Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada 19 Februari 2024, OECD/G20 Inclusive Framework merilis laporan mengenai Pillar One Amount B, yang menawarkan pendekatan sederhana dalam menganalisis kewajaran transaksi afiliasi, khususnya untuk aktivitas distribusi rutin dan pemasaran. Kebijakan ini memberikan kerangka terstandarisasi dalam penentuan harga wajar guna mengurangi sengketa transfer pricing dan beban administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan yang mungkin muncul jika Indonesia mengadopsi kebijakan tersebut. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Cost and Benefit Analysis (CBA). Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode penelitian kualitatif, serta data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga peluang utama: penyederhanaan administrasi, potensi pengurangan sengketa transfer pricing, dan harmonisasi kebijakan domestik dengan konsensus global. Di sisi lain, terdapat enam tantangan utama, seperti potensi penurunan penerimaan pajak, kebutuhan penyesuaian regulasi, risiko eksploitasi celah hukum, serta permasalahan dalam pricing matrix dan scoping area. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan adopsi Amount B dengan strategi mitigasi yang tepat untuk mengoptimalkan manfaat serta meminimalisasi risiko yang mungkin timbul.

---

On February 19, 2024, the OECD/G20 Inclusive Framework released a report on Pillar One Amount B, which introduces a simplified approach to the application of the arm’s length principle in affiliated transactions, particularly in routine distribution and marketing activities. The policy establishes a standardized framework for determining arm’s length pricing, aiming to reduce transfer pricing disputes and administrative burdens. This study aims to analyze the potential opportunities and challenges that may arise should Indonesia adopt this policy. The research employs the Cost and Benefit Analysis (CBA) framework and adopts a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews and literature review. The findings reveal three primary opportunities: administrative simplification, potential reduction in transfer pricing disputes, and alignment of domestic policy with global consensus. Conversely, six key challenges are identified, including the potential decline in tax revenue, the need for regulatory adjustments, the risk of regulatory loophole exploitation, and issues related to the pricing matrix and scoping criteria. Based on these findings, the study recommends that the Indonesian government consider adopting Amount B, accompanied by appropriate risk mitigation strategies, to maximize its benefits while minimizing possible adverse effects."

"Pada 19 Februari 2024, OECD/G20 Inclusive Framework merilis laporan mengenai Pillar One Amount B, yang menawarkan pendekatan sederhana dalam menganalisis kewajaran transaksi afiliasi, khususnya untuk aktivitas distribusi rutin dan pemasaran. Kebijakan ini memberikan kerangka terstandarisasi dalam penentuan harga wajar guna mengurangi sengketa transfer pricing dan beban administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan yang mungkin muncul jika Indonesia mengadopsi kebijakan tersebut. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Cost and Benefit Analysis (CBA). Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode penelitian kualitatif, serta data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga peluang utama: penyederhanaan administrasi, potensi pengurangan sengketa transfer pricing, dan harmonisasi kebijakan domestik dengan konsensus global. Di sisi lain, terdapat enam tantangan utama, seperti potensi penurunan penerimaan pajak, kebutuhan penyesuaian regulasi, risiko eksploitasi celah hukum, serta permasalahan dalam pricing matrix dan scoping area. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan adopsi Amount B dengan strategi mitigasi yang tepat untuk mengoptimalkan manfaat serta meminimalisasi risiko yang mungkin timbul.

---

On February 19, 2024, the OECD/G20 Inclusive Framework released a report on Pillar One Amount B, which introduces a simplified approach to the application of the arm’s length principle in affiliated transactions, particularly in routine distribution and marketing activities. The policy establishes a standardized framework for determining arm’s length pricing, aiming to reduce transfer pricing disputes and administrative burdens. This study aims to analyze the potential opportunities and challenges that may arise should Indonesia adopt this policy. The research employs the Cost and Benefit Analysis (CBA) framework and adopts a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews and literature review. The findings reveal three primary opportunities: administrative simplification, potential reduction in transfer pricing disputes, and alignment of domestic policy with global consensus. Conversely, six key challenges are identified, including the potential decline in tax revenue, the need for regulatory adjustments, the risk of regulatory loophole exploitation, and issues related to the pricing matrix and scoping criteria. Based on these findings, the study recommends that the Indonesian government consider adopting Amount B, accompanied by appropriate risk mitigation strategies, to maximize its benefits while minimizing possible adverse effects."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi afiliasi yang dilakukan PT Z selama tahun pajak 2017. PT Z merupakan perusahaan yang bergerak di bidang anjak piutang dan aset management dan telah melewati threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 2 pada PMK No. 213/PMK.03/2016. PT Z melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu A Co., Ltd., dan PT B baik berupa transaksi dalam negeri dan luar negeri. Transaksi afiliasi yang dilakukan oleh PT Z selama tahun tersebut adalah pembayaran biaya tenaga ahli, penghasilan investasi, dan penghasilan manajemen yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Setelah melakukan tahapan-tahapan pengujian yang diperlukan untuk mengetahui kewajaran dan kelaziman usaha, yaitu memenuhi lima faktor kesebandingan, pengujian kewajaran dan kelaziman usaha, dan analisis yang ditarik dari hasil pengujian kewajaran dan kelaziman usaha, PT Z dapat membuktikan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan berada dalam batas kewajaran dan kelaziman usaha.

