Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Profesi tari, khususnya tari tradisional kerap berada dalam posisi rentan secara sosial-ekonomi, meskipun berperan penting dalam menjaga kelangsungan seni dan budaya. Studi-studi sebelumnya lebih menyoroti aspek artistik dan psikologis, sementara isu ekonomi dan ketidakpastian kerja yang dialami penari tradisional masih jarang menjadi fokus kajian. Selain itu, studi tentang kerentanan pekerja di sektor industri kreatif lebih banyak terfokus pada bidang musik, desain, dan audiovisual. Dengan peran pentingnya dalam menjaga kelangsungan seni dan budaya, pendekatan yang ada kerap mengabaikan dimensi struktural, terutama minimnya regulasi dan kebijakan yang melindungi kesejahteraan ekonomi penari tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi penari tradisional serta menganalisis kondisi kerja mereka dalam konteks ketenagakerjaan informal. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap beberapa penari tradisional dan pemangku kepentingan di bidang kebudayaan, ekonomi kreatif, serta dewan kesenian. Temuan studi menunjukkan bahwa penari tradisional mengalami berbagai bentuk ketidakamanan kerja, termasuk pendapatan tidak menentu, ketiadaan kontrak formal, minimnya jaminan sosial, serta kurangnya pengakuan profesi. Analisis dengan konsep prekariat dari Standing (2011) memperlihatkan bahwa kerentanan yang dialami bersifat struktural. Penelitian ini menekankan urgensi reformulasi kebijakan kebudayaan dan ketenagakerjaan yang lebih responsif untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi serta perlindungan kerja yang layak bagi penari tradisional.

---

The dance profession, especially traditional dance, is often in a vulnerable socio-economic position, despite its important role in preserving art and culture. Previous studies have focused more on artistic and psychological aspects, while the economic issues and job insecurity experienced by traditional dancers have rarely been the focus of research. In addition, studies on the vulnerability of workers in the creative industry sector have mostly focused on the fields of music, design, and audiovisual. Given their important role in preserving art and culture, existing approaches often overlook structural dimensions, particularly the lack of regulations and policies protecting the economic well-being of traditional dancers. This study aims to identify the socio-economic challenges faced by traditional dancers and analyze their working conditions within the context of informal employment. The approach used is qualitative, employing in-depth interviews with several traditional dancers and stakeholders in the fields of culture, the creative economy, and the arts council. The study’s findings reveal that traditional dancers experience various forms of job insecurity, including unstable income, the absence of formal contracts, limited social security, and a lack of professional recognition. Analysis using Standing's (2011) concept of the precariat reveals that the vulnerability experienced is structural. This research emphasizes the urgency of reformulating cultural and labor policies that are more responsive to creating economic sustainability and decent work protection for traditional dancers. "

"Penelitian Ini membahas dua pokok permasalahan, Pertama Bagaimanakah Ide dasar dari para pendiri bangsa ini dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan sumber daya minyak, dan Kedua Bagaimanakah perubahan-perubahan dan penyelewengan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya minyak di Indonesia hingga era reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dengan bagaimana para pendiri bangsa ini mencoba merumuskan tujuan bernegara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat lewat teori welfare state. Lalu tujuan negara dalam teori welfare state tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan sumber daya minyak di Indonesia. Pengelolaan sumber daya minyak di Indonesia seiring berjalannya waktu mengalami beberapa perubahan-perubahan. Pada realitanya pengelolaan sumber daya minyak tidak lagi berpihak terhadap kesejahteraan rakyat padahal negara Indonesia menganut sistem Welfare State.Hasil penelitian menjabarkan perubahanperubahan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya minyak, mulai dari pembelokan cita-cita negara kesejahteraan , masuknya paham neoliberalisme, serta pembiaran berlakunya Aturan Peralihan Ayat (II) yang menganut paham individualisme. Perubahan yang tidak berpihak kepada rakyat tersebut seharusnya tidak perlu terjadi apabila negara menjalankan konsep negara kesejahteraan seperti yang dicita-citakan terdahulu yaitu Institutional Welfare State yang dijewantahkan lewat keadilan sosial dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945.This study discusses the two main issues, the First How The basic idea of the founders of this nation in the welfare of the people through the management of oil resources, and the Second How changes and abuses that occurred in the management of oil resources in Indonesia until the reform era. The method used is a normative juridical. The discussion starts with how the founders of this nation to try to formulate a state goal in creating prosperity of the people through the theory of the welfare state. Then the goals of the state in welfare state theory is implemented in the management of oil resources in Indonesia. Management of oil resources in Indonesia over time undergone some changes. In reality the management of oil resources is no longer in favor of the people's welfare state while Indonesia adopts a Welfare State.

