Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini menguji pengaruh inklusi keuangan terhadap profitabilitas bank dengan menggunakan tingkat kompetisi sebagai variabel moderasi. Studi ini menggunakan data tahunan dari 70 sampel bank umum di Indonesia selama periode 2013-2022 dan mengaplikasikan metode two-step system generalized method of moments (GMM). Variabel dependen di studi ini adalah profitabilitas bank, yang diproksikan oleh variabel Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Interest Margin (NIM). Sedangkan variabel inklusi keuangan diproksikan oleh tiga variabel, yaitu: jumlah ATM, jumlah kantor cabang (KCB), dan proporsi kredit UMKM. Hasil studi menunjukkan bahwa jumlah ATM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan NIM. Sedangkan jumlah kantor cabang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Sementara itu, tingkat kompetisi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, ROE, dan NIM. Selanjutnya, interaksi antara inklusi keuangan dan tingkat kompetisi terhadap profitabilitas diketahui signifikan secara statistik namun tidak terbukti dapat memperkuat hubungan diantara keduanya.

---

This study examines the effect financial inclusion on bank prpfitability by using the level of competition as the moderating variable. This study uses annual data from 70 samples of commercial banks in Indonesia during 2013-2022 and applies the two-step system generalized method of moments or GMM method. The dependent variable in this study is bank profitability, which is proxied by the variables Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Net Interest Margin (NIM). Meanwhile, the financial inclusion variable is proxied by three variables, namely: the number of ATMs, the number of branch offices, and the proportion of SME loans.

The results of the study show that the number of ATMs has a positive and significant effect on ROA and NIM. Meanwhile the number of branch offices has a positive and significant effect on ROE. On the other hand, the level of competition has a negative and significant effect on ROA, ROE, and NIM. Furthermore, interaction between financial inclusion variables and the competition on bank profitability is known to be statistically significant, yet has not been proven to strengthen the impact on profitability to be more pronounced."

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia. Penataan kembali struktur pengorganisasian yang lebih terintegrasi diperlukan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan bank sehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikian dapat tercapai stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini oleh pemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas Jasa Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kedudukan dan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengatur dan Pengawas Perbankan di Indonesia serta mekanisme koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan bank. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian menunjukan bahwa didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan serta memiliki kedudukan diluar pemerintah. Koordinasi antara OJK dengan BI telah diatur dalam Pasal 39 UU OJK, yaitu dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan meliputi: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya dan penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank serta data lain yang dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

---

This thesis discusses the position of the Otoritas Jasa Keuangan pursuant to Act No. 21 of 2011 on the Otoritas Jasa Keuangan in terms of regulation and supervision of banking in Indonesia. Restructuring required a more integrated organization of institutions that perform the function of oversight in the banking industry as well as non-bank financial industry so as to achieve effective coordination mechanism and thus can achieve the stability of the financial system. This integrated institution born by the government in the form of the Otoritas Jasa Keuangan. The main problems discussed in this study is the status and whereabouts of the Otoritas Jasa Keuangan as a Regulatory and Supervisory Institute of Banking in Indonesia as well as the coordination mechanism between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia in terms of regulation and supervision of banks. This research is a form of normative documents and by conducting studies using qualitative methods of data analysis.

Research shows that based on Article 1 paragraph (1) of the Otoritas Jasa Keuangan Act which states that the Otoritas Jasa Keuangan is an independent body and free from interference by other parties, which have the functions, duties, and powers of regulation, supervision, inspection, and investigation and have a position outside the government. Coordination between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia has been provided for in Article 39 of Otoritas Jasa Keuangan Act, namely in making banking supervision regulations include: minimum capital obligations of banks, banking information system that is unified, policy receipt of funds from abroad, receipt of foreign currency funds and external commercial borrowing country, banking products, derivative transactions, banking activities and the determination of other banking institutions are categorized as systemically important banks as well as other data are excluded from the provisions of the confidentiality of the information."

"Obligasi merupakan instrumen keuangan yang paling banyak di perdagangkan oleh institusi perbankan di Indonesia. Seperti instrument keuangan pada umumnya, obligasi memiliki eksposur terhadap kondisi pasar yang dikenal sebagai resiko pasar. Selama periode penelitian, kinerja aktivitas portofolio obligasi yang diperdagangkan trading dari Bank CN berfluktuasi mengikuti kondisi pasar, walaupun trader sudah meng-antisipasi dengan melakukan transaksi lindung nilai hedging terhadap posisi asetnya tersebut. Studi ini menitik-beratkan pada pengukuran efektivitas lindung nilai dari portofolio obligasi yang diperdagangkan dengan menggunakan metode dollar offset dan analisis regresi. Analisis dilakukan dalam dua bagian, yaitu dengan analisis periode secara keseluruhan dan analisis per tahun. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa untuk analisis secara keseluruhan, rasio lindung nilai dari portfolio obligasi yang diperdagangkan berada dalam lingkup efektif, namun tidak untuk analisis per tahun yang disebabkan adanya faktor-faktor yang menghambat trader untuk mencapai rasio lindung nilai yang sempurna.