---

Aim of this study is to determine the application of arm's length principle of affiliate party transactions that conducted by PT Z during fiscal year 2017. PT Z is a company engaged in factoring and asset management and has passed the threshold as stipulated in Article 2 of PMK No. 213 / PMK.03 / 2016. During 2017, PT Z conducts transactions with affiliated parties, named A Co., Ltd., and PT B both domestic and foreign transactions. Affiliated party transactions conducted by PT Z during the year were payments for expert fees, investment income, and management income that were carried out with parties who have special relationships. After passing the test steps needed to determine the arm's length principle, namely fulfilling five comparability factors, testing arm's length principle, and analysis drawn from the results of tested arm's length principle, PT Z proves that the affiliate transactions are within fairness and prevalence of business."

"Penelitian ini membahas mengenai informasi di dalam Laporan per Negara atau Country-by Country Report (CbCR) pada regulasi transfer pricing dalam mendorong transparansi perpajakan. Metode penelian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Adanya persaingan global yang semakin ketat menyebabkan Perusahaan Multinasional melakukan manajemen biaya, salah satunya dengan meminimalkan beban pajak. Aggressive tax planning yang dilakukan oleh Perusahaan Multinasional menyebabkan BEPS Inclusive Framework bersama OECD menerbitkan 15 Aksi BEPS, salah staunya adalah BEPS Action Plan 13 tentang Transfer Pricing Documentation and Country-by-Cuntry Reporting. Pada BEPS Action Plan 13, dijelaskan bahwa tujuan utama Dokumentasi Laporan per Negara atau CbCR yakni untuk meningkatkan transparansi perpajakan. Transparansi perpajakan atas informasi yang dilaporkan Entitas Pelapor pada Laporan per Negara atau CbCR dapat diketahui dari pemenuhan indikator transparansi yang dikemukakan oleh OECD (2011), yaitu (i) Ketersediaan informasi; (ii) Ketersediaan Akses Informasi; dan (iii) Mekanisme Pertukaran Informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang termuat di di dalam Laporan per Negara atau CbCR dapat mendorong transparansi perpajakan karena telah memenuhi semua indikator transparansi tersebut. Namun sampai saat ini, penerapkan Dokumentasi Laporan per Negara atau CbCR di dalam PMK 213/2016 dan PER 29/2017 masih mengalami kendala, baik dari sisi Otoritas Pajak maupun Wajib Pajak, yakni kurangnya pemahaman baik dari Otoitas Pajak maupun Wajib Pajak tentang CbCR, Sistem yang masih di bangun, pengelolaan belum di lakukan oleh Otoritas Pajak, meningkatnya collection cost DJP, dan meningkatnya compliance cost Wajib Pajak.

---

This study focuses on the information in Country-by Country Report (CbCR) on Transfer Pricing Documentation Regulation to Enhance Tax Transparency. The research method used in this study is descriptive qualitative with qualitative data analysis technique. A growing global rivalry led a Multinational Enterprise (MNEs) to manage their cost. One of the costs that can be minimize is tax expense. Aggressive tax planning by the MNEs couses BEPS Inclusive Framework publish 15 BEPS Action Plan, one of them is BEPS Action Plan Frame 13 about Transfer Pricing Documentation and Country by-Country Reporting. BEPS Action Plan 13 explains that the primary purpose of CbCR Documentation is to enhance tax transparency. Tax Transparency for information reported by Constituent Entity in CbCR can be known from the indicator stated by OECD (2011), that is: (i) Availability of information; (ii) Access to information; and (iii) Exchange of Information. The research show that information within the CbCR can enhance tax transparency it meets all that tax transparency indicator. But implementation of CbCR Documentation in PMK 213/2016 and PER 29/2017 still face challenges both from the Competent Authorities and from the Taxpayer, there are lack of understanding about CbCR by Competent Authorities and Taxpayer, the system is still built, data of CbCR has not been managed by Competent Authorities, the collection cost of DGT and compliance cost of Taxpayer increases."

