Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Penelitian ini membahas mengenai urgensi dan implikasi yuridis dari kebijakan pemberlakuan Asuransi Third Party Liability (TPL) sebagai kewajiban hukum bagi setiap pemilik kendaraan bermotor di Indonesia, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dalam negara hukum modern, perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas bukan hanya persoalan kemanusiaan, tetapi juga cerminan dari efektivitas sistem jaminan risiko negara terhadap aktivitas publik di ruang lalu lintas. Penelitian ini mengidentifikasi ketimpangan antara kebijakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 1964 dengan kebutuhan hukum yang menuntut perlindungan komprehensif, termasuk kerugian materiil dan beban ganti rugi terhadap pihak ketiga. Studi ini juga mengkaji penerapan asuransi TPL di negara lain seperti Inggris, Singapura, dan Malaysia. Meski demikian, tantangan yang muncul mencakup aspek kemampuan finansial masyarakat kelas menengah ke bawah, literasi asuransi yang masih rendah, serta kesiapan infrastruktur hukum dan teknis dari industri perasuransian nasional. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan yang berbasis prinsip keadilan distributif, partisipatif, dan akuntabel menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya menuju sistem perlindungan risiko yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

---

This research discusses the urgency and juridical implications of the policy mandating Third Party Liability (TPL) insurance as a legal obligation for all motor vehicle owners in Indonesia, in conjunction with the enactment of Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK). In the context of a modern rule-of-law state, legal protection for victims of traffic accidents is not merely a humanitarian concern, but also a reflection of the effectiveness of the state's risk guarantee system in regulating public activities in traffic spaces. This study identifies a gap between the policy framework of the Mandatory Traffic Accident Compensation Fund, as regulated under Law No. 34 of 1964, and the current legal need for comprehensive protection, particularly concerning material losses and the financial liability borne by third parties. The research also examines the implementation of TPL insurance in other countries such as the United Kingdom, Singapore, and Malaysia. Nonetheless, the challenges that arise include the limited financial capacity of lower-income groups, low insurance literacy, and the insufficient legal and technical infrastructure of Indonesia’s insurance industry. Therefore, a policy reform based on the principles of distributive justice, public participation, and accountability is urgently needed to establish a fair and sustainable risk protection system in Indonesia."

"Pelaku usaha perhotelan rentan menghadapi risiko yang berpotensi merugikan tamu hotel dimana pada pelaksanaannya, penerapan ganti kerugian di bisnis perhotelan belum dijalankan secara konsisten. Perbedaan pengaturan mengenai kewajiban asuransi tanggung gugat pihak ketiga bagi penerima waralaba dari Amerika Serikat dengan pelaku usaha hotel penerima waralaba dari negara lain berdampak pada perbedaan penerapan ganti kerugian serta mitigasi risiko oleh pelaku usaha. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan jenis penelitian kepustakaan dengan membandingkan ketentuan waralaba jaringan hotel Amerika Serikat dan India dan ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha hotel penerima waralaba dari Amerika Serikat memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik dalam hal terjadi tuntutan kerugian dari pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dibandingkan dengan penerima waralaba dari India. Kewajiban untuk memiliki polis asuransi memungkinkan penerima waralaba dari Amerika Serikat untuk mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi tanpa harus mengorbankan arus kas perusahaan untuk mengganti kerugian tamu hotel. Tanpa kewajiban memiliki polis asuransi, maka penerima waralaba dari India akan mengorbankan kondisi keuangannya tidak hanya untuk mengganti kerugian namun juga untuk menanggung biaya hukum pembelaan atas tuntutan pihak ketiga. Untuk memastikan konsistensi penerapan penggantian kerugian bagi tamu hotel, Negara sebagai regulator dapat mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk memiliki asuransi tanggung gugat pihak ketiga untuk memastikan pelindungan konsumen dalam hal ganti kerugian, memberikan perlindungan bagi pelaku usaha perhotelan dari sisi risiko keuangan dan reputasi serta meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia.

