Ditemukan 10872 dokumen yang sesuai dengan query
"Sustainable finance is a holistic approach to the sustainability development goals (SDG), so that the interdependence between environmental, social, and governance issues is unveiled. Sustainable finance takes into account the various challenges following from social change and sustainability, the evolution of capital markets, and the development of efficient risk management practices. Governance issues are an integral part of sustainable finance. However, academic literature has generally neglected to consider strategies to prevent and fight financial crimes as a crucial component of sustainable finance. The aim of this book is to focus on the interconnectedness between sustainable finance and preventing/fighting financial crime, not only as a crucial governance issue, but also as a deep challenge for social and even environmental issues. There is no really sustainable finance without developing strong and efficient means to fight financial crimes."
Switzerland: Springer Cham, 2023
e20550092
eBooks Universitas Indonesia Library
Rahajeng Ayuningtyas Manggiasih
"Sektor perbankan memainkan peran penting dalam implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan kerangka hukum terkait keuangan berkelanjutan di sektor perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis perbandingan kerangka hukum kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia dengan praktik terbaik di Eropa dan Asia serta kebijakan keuangan berkelanjutan dan aspek Environmental, Social and Governance (ESG) khususnya di sektor perbankan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan metode hukum doktrinal dan non-doktrinal dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengolahan data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif Sustainability Report dari 10 bank yang dipilih secara purposive dan menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia masih dalam tahap awal tetapi telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan potensi besar untuk berkembang melalui pembelajaran dari praktik terbaik negara lain dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Implementasi keuangan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia bervariasi berdasarkan KBMI (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti). KBMI 1 berada pada tahap awal implementasi dengan fokus pada pemenuhan regulasi dasar. KBMI 2 mulai mengadopsi praktik lebih kompleks seperti kredit hijau. KBMI 3 memiliki program lebih terstruktur dan produk serta layanan berkelanjutan seperti obligasi hijau. KBMI 4 menjadi pelopor dengan portofolio investasi hijau besar dan integrasi ESG yang mendalam.
The banking sector plays a crucial role in the implementation of sustainable finance in Indonesia. This study aims to examine the development of the legal framework related to sustainable finance in the banking sector to maintain the stability of the financial system in the context of sustainable development. This research analyzes the comparison of the legal framework for sustainable finance policies in Indonesia with best practices in Europe and Asia, as well as sustainable finance policies and Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects specifically in the banking sector, in accordance with existing laws and regulations. The research method used is a combination of doctrinal and non-doctrinal legal research methods, with primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing techniques use a descriptive qualitative approach. This study comprehensively analyzes the Sustainability Reports of 10 banks selected purposively and uses a comparative approach with other countries. The results of the study indicate that the development of sustainable finance in Indonesia is still in its early stages but has shown significant progress with great potential for growth by learning from the best practices of other countries and strengthening stakeholder collaboration. The implementation of sustainable finance in Indonesia's banking sector varies based on KBMI (Core Capital-Based Bank Groups). KBMI 1 is at the initial stage of implementation with a focus on meeting basic regulations. KBMI 2 has begun to adopt more complex practices such as green credit. KBMI 3 has more structured programs and sustainable products and services such as green bonds. KBMI 4 is a pioneer with a large green investment portfolio and deep ESG integration."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Annisa Nurdianty Rohim
"Tinjauan literatur ini membahas konsep dan praktik keuangan berkelanjutan dalam studi Hubungan Internasional. Keuangan berkelanjutan merupakan sebuah konsep untuk memahami aktivitas keuangan yang berinteraksi dengan dimensi sosial dan lingkungan. Tinjauan literatur ini disusun untuk memetakan dan menganalisis 33 literatur mengenai keuangan berkelanjutan dalam studi Hubungan Internasional. Penulis memetakan literatur tersebut dengan metode taksonomi dengan mengategorisasikan ke dalam tiga tema bahasan, yakni (1) konseptualisasi, (2) ragam keterlibatan aktor, (3) dan praktik keuangan berkelanjutan. Berdasarkan penelaahan literatur, penulis menemukan bahwa (1) gagasan mengenai keuangan berkelanjutan muncul karena luputnya nilai sosial dan lingkungan dalam aktivitas perekonomian neoklasik, (2) praktik keuangan berkelanjutan masih aktif hanya diselenggarakan oleh aktor negara dan institusi regional semata, (3) dan perbedaan penerapan praktik keuangan berkelanjutan di kawasan Asia dan Eropa disebabkan oleh kapabilitas masing-masing negara. Penulis menemukan celah penelitian yang masih secara intensif berfokus pada peran negara sebagai pihak penyedia dan pendukung dalam praktik keuangan berkelanjutan. Penelitian di masa datang dapat menelaah secara lebih khusus peran dan relasi di antara aktor-aktor dan implikasi nyata praktik keuangan berkelanjutan terhadap keberhasilan pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 2030.