"Sengketa pajak terkait secondary adjustment dalam transfer pricing terus mengalami peningkatan, meskipun jumlah total sengketa yang diajukan ke Pengadilan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak mengalami penurunan. Permasalahan ini sebagian besar dipicu oleh ambiguitas dalam regulasi dan penerapan aturan yang tidak konsisten, sehingga sering menjadi pemicu utama perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab utama sengketa tersebut dan merumuskan solusi strategis untuk mencegah permasalahan serupa di masa depan. Dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA) yang didukung oleh Fishbone Diagram untuk memetakan berbagai faktor penyebab, seperti kurangnya kejelasan dalam definisi dividen terselubung, penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2020 yang menimbulkan kontroversi, serta terbatasnya pelatihan dan pemahaman teknis di kalangan pemeriksa pajak. Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif berbasis studi kasus melalui analisis 358 putusan pengadilan pajak periode 2021-2023 dan wawancara mendalam dengan hakim, konsultan pajak, serta pemeriksa pajak. Hasil penelitian menegaskan pentingnya revisi regulasi untuk memberikan kepastian hukum, pengembangan panduan teknis yang lebih rinci, dan pelaksanaan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa pajak. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti data analytics dan sistem pengelolaan dokumen digital diusulkan sebagai solusi untuk memperkuat proses audit pajak. Implementasi solusi ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sengketa yang diajukan ke pengadilan, meningkatkan kualitas pengawasan pajak, serta mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem perpajakan diharapkan menjadi lebih transparan, efektif, dan adil dalam menghadapi tantangan di masa mendatang

---

Tax disputes related to secondary adjustment in transfer pricing have continued to increase, even though the overall number of tax disputes submitted to the Tax Court by the Directorate General of Taxes has declined. This issue is largely driven by regulatory ambiguities and inconsistent rule enforcement, which frequently serve as primary triggers of disputes. This study aims to analyze the root causes of such disputes and propose strategic solutions to prevent similar issues in the future. The study employs the Root Cause Analysis (RCA) method, supported by a Fishbone Diagram, to map various contributing factors, such as the lack of clarity in the definition of hidden dividends, the contentious application of Minister of Finance Regulation Number 22 of 2020, and limited technical training and understanding among tax auditors. The research adopts a qualitative case study approach, analyzing 358 Tax Court rulings from the 2021–2023 period and conducting in-depth interviews with judges, tax consultants, and tax auditors. The findings highlight the urgent need for regulatory reforms to ensure legal certainty, the development of detailed technical guidelines, and the implementation of continuous training programs to enhance the competencies of tax auditors. Moreover, leveraging technology, such as data analytics and digital document management systems, is proposed as a solution to strengthen tax audit processes. The implementation of these solutions is expected to reduce the number of disputes brought to the Tax Court, improve the quality of tax oversight, and encourage greater voluntary compliance by taxpayers. These measures are anticipated to contribute to a more transparent, effective, and equitable tax system capable of addressing future challenges."

"Salah satu bentuk perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional khususnya yang berbentuk subsidiary company adalah dengan transfer pricing melalui skema cash pooling. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan skema cash pooling yang dilakukan oleh subsidiary company di Indonesia dan permasalahan yang timbul dari penerapan skema tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah penerapan skema cash pooling masih menimbulkan sengketa. Permasalahan yang timbul adalah adanya potensi koreksi atas DER, tingkat bunga, charge tambahan, dan koreksi dikarenakan wajib pajak tidak membuat transfer pricing dokumen. Diharapkan pemerintah dapat menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai DER.

---

Tax planning by multinational companies especially in the form of subsidiary company through transfer pricing by cash pooling. This study aims to provide an overview of appliance transfer pricing schemes on cash pooling by subsidiary company in Indonesia and the problems arising from the appliance of the scheme The method used is a qualitative study.