---

Bond is still majorly traded financial instrument by banking institutions in Indonesia. As most of financial instrument, bonds are exposed to the market condition, known as market risk. During the observed period, performance of bond trading portfolio of CN bank was fluctuated along with the market condition even though the traders has done the anticipation by doing hedge to the asset.

This study focus on measuring the hedge effectiveness of the bond trading portfolio of the trader by using dollar offset method and regression analysis and the analysis were performed in two parts, by full overall data and by each respective year during observation period.

The result shows that in overall, trader s hedge ratio was within range of effectiveness, but not for the yearly analysis due to the fact that there are several factors that prevent the traders to achieve its full perfect hedge ratio."

"Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia. Populasi penelitian sebanyak 33 bank yang tercatat di BEI periode 2008-2012. Melalui kriteria yang ditentukan, diperoleh sampel 23 bank yang memenuhi syarat untuk diteliti. Path model digunakan dalam penelitian ini dengan dimensi intellectual capital sebagai variabel bebas, kinerja keuangan (ROA) sebagai variabel intervening yang memediasi intellectual capital terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menemukan bahwa intellectual capital bersama kinerja keuangan mempengaruhi nilai perussahaan sebesar 16,3%. Hasil ini menyatakan bahwa intellectual capital lebih memiliki kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan dibandingkan pada nilai perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena investor di pasar modal Indonesia, masih berorientasi pada penilaian asset tangibel dibandingkan dengan asset intangible capital / knowledge assets. Intelectual capital melalui kinerja keuangan sebagai variabel intervening mampu memberi kontribusi dalam peningkatan nilai perusahaan "

"Penelitian ini bertujuan membuat model early warning system yang mampu memprediksi financial distress pada bank umum di Indonesia. Model early warning system dibuat dengan mengestimasi indikator yang menyebabkan suatu bank mengalami permasalahan finansial sehingga harus diberhentikan oleh pemerintah. Estimasi dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yaitu analisis diskriminan, pooled logit, dan panel logit. Data yang digunakan untuk membuat model berupa rasio keuangan bank 1994-1997 yang berasal dari Direktori Perbankan Indonesia (DPI). Sedangkan untuk pengujian out-sample menggunakan data tahun 1998. Model yang dibuat digunakan untuk memprediksi financial distress bank di atas tahun 2000. Hasil penelitian menunjukkan beberapa ciri bank yang akan tutup pada dua atau tiga tahun ke depan. Selain itu, model early warning system yang dibuat mampu memprediksi financial distress pada bank umum di Indonesia.

---

This research aims to create early warning system models for predicting financial distress on Indonesian commercial banks. Early warning system models is made by estimating bank indicators that led bank run into financial problems which to be shut down by the government. Estimation use three methods, discriminant analysis, pooled logit, and panel logit. The data used to create models is bank's financial ratios in 1994-1997 gathered from Direktori Perbankan Indonesia (DPI). Out of the sample test use the data in 1998. All model were used to predict the bank's financial distress after 2000. This study found some characteristics of distressed banks that will be in the state of failure in two or three years. Finally, this research found that early warning system models is able to predict the probability of financial distress on commercial banks.;"

"Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan bersama pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada tanggal 12 Januari 2023 diterbitkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menentukan bahwa penyidikan tindak pidana perbankan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik OJK. Sementara itu, tidak lama dari penerbitan UU P2SK, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (PP 5/2023) yang menentukan bahwa selain Penyidik OJK, terdapat Penyidik Kepolisian juga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana perbankan. Maka dari itu pada penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana pengaturan penyidikan tindak pidana perbankan di Indonesia setelah diterbitkannya UU P2SK serta bagaimana perbandingan ketentuan penyidikan tindak pidana perbankan serta wewenang penyidik lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia, Singapura, dan Thailand. Adapun dalam penelitian ini dilakukan penelitian dengan metode penelitian doktrinal yakni pengolahan serta pengujian substansi hukum dengan memakai doktrin-doktrin hukum dalam rangka menemukan, mengkonstruksi, atau merekonstruksi aturan atau prinsip. Lebih lanjut, proses analisis data dilakukan melalui suatu studi perbandingan (micro-comparison) yakni bentuk pendekatan yang digunakan terhadap suatu topik atau aspek tertentu, atau institusi hukum tertentu pada dua atau lebih sistem hukum yang dalam penelitian ini adalah negara Singapura dan Thailand. Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kontradiksi antara ketentuan PP 5/2023 dengan UU P2SK. Diketahui juga bahwa pada negara Singapura penyidikan tindak pidana perbankan diserahkan kepada lembaga kepolisian yaitu Commercial Affairs Department sedangkan pada negara Thailand, penyidikan tindak pidana perbankan dilakukan oleh pejabat Bank of Thailand atau pihak eksternal.