---

Hotel business actors are vulnerable to risks that have the potential to harm hotel guests where in practice, the application of compensation in the hotel business has not been carried out consistently. Differences in regulations regarding third party liability insurance obligations for franchisees from the United States and hotel franchisees from other countries have an impact on differences in the application of compensation and risk mitigation by business actors. This research was conducted using a doctrinal research method with a type of literature research by comparing the franchise provisions for hotel chains in the United States and India and the conclusion was drawn that franchisee hotel business actors from the United States have better financial capabilities in the event of claims for losses from third parties in carrying out activities. operations compared with franchisees from India. The obligation to have an insurance policy allows United States franchisees to transfer the risk to an insurance company without having to sacrifice company cash flow to indemnify hotel guests. Without the obligation to have an insurance policy, franchisees from India will sacrifice their financial condition not only to compensate for losses but also to cover the legal costs of defending third party claims. To ensure consistency in the application of compensation for hotel guests, the State as a regulator can require all business actors to have third party liability insurance to ensure consumer protection in terms of compensation, provide protection for hotel business actors in terms of financial and reputation risks and increase insurance penetration in Indonesia."

"Deductible, atau yang dikenal juga sebagai risiko sendiri, pada dasarnya membuat pemegang polis membayar biaya tambahan dari kantong untuk mendapatkan kompensasi kerugian dari perusahaan asuransi diatas premi yang sudah dibayar. Prinsip indemnitas, sebagai salah satu prinsip dasar perjanjian asuransi, pada dasarnya mengatakan bahwa kompensasi kerugian yang diterima pemegang polis seharusnya memiliki proporsi sama dengan kerugian yang dialami. Deductible dan prinsip indemnitas keduanya terkandung dalam asuransi mobil komprehensif. Asuransi mobil komprehensif itu sendiri merupakan salah satu jenis polis yang menanggung kerugian dari hampir semua penyebab. Namun, dengan adanya deductible, kerugian kecil yang nilainya sama dengan atau kurang dari deductible itu sendiri tidak akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jika kerugiannya lebih dari nilai deductible, perusahaan asuransi hanya akan memberi kompensasi yang nilainya selisih dari nilai kerugian dengan deductible. Dapat dilihat bahwa deductible memiliki pengaruh terhadap prinsip indemnitas dalam polis asuransi mobil komprehensif. Penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh apa yang deductible miliki terhadap prinsip indemnitas dalam polis asuransi mobil komprehensif perlu dilakukan. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis dalam melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa pengaruh yang deductible miliki terhadap prinsip indemnitas adalah bahwa deductible membatasi prinsip indemnitas. Saran dari penulis adalah kepada perusahaan asuransi untuk lebih menjelaskan mengenai deductible ketika mengiklankan polis agar pemegang polis lebih paham mengenai deductible.

---

Deductible, or also known as own risk, basically makes the insured pay additional out of pocket money in order to receive the loss compensation from the insurer on top of the premium that has already been paid. Indemnity principle, as one of the basic principles of insurance agreement on the other hand, basically states that the compensation of the loss received by the insured should be in the same proportion as the loss suffered. Both deductible and indemnity principle are contained within a comprehensive car insurance. Comprehensive car insurance itself is one type of policy that covers losses from almost all causes. However, with the existence of deductible, minor losses that are equal to or less than the deductible, will not be covered by the insurer. If the loss is more than the deductible, the insurer will only compensate for the remaining excess amount of loss. It can be seen that deductible has an effect towards indemnity principle in comprehensive car insurance policy. Further research on what kind of effect deductible has with indemnity principle must be conducted. The writer uses normative juridical approach in order to find the answer. After conducting such research, the writer finds that the effect of deductible has towards indemnity principle in comprehensive car insurance policy is that deductible limits indemnity principle. The suggestion from the writer is for Insurance Companies to explain more clearly about deductible when advertising the policy terms and conditions so that the policy holder has better understanding about deductible."