The results of the study describes any changes that occur in the management of oil resources, ranging from the deflection of the ideals of the welfare state, the inclusion understand neoliberalism, and the omission of the entry into force of the Transitional Provisions Paragraph (II), which believed in individualism. The changes that were unfavorable to the people should not have occurred if the state run welfare state concept as the previous aspired namely Institutional Welfare State elaborated through social justice and Article 33 of the Constitution of the State of Indonesia in 1945."

"Precariat di industri kreatif merupakan kelompok yang digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi namun memiliki ketidakamanan pekerjaan dan rentan menghadapi eksploitasi yang berkedok fleksibilitas. Kerentanan yang mereka alami meluas pada kehidupan mereka, salah satunya keamanan bermukim. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apa aspirasi merumah precariat di industri kreatif di Indonesia khususnya pada kelas ekonomi pendapatan rendah hingga menengah atas. Menggunakan etnografi studi kasus yang dilengkapi dengan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung, penelitian ini mengeksplorasi delapan informan yang merupakan pekerja di industri kreatif Indonesia yang terdiri dari lima laki-laki dan tiga perempuan. Untuk menjelaskan precariat di industri kreatif Indonesia, peneliti menggunakan tiga dimensi precariat menurut oleh Guy Standing, yaitu: dimensi hubungan produksi, dimensi hubungan distribusi, dan dimensi hubungan dengan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga mendalami bagaimana cara merumah precariat di industri kreatif Indonesia dan kondisi mereka di konteks sistem perumahan di Indonesia. Temuan dari penelitian ini adalah aspirasi merumah bagi precariat di industri kreatif di Indonesia ada tiga: tetap tinggal bersama orang tua; memiliki rumah baru; dan aspirasi merumah yang didorong oleh rencana karir dan pendidikan di masa depan. Penelitian ini juga menyoroti kondisi dilematis yang dihadapi precariat di industri kreatif ketika mereka mengikuti program rumah subsidi.

---

Precariat in the creative industry is a group that is glorified to drive the economy but has job insecurity and is vulnerable to exploitation under the guise of flexibility. The precariousness that they experienced extend to their lives, one of which is housing security. This research aims to understand what are housing aspirations of  precariat in the creative industry in Indonesia especially in the lower income to upper middle income economic classes. Using ethnographic case studies equipped with in-depth interview techniques and direct observation, this research explores eight informants who are workers in the Indonesian creative industry, consisting of five men and three women. To explain the precariat in Indonesia's creative industries, researchers use three dimensions of the precariat according to Guy Standing, namely: the dimension of production relations, the dimension of distribution relations, and the dimension of relations with the government. Apart from that, this research also explores how to house the precariat in Indonesia's creative industries and their conditions in the context of the housing system in Indonesia. The findings from this research are that there are three aspirations for living at home for the precariat in the creative industries in Indonesia: remaining with their parents; have a new house; and housing aspirations driven by future career and educational plans. This research also highlights the dilemma faced by them when they participate in the subsidized housing program."

"Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa pada hakekatnya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, adalah rumusan dari founding father yang menegaskan bahwa ekonomi nasional dibangun atas dasar asas ekonomi kerakyatan. Migas merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pengelolaan migas harus dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Diterapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong sekaligus mengikut sertakan pemerintah daerah dalam upaya memajukan pengelolaan industri minyak dan gas bumi. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan lebih banyak memiliki peran untuk melakukan pengelolaan kekayaan migas di daerahnya. Sehingga harapannya akan terjadi hubungan timbal balik berupa perolehan keuntungan sekaligus dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada daerah-daerah penghasil. Sehingga tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah dapat tercapai. Hasil penelitian ini menyarankan untuk Pemerintah Pusat diharapkan tidak perlu menetapkan besaran maksimal participating interest yang ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam undang-undang dan daerah dibebaskan untuk menetapkan besaran participating interest nya masing-masing sesuai dengan kemampuan modal, sumber daya manusia, dan teknologi, dan juga perlunya peningkatan kinerja dan pengawasan Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola participating interest secara konsisten dan berkelanjutan.

---

Article 33, paragraph 3 of the 1945 Constitution states that, in essence, the earth, water, and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. It is a formulation of the Founding father, which emphasizes that the national economy is built on the principle of a populist economy. Oil and gas are one of the natural resources owned by the Indonesian nation. Therefore, oil and gas management must be managed by the state and used for the prosperity and welfare of the people. The implementation of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation (Permen ESDM) No. 37 of 2016 concerning Provisions for Offering 10% Participating Interest in Oil and Gas Working Areas is a form of the central government's seriousness in encouraging and including local governments to advance the management of the oil and gas industry. This policy allows local governments through Regional Owned Enterprises (BUMD) to have more roles in managing oil and gas wealth in their regions, so there will be a reciprocal relationship in the form of profit generation that can accelerating the realization of social welfare in producing areas. The results of this study suggest that it is hoped that the Central Government does not need to determine the maximum amountof participating interest offered to Regional Owned Enterprises (BUMD) in thelawand the regions are feed to determine the amount of their respective participating interest in accordance with capital capabilities, human resources, and technology, as well as the need to improve the performance and supervision of the Central Government for Regional Owned Enterprises (BUMD) managing participating interest in a consistent and sustainable manner."

"Indonesia merupakan negara agraris dengan sekitar 30 persen angkatan kerja berada di sektor pertanian, dan kebanyakan penduduknya tinggal di daerah pedesaan. Pembangunan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pemerintah menuju ketahanan pangan dan ekonomi. Koperasi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pembangunan sektor pertanian. Bung Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia menyatakan bahwa koperasi dapat meningkatkan standar ekonomi Indonesia sekaligus memberikan pendidikan sosial dan moral bagi para anggotanya. Penelitian ini menemukan bahwa dengan menjadi anggota koperasi, petani memiliki efisiensi produksi lebih tinggi yang meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Dampaknya adalah dengan menjadi anggota koperasi, petani menjadi lebih meningkat kesejahteraannya. Namun, walaupun koperasi terbukti memberikan keuntungan bagi para anggotanya tetapi koperasi belum mampu berkembang pesat. Koperasi belum mampu menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia. Kecukupan modal menjadi salah satu tantangannya. Penelitian ini menemukan bahwa kecukupan modal, khususnya modal eksternal, dapat meningkatkan laba koperasi. Temuan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki struktur permodalan koperasi. Seiring berkembangnya dunia usaha, koperasi membutuhkan perundangan yang dapat beradaptasi dengan perkembangan dunia sehingga koperasi dapat bersaing dan meningkatkan performanya. Koperasi harus bergerak progresif tanpa harus membuat kehilangan jati dirinya sebagai bentuk usaha rakyat kecil yang menjunjung tinggi prinsip kerakyatan.

---

Indonesia is an agrarian country, with approximately 30 percent of its workforce engaged in the agricultural sector, and the majority of its population residing in rural areas. The development of the agricultural sector is one of the priorities of the government in achieving food and economic security. Cooperatives emerge as a strategy to enhance the development of the agricultural sector. Bung Hatta, regarded as the father of Indonesian cooperatives, asserts that cooperatives can elevate Indonesia's economic standards while also imparting social and moral education to its members. This study finds that by becoming members of cooperatives, farmers achieve higher production efficiency, leading to increased profits. Consequently, membership in cooperatives enhances the welfare of farmers. However, despite evidence of the benefits accruing to their members, cooperatives have yet to experience rapid growth. They have not become a significant pillar of the Indonesian economy. Adequacy of capital presents one of the challenges. This research reveals that sufficient capital, particularly external capital, can enhance cooperative profits. These findings can be utilized by the government to improve the capital structure of cooperatives. As the business landscape evolves, cooperatives require legislation that can adapt to global developments, enabling them to compete and enhance their performance. Cooperatives must progress without compromising their identity as small-scale enterprises that uphold the principles of democracy."

