Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai produsen ikan tangkap terbesar di dunia dengan perikanan skala kecil (small-scale fisheries, SSF) menyumbang lebih dari 80 persen dari total produksi nasional. Namun, pengecualian SSF dari sistem pajak yang berlaku serta instrumen pengelolaan lainnya telah memperburuk permasalahan kelebihan kapasitas (overcapacity) dan penangkapan ikan berlebihan (overfishing), yang mengancam keberlanjutan stok ikan.Studi ini mengusulkan reformasi sistem perpajakan perikanan di Indonesia untuk menciptakan industri perikanan yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan model bioekonomi yang berfokus pada perikanan pelagis kecil di Wilayah Pengelolaan Perikanan (Fishery Management Area, FMA) 715 untuk mengevaluasi dampak pajak produksi terhadap SSF. Temuan menunjukkan bahwa tingkat pajak sebesar 4,8 persen dapat mempercepat pemulihan stok ikan, meskipun sedikit menurunkan produksi dalam jangka panjang. Namun, tantangan utama yang muncul adalah potensi kehilangan lapangan kerja akibat efek crowding-out, terutama bagi komunitas pesisir yang memiliki tingkat kemiskinan dan kerentanan tinggi.Lebih lanjut, penerapan pajak pada SSF menghadapi hambatan besar dalam pemantauan dan penegakan kepatuhan guna mencegah penghindaran pajak. Simulasi lanjutan menunjukkan bahwa pajak produksi dapat mendorong nelayan untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan, seperti memusatkan upaya penangkapan ikan di daerah yang lebih produktif atau meningkatkan peralatan mereka. Namun, terdapat risiko meningkatnya pelaporan yang tidak akurat (underreporting) atau perdagangan informal untuk menghindari pajak, mengingat SSF sering beroperasi dalam sektor informal dengan tingkat kepatuhan yang rendah. Oleh karena itu, pengenalan pajak pada SSF harus mempertimbangkan dengan cermat dampak sosial, budaya, dan ekonomi yang mungkin timbul.

---

Indonesia ranks as the world's third-largest capture fish producer where small-scale fisheries (SSF) contributing over 80 percent of the national output. However, the exclusion of SSF from the existing tax system and other management instruments has exacerbated the issues of overcapacity and overfishing, threatening the sustainability of fish stocks.

This study proposes a reform of Indonesia’s fishery tax system to create a fairer and more sustainable fishing industry. It employs a bioeconomic model focusing on small-pelagic fisheries in Fishery Management Area (FMA) 715 to assess the impact of production taxes on SSF. Findings indicate that tax rate of 4.8 percent could accelerate stock recovery while slightly reducing long-term production. However, an immediate challenge is the potential loss of jobs due to crowding-out effects, particularly in coastal communities with high poverty rates and vulnerability.

Furthermore, the implementation might face significant challenges in monitoring and enforcing compliance to prevent tax evasion. Extended simulations suggest that a production tax may encourage fishers to adopt more sustainable practices by concentrating fishing efforts in more productive areas or upgrading their equipment. However, there is also a risk of increased underreporting or informal trading to evade taxes, given that SSF often operate within the informal sector with low compliance levels. Therefore, the introduction of a tax on SSF must carefully consider the potential social, cultural, and economic impacts."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengadopsian konsep bisnis dan hak asasi manusia yang diatur di dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ke dalam Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana konsep United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights menentukan penerapan hak asasi manusia dalam bisnis, bagaimana konsep United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights diatur menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan, dan apakah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan sudah cukup mengadopsi konsep bisnis dan hak asasi manusia yang diatur dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengadopsian konsep dari United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ke dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan dilihat dari penerapan tiga pilar utama yaitu protect, respect, remedy, yang beguna untuk memastikan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan perikanan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the adoption of business and human rights concepts as set within the UNGP BHR to the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 on Human Rights System and Certification in Fishery Business. The formulation of the issues to be discussed is how the concepts of the UNGP BHR determine the application of human rights in business, how the concepts of the UNGP BHR are governed by the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 on Human Rights System and Certification in Fishery Business, and whether Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 concerning Human Rights System and Certification in Fishery Enterprises has sufficiently adopted the business and human rights concepts set forth in the UNGP BHR. This thesis is prepared by normative legal writing method. The results conclude that the adoption of the concept of the UNGP BHR into the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 on Human Rights System and Certification on Fishery Business is seen from the implementation of three main pillars namely protect, respect, remedy, which are useful to ensure deference of human rights committed by fisheries corporation."