"Tesis ini membahas program penjaminan polis asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan perasuransian dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang telah memberikan fungsi baru untuk melakukan penjaminan polis nasabah asuransi, yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkan. Permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah bagaimana pengaturan program penjaminan polis asuransi dalam peraturan perundang-undangan perasuransian dan UU P2SK serta bagaimana kesiapan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan fungsi program penjaminan polis asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa sebelum diterbitkannya UU P2SK, pengaturan terkait program penjaminan polis hanya diatur secara singkat berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Pasal 53 ayat (1) sampai ayat (4), namun semenjak diundangkannya UU P2SK, pengaturan program penjaminan polis menjadi semakin lengkap. Kesimpulan lain adalah Lembaga Penjamin Simpanan telah melaksanakan persiapan program penjaminan polis yaitu menyusun roadmap yang memuat hal-hal yang harus dilaksanakan dengan target pelaksanaan dibagi per-tahun; melakukan beanchmark atau studi banding ke negara- negara lain yang telah memiliki lembaga penjamin polisnya sendiri; merancang RPP Program Penjaminan Polis, RPLPS tentang Pelaporan Perusahaan Asuransi, RPLPS tentang Penjaminan Polis Asuransi, dan RPLPS tentang Likuidasi Perusahaan Asuransi untuk selanjutnya akan diterbitkan di awal tahun 2024; melakukan pembentukan grup untuk menangani pelaksanaan program penjaminan polis; melakukan penyesuaian susunan dewan komisioner; dan melakukan program rekrutmen pegawai yang terdiri atas penerimaan lulusan baru dan penerimaan pegawai yang telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah agar partisipasi dari ahli-ahli di bidang perasuransian dapat ditingkatkan dalam internal Lembaga Penjamin Simpanan melalui pelaksanaan rekrutmen terbuka agar pelaksanaan program penjaminan polis ditangani oleh individu-individu yang berpengetahuan baik di bidang perasuransian. Saran lainnya yakni agar persiapan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan diawasi dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan terhadap lembaga- lembaga keuangan termasuk perasuransian.

---

This thesis discusses the insurance policy guarantee program based on insurance laws and regulations and Law no. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector ("P2SK Law") which has provided a new function for underwriting insurance customer policies, which must be implemented by the Deposit Insurance Corporation within a period of 5 (five) years from its promulgation. The problems discussed in this thesis are how the insurance policy guarantee program is regulated in insurance laws and regulations and the P2SK Law and how prepared the Deposit Insurance Agency is to carry out the function of the insurance policy guarantee program as regulated in the P2SK Law. The research method used is juridical-normative using primary and secondary legal materials, with data collection techniques through literature study and interviews with qualitative data analysis. Based on the research results, it was concluded that before the issuance of the P2SK Law, regulations related to policy guarantee programs were only briefly regulated based on Law no. 40 of 2014 concerning Insurance in Article 53 paragraph (1) to paragraph (4), but since the promulgation of the P2SK Law, the regulation of policy guarantee programs has become more complete. Another conclusion is that the Deposit Insurance Corporation has carried out preparations for a policy guarantee program, namely preparing a roadmap containing things that must be implemented with implementation targets divided per year; carry out benchmarking or comparative studies to other countries that have their own policy insurance institutions; draft RPP Policy Guarantee Program, RPLPS concerning Insurance Company Reporting, RPLPS concerning Insurance Policy Guarantee, and RPLPS concerning Liquidation of Insurance Companies to be subsequently issued in early 2024; establishing a group to handle the implementation of the policy guarantee program; make adjustments to the composition of the board of commissioners; and carrying out an employee recruitment program consisting of accepting new graduates and recruiting employees who have a minimum of 5 (five) years of work experience. Suggestions that can be given in this research are that the participation of experts in the insurance sector can be increased internally at the Deposit Insurance Agency through open recruitment so that the implementation of the policy guarantee program is handled by individuals who have good knowledge in the insurance sector. Another suggestion is that the preparations carried out by the Deposit Insurance Agency be properly supervised by the Financial Services Authority as an institution that has functions, duties and supervisory authority over financial institutions including insurance."