"Penelitian ini pada intinya membahas mengenai upaya yang dilakukan negara dalam mengatasi spekulasi tanah sebagai perwujudan hak menguasai negara. Pada tahun 2022, Indonesia memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Dalam pemindahan ibu kota, pemerintah perlu mengantisipasi muncul spekulasi tanah. Hal ini penting karena proses pembangunan ibu kota baru dilakukan secara bertahap dan bukan merupakan proyek yang singkat karena membutuhkan waktu kurang lebih 23 tahun, selain itu spekulasi tanah akan menganggu kehidupan masyarakat di wilayah IKN. Negara sebagai pemegang hak menguasai negara seharusnya telah membuat peraturan yang dapat menanggulangi praktik spekulasi tanah sebagai salah satu risiko pembangunan. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dilakukan analisis terhadap upaya pemerintah untuk menanggulangi praktek spekulasi tanah dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dari spekulasi tanah sebagai wujud hak menguasai negara atas pengelolaan tanah. Upaya pemerintah dalam menanggulangi spekulasi tanah antara lain adalah dalam pembatasan peralihan hak atas tanah dan juga pembentukan satgas mafia tanah. Dalam upaya tersebut masih ada celah seperti peralihan hak atas tanah bawah tangan dan menganggu kepemilikan tanah masyarakat sekitar. Lebih lanjut dikarenakan celah masih ada, negara juga tidak dapat melindungi masyarakat dari praktik spekulasi tanah.

---

This research discusses the efforts made by the state in overcoming land speculation as a manifestation of the state's right to control. In 2022, Indonesia will move the national capital from DKI Jakarta to East Kalimantan. In moving the capital city, the government needs to anticipate the emergence of land speculation activities. This is important because the process of building a new capital city is carried out in stages and is not a short project because it takes approximately 23 years, besides that land speculation activities will disrupt people's lives in the IKN area. The state as the holder of the right to control the state should have made regulations that can deal with the practice of land speculation as one of the risks of development. By using doctrinal research methods, an analysis was carried out of the government's efforts to tackle the practice of land speculation and the protection given to the public from land speculation as a form of the state's right to control over land management. The government's efforts in tackling land revocation include terminating the transfer of land rights and also establishing a land mafia task force. In this effort there are still loopholes such as the transfer of private land rights and disturbing the land ownership of the surrounding community. Furthermore, because gaps still exist, the state is also unable to protect the public from the practice of land cancellation."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang peran negara dalam mengembangkan industrisemikonduktor di China pada tahun 1995-2004 beserta penyebab, perkembangandan dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan datasekunder sebagai data utamanya. Dengan mengunakan teori state capitalism, exportoriented industrialization, dan geopolitical imagination, penelitian ini menemukanbeberapa temuan.Temuan pertama penelitian ini memperlihatkan bahwa kebutuhanChina untuk memenuhi pasar domestik dan berkembangnya Taiwan di sektorsemikonduktor telah mendorong China ingin membangun industrisemikonduktornya. Kedua, pemerintah China membangun industrisemikonduktornya melalui berbagai bantuan kepada perusahaan, seperti pendanaandan keringanan pajak. Ketiga, bantuan dan strategi pemerintah ini membawa hasilpositif bagi kemajuan industri semikonduktor di China. Hasilnya adalah dapatdilihat bahwa peran negara berhasil membuat perkembangan di dalam industrisemikonduktor China.Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran negaramerupakan faktor penting didalam keberhasilan perkembangan industrisemikonduktor di China.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses the role of the state in developing thesemiconductor industry in China in 1995 2004 focuses on the emerging factors, themethod of development and the results of the development of this industry. Thisstudy used a qualitative method using secondary data as the main source of data.By applying the two theories of state capitalism supplemented with export orientedindustrialization, and geopolitical imagination, this thesis demonstrate threefindings. First, this research shows that there were two factors behind thedevelopment of the semiconductor industry China rsquo s need to fulfill the needs of itsdomestic market as well as the development of Taiwan rsquo s semiconductor industry.Second, the Chinese government built the semiconductor industry through a varietyof assistance to government and private companies, such as additional funding andtax breaks. Third, these forms of government assistance brought positive results forthe development of the semiconductor industry in China. The conclusion of thisresearch is that the role of the state is an important factor in the successfuldevelopment of the semiconductor industry in China."

