one of the essential funds for villages since 2015. Besides the effect of Village Fund amount, this study evaluates the role of village leaders in optimizing Village Fund management. This study aims to analyze the effect of village head education support in managing the Village Fund on the development of village status in Indonesia empirically. By using the multiple linear regression method that is cross-sectional in the data between 2018 and 2020, this study concludes that the management of the Village Fund will be more effective in influencing the growth of village development if the village has a village head with an education above high school."

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai korelasi pendidikan dan akses informasi desa terhadap luasan hutan mangrove di Indonesia. Motivasi dari studi ini berasal dari fakta bahwa Indonesia mengalami deforestasi mangrove yang sangat besar dalam tiga dekade terakhir. Studi empiris ini dilakukan pada level desa di Indonesia. Dengan kombinasi data geospasial dan PODES kami menganalisis data panel unbalanced dengan menggunakan Fixed Effects Model (FEM) untuk menduga korelasi sarana pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan tinggi serta siaran TV swasta nasional dan siaran TV luar negeri terhadap luasan hutan mangrove, kami menemukan bahwa desa yang memiliki sarana pendidikan tinggi dan mendapatkan siaran TV luar negeri memiliki korelasi yang positif terhadap luasan hutan mangrove yang ada di wilayah desa tersebut. Pendidikan tinggi dan akses informasi global dapat meningkatkan pengetahuan serta kepedulian penduduk desa akan pentingnya hutan mangrove. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sarana pendidikan tinggi dan akses informasi global di desa agar dapat mengurangi eksploitasi penduduk desa terhadap hutan mangrove terutama bagi masyarakat desa yang wilayahnya berada di sekitar/kawasan hutan.

---

This study aims to find empirical evidence regarding education and access to information in influencing mangrove forests in Indonesia. The motivation for this study comes from the fact that Indonesia has experienced enormous mangrove deforestation in the last three decades. This study uses village level data in Indonesia. With a combination of geospatial data and PODES the authors using the unbalanced panel data and Fixed Effects Model (FEM) to analyze the correlation of 9-year basic education facilities and higher education as well as national private TV broadcasts and overseas TV broadcasts on the area of mangrove forests, we found that villages that have higher education facilities and get overseas TV broadcasts have a positive correlation with the area of mangrove forests in the village area. Higher education and broad access to information globally can certainly increase villagers' knowledge and concern about the importance of mangrove forests. So that government policies are needed in improving higher education facilities and access to global information in villages in order to reduce the exploitation of villagers against mangrove forests, especially for village communities whose areas are located around mangrove forest."

"Penelitian ini mengangkat tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa melalui Program Pembangunan Infrastruktur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang di sajikan secara diskriptif dengan mengumpulkan informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap program-program dana desa, proses implementasi program dana desa khususnya pada pembangunan infrastruktur, serta hambatan dari proses implementasi itu sendiri. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan program pembangunan infrastruktur dana desa belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan yang dikemukakan George C. Edwards III, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dari implementasi kebijakan program pembangunan infrastruktur dana desa diantaranya, Ketidakjelasan atau inkonsisten kebijakan, atau bisa dikatakan tumpang tindih kebijakan, kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi desa yang tidak sehat serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang ambigu, Kebijakan kepala desa tidak sesuai ketentuan.

---

This research write about Village Fund Policy trough Infrastructure development program. A qualitative research with a descriptional approach has designed to find information about village fund related Program, implementation of village fund program especially on infrastructure and obstacle to implement the program. the result show inefficiency of village fund policy because limitation to use the policy content. The failure of implementation that explained by George C Edwards III has been found on this reserach such as Uncertain Policy or overlapping policy, low quality of human resources, inefficient bureacracy, undefined government policy and Head of village that not in line with the regulation."