---

The Financial Services Authority (OJK) as the supervisory institution for the financial sector in Indonesia has the authority to conduct criminal investigations in the financial services sector together with the Indonesian National Police based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. However, on January 12, 2023 the Indonesian Parliament issued Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law) which stipulates that investigations of banking crimes can only be carried out by OJK investigators. Meanwhile, not long after the issuance of the P2SK Law, the government issued Government Regulation Number 5 of 2023 concerning Investigations of the Financial Services Sector (PP 5/2023) which stipulates that apart from OJK Investigators, there are also Police Investigators who can conduct banking criminal investigations. Therefore, this research will discuss how is the regulation regarding investigation of banking crimes in Indonesia after the publication of the P2SK Law and how is the provisions comparison for investigating banking crimes and the authority of investigators from financial services supervisory institutions in Indonesia, Singapore and Thailand. As for this research, research was carried out using doctrinal research methods, namely processing and testing legal substances using legal doctrines in order to find, construct, or reconstruct rules or principles. Furthermore, the process of data analysis is carried out through a comparative study (micro-comparison), namely the form of approach used on a particular topic or aspect, or certain legal institutions in two or more legal systems, which in this study are Singapore and Thailand. From this research it was found that there is a contradiction between the provisions of PP 5/2023 and the P2SK Law. It is also known that in Singapore the investigation of banking crimes is handed over to the police agency, namely the Commercial Affairs Department. Meanwhile in Thailand, investigations into banking crimes are carried out by Bank of Thailand officials or external parties."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap stabilitas perbankan di Asia dalam jangka panjang menggunakan data tahunan dari 184 bank yang terdaftar pada bursa efek di berbagai negara di Asia dalam kurun waktu 2009-2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah balanced panel data yang diolah menggunakan Panel Co-integration Pedroni, Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) dan Vector Error Correction Model (VECM). Penelitian ini menemukan bukti bahwa inklusi keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan yang dibuktikan dari adanya pengauh negatif dari inklusi keuangan terhadap rasio non-performing loans bank dalam jangka panjang. Pengaruh inklusi keuangan yang negatif dan kuat terhadap rasio non-performing loans bank ini dapat ditemukan pada kelompok negara dengan PDB per kapita rendah, namun hal tersebut tidak berlaku pada kelompok negara dengan PDB per kapita tinggi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawsasan bagi peneliti selanjutnya maupun sebagai bahan pertimbangan bagi regulator dan bank umum dalam pembuatan kebijakan terkait inklusi keuangan dan stabilitas perbankan.

---

This study aims to investigate the long-run effect of financial inclusion on bank stability in Asian countries using annually data of 184 banks listed on stock exchanges in various countries in Asia from 2009-2018. In addition, this study uses balance panel data and applies Pedroni Panel Co-integration, Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) and Vector Error Correction Model (VECM).

The results show that financial inclusion has positive and significant effect on banking stability as evidenced by the negative effect of financial inclusion on the banks non-performing loans ratio in the long run. This strong effect of financial inclusion on the ratio of non-performing loans of bank is found in low GDP per capita countries, but this effect is not found for high GDP per capita countries. Thus, the result of this study is expected to provide insight for further researchers as well as consideration for regulators and commercial banks in making policies regarding financial inclusion and bank stability."

"Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 melalui diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan pindahnya kewenangan pengaturan dan pengawasan atas industri perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat konvensional, dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemindahan kewenangan ini sendiri terjadi secara bertahap, dimana Otoritas Jasa Keuangan baru memegang kewenangan pengawasan pada tahun 2013, setelah sebelumnya hanya memegang kewenangan pengaturan atas industri perbankan. Skripsi ini membahas penerapan kewenangan pengaturan dan pengawasan atas Bank Perkreditan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan, memaparkan kemungkinan adanya celah hukum ataupun overlap kewenangan, dan memberikan rekomendasi terkait dari perspektif hukum, untuk perkembangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Perkreditan Rakyat, serta industri perbankan dan hukum perbankan di Indonesia secara umum yang lebih baik.

---

This undergraduate thesis discusses the Financial Services Authority?s regulatory and supervisory authority over the Rural Banks. Since the establishment of the Financial Services Authority in 2011 through the promulgation of Law No. 21 Year 2011 on Financial Services Authority, the supervision and regulation over the banking industry, including the conventional rural banks, is transferred from the Bank of Indonesia to the Financial Services Authority. The transfer of authorities itself is gradual, as the Financial Services Authority had only gain the supervisory authority effectively in 2013, previously only having the regulatory authority.

This undergraduate thesis dwelves into the regulatory and supervisory authority over the rural banks as implemented by the Financial Services Authority through Regulations and Circular Letters, exposing possible legal gaps or overlaps and providing related recommendations from the legal perspective, for the better development of the Financial Services Authority and the rural banks, as well as the Indonesian banking industry and banking law in general."