"Tenaga kesehatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat, termasuk tingginya beban kerja, risiko kesehatan yang besar, dan minimnya perlindungan hukum, terutama di wilayah terpencil. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik mereka, sehingga banyak tenaga kesehatan bekerja dalam kondisi yang tidak ideal disertai dengan perselisihan hak. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak mereka sebagai pekerja, diperlukan mekanisme hubungan industrial, seperti pembentukan serikat pekerja. Di Indonesia, serikat pekerja diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meski regulasi tersebut telah ada, permasalahan ketenagakerjaan di sektor kesehatan masih sering terjadi. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan doktrinal, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran hak yang dilakukan oleh pengusaha pada pekerja di sektor kesehatan. Serikat pekerja di sektor lain telah memainkan peran penting dalam melindungi hak pekerja di berbagai sektor melalui berbagai pendekatan. Namun, di sektor kesehatan, serikat pekerja masih jarang ditemukan karena tenaga medis dan kesehatan sering dipandang sebagai profesional independen dengan otonomi yang berbeda dari pekerja konvensional. Adanya perubahan sosial dan ekonomi telah mendorong tenaga medis untuk bergeser dari paradigma independen menuju pengakuan sebagai bagian dari masyarakat pekerja yang membutuhkan perlindungan hukum dan kesejahteraan. Oleh karena itu, tulisan ini menganalisis bagaimana Konfederasi Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia (KSPTMKI), sebagai serikat pekerja di luar perusahaan pada sektor kesehatan, meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui wawancara dengan menganalisis peranan KSPTMKI dalam kasus-kasus yang telah mereka tangani serta efektivitas dan tantangannya sebagai serikat pekerja di luar perusahaan dalam sektor kesehatan.

---

Healthcare workers in Indonesia face significant challenges, including heavy workloads, high health risks, and minimal legal protection, particularly in remote areas. Existing regulations have yet to fully accommodate their specific needs, resulting in many healthcare workers operating under less than ideal conditions accompanied by disputes over rights. To improve their welfare and protect their rights as workers, industrial relations mechanisms, such as the establishment of labor unions, are needed. In Indonesia, labor unions are governed by Law of the Republic Indonesia Number 21 of 2000 concerning Trade Union and Law of the Republic Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower. Despite these regulations, labor issues in the healthcare sector are still prevalent. Using a doctrinal research approach, findings show that numerous rights violations are still perpetrated by employers against workers in the healthcare sector. Labor unions in other sectors have played a crucial role in protecting workers' rights through various approaches. However, in the healthcare sector, labor unions remain rare due to the perception of medical and healthcare professionals as independent professionals with autonomy distinct from conventional workers. Social and economic changes have driven medical professionals to shift from an independent paradigm towards recognition as part of the workforce needing legal protection and welfare. Therefore, this study analyzes how the Konfederasi Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia (KSPTMKI), as a trade union outside of the enterprise in the healthcare sector, enhances the welfare of medical and health workers through interviews, analyzing KSPTMKI’s role in cases they have handled, as well as its effectiveness and challenges as an external labor union in the healthcare sector. "