"Berbagai literatur menunjukan bahwa return of education memiliki dampak pada kesehatan, baik healthy behavior maupun healthy outcome. Pada tahun 1978, tahun akademik diubah menjadi Bulan Juli hingga Juni. Akibatnya, anak yang masuk sekolah di tahun 1978 atau sebelumnya (lahir di tahun 1971 atau sebelumnya) mengalami perpanjangan lama bersekolah selama 6.5 bulan. Penelitian ini menggunakan variasi eksogenus pendidikan yang sesuai dengan metode Fuzzy Regression Discontinuity Design untuk mengatasi potensi endogeneitas pada estimasi pendidikan dan kesehatan lingkungan dan Instrumental Variable untuk melihat potential mechanism dari lama nya pendidikan. Dengan menggunakan data IFLS 2000 & 2007, terlihat bahwa pendidikan saat ini belum mampu mendorong perilaku menjaga kesehatan lingkungan. Reformasi pendidikan di tahun 1978 menyebabkan perpanjangan lama bersekolah sekitar dua kali lipat atau setahun. Hasil penelitian tetap konsisten di antara berbagai robustness check.

---

Various literatures show that return of education has an impact on health, both healthy behavior and healthy outcome. In 1978, the academic year was changed to July to June. As a result, children who entered school in 1978 or earlier (born in 1971 or earlier) experienced an extension of the length of schooling by 6.5 months. This study uses the exogenous variation of education according to the Fuzzy Regression Discontinuity Design method to overcome the potential for endogeneity in the estimation of education and environmental health and Instrumental Variable to see the potential mechanism of the length of education. By using IFLS 2000 & 2007 data, current education has not been able to encourage behavior to maintain environmental health. Educational reforms in 1978 led to a doubling or one year extension of the length of schooling. The results remained consistent across the various robustness checks."

"Latar Belakang. Prevalensi trikuriasis di Desa Panimbang tahun 2018 sebesar 25,1%. Desa Panimbang adalah desa berpenduduk miskin dengan sanitasi buruk serta memiliki kondisi desa yang bertanah liat dan tercemar telur T. trichiura merupakan faktor risiko cacingan yang ditularkan melalui tanah. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang trikuriasis dan pencegahannya dengan ber-PHBS. Metode. Penelitian ini menggunakan desain pre-post study dengan intervensi berupa penyuluhan kesehatan. Penelitian dilaksanakan di SDN 03 Panimbang, Kabupaten Pandeglang pada Agustus 2019. Subjek diberikan kuesioner yang berisi 20 pertanyaan pre-test dan post-test terkait infeksi T. trichiura. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 20. Hasil. Jumlah subjek adalah 46 orang yang terdiri atas 12 guru (91,7% perempuan, 8,3% laki-laki) dan 34 kader (100% perempuan). Sebagian besar usia guru 46-55 tahun (41,7%) dan kader 26-35 (35,3%) dan 36-45 tahun (35,3%). Sebelum penyuluhan kesehatan, tingkat pengetahuan subjek terdiri dari baik (45,7%), cukup (21,7%) dan kurang (32,6%). Setelah penyuluhan kesehatan, terjadi peningkatan subjek dengan pengetahuan baik (87%) dan penurunan subjek dengan pengetahuan cukup (4,3%) dan kurang (8,7%). Uji marginal homogeneity memberikan nilai p<0,001 yang berarti bahwa tingkat pengetahuan subjek tentang gejala trikuriasis berhubungan dengan penyuluhan kesehatan. Kesimpulan. Penyuluhan kesehatan efektif meningkatkan pengetahuan guru dan kader tentang trikuriasis.

