Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika pembentukan identitas seksual pada lesbian dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembentukan itu. Hal ini menarik untuk diteliti, karena pembentukan identitas seksual merupakan bagian yang sangat penting dalam pembentukan identitas individu secara keseluruhan. Selain itu sedikit sekali literatur yang berbicara tentang lesbian dan permasalahannya. Kebanyakan penelitian dilakukan pada kaum gay karena kaum gay sudah lebih terbuka dibandingkan kaum lesbian, padahal jumlah kaum lesbian pun tidak sedikit. Adanya penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami kaum lesbian, terutama mengenai perjuangannya untuk membentuk identitasnya.Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif pada seorang lesbian yang berada pada usia dewasa muda. Penelitian ini bersifat eksploratif dan menggunakan teknik wawancara dengan bentuk pertanyaan open-ended question. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori-teori mengenai pembentukan identitas.Ada enam tahap dalam pembentukan identitas seksual. Tahapan tersebut secara berurutan adalah: (1) identity confusion, (2) identity comparison, (3) identity tolerance, \4) ident'ty occrptunce, (5) idenlity pride, dan (6) uiantily synthesis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subjek belum berhasil mencapai tahap akhir dari pembentukan identitas seksualnya. Saat ini subjek sedang berada pada tahap ketiga, yaitu identity tolerance. Status identitas subjek saat ini adalah identity moratorium karena subjek masih berada dalam krisis dan belum dapat membuat komitmen yang cukup kuat.Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas subjek antara lain: (1) lingkungan keluarga, yang terdiri dari pola asuh orang tua, individuality dan connectedness, dan interaksi keluarga, (2) gender, (3) reaksi dari significant others, (4) self-acceptance subjek itu sendiri, dan (5) kurangnya informasi mengenai homoseksualitas.Untuk dapat memperkaya penelitian selanjutnya, peneliti dapat mewawancarai lebih banyak subjek sehingga dapat dilakukan perbandingan dinamika antara satu subjek dengan yang lainnya. Peneliti juga dapat lebih memfokuskan kepada konflik yang terjadi dalam diri individu, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai permasalahan dalam pembentukan identitas lesbian."

"Permasalahan anak jalanan di Indonesia bukan hal yang baru. Telah lama negara melalui pemerintah mengupayakan penanganan anak jalanan di Indonesia. Semakin terpuruknya perekonomian Indonesia yang ditandai dengan krisis moneter pada tahun 1997, membuat makin bertambahnya jumlah anak jalanan, termasuk didalamnya adalah anak jalanan perempuan.Kehidupan jalanan yang keras membuat anak jalanan perempuan tidak luput dari perlakuan kasar dan kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, pencabulan, dan perkosaan. Kecenderungan bagi anak jalanan perempuan korban kejahatan seksual adalah menjadi pekerja seks komersial. Bila hal ini dibiarkan, maka Indonesia akan kehilangan begitu banyak generasi muda yang berpotensi di masa mendatang.Dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana hukum Indonesia melindungi anak-anak jalanan khususnya bagi mereka anak jalanan perempuan dari,-kejahatan seksual dan peran pemerintah dalam menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dalam hal melindungi dan menangani anak jalanan melalui program-programnya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak, sudah cukup banyak dan sudah cukup lengkap. Terlebih lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana hak-hak anak yang diatur didalamnya telah mencakup hak-hak anak yang diatur didalam Konvensi Hak Anak, selain itu sanksi yang dicantumkan dalam undang-undang ini juga sudah cukup berat untuk menjerat para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.Program pemerintah dalam menangani dan melindungi anak jalanan juga telah dilakukan sejak lama dan sangat beragam bentuknya. Namun kenyataannya kejahatan seksual terhadap anak jalanan semakin meningkat. Peraturan perundang-undangan mengenai anak jalanan masih sebatas pasal-pasal saja sedangkan implementasinya masih belum optimal. Program-program pemerintah seperti rumah singgah, bantuan-bantuan hasil pengurangan subsidi BBM untuk rakyat miskin, bantuan pendidikan dan Iainnya belum berjalan dengan baik dan kurang memihak kepada anak jalanan."

"Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari dampak kejahatan terhadap korban, perlakuan korban dalam sistem peradilan pidana, serta interaksi pelaku ? korban dalam suatu kejahatan. Dalam kasus perempuan sebagai pelaku kekerasan, perlu ditinjau interaksi pelaku perempuan dan korban laki-laki. Perempuan sebagai pelaku diduga sebelumnya menjadi korban kekerasan seksual. Namun, seperti halnya kasus kekerasan seksual lain, kasus kekerasan kekerasan seksual yang dialami perempuan pelaku juga tidak diproses karena minimnya bukti. Perempuan sebagai pelaku diproses dan kasus perempuan sebagai korban tidak diproses. Melalui tinjauan viktimologi dan hukum berspektif perempuan-lah penegakan hukum pada kasus ini ditinjau. Dengan menggunakan metode penelitian socio-legal, skripsi ini melihat sebab perempuan melakukan kekerasan dan analsis unsur sosiologis yang digunakan hakim dalam memutus perkara perempuan sebagai pelaku

---

Victimology study the impact of crime for the victim, the treatment of the victim in criminal justice system, and interaction between perpetrator and the victim of crime. In case of women acted as a perpetrator of violence, it needs tobe observed the cause of that action. Women perpetrator is fathomed as a victim of sexual assault before. However, like the other cases of sexual assault, the case of women who become victim of sexual assault and offender of violence are not processed by the police. Meanwhile, the female offender is processed by the police. Through victimology persperctive and feminist legal theory, law enforcement at this case will be observed. By using the method of socio-legal research, this thesis sees why women commit violence. It analyze the sociological element that?s employed by the judge at this case"

"Konstelasi kekuasaan pemikiran tentang seksualitas dalam konteks advokasi legalisasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini sedang dilakukan oleh jaringan gerakan perempuan merepresentasikan bagaimana perempuan dan tubuh diinterpretasikan. Hal itu tercermin dalam produk hukum yang dihasilkan dan atau sedang diadvokasikan, yakni dari pengakuan siapa yang dianggap menjadi korban yang harus dilindungi dan siapa yang menjadi pelaku yang harus dikenai sanksi. Untuk itu perbandingan antara UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai inisiatif DPR-RI dengan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dapat menggambarkan konstelasi kekuasaan pemikiran tentang seksualitas perempuan dan tubuh perempuan. Karena sebuah produk hukum menunjukkan ideologi dari produsen hukum itu sendiri, yakni secara khusus para law maker (pemerintah dan parlemen) serta secara lebih luas adalah masyarakat."

"Kebutuhan hadirnya payung hukum khusus terkait kekerasan seksual telah bergulir seiring dengan adanya berbagai kritik terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berbagai kelemahan dari substansi peraturan perundang-undangan yang ada dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual turut menguatkan wacana ini. Selain itu, beragam fakta yang menunjukkan masih terdapat hambatan bagi perempuan korban kekerasan seksual untuk meraih keadilan dalam proses peradilan pidana menjadi landasan pijak untuk memunculkan payung hukum yang lebih berorientasi pada korban. Tulisan ini akan menguraikan urgensi hadirnya Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual berdasarkan ketersediaan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi korban. Tulisan ini juga menguraikan berbagai hambatan yang dihadapi perempuan korban kekerasan seksual ketika mencari keadilan melalui sistem peradilan pidana. Tulisan ini juga akan mencermati sejauh mana peluang menghadirkan RUU ini berdasarkan perkembangan dalam Program Legislasi Nasional."