"Penelitian bertujuan mengetahui beberapa aspek biologi udang yang tertangkap trammel net dan didaratkan di PPS Cilacap (hubungan panjang berat, nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, CPUE, dan MSY), menentukan status keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap komoditas udang di Kabupaten Cilacap, dan menentukan strategi pengelolaan secara berkelanjutan. Penelitian dilaksanakan di PPS Cilacap pada bulan Maret sampai Juni 2012. Metode yang digunakan adalah sample survey terhadap udang yang ditangkap oleh kapal trammel net yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPS Cilacap. Sedangkan untuk analisis status keberlanjutan menggunakan Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH), dan untuk menyusun prioritas strategi menggunakan metode Proses Hirarki Analitik (AHP).Udang jerbung, udang dogol, udang windu, dan udang krosok yang tertangkap dan didaratkan di PPS Cilacap mempunyai sifat pertumbuhan alometrik negatif dengan nilai b < 3, yaitu pertambahan panjang lebih cepat daripada pertambahan beratnya. Hasil perhitungan nisbah kelamin menunjukkan udang jerbung jantan lebih lebih banyak daripada udang jerbung betina, sedangkan untuk jenis udang lainnya menunjukan jenis kelamin betina lebih banyak daripada jenis kelamin jantan. Hasil pengamatan TKG menunjukkan bahwa di PPS Cilacap udang jerbung paling banyak ditemukan dengan TKG 4 (27,4%), udang dogol TKG 0 (44,9%), udang windu TKG 0 (53,7%), dan udang krosok TKG 0 (43 %), sedangkan untuk TKG 1, 2, dan 3 lebih sedikit ditemukan. Status keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap komoditas udang di Kabupaten Cilacap adalah dimensi ekologis 83,6 (berkelanjutan), ekonomi 52,15 (cukup berkelanjutan), sosial 58,75 (cukup berkelanjutan), teknologi 93,11 (berkelanjutan), dan etika 53,41 (cukup berkelanjutan). Apabila dilihat secara multidimensi, kegiatan perikanan tangkap komoditas udang dengan alat tangkap trammel net di Kabupaten Cilacap dalam kondisi cukup berkelanjutan (nilai indeks 70,04).Strategi yang perlu dilakukan dalam pengelolaan perikanan tangkap komoditas udang di Kabupaten Cilacap berdasarkan skala prioritas adalah 1) Pengaturan zonasi penangkapan udang, 2) Peningkatan akses nelayan terhadap pendidikan, 3) Pengaturan hak kepemilikan dalam pemanfaatan sumberdaya udang, 4) Penentuan ukuran udang yang diperbolehkan ditangkap, 5) Pelatihan cara penanganan hasil tangkapan untuk menjaga mutu, 6) Pengaturan upaya penangkapan udang, 7) Sosialisasi penangkapan ramah lingkungan, 8) Pengembangan alat tangkap yang efisien, 9) Peningkatan peran lembaga terkait, dan 10) Penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan perikanan tangkap komoditas udang.

---

Cilacap waters has a great fisheries potential resources, especially shrimps. The study aims to know some aspects of the biology of shrimp are caught by trammel net and landed in the PPS Cilacap (length weight relationship, sex ratio, gonad maturity level, CPUE, and MSY), determine the status of sustainable management of shrimp fisheries commodities in Cilacap, and determine strategies sustainable management. The research carried out in PPS Cilacap in March until June 2012. The method used is a sample survey of shrimp caught by trammel net vessels operating in the Cilacap waters and landing their catch in PPS Cilacap. The analysis of shrimps sustainability status using Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH), and prioritize strategies using Analytical Hierarchy Process method (AHP).