---

Background. The prevalence of trichuriasis in Panimbang Village in 2018 was 25,1%. Panimbang Village is a village with poor population and poor sanitation, and has a village condition with clay soil and contaminated with T. trichiura eggs is a risk factor for soil-transmitted helminths. Therefore, health education is needed to increase villagers’ knowledge about trichuriasis and its prevention by using PHBS. Methods. This study used a pre-post study design with interventions of health education. The research was conducted at SDN 03 Panimbang, Pandeglang District in August 2019. Subjects were given a questionnaire containing 20 pre-test and post-test questions related to T. trichiura infection. Data were analyzed using SPSS version 20. Results. The number of subjects was 46 people consists of 12 teachers (91,7% female, 8,3% male) and 34 cadres (100% female). Most of the teachers’ age was 46-55 years old (41,7%) and cadres 26-35 (35,3%) and 36-45 (35,3%) years old. Before health education, the level of subject knowledge consisted of good (45,7%), moderate (21,7%) and poor (32,6%). After health education, there was an increase in subjects with good (87%) knowledge and a decrease in subjects with moderate (4,3%) and poor (8,7%) knowledge. The marginal homogeneity test showed p<0,001, which means the subject’s level of knowledge about trichuriasis symptoms was related to health education. Conclusion. Health education is effective to increase knowledge of trichuriasis in teachers and cadres."

"ABSTRAKInfeksi Soil transmitted helminths (STH) adalah salah satu jenis infeksi yang sering terjadi di negara berkembang di daerah tropis seperti Indonesia. Anak-anak dan warga yang tinggal di area perkebunan yang lebih rentan untuk terinfeksi STH. Salah satu cara efektif untuk mencegah infeksi ini ada adalah melalui edukasi kesehatan sesuai dengan tingkat pengetahuan mengenai infeksi STH. Penelitian ini diadakan di Desa Pacet, Jawa Barat dimana mayoritas penduduk dan anak-anak mudah terekspos dengan tanah. Tujuan dari penelitian cross sectional ini adalah untuk mengetahui asosiasi antara tingkat pengetahuan dalam siklus hidup STH dengan tingkat edukasi diantara murid-murid tsanawiyah dan aliyah di Desa Pacet, Jawa Barat. Data yang dikumpulkan dari kuisioner terhadap murid-murid madrasah. Analisis data diselesaikan dengan menggunakan program SPSS 11.5 dan etode chi-square. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 2,1% dari murid-murid tsanawiyah mendapatkan nilai baik, 9,1% cukup, dan 88% buruk. Sedangkan untuk murid-murid aliyah, 3,1% dari murid-murid tersebut mendapatkan nilai baik, 19,6% cukup, dan 77,3% buruk. Terdapat perbedaan yang signifikan dari data yang dikumpulkan (p=0,03). Kesimpulannya, terdapat asosiasi antara tingkat pengetahuan tentang siklus hidup STH terhadap tingkat edukasi. Edukasi mengenai kesehatan diperlukan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan mengenai infeksi STH.

---

ABSTRACTSoil transmitted helminths (STH) infection is one of the most common infection which affect most developing countries in tropical area such as Indonesia. Children and people who lived in the plantation area are more prone to have STH infection. One of the most effective way to prevent the infection is by giving health education based on the current level of knowledge about STH infection. This cross sectional research was done in Pacet village where most of the citizens and children are exposed to soil. The aim of this study is to know the association between level of knowledge on life cycle of STH and level of education among tsanawiyah and aliyah students in Pacet village, West Java. The data was collected through questionaires at madarasah students. The data analysis was done by using SPSS 11.5 program and chi-square method. The result in this study showed that 2.1% of tsanawiyah students got good score, 9.1 % and 88% poor. For the aliyah students, 3.1% of the students got good score, 196% fair score and 77.3% poor. There are significant differences in the data (p=0,03). In conclusion, there is association between level of knowledge on STH life cycle regarding STH infections and level of education. Furthermore, health education is needed to improve the knowledge level."