"Kajian di dalam tesis ini berangkat dari program privatisasi yang dijalankan di Indonesia sebagai wahana untuk merevitalisasi dan memperbaiki kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, semangat di dalam privatisasi tidak hanya sekedar sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja BUMN saja, tetapi sebagai bagian dari administrative reform. Di dalam tesis ini, Peneliti mengemukakan dan mengembangkan tiga gagasan. Pertama, privatisasi BUMN di dalam tertib hukum Indonesia. Dalam uraiannya, gagasan ini diawali dengan mengemukakan keberadaan BUMN sebagai pengejewantahan norma di dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peneliti menemukan bahwa privatisasi di Indonesia merupakan administrative reform yang menitikberatkan pada tujuan efisiensi. Kedua, privatisasi BUMN dan status kelembagaan dan keuangan BUMN. Privatisasi BUMN, setelah Peneliti telusuri, ternyata telah mengakibatkan adanya perubahan di dalam status hukum kelembagaan dan keuangannya. Untuk status hukum kelembagaannya, BUMN yang diprivatisasi telah mengalami perubahan tujuan operasional dari non-profit oriented menjadi profit oriented. Oleh karena itu. BUMN yang diprivatisasi telah mengalami perubahan status hukum kelembagaannya dari badan hukum publik menjadi badan hukum privat. Sedangkan dari status hukum keuangannya mengakibatkan adanya perubahan di dalam status hukum keuangannya dari keuangan negara menjadi keuangan privat. Ketiga, paradoksalitas antara privatisasi BUMN dan konsepsi negara kesejahteraan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pelembagaan negara kesejahteraan di Indonesia memberikan ruang kepada negara untuk mengintervensi aspek kehidupan ekonomi masyarakat, seperti menyelenggaraan usaha-usaha penyediaan barang publik. Selain itu, dengan menulusuri ide-ide demokrasi ekonomi yang digagas oleh the founding fathers, privatisasi dengan melepaskan saham BUMN kepada pihak swasta saat ini, sebagai bagian dari kampanye neoliberalisme, tidak sesuai dengan ide-ide demokrasi ekonomi tersebut. Namun dengan formulasi dan komposisi yang tepat, privatisasi dapat disinergikan dengan semangat pelembagaan negara kesejahteraan. Hal itu tertuang di subbab saran, dimana Peneliti merekomendasikan untuk melakukan restrukturisasi (sejalan dengan gagasan privatization of management) tanpa melakukan divestasi.

---

This thesis is built from the studies of privatization program in Indonesia established to revitalize and improve financial performances of State-owned Enterprises (SoE). In other side, the spirits that constitute privatization program do not means improving SoE’s performances motive only, but also as a part of administration reform in Indonesia. In this thesis, Researcher proposes and explores at least three ideas. First, privatization is a part of legal order in Indonesia. Descriptively, this idea begins from the existences of SOE which are institutionalized by Article 33 paragraph (2) The 1945 Constitution of Republic of Indonesia. Then, privatization program must be traced to analyze its compatibility to the administrative reform’s principles. Researcher concludes that privatization is a part of administrative reform which emphasizes the efficiency principle. Second, Researcher analyzes the correlation between privatization and SoE’s legal entity and finance status. After analyzing those, Researcher proposes that privatization had changed the legal entity and finance status. In legal entity perspective, privatized SoE changed its vision from non-profit oriented to profit oriented. It means that privatized SoE has changed its legal entity status from ‘badan hukum publik’ to ‘badan hukum privat’. In finance perspective, privatization scheme changes finance status of SoE from public finance to so-called private finance. Third, there are paradoxes between privatization of SoE and welfare state conception in Indonesia. As we know, welfare state conception gives state more spaces to intervene economic spheres, such as providing the public goods. By tracing the ideas of economic democracy which stated by the founding fathers, privatization as a part of neoliberalism campaign does not conform to these ideas. However, by formulating the good formulation of privatization, we can be sure that privatization can be compatible with welfare state conception and the economic democracy principles. As Researcher suggests, privatization can be adjusted to so-called “restrukturisasi” (as implementation of privatization of management) without divestment schemes in order to establish the ideal privatization."