This literature review discusses the concepts and practices of sustainable finance in the study of International Relations. Sustainable finance is a financial activity that interacts with social and environmental dimensions. This literature review was organized to map and analyze 33 sustainable finance literatures in International Relations studies. The author maps the literature using the taxonomic method by categorizing it into three discussion themes, namely (1) conceptualization, (2) the variety of actor involvement, (3) and sustainable finance practices. Based on a review of the literature, the authors found that (1) the emergence of the idea of sustainable finance was due to the omission of social and environmental values in neoclassical economic activities, (2) sustainable financial practices were still active only organized by state and regional institutions alone, (3) and differences in the application of these practices Sustainable finance in Asia and Europe is caused by the capabilities of each country. The author found a research gap that is still intensively focused on the state as a provider and supporter of sustainable finance practices. Future research can examine more deeply the roles and relationships among actors and the real implications of sustainable finance practices for the successful fulfillment of the Sustainable Development Goals by 2030."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Nitya Yuki Mahya
"Pembahasan yang dituangkan dalam tulisan ini yaitu tinjauan yuridis mengenai efektivitas penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan di Indonesia, khususnya tindak pidana perbankan. Permasalahannya timbul mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat ketentuan mengenai Penyidik OJK dengan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sementara itu, di dalam ketentuan undang-undang organik masing-masing lembaga kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga terdapat ketentuan mengenai penyidik yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana, termasuk penyidikan tindak pidana perbankan. Dalam tesis ini, metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder) baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier khususnya Undang - Undang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hasil penelaahan berupa telaah aspek yuridis dalam bentuk deskriptif analitis. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK maupun penyidik Jaksa, Polisi atau KPK, khususnya penyidikan tindak pidana perbankan, dapat bersinggungan dan mempengaruhi efektivitas dari penyidik OJK sehingga ketentuan terkait perlu ditinjau kembali.
The discussion set forth in this paper is a juridical review of the effectiveness of investigations by the Financial Services Authority (OJK) in handling crimes in the financial services sector in Indonesia, particularly banking crimes. The problem arises considering that in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority there is a provision regarding OJK Investigators with the authority to investigate crimes in the financial services sector which includes the banking sector, capital market, insurance, and other financial service institutions. Meanwhile, in the provisions of the organic law of each, police, prosecutor, and the Corruption Eradication Commission, there are also provisions regarding investigators who also have the authority to carry out criminal investigations, including investigations into banking crimes. In this thesis, the writing method used is a normative juridical method that focuses on examining positive laws which are the legal basis for the existence of the research objects. The data collection was carried out by researching and reviewing various literature materials (secondary data) in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, especially the Financial Services Authority Law, the Criminal Procedure Code, and other related laws and regulations. The results of the study are in the form of an analysis of juridical aspects in the form of descriptive analytical. The conclusion of this paper is that the implementation of investigations carried out by OJK investigators and prosecutors, police and KPK investigators, especially investigations of criminal acts in the banking sector, can intersect and affect the effectiveness of OJK investigators so that the relevant provisions need to be reviewed."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bima Patria
"Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia mendorong peningkatan permintaan energi, dan emisi gas rumah kaca (GRK). Meskipun berlimpah dalam sumber daya energi terbarukan (renewable energy), ekonomi dan ketahanan energi negara ini sebagian besar bergantung pada bahan bakar fosil. Pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan untuk mendukung pengurangan GRK dan mempercepat adopsi energi terbarukan. Akan tetapi, insentif yang tidak jelas arahnya, riwayat subsidi, kebijakan yang tidak konsisten, dan struktur monopoli yang terkonsentrasi yang mengaburkan transparansi biaya, menghambat pencapaian target pemerintah. Peningkatan emisi dan dampak iklim terkait lainnya menghadirkan serangkaian risiko sosial ekonomi. Tidak terkecuali terhadap industri jasa keuangan (IJK). Namun sebaliknya, kegiatan usaha industri jasa keuangan cenderung tidak memperhatikan unsur-unsur lingkungan, sosial dan tata kelola (LST). Meskipun studi menunjukkan bahwa secara teknis layak bagi Indonesia untuk segera melakukan transformasi keuangan yang terjangkau tanpa membahayakan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan namun terdapat permasalahan kesenjangan yang besar dalam pembiayaan. Diperlukan peningkatan investasi dari sektor swasta dan publik, karena dana publik saja tidak cukup. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan pasar, kebijakan, dan tata kelola termasuk peraturan kredit keuangan, penetapan harga yang tidak kompetitif, skala proyek yang dibatasi dan akses terbatas ke informasi terhadap proyek keuangan berkelanjutan. Peneliti mengusulkan untuk mengembangkan dan merubah peraturan otoritas jasa keuangan untuk menunjang mekanisme pengawasan serta transparansi pasar. Harmonisasi peraturan tentu diperlukan, namun tujuan utamanya adalah amanat Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bersama-sama, langkah-langkah dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menciptakan lanskap industri jasa keuangan yang aman, transparan dan beresiko rendah.