The results of this is there is still dispute in appliance this scheme. Problems arising from the appliance of the scheme are there will be a correction of DER, interest rate, additional charge, and correction cause by company didn’t make a transfer pricing documentation. It is expected that the government may issue regulations about DER."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh adanya potensi dilakukannya transfer pricing dan adanya insentif pajak di tax haven country terhadap kemungkinan perusahaan melakukan cross broder acquisition. Penelitin ini meneliti aktivitas akuisisi perusahaan di Asia pada tahun 2012-2014 dengan menggunakan sampel perusahaan non keuangan di Asia dengan total observasi 1.562 perusahaan selama periode 2012-2014. Metode pengumpulan sampel perusahaan dilakukan dengan metode purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi logistik Binary Logistic Regresion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi adanya transfer pricing memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan cross border acquisition. Serta, kemungkinan perusahaan melakukan cross border acquisition menunjukkan tingkat lebih kecil jika perusahaan target berada pada tax haven country.

---

This study aimed to investigate the effect of the potential does transfer pricing and tax incentives in the tax haven country to the possibility of cross broder company acquisition. This experiment examines the company's acquisition activities in Asia in the period of 2012 2014 in using a sample of non financial companies with a total of 1,562 observations during those period.

The company's method of sample collection is done by purposive sampling method. Analysis of the data in this study is using logistic regression analysis Binary Logistic Regresion.

The results showed that the potential transfer pricing affect the company's decision to carry out cross border acquisition. As well, the possibility of companies doing cross border acquisition shows a smaller level if the target company is located in a tax haven country."

"Praktik transfer pricing di Indonesia berkembang pesat beriringan dengan perkembangan perusahaan multinasional. Berkaitan dengan hal ini, baik DJP maupun Wajib Pajak harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan PKKU pada praktik transfer pricing. Namun, tidak jarang ditemukan baik DJP maupun Wajib Pajak belum dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut, yang kemudian mengarah kepada terjadinya sengketa pajak. Salah satu isu yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada analisis koreksi biaya bunga pinjaman dan penerapan secondary adjustment dalam konteks keputusan Pengadilan Pajak atas permohonan Banding PT WBI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian putusan Pengadilan Pajak terhadap PKKU dalam koreksi yang dilakukan oleh DJP serta penerapan secondary adjustment. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi pustaka, yang menggabungkan analisis dokumen dengan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan argumen DJP dan Wajib Pajak dalam memutus sengketa dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada. Koreksi yang dilakukan oleh DJP tidak didukung oleh bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan pembatalan primary adjustment dan mempengaruhi kelayakan secondary adjustment yang diterapkan. Kesimpulannya, Majelis Hakim telah mengambil keputusan sejalan dengan PKKU, serta secondary adjustment dibatalkan karena pengaruh dari pembatalan primary adjustment. Namun demikian, penerapan secondary adjustment tetap harus diperhatikan karena tidak dapat diterapkan kepada seluruh Wajib Pajak. Kebutuhan akan kejelasan lebih lanjut bahwa penerapan secondary adjustment kepada selain pemegang saham diperlukan untuk mencegah sengketa pajak di masa mendatang.

---

The practice of transfer pricing in Indonesia has developed rapidly along with the growth of multinational companies. In this context, both the Directorate General of Taxes (DJP) and taxpayers are required to comply with applicable laws and regulations in implementing the General Provisions of Tax Procedures (PKKU) in transfer pricing practices. However, it is not uncommon to find that both the DJP and taxpayers have not yet implemented these provisions, leading to tax disputes. One issue addressed in this research focuses on the analysis of interest expense corrections and the application of secondary adjustments in the context of the Tax Court's decision on PT WBI's appeal. The objective of this study is to evaluate the consistency of the Tax Court's decision with PKKU in the corrections made by the DJP and the application of secondary adjustments. The method used is a qualitative approach with field studies and literature studies, combining document analysis with in-depth interviews with various parties involved in this case. The research findings indicate that the panel of judges considered the arguments of both the DJP and the taxpayers in resolving the dispute while still considering the existing regulations. The corrections made by the DJP were not supported by sufficient evidence, resulting in the annulment of the primary adjustment and affecting the feasibility of the secondary adjustment applied. In conclusion, the panel of judges made decisions in line with PKKU, and the secondary adjustment was canceled due to the impact of the annulment of the primary adjustment. However, the application of secondary adjustments must still be considered as they cannot be applied to all taxpayers. A further need for clarity that the application of secondary adjustments to parties other than shareholders is necessary to prevent future tax disputes."