White/Banana shrimps, greasyback shrimps, tiger shrimps, and rainbow shrimps are caught by trammel net and landed in PPS Cilacap have negative allometric growth with value of b <3, that?s main the growth of length is sooner rather than increase the weight. Sex ratio for jerbung shrimps much more male than female, and for the others of shrimps female more than the male sex. Gonad Maturity Level (GML) indicate that the PPS Cilacap for white/banana shrimps most abundant with GML 4 (27.4%), greasyback shrimps at GML 0 (44.9%), tiger shrimps at GML 0 (53.7 %), and rainbow shrimps at GML 0 (43%), while for GML 1, 2, and 3 are less common. Sustainability status of fisheries management in shrimp commodity in Cilacap are for the ecological dimension 83.6 (sustainable), economic, 52.15 (enough sustainable), social 58.75 (enough sustainable), technological 93.11 (sustainable), and ethics 53.41 (enough sustainable). When viewed as a multidimensional, commodity shrimp fishing activities by trammel net in Cilacap is enough sustained (index value of 70.04).

Strategy needs to be done in the management of shrimp fisheries commodities in Cilacap upon priorities are 1) Setting for fishing ground, 2) Increased access to education fishermen, 3) The ownership rights in the resource use shrimp, 4) Determination of the permitted size of shrimp caught, 5) Training the handling of the catch to keep the quality, 6) Setting the shrimp fishing effort, 7) Dissemination of environmentally fishing, 8) Development of fishing gear are efficient, 9) Increase the role of relevant institutions, and 10) Preparation of local regulations on the management of shrimp fisheries commodities."

"Kondisi kerja nelayan perikanan skala kecil dipengaruhi oleh risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penelitian ini bertujuan menyusun model pengendalian lingkungan kerja nelayan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian adalah penilaian risiko K3 nelayan dengan tingkat risiko tinggi; aspek sosioekologis nelayan perikanan skala kecil meliputi karakteristik nelayan dan aspek DPSIR yang menjadi faktor utama adalah Impact; aspek kebijakan dan program kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan. Analisis kebijakan dengan SWOT mengidentifikasi kekuatan (lokasi penangkapan dekat tempat tinggal), kelemahan (sarana dan prasarana terbatas), peluang (bantuan modal pemerintah), dan ancaman (industri pesisir). Kesimpulan pengendalian lingkungan kerja nelayan dengan tahapan: (a). penilaian risiko K3 nelayan; (b). tahapan aspek sosiekologis nelayan yaitu karakteristik nelayan dan Impact (dampak sosial, ekonomi dan lingkungan); dan (c). peningkatan kebijakan dan pengembangan dengan strategi peningkatan faktor internal dan faktor eksternal.

---

The working conditions of small-scale fishery workers are significantly influenced by occupational safety and health (OSH) risks. This study aims to develop a model for managing the working environment of fishermen using qualitative and quantitative approaches. The findings indicate a high level of OSH risk among fishermen, with key socio-ecological aspects including fishermen's characteristics and DPSIR components, where "Impact" (social, economic, and environmental) is the primary factor. The analysis of policies and programs related to health, safety, and welfare, conducted through SWOT analysis, identifies strengths (fishing locations near fishermen's residences), weaknesses (limited facilities and infrastructure), opportunities (government financial assistance), and threats (coastal industrial activities). The proposed environmental management model consists of three stages: (a) OSH risk assessment for fishermen; (b) socio-ecological analysis focusing on fishermen's characteristics and impacts; and (c) policy improvement and development strategies by enhancing internal and external factors."

"Penelitian ini bertujuan memformulasikan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan perikanan di Kota Pekalongan dengan mennentukan hasil tangkapan dan upaya pada tingkat tangkapan maksimum lestari MSY , Maximum Economic Yield MEY dan Open Access Equilibrium OAE dari ikan demersal yang didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan TPI Pekalongan. Alat analisis yang digunakan adalah model bioekonomi Gordon-Schaefer.Analisis menunjukkan perikanan Pekalongan sudah terjadi overfishing sejak tahun 2006 dengan tingkat pemanfaatan sebesar 125. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil tangkapan dan upaya pada tingkat Maximum Sustainable Yield MSY sebesar 225.713 kg/tahun dan 108 trip/tahun. Sementara estimasi nilai Maximum Economic Yield MEY dan Open Access Equilibrium OAE pada tingkat 220.232 kg/tahun dan 91 trip/tahun dan 118.768 kg/tahun pada 182 trip/tahun.Sejumlah opsi pengelolaan perikanan yang diajukan dalam penelitian ini di antaranya adalah: pembatasan kuota penangkapan ikan pada tingkat MSY sebesar 108 Kg/Trip dan MEY 91 Kg/Trip, kebijakan pengaturan lebar mata jaring, kontrol terhadap ukuran mesin kapal, pembatasan penerbitan izin penangkapan bagi kapal baru dan upaya konservasi dan budidaya terhadap ikan demersal ekonomi penting.