Indonesia's population growth, urbanization, and economic growth drive an increase in energy demand, and greenhouse gas (GHG) emissions. Abundant in renewable energy resources (renewable energy), the economy and energy security of the country is largely dependent on fossil fuels. The government has carried out policy reforms to support GHG reduction and adopt renewable energy. However, but the direction is not clear, inappropriate subsidies spiralling upwards in terms of costs and unintended impacts, inconsistent policies, and concentrated monopoly structures that obscure cost transparency, hindering the achievement of government targets. Increased emissions and other associated climate impacts present socio-economic risks. The impact also effects the Financial Services Industry (IJK). On the other hand, the business activities of the financial services industry tend not to pay attention to environmental, social, and governance(ESG) factors. Although studies show that it is technically feasible for Indonesia to quickly make preferable financial transformations without jeopardizing economic growth and poverty reductions, there still a problem with large gaps in financing. There is a need to increase investment from the private and public sectors, because public funds alone are not nearly enough. This study identifies market, policy, and governance supports including credit finance regulations, uncompetitive pricing, restricted project scale, and limited access to sustainable finance project information. Researcher proposes to develop and amend financial services regulations of the financial service authority to support supervisory mechanisms and market transparency. Harmonization of regulations is certainly required, but the main objective is the mandate of Article 33 paragraph 4 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Together, these steps in this research can be used to create a safe, transparent and low-risk financial services industry landscape."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Ikmal Fayreza
"Kegiatan pembangunan dan aktivitas tambang memiliki efek positif terhadap perekonomian, namun kegiatan tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Meskipun kegiatan usaha bank tidak secara langsung berdampak negatif terhadap lingkungan, penyaluran kredit kepada bank terhadap proyek maupun kegiatan usaha tersebut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Untuk meminimalkan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tersebut, pemerintah menginisiasikan keuangan berkelanjutan yang salah satunya wajib dijalankan oleh bank dalam penyaluran kredit. Untuk mendukung aktivitas keuangan berkelanjutan di Indonesia, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada bank untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam penyaluran kredit. Muatan terkait penyaluran kredit dengan memerhatikan keuangan berkelanjutan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, PT Bank X (Persero) Tbk. (Bank X) sudah menerapkan keuangan berkelanjutan dalam penyaluran kredit. Salah satu aktivitas penyaluran kredit dengan memerhatikan keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Bank X adalah menyalurkan kredit terhadap sektor yang berkelanjutan. Dalam penulisannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang berfokus terhadap penerapan prinsip dan norma dalam hukum positif. Skripsi ini akan membahas terkait pengaturan penyaluran kredit bank dengan memerhatikan keuangan berkelanjutan di Indonesia dan kebijakan penyaluran kredit berdasarkan keuangan berkelanjutan pada Bank X setelah UU P2SK. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pemerintah Indonesia sudah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat unsur keuangan berkelanjutan dalam penyaluran kredit. Kemudian, terdapat kebijakan Bank X yang selaras dengan penyaluran kredit dengan memerhatikan keuangan berkelanjutan yang terdapat dalam UU P2SK.