"ABSTRACTPenelitian ini menganalisis Putusan Majelis Hakim atas sengketa Peredaran Usaha PT XYZ terkait dengan koreksi transfer pricing berdasarkan faktor analisis kesebandingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Di dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa secara umum telah mempertimbangkan faktor analisis kesebandingan yaitu faktor karakteristik barang atau jasa, analisis fungsional, ketentuan kontrak, keadaan ekonomi, dan strategi bisnis. Namun demikian, dikarenakan tidak adanya permasalahan dalam faktor strategi bisnis yang diangkat secara spesifik oleh PT XYZ, maka Majelis Hakim dalam memutus sengketanya tidak mempertimbangkan faktor strategi bisnis dalam putusannya. Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan hakim kurang mempertimbangkan faktor karakteristik barang atau jasa di mana terdapat perusahaan pembanding yang seharusnya dikeluarkan dari data pembanding karena memiliki perbedaan jenis usaha. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah dalam melakukan analisis kesebandingan seharusnya disertakan bukti yang kuat sehingga mendukung argumen yang dipakai. Kemudian, dalam melakukan analisis kesebandingan apabila terjadi keadaan khusus yang mempengaruhi kondisi ekonomi pihak yang diuji sebaiknya dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan perbedaan kondisi dengan perusahaan pembanding.style

---

ABSTRACTThis study analyzes the Judges Court Decisions on PT XYZ Business Circulation disputes related to transfer pricing corrections based on comparative analysis factors. This research is a qualitative research with descriptive design. In this study, it was found that the Panel of Judges in deciding disputes in general had considered comparative analysis factors namely the characteristics of goods or services, functional analysis, contractual conditions, economic conditions, and business strategies. However, due to the absence of problems in the business strategy factors specifically raised by PT XYZ, the Panel of Judges in deciding the dispute did not consider the business strategy factors in the decision. In addition, in this study, judges found that they did not consider the characteristics of goods or services in which there was a comparison company that should have been excluded from the comparison data because they had different types of businesses. The advice that can be given from this research is that in conducting a comparative analysis strong evidence should be included so as to support the arguments used. Then, in conducting a comparative analysis in the event of special circumstances that affect the economic conditions of the party being tested it should be adjusted to eliminate differences in conditions with the comparison company."

"Praktik transfer pricing lazim dilakukan oleh perusahaan multinasional. Praktik ini seringkali menimbulkan sengketa perpajakan yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit dan wajib pajak kerap diliputi situasi ketidakpastian. Salah satu alternatif untuk menghindari sengketa ini adalah dengan advance pricing agreement (APA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan APA dan bagaimana penerapan APA di Indonesia dengan membandingkannya dengan praktik yang terjadi di Tiongkok. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi dari penerapan APA adalah karena terdapat manfaat memberi kepastian hukum, mengurangi sengketa pajak, penghitungan pajak menjadi lebih mudah, jangka waktu pemeriksaan lebih singkat, dan adanya kesempatan renegosiasi. Terdapat beberapa perbedaan antara penerapan APA di Indonesia dan Tiongkok, diantaranya yaitu tidak adanya proses pembahasan awal di Indonesia seperti di Tiongkok, selain itu jumlah pengajuan APA di Indonesia masih tertinggal jauh, kurangnya informasi mengenai performa APA dalam bentuk APA annual report masih memberikan keraguan pada wajib pajak. Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, bagi wajib pajak direkomendasikan untuk mempertimbangkan manfaat APA, sementara bagi Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk meningkatkan performa hasil kesepakatan APA serta mengatasi hambatan untuk mendapatkan manfaat atas penerapan APA di Indonesia.

---

Transfer pricing is a common practice for multinational companies. This practice often leads to tax disputes, where this takes a lot of time and cost. In the process, the taxpayer is involved in a situation of uncertainty. One alternative to avoid this dispute is to have an advance pricing agreement (APA). This study aims to analyze the urgency of implementing an APA and the implementation of an APA in Indonesia and comparing it with China. This research used a qualitative approach with data collection method done by literature study and in-depth interviews. The results show that the urgency of implementing an APA is because there are benefits that can be obtained, namely providing legal certainty, reducing tax disputes, making tax calculations easier, shorter tax audit periods, and the opportunity for renegotiation. There are several differences between the implementation of APA in Indonesia and China, including the absence of an initial discussion process in Indonesia compared to China. In addition, the number of submissions for APA in Indonesia is still behind China. The lack of information regarding the performance of APA in the form of the annual APA report still provides certain degree of uncertainty/doubt to the taxpayers. Therefore, it is recommended to the taxpayers to consider the benefits of APA and for the Directorate General of Taxes to improve the performance of the results of APA and overcome the obstacles to get benefits from the implementation of APA in Indonesia."