---

This study aims to formulate appropriate policies for fisheries management in Pekalongan through estimating catches and efforts on Maximum Sustainable Yields MSY , Maximum Economic Yield MEY and Open Access Equilibrium OAE of demersal fish landed in Pekalongan Fish Market. The analysis tool that used in this research is Gordon Schaefer Bioeconomic Model.Analysis shows that Pekalongan fisheries is in overfishing 2006 with utilization rate 125.

The result shows that catches and efforts at Maximum Sustainable Yield MSY is 225.713 kg year on 108 trips year meanwhile estimation of Maximum Economic Yield MEY and Open Access OA is 220.232 kg year on 91 trips year and 118.768 kg year on 182 trips year.

Some options of proposed fisheries management are fishing restrictions, revising policy exists of mesh size, tight control over ship engine size, restrictions on issuance of fishing vessel license, and demersal fish conservation and cultivation."

"Pelabuhan perikanan harus menyediakan infrastruktur berkelanjutan karena aktivitasnya menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas perairan. Indonesia telah menerapkan konsep eco fishing port pada beberapa pelabuhan perikanan tipe samudera. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah pelabuhan potensial namun belum menerapkan konsep ini. Masalah utama adalah penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran. Tujuan penelitian adalah menganalisis kualitas lingkungan perairan dan daratan, pengelolaan lingkungan, karakteristik sosial ekonomi, serta merumuskan strategi pengembangan eco fishing port di PPS Cilacap. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, kuantitatif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas lingkungan perairan memenuhi standar baku mutu dan lingkungan daratan sudah cukup bersih. Ketersediaan ruang terbuka hijau sudah memenuhi syarat eco fishing port. Pengelolaan lingkungan sudah cukup baik, didukung oleh kesadaran nelayan dalam praktik penanganan ikan berkelanjutan dan kebersihan lingkungan. Terdapat 10 strategi untuk pengembangan pelabuhan berkelanjutan dengan konsep eco fishing port. Kesimpulannya, PPS Cilacap memenuhi standar pelabuhan berwawasan lingkungan eco fishing port.

---

Fishing ports must provide sustainable infrastructure because their activities are one of the causes of declining water quality. Indonesia has implemented the eco-fishing port concept at several ocean-type fishing ports. The Cilacap Ocean Fishing Port has potential but has yet to implement this concept. The main problem is the decline in environmental quality due to pollution. The research aims to analyze the water and land environment quality, environmental management, and socio-economic characteristics and formulate a strategy for developing an eco-fishing port at PPS Cilacap. The method used is a qualitative, quantitative approach and SWOT analysis. The research results show that the quality of the aquatic environment meets quality standards, and the land environment is relatively clean. The availability of green open space meets the eco-fishing port requirements. Environmental management is quite good, supported by fishermen's awareness of sustainable fish handling practices and environmental cleanliness. There are ten strategies for sustainable port development with the eco-fishing port concept. In conclusion, PPS Cilacap meets the standards for an environmentally friendly port and an eco-fishing port."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pengaturan dan praktik port state measures dalam menanggulangi Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing). Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan desain deskriptif, dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai ketentuan port state measures dan penerapannya terhadap Negera-Negara Pihak dari FAO Port State Measures Agreement 2009 yaitu Australia, Selandia Baru, St. Kitts and Nevis, Uni Eropa, dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan port state measures di negara-negara tersebut berbeda-beda. Namun dapat digarisbawahi bahwa port state measures mempunyai kelebihan tersendiri yang pada akhirnya ketentuan ini akan lebih efektif dalam menanggulangi IUU Fishing. Penelitian menyarankan pentingnya kodifikasi atas peraturan mengenai port state measures yang bertujuan langsung untuk menanggulangi IUU Fishing khususnya di Indonesia.

---

ABSTRAKThis study focuses on international law regime and state practices on port state measures in mitigating illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing). This normative juridical and descriptive research is addressed to give an understanding on port state measures and its implementation towards State Parties of FAO Port State Measures Agreement 2009, spesifically Australia, New Zealand, St. Kitts and Nevis, European Union, and Indonesia. This study shows that the implementation on port state measures from those countries are vary. However, port state measures has its own advantages that ultimately this provision will be more effective in mitigating IUU Fishing. The researcher suggests the importance of putting regulations into codification that focusing on port state measures in mitigating IUU Fishing especially in Indonesia."