"Tesis ini membahas mengenai analisa pengaruh variabel demografi yaitu umur pemilik kendaraan bermotor dan profesi dengan mengikutsertakan beberapa variabel kontrol yang dinilai juga memiliki hubungan. Penelitian ini menggunakan metode Generalized Linear Method dan memberikan hasil yang menunjukkan bahwa, hanya variabel umur pemilik kendaraan bermotor yang signifikan terhadap variabel severitas klaim, frekuensi klaim dan premi murni. Semakin bertambah usia seseorang akan berpengaruh terhadap penurunan premi dikarenakan semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya sehingga premi yang diberikan semakin rendah.

---

This thesis discusses the analysis of the influence of demographic variables such as age andprofession of motor vehicle owners . by including some of the control variables assessed also hashubunagn . This research method menggunazan Generalized Linear Method and results showedthat only age variable motor vehicle owners are significant to the variable severity of claims ,claim frequency and pure premium . The more mature person will affect the premium declinedue to the higher level of caution that given the lower premiums"

"Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang independen diharapkan dapat menjadi salah satu penopang dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan melalui pengawasan terhadap industri perasuransian untuk membentuk industri perasuransian yang sehat, berdaya saing, dan memperoleh kepercayaan masyarakat melalui perlindungan terhadap konsumen. Sebagai salah satu instrumen dari pengawasan, Otoritas Jasa keuangan memiliki kewenangan penegakan hukum baik secara administratif, perdata maupun pidana. Penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya berfokus pada tujuan hukum berupa kepastian hukum dan keadilan, namun juga kemanfaatan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan transformasi penegakan hukum di bidang perasuransian dengan adanya ketentuan mengenai penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan melalui pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, juga terdapat ketentuan mengenai pidana tambahan berupa pengganti kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana. Pembayaran ganti rugi merupakan upaya pemulihan bagi konsumen bidang perasuransian yang menjadi korban sebagai implementasi dari pemenuhan tujuan hukum berupa kemanfaatan. Penegakan hukum demikian akan efektif dengan adanya koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan penyidikan bidang perasuransian. Koordinasi dilakukan bukan hanya semata oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka integrated criminal justice system, namun juga oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mendapatkan gambaran atas tindakan pengawasan yang komprehensif dengan penegakan hukum. Oleh karenaya diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan di bidang perasuransian dan sektor jasa keuangan secara umum.

---

The Indonesian Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, OJK) is an independent body intended to oversee the stability and sustainability of financial systems operating domestically. Its monitoring function over insurance companies is designed to shape an insurance ecosystem that is healthy, competitive, and trustworthy to protect customer’s interest. As part of its monitoring function, OJK has law enforcement authorities in the field of administrative, civil, and criminal proceedings to ensure the enactment of justice and the protection of parties’ interests. Law no. 4/2024 on the “Development and Reinforcement of the Financial Sector” has transformed law enforcement in the insurance sector with provisions regarding the resolution of violations of laws and regulations by providing compensation to the injured party. Furthermore, it also regulates provisions regarding additional penalties in the form of compensation for losses suffered by victims of criminal acts. Compensation payments are an effort to restore the rights of disadvantaged insurance consumers as an implementation of fulfilling the legal objective in the form of benefits. Such practices should be done electively, with coordination between parties involved in the investigation of the relevant Insurance entities. The coordination is done not only by OJK, but also by the National Police under the integrated criminal justice system to paint a holistic picture based on the findings collected by the bodies, thus ensuring a comprehensive monitoring function and a strict law enforcement. With this need in mind, it is necessary for the government to enact laws and regulations governing coordination between institutions that have investigative authority in the insurance sector and the financial services sector in general."

"Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan. Hal tersebut sesuai dengan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Dalam penetapan tarif premi asuransi kendaraan bermotor, perusahaan asuransi memperhitungkan eksposur risiko yang diterima kendaraan bermotor untuk mengestimasi jumlah klaim. Pada umumnya, perusahaan asuransi kendaraan bermotor hanya memperhitungkan faktor durasi kontrak asuransi dalam memperhitungkan eksposur risiko. Namun, pada kenyataannya terdapat faktor lain yang memengaruhi risiko terjadinya kecelakaan, salah satunya adalah jarak tempuh kendaraan. Faktor risiko jarak tempuh telah dipertimbangkan pada asuransi Pay-As-You-Drive (PAYD). Pada penelitian ini, dilakukan penghitungan eksposur risiko pada kendaraan bermotor dengan memperhitungkan jarak tempuh kendaraan dan durasi kontrak asuransi. Tujuannya adalah untuk melihat efek simultan yang dihasilkan oleh jarak tempuh dan durasi kontrak asuransi sebagai kovariat terhadap variabel respons jumlah klaim menggunakan Generalized Additive Model (GAM). GAM digunakan untuk menangkap kemungkinan adanya hubungan non-linear antara kovariat dengan variabel respons. Dalam penelitian ini, GAM dikonstruksi dengan cubic splines dan untuk mengestimasi koefisien model, digunakan metode Penalized Iteratively Reweighted Least Squares (PIRLS). Setelah koefisien model diestimasi, GAM dapat digunakan untuk memprediksi nilai frekuensi klaim. Nilai frekuensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menentukan relativitas harga premi terhadap reference premium. Reference premium adalah nilai premi yang diterapkan ketika diasumsikan tidak ada pengaruh dari kovariat. Selanjutnya, GAM diimplementasikan pada data klaim asuransi kendaraan bermotor untuk menentukan tarif premi.

---

Premium is an amount of money set by an insurance company or reinsurance company and agreed upon by the policyholder to be paid based on an insurance or reinsurance policy. In establishing premium rates for motor vehicle insurance, insurance companies consider the risk exposure associated with motor vehicles to calculate the estimated number of claims. Generally, motor vehicle insurance companies only consider the duration of the insurance contract when calculating risk exposure. However, there are other factors that influence the risk of accidents, one of which is the distance traveled by the vehicle. The mileage risk factor has been considered in Pay-As-You-Drive (PAYD) insurance. In this study, risk exposure in motorized vehicles was calculated by considering the distance traveled by the vehicle and the duration of the insurance contract. The objective is to examine the simultaneous effects of mileage and insurance contract duration as covariates on the response variable of claim amount using the Generalized Additive Model (GAM). GAM is used to capture the possibility of a non-linear relationship between the covariates and the response variable. In this study, GAM is constructed with cubic splines and to estimate the model coefficients, the Penalized Iteratively Reweighted Least Squares (PIRLS) method is used. Once the model coefficients are estimated, the GAM can be used to predict claim frequency values. The frequency value can be used to determine the relativity of the premium price to the reference premium. The reference premium is the premium value that is applied when it is assumed that there is no influence from covariates. Furthermore, GAM is implemented on motor vehicle insurance claim data to determine premium rates."

"ABSTRAKPenerapan referensi tarif premi risiko murni asuransi kendaraan bermotor yang ditetapkan Departemen Keuangan belum mencerminkan perkiraan klaim peserta asuransi sesuai karakteristik risikonya sehingga menimbulkan kekurangadilan bagi peserta asuransi. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi claim frequency dan claim severity untuk dipertimbangkan dalam penyusunan referensi tarif premi risiko murni yang lebih adil. Melalui metode regresi linier terbukti bahwa variabel-variabel Wilayah Operasional dan Status Polis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap claim frequency, sedangkan variabel Wilayah Operasional, Umur Kendaraan, Status Polis, dan Harga Pertanggungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap claim severity. Berdasarkan variabelvariabel yang memiliki pengaruh yang signifikan tersebut disusun tarif premi risiko murni dengan klasifikasi tarif yang lebih adil.

---

ABSTRACT

Pure risk premium rate reference issued by Ministry Of Finance is not yet considering all relevant variables that influence projected policyholders claim. This research triesb to identify variables that influencing Claim Frequency and Claim Severity that ends up in claim cost. Results of this research show that Region and Policy Status (i.e. new or old business) significantly influence Claim Frequency, while Region, Vehicle Age, Policy Status, and Sum Insured significantly influence Claim Severity. Based on variables that significantly influence the Claim Frequency and Claim Severity, pure rate premiums are classified to better reflect projected policyholders claim and equitable. The pure risk premium resulted from this research believed to be more equitable than pure risk premium referenced by Ministry of Finance."