Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia is turning its phase from transition towards democratization through general elections since 1999. After three legislative election in 1999, 2004, and 2009, the country still shows its difficulties in realizing its democratic consolidation ..."

"Keberadaan penyelenggara Pemilu yang baik sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam menjalankan tugasnya, KPU dan Bawaslu harus independen, netral, dan taat kepada undang-undang dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diberikan amanat untuk menjaga independensi KPU dan Bawaslu dan memastikan penegakan etika oleh keduanya. Skripsi ini membahas sejauh mana peran dan wewenang DKPP dalam penegakan etika oleh penyelenggara Pemilu di Indonesia, mulai dari menerima laporan hingga menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan maupun anggota KPU dan Bawaslu, serta petugas penyelenggara Pemilu, baik yang tetap maupun yang tidak tetap.

---

The presence of a good election management body is critical to ensure election implementation is in accordance with mandate of the 1945 Constitution of Indonesia. According to Law Number 15 of 2011 governing Election Management Body, election management body consists of General Election Commission (KPU) and Election Supervisory Body (Bawaslu). In carrying out their duties, both KPU and Bawaslu must be independent, neutral, and complying with laws and Code of Ethics of Election Management Body. According to Law Number 15 of 2011, the Honorary Council of Election Management Body (DKPP) is given a mandate to keep KPU and Bawaslu's independence and to ensure ethics enforcement done by these bodies. This essay discusses the scope of DKPP's roles and authority in ethics enforcement by Election Management Body in Indonesia, starting from receiving a report to taking action against ethics code violations done by heads or members of KPU and Bawaslu, and officers of Election Management Body, either permanent or temporary officers."

"The hold fair and free general election requires the protection for voters, for the parties participating in the election, and for the public in general from all fears, intimidations, bribery, and other malpractices. If the election is won through malpractices, then it will be difficult to tell if the leaders or the legislators are true representatives of the people. This article comprehensively explores the issues around criminal conducts on the election process particularly in Indonesia so as to provide a reference to those who participate in the 2004 General Election in a more democratic manner."

"ABSTRAKTesis ini akan menjelaskan mengenai kedudukan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu (DKPP) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia danmekanisme pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta akibatnya terhadap sistempenyelenggaraan pemilu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukumnormatif dengan desain preskriptif. Menggunakan dua pendekatan yaitu;pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah(historical approach). Hasil penelitian menunjukkan, fungsi DKPP memangberkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak berada di bawah kekuasaanyudisial. Penulis memberanikan diri untuk mengkategorikan DKPP sebagaicabang kekuasaan keempat, bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu sebagailembaga penyelenggara pemilu. Walaupun dalam melaksanakan wewenangnyaDKPP masih mengalami berbagai kendala internal dan eksternal, namun sebagailembaga yang masih baru ada di Indonesia, DKPP cukup membawa keoptimisanuntuk terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan. Keberadaan DKPPberdasarkan tugas dan fungsi sebagai penegak ethics penyelenggaraan pemiludiharapkan mampu memberikan kontribusi positif baik dari segi perbaikanmoralitas bangsa juga memberikan sumbangan politik moral dalammengembangkan kualitas demokrasi dari perspektif menciptakan checks andbalances pada setiap lembaga khususnya lembaga penyelenggara pemilu.

---

ABSTRACTThis thesis will explain the position of the Honorary Council of Election inIndonesia’s Constitutional Structure and mechanism of implementation of dutiesand its powers and the consequencies toward electoral system. This research isnormative prescriptive interpretive. Uses two kind of approach, statute approachand historical approach. The researcher concludes that, DKPP function is indeedrelated to the judicial power, but not under judicial control. Writer ventured tocategorize DKPP as branches of fourth power, together with KPU and Bawaslu.Although in exercising authorities DKPP still experiencing various internal andexternal constraints, but as a new institution in Indonesia, DKPP brings optimismspirit to manifest fair election. The existence of DKPP based on tasks andfunctions as a holding of election ethics enforcement expected to contributepositive both in terms of repairing the nation’s morality also contributed indeveloping the moral politics of the quality of democracy from the perspective ofcreating cheks and balances on any institution in particular electoral institutions."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang orientasi politik pemilih di daerah pedesaan dan faktor social ekonomi yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara purposif. Daerah yang dipilih adalah kelurahan Labuang, Lalampanua dan Mosso, berada di Wilayah Pembangunan Bagian mandar Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 144 pemilih. Sampel dipi1ih berdasarkan pada metode stratified random sampling dan systematic random sampling. Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung kepada pemilih dengan menggunaKan daftar pertanyaan. Dari hasil wawancara ini kemudian disederhanakan dalam bentuk tabulasi yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis secara kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana tingkat orientasi politik pemilih terhadap obyek-obyek pemilu. Analisis secara kuantitatif dengan uji statistik Chi Square dan Coefficient of Contingency digunakan untuk menguji faktor sosial ekonomi pemilih yang diduga berpengaruh dan seberapa jauh berpengaruh terhadap arientasi politik pemilih. Dan untuk mengetahui hipotesis (Ho) ditarima atau ditolak digunakan koreksi pembanding x2 tabel degree of freedom = 2 pada taraf signifikansi 0, 05. Hasil penelitian terhadap orientasi politik pemilih menunjukkan bahwa orientasi politik pemilih bervariasi pada tingkat kriteria " rendah" , "sedang" dan "tinggi". Hasil penelitian terhadap faktor sosial ekonomi pemilih menunjukkan bahwa di antara 5 variabel yang diteliti dengan uji statistik Chi Square, variabel jenis kelamin, umur dan penghasilan tidak berpengaruh (non significant) terhadap orientasi politik pemilih, sementara variabel pendidikan dan pekerjaan berpengaruh (significant) terhadap orientasi politik pemilih. Namun, berdasarkan uji statistik Coefficient of Contingency terhadap variabel pendidikan dan pekerjaan menunjukkan nilai yang kecil, yang berarti kurang berpengaruh terhadap orientasi politik pemilih. Dengan demikian, secara keseluruhan variabel sosial, ekonomi yang diteliti tidak menunjukan hubungan yang berarti terhadap orieritasi politik pemilih."