"Skripsi ini menganalisa peran Indonesia terhadap pengelolaan perikanan tuna dari segi hukum-hukum dan juga dari sisi organisasi internasional maupun regional. Indonesia telah meratifikasi beberapa hukum dan ketentuan internasional seperti United Nations Conventions on the Law of the Sea (1982 UNCLOS), United Nations Fish Stock Agreement (1995 UNFSA) dan juga telah berhasil meratifikasi 3 Regional Fisheries Management Organization (RFMO) yaitu Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Conventions on Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), dan Western Central and Pacific Fisheries Organization (WCPFC). 1982 UNCLOS menyatakan bahwa masing-masing negara wajib untuk bekerja sama antara lain untuk mengelola perikanan di area laut lepas (high seas) dan juga di Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE). Juga bisa di simpulkan bahwa organisasi internasional dan regional tersebut didirikan karena ada timbulnya isuisu pengelolaan perikanan dimana dapat merusak sumber daya, konservasi dan dapat menyebabkan penipisan stok ikan tuna. Pengelolaan perikanan di Indonesia banyak mengangkat isu-isu yang terkait dengan kasus Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) dimana kesalahan ini jelas tidak memenuhi ketentuan yang ditegaskan di hukum-hukum internasional. Isu tersebut mengangkat beberapa persoalan penting yang memperlihatkan kelemahan aplikasi Undang-Undang maupun Peraturan Menteri. Oleh sebab itu, skripsi ini menggambarkan bagaimana Indonesia memperoleh peran di pengelolaan perikanan yang berdasar dengan asas berkerlanjutan dan pemikiran jangka panjang.

---

This thesis analyzes the role of the Indonesian tuna fisheries management under the scope of international laws and regional organizations. Indonesia has ratified several international laws and regulations such as the United Nations Conventions on the Law of the Sea (1982 UNCLOS), the United Nations Fish Stock Agreement (1995 UNFSA) and has also been successfully ratified 3 Regional Fisheries Management Organization (RFMO), namely the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Conventions on the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), and the Central and Western Pacific Fisheries Organization (WCPFC). Furthermore, 1982 UNCLOS states that each state is responsible to cooperate amongst another to manage the fisheries in the high seas areas (high seas) and also in the Exclusive Economic Zone (EEZ). It can also be illustrated that the international and regional organizations are established because there is the urgency of fisheries management issues that may damage the resources as it can eventually cause depletion in tuna stocks. The Indonesian fisheries management has several issues of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) where such actions do not comply with the laws and standards as defined in international law. The issue raised some important issues that demonstrate the weak practical application of national Laws and Ministerial Regulations Therefore, this paper analyzes why should Indonesia’s role to be persistent in applying the conservation principles and sustainable measures in its fisheries management."

"Tesis ini merupakan sebuah kajian pada Daerah Hilir Situ Gintung pasca bencana. Produksi ruang pada daerah resapan/ruang terbuka hijau dan pola hubungan kegiatan masyarakat merupakan sebuah siklus yang menjadi basis intervensi disain dengan mempertimbangkan faktor keseimbangan antara manusia dan lingkungan secara berkelanjutan. Usulan pemanfaatan daerah hilir sebagai Sentra Pertanian Organik dan Perikanan Darat merupakan optimalisasi boundaries-batas garis sempadan sungai dan ruang terbuka hijau sebagai generator ekonomi alternatif yang dikelola dan dimanfaatkan bersama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penataan kawasan diarahkan untuk mendukung keberadaan sentra budidaya tersebut agar terbentuk pola hubungan kegiatan masyarakat dan produksi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan di masa mendatang.

---

This thesis is a study on Downstream Areas in Situ Gintung post-disaster areas. Production of space by the community activity relationship in the green space as a catchment area is a cycle that becomes the basis of design interventions that considers the balance of human and the environment in a sustainable manner. The proposed utilization of downstream areas as Organic Agriculture and Fisheries Center, is the optimization of boundary demarcation line, rivers and open spaces as an alternative economic generators that is managed and utilized together to improve standard living of the community. The planning aimed for the areas tend to supports the existence of such center in order to form the pattern of community activities and relations of space production that is safe, comfortable, productive and sustainable in the future."