Development activities and mining operations had a positive impact on the economy, however, both activities had a negative impact on the environment. Even though banking activities didn’t directly cause a negative environmental impact, the credit loan to those projects made the bank contribute to the environmental damages. To minimize the environmental damage by credit loan activities, the government has initiated sustainable finance which is mandatory for banks on credit loan activities. To support sustainable activities in Indonesia, the Indonesian government has issued laws that are directed toward to financial services sector to implement sustainable finance in credit loans. The provisions related to credit distribution considering sustainable finance are stipulated in the Banking Law Number 7 of 1992 and recently enacted in Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (Law P2SK). As one of the largest banks in Indonesia, PT Bank X (Persero) Tbk. (Bank X) has already implemented sustainable finance in its credit loan activities. One of the activities carried out by Bank X in credit distribution with consideration for sustainable finance is providing credit to sustainable sectors. This thesis, therefore, employs the doctrinal research method, which focuses on applying principles and norms in positive law. The thesis discusses the regulation of bank credit distribution considering sustainable finance in Indonesia and the policies for providing credit based on sustainable finance at Bank X after the enactment of Law P2SK. The conclusion of this thesis is Indonesian government has issued various regulations that incorporate elements of sustainable finance in credit distribution. Furthermore, Bank X has policies that align with the provisions of sustainable finance in credit distribution under Law P2SK."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Riesta Diah Purnamasari
"Indonesia menyepakati The Paris Agreement dengan berkomitmen untuk menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung komitmen Indonesia dengan mengeluarkan POJK51 tentang keuangan berkelanjutan dan mengeluarkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) mengenai taksonomi hijau. Dalam praktiknya, implementasi keuangan berkelanjutan masih belum efektif dan implementasi taksonomi hijau masih sulit untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keuangan berkelanjutan dan taksonomi hijau Bank ABC. Bank ABC, yang dijadikan sebagai objek penelitian, merupakan bank KBMI 2 dan bank yang sudah masuk Bursa Saham Indonesia (BEI). Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan metode wawancara semi-struktur serta data sekunder berupa laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan portal berita online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank ABC telah mengimplementasi keuangan berkelanjutan berdasarkan POJK51. Sedangkan implementasi taksonomi hijau di Bank ABC masih belum berjalan. Bank ABC tidak memiliki hambatan/kesulitan dalam mengimplementansi keuangan berkelanjutan. Hambatan/kesulitan yang dihadapi oleh Bank ABC dalam mengimplementasi taksonomi hiijau adalah sedikitnya perusahaan yang menerapkan kegiatan operasional yang ramah lingkungan.
Indonesia has agreed to the Paris Agreement by committing to reduce Greenhouse Gases (GHG). The Financial Services Authority (Indonesian: Otoritas Jasa Keuangan; OJK) supports Indonesia's commitment by issuing POJK51 on Sustainable Finance (SF) and the Indonesian Green Taxonomy (IGT). In practice, the implementation of SF is still ineffective, and the implementation of green taxonomy is still difficult. This study aims to analyze the implementation of SF and green taxonomy at Bank ABC. The approach used in this study is a case-study approach. This study uses primary and secondary data collected through interviews and documentation. The results of the study indicate that Bank ABC has implemented SF based on POJK51. While the implementation of green taxonomy at Bank ABC has not yet been implemented, Bank ABC has no obstacles/difficulties in implementing SF. The obstacles/difficulties faced by Bank ABC in implementing green taxonomy are comprised of the small number of companies that implement environmentally friendly operational activities."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Naufal Daffaveda Adam
"
ABSTRAKPenelitian ini menganalisis perbedaan mendasar konsep keuangan berkelanjutan dan konsep keuangan tradisional menggunakan parameter oleh Soppe 2004. Selain itu penelitin ini juga menganalisis penerapan keuangan berkelanjutan pada Bank ABC menggunakan parameter dari Soppe 2004 dan POJK nomor 51. Berdasarkan penelitian studi kasus yang didukung dengan data primer dan sekunder, penelitian ini menunjukkan bahwa Bank ABC telah memenuhi seluruh parameter penerapan keuangan berkelanjutan oleh Soppe 2004 yakni Theory of the Firm, Human Nature of Economic Actors, Ownership Paradigm, dan Ethical Framework. Selain itu, Bank ABC pun telah menunjukkan upaya maksimal dalam pemenuhan ketentuan keuangan berkelanutan berdasarkan POJK nomor 51 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menerapkan delapan konsep prinsip keuangan berkelanjutan, penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, serta penyusunan laporan keberlanjutan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis, Bank ABC pun dapat dikatakan telah menerapkan konsep keuangan berkelanjutan.
ABSTRACT>
This study analyzes the fundamental differences of sustainable finance and traditional finance using parameters by Soppe 2004. In addition to that, this study also analyzes the implementation of sustainable finance in Bank ABC using parameters from Soppe 2004 and POJK 51. Based on case study approach supported by primary and secondary data, this study shows that Bank ABC has fulfill all parameters of sustainable finance implementation by Soppe 2004, such as Theory of the Firm, Human Nature of Economic Actors, Ownership Paradigm, and Ethical Framework. In addition, Bank ABC has also demonstrated its maximum effort in fulfilling sustainable finance implementation obligations under POJK 51 which requires financial institutions to apply eight principles of sustainable finance, prepare a Sustainable Financial Action Plan and sustainability report. Based on the analysis, it can be concluded that Bank ABC has implemented sustainable finance."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