"ABSTRAKInfeksi soil-transmitted helminth (STH) sering ditemukan di area perkebunan Indonesia dan oleh karena itu, komunitas di daerah tersebut sebaiknya diberikan penyuluhan kesehatan di mana materi penyuluhan bergantung kepada tingkat pengetahuan di komunitas tersebut. Tujuan dari riset ini adalah mempelajari asosiasi antara tingkat pengetahuan tentang gejala infeksi STH dan tingkat pendidikan murid madrasah di Desa Pacet, Cianjur. Riset ini dilaksanakan di Desa Pacet dengan menggunakan cross sectional study. Data primer diambil melalui kuesioner mengenai gejala infeksi STH pada tanggal 10-11 September 2011.Sampel diperoleh dengan menggunakan total sampling method. Setelah data tersebut dianalisa dengan menggunakan SPSS 11.5 dan diuji dengan tes chi square, hasil analisis menunjukkan bahwa murid tsanawiyah yang memiliki tingkat pendidikan buruk, sedang, dan baik secara berturut-turut adalah 67,8%, 22,6%, dan 9,6%, sedangkan pada murid aliyah secara berturut-turut adalah 62%, 16%, dan 22%. Tes chi square menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna (p=0,065) antara tingkat pengetahuan dan pendidikan. Kesimpulannya, tingkat pengetahuan dari murid madrasah mengenai gejala infeksi STH adalah rendah dan tidak memiliki asosiasi dengan tingkat pendidikan. Pengetahuan mereka harus ditingkatkan dengan memberikan penyuluhan kepada seluruh murid.

---

ABSTRACTSoil-transmitted helminth infection is commonly found in Indonesia?s plantation area because of its tropical climate, and therefore, the community should be given health education which depends on level of knowledge in the community. The purpose of this research is to study the level of knowledge on STH infection symptoms and education level in madrasah. The research was conducted in Pacet Village by using the cross sectional study. The primary data was taken through questionnaires about STH infection symptoms on September 10th-11th, 2011. The samples were taken by using total sampling method. After the data was analyzed using SPSS 11.5 and tested with chi-square, the results showed that tsanawiyah having poor, fair and good level of knowledge were 67,8%, 22,6% and 9,6%, respectively, while aliyah, were 62%, 16% and 22%. Chi square test showed no significant difference (p=0,065) between the level of knowledge and education. In conclusion, the knowledge level of madrasah students about STH symptoms was poor and had no association with education level. The knowledge should be increased by giving health education to all the students."

"Anggaran pendidikan di Indonesia yang mencapai 20% dari APBN nyatanya belum mampu mengangkat kualitas pendidikan di tanah air. Sejak tahun 2016 mayoritas anggaran pendidikan dialokasikan untuk transfer ke daerah-daerah sebagai bentuk representasi pelaksaan desentralisasi fiskal secara utuh. Meskipun demikian, berdasarkan data kualitas guru, capaian siswa, serta kondisi Sarana dan Prasana penunjang pendidikan belum menunjukan perbaikan yang memuaskan. Penelitian ini kemudian hadir dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan desentralisasi fiskal secara umum dan kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan secara khusus mampu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Selain itu, penelitian ini akan mengakomodir beberapa variabel kontrol untuk memperluas pengertian akan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Menggunakan data dari 496 Kabupaten/Kota di Indonesia pada rentang tahun 2017-2019 menggunakan metode 2SLS penulis menemukan bahwa DAK Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota. Kemudian, Belanja Fungsi Pendidikan terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi skor Peta Mutu Pendidikan jenjang SMP Kabupaten/Kota di Indonesia.

---

The education budget in Indonesia, which reaches 20% of the APBN, is considered to have not been able to raise the quality of education in the Indonesia. Since 2016 the majority of the education budget has been allocated for transfers to the regions as a form of representation for the full implementation of fiscal decentralization. However, based on data on teacher quality, student achievement, and the condition of educational support facilities and infrastructure, it has not shown a satisfactory improvement. This study aims to find empirical evidence whether the fiscal decentralization policy in general and the Special Allocation Fund policy in the education sector in particular is proven to be able to improve the quality of education in Regencies/Municipalities in Indonesia. In addition, this study will accommodate several control variables to broaden the understanding of the variables that affect the quality of education in Indonesia. Using data from 496 regencies/cities in Indonesia in the 2017-2019 range using the 2SLS method, the authors found that the DAK for the Education Sector had a positive and significant impact on the Expenditures for the Educational Function of Regencies/Municipalities. Where then the Education Function Expenditure is proven to positively and significantly affect the score of the junior high school education quality map of Districts/Cities in